Sesi Paralel, 24 Agustus 2015

JKN

Kelompok JKN

Sesi diskusi paralel pertama pada pokja JKN terbagi menjadi aspek evaluasi dan aspek penggunaan.Pada aspek evaluasi, materi diawali dengan topik mengenai analisis ketersediaan fasilitas kesehatan dan pencapaian JKN se- Provinsi Bengkulu yang dibawakan oleh Bapak Yandrizal.Beliau menjelaskan beberapa penyebab ketidakmerataan akses dan mutu pelayanan yang juga dikaitkan dengan kompensasi baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPJS Kesehatan.

Pentingnya konsep pemasaran sosial dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat menjadi salah satu fokus materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Kadijah Nasution.Dalam menganalisis implementasi program pelayanan kesehatan ibu di kab. Mandailing Natal, beliau menilai bahwa pelaksanaan sistem rujukan belum optimal. Bukan hanya terkait kuantitas, karena kualitas bidan desa pun sangatlah minim.Program-program seperti Posyandu dan desa siaga diharapkan lebih dapat melibatkan organisasi informal di masyarakat.

Diskusi paralel aspek evaluasi JKN ditutup dengan materi dari Bapak Ambo Sakka (FKM Universitas Halu Oleo) mengenai implementasi JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut beliau, sosialisasi JKN telah dilakukan, namun masyarakat belum sepenuhnya memahami program JKN. Fasilitas kesehatan yang selalu dihandalkan hanya RS milik pemerintah dan Puskesmas. Komitmen dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan akan mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Sebagai audiens, Bapak Deni dari Dinkes Lima Puluh Kota menambahkan beberapa masukan pada sesi diskusi.Salah satunya terkait dengan penerapan tunjangan daerah bahkan peran sistem pembayaran dokter spesialis per hari untuk mendukung ketersediaan tenaga medis di daerah.Kendala administrasi dalam penyelenggaraan JKN juga menjadi topik utama yang dibahas bersama-sama dalam sesi paralel ini.

Diskusi paralel aspek evaluasi dilanjutkan dengan bahasan mengenai aspek penggunaan dalam program JKN. Topik pertama disampaikan oleh Bapak Kasman Makkasau dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat mengenai advokasi keberlanjutan program JKN dengan pendekatan economic lost. Menurut beliau, strategi yang telah direkomedasikan World Bank ini berhasil membawa program JPKMU terintegrasi dengan JKN, bahkan disertai bantuan iuran 70% dari pemerintah daerah dan 30% dari pemerintah provinsi.

Gambaran penyerapan klaim INA-CBG's dan kebijakan pemanfaatan dana sisa atas pelaksanaan JKN di NTT melengkapi kajian monev JKN di sesi paralel JKN sore itu. Mayoritas penggunaan dana JKN yang dilakukan oleh peserta non PBI menjadi indikasi tidak meratanya akses pelayanan kesehatan. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan dana kompensasi sangat penting dalam penyelenggaraan JKN.
Kajian yang menelusuri faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan PBI di Puskesmas Sambutan Samarinda dibawakan oleh Ibu Nur Rohmah.Salah satu temuan yang unik adanya kecenderungansikap baik masyarakat pada JKN justru mendorong masyarakat tidak memanfaatkan layanan.Beliau menilai bahwa sosialisasi perlu dioptimalkan kembali dan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah.

Salah satu topik yang didiskusikan bersama adalah keberhasilan pendekatan economic lost yang memang tidak lepas dari komitmen pemerintah dan adanya koordinasi lintas sektor, misalnya dengan TNP2K dalam penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi iuran atau penerima bantuan iuran dari sharing dana pemerintah provinsi dan kab/ kota. Walaupun masuk dalam mekanisme APBD, selama pemerintah berkomitmen maka tertib administrasi dalam membayar iuran peserta ke BPJS Kesehatan pun tidak akan menunggak.

List presentasi dan Policy brief

Reporter : BES

Gizi, Rokok

Gizi, Kebijakan Rokok, dan Penyakit tidak menular

Perbaikan Gizi ibu dan anak dalam pencapaian target MDGs 4 dan MDGs 5

Gizi dalam siklus kehidupan memegang peranan penting, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Gizi yang baik selama kehamilan akan berpengaruh kepada pertumbuhan janin dan bayi setelah lahir. Gizi salah selama kehamilan akan memberikan pengaruh negatif bahkan konsekuensi jangka panjang terhadap bayi yang dilahirkan. Apabila gizi ibu selama kehamilan baik, maka akan membantu dalam menekan angka kematian ibu dan bayi dan bisa membantu pencapaian target MDGs 4 dan 5.

Ada tiga policy brief yang di presentasikan dalam pokja gizi masyarakat. Dua presntator dari Fakultas Kedokteran UGM dan satu dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Moderator dalam diskusi ini yaitu Prof. Dr. dr Indrawati Liputa, Sp Gk, Phd. Dalam presentasi dan diskusi ini dibahas beberapa tema diantaranya yaitu hubungan obesitas prakehamilan dengan kejadian preklampsia pada ibu hamil. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari rekam medis rumah sakit dan menanyakan langsung berat badan serta tinggi badan kepada responden. Hasilnya angka kematian ibu di daerah magelang masih tergolong tinggi, dengan sebagian kasud adalah preeklampsia.

Selanjutnya presentator kedua menyampaikan presentasi mengenai hubungan sisa makan pasien dengan pembiayaan rawat inap. Pengukuran sisa makanan dilakuka dengan metode penimbangan sisa makanan. Semakin banyak sisa makanan pasien, mengakibatkan Lama rawat inap semakin bertambah dan kerugian pun akan terjadi pada rumah sakit dan pasien tersebut.

Pada akhir sesi ini ditutup dengan penyampaian materi mengenai penggunaan data AMP untuk penguatan kebijakan gizi di Kabupaten Sumba Timur. Angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Sumba Timur tergolong tinggi. Penyebab kematian tertinggi neonatus di Kabupaten Sumba Timur adalah Berat Badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia (70,7%), dengan kematian tertinggi terjadi pada 0-48 jam pasca persalinan. Bila dtelusur ternyata penyebabnya adalah karena status gizi ibu kurang selama kehamilan. Berat badan sebagai salah satu komponen status gizi yang berkorelasi linier dengan status gizi ibu (berdasarkan IMT) merupakan faktor prenatal yang sangat menentukan status gizi bayi. Kejadian ini mengharapkan pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan kepada peningkatan gizi ibu hamil. Guna menekan angka kematian ibu dan bayi serta untuk membantu pencapaian target MDGs 4 dan 5.

List presentasi dan policy brief

Reporter : Elisa Sulistyaningrum

Bencana

Kelompok Penanggulangan Bencana

Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pada kelas paralel Pokja Penanggulangan Bencana ini membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada sesi ini menghadirkan 3 pembicara yaitu dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UNFPA dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Pembicara pertama pada sesi ini adalah dr Indro Murwoko, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Dalam pemaparannya dr. Indro menyampaikan bahwa ada perubahan paradigma dalam manajemen bencana di Indonesia yang semula fokus pada tanggap darurat, sekarang ini sudah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana pada fase pra bencana. Untuk mengurangi risiko bencana, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan. Kelembagaan dan kebijakan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui pembuatan perda terkait penanggulangan bencana, pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana, seperti dibentuknya pusat penanggulangan krisis kesehatan regional , mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, serta penganggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pembicara kedua pada sesi ini adalah dr. Rosilawati Anggraini dari UNFPA. Beliau membahas tentang kebijakan dan implementasi kesehatan reproduksi pada saat bencana. Dalam pemaparannya dr. yang akrab disapa dr. Rosi ini menyampaikan pentingnya isu kesehatan reprosuksi pada saat bencana. Saat ini, belum banyak yang memberikan perhatian pada kesehatan reproduksi pada saat bencana. Mengapa kesehatan reproduksi menjadi penting pada saat bencana? Pertama adanya peningkatan kekerasan seksual akibat situasi krisis, adanya risiko peningkatan penularan HIV pada kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya layananan keluarga berencana dapat meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Implementasi pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana dilaksanakan melalui paket pelayanan awal minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada saat awal bencana.

Sesi ke 3 Dr. dr Irene, MKM, menyampaikan tentang kebijakan dan pengalaman penanggulangan bencana krisis kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Beliau menyampaikan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada, mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan relawan, merealisasikan prosedur tetap yang dibuat sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami dan manajemen bantuan satu pintu. Pemerintah Daerah sudah membuat koordinasi lintas sektor. Dr Irene menceritakan bagaimana pengalaman penanggulangan bencana di Mentawai. Pada saat itu, hampir semua fasilitas layanan kesehatan hancur. Dinkes Provinsi Sumbar menetapkan 3 rumah sakit rujukan, RSUD Tuapejat, RS dr. M Jamil dan RSUD Muko-muko. Akan tetapi Rumah sakit rujukan tersebut tidak bisa berjalan dikarenakan masalah operasional, maka disinilah pentingnya fungsi komando dan pada saat itu dan dibuatlah rumah sakit lapangan untuk mengatasi masalah tersebut.

list presentasi dan policy brief

Reporter : Oktomi Wijaya