Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar

Sosialisasi Buku Ekonomi Kesehatan pada Universitas di Indonesia dalam Mendukung Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional

   Latar Belakang

USAID HFA (U.S. Agency for International Development Health Financing Activity) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan, Pembiayaan, dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki salah satu tujuan yaitu melembagakan pengetahuan berbasis bukti sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan kesehatan berkelanjutan, dan menggunakan bukti ini untuk meningkatkan kualitas belanja serta meningkatkan ruang fiskal untuk kesehatan. Beberapa kegiatan akan fokus pada pengembangan kapasitas pelaku dan lembaga Indonesia untuk menghasilkan dan menerapkan bukti pada kebijakan melalui 1) pengembangan buku ekonomi kesehatan yang ditulis oleh ekonom kesehatan muda; 2) memperkuat kapasitas berbagai instansi pemerintah dalam pembiayaan dan penetapan harga; dan 3) memperkuat jaringan, seperti Jejaring Kebijakan Kesehatan (HPN), untuk meningkatkan upaya berbagi pengetahuan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu konsorsium HFA, pada 2021 telah melakukan asesmen ke 10 universitas di Indonesia yang terdiri dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, Universitas Mulawarman, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Universitas Ahmad Dahlan. Hasil asesmen menjelaskan bahwa dari 10 universitas tersebut telah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, kerjasamanya masih terbatas untuk pembiayaan kesehatan di daerah karena rendahnya minat dosen dalam penelitian mengenai isu pembiayaan kesehatan dan ketersediaan data pembiayaan kesehatan yang sulit diakses. Disisi lain, pengembangan kapasitas terkait pembiayaan kesehatan juga masih terbatas diterima oleh 10 universitas lokal tersebut.

Untuk itu, PKMK UGM akan melakukan sosialisasi buku ekonomi kesehatan dengan harapan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada universitas, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Ke-6 buku ekonomi kesehatan yang telah dikembangkan Pusjak PDK dan HFA terdiri dari: Buku Seri 1 tentang Pengantar Ekonomi Kesehatan; Buku Seri 2 tentang Pembiayaan Kesehatan; Buku Seri 3 tentang Belanja Kesehatan Strategis; Buku Seri 4 tentang Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan; Buku Seri 5 tentang Akun Kesehatan Nasional; dan Buku Seri 6 tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Dalam Ekonomi kesehatan. Paparan terhadap 6 topik dari Buku Ekonomi Kesehatan yang telah dikembangkan dapat menambah pengetahuan universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep pembiayaan kesehatan.

   Tujuan 

1. Tujuan Umum
   Sosialisasi di universitas lokal dan pemerintah daerah sebagai bagian dari HPN dalam penguatan kebijakan dan implementasi pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota.
2. Tujuan Khusus
   
   1. Menyelenggarakan sosialisasi kepada universitas potensial menggunakan materi Buku Ekonomi Kesehatan.
   2. Meningkatkan pemahaman universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep dan aplikasi pembiayaan kesehatan dalam perencanaan, penganggaran dan belanja kesehatan Kesehatan.

Hasil yang diharapkan

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dari universitas lokal dan pemerintah daerah tentang pembiayaan kesehatan yang diukur sebelum paparan buku I dan sesudah paparan buku terakhir (ke-6) yang dapat diisi oleh peserta secara online.

   Target Peserta

• Dosen di Fakultas/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, Kedokteran, Ekonomi Kesehatan, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial-Politik dari 10 universitas di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya.
• Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah (Sekda) dan BPJS Kesehatan di Sumatera Utara, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Surabaya, Maluku, dan Yogyakarta.

   Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : 1, 8, 15, 22 dan 29 November 2022
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
Metode kegiatan : daring/online

   Detil Kegiatan

USAID HEALTH FINANCING ACTIVITY (HFA)

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar Edukasi untuk Penerima Manfaat

Persiapan Persalinan untuk Menjamin Kualitas Hidup Ibu dan Bayi

Lokasi: Kabupaten Malang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes

16-17 November 2022  |  Pukul : 08:30 - 11:30 WIB

Tentang USAID Health Financing Activity (HFA)

USAID HFA (U.S. Agency for International Development Health Financing Activity) mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan dalam rangka meningkatkan perlindungan keuangan, akses yang merata ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan hasil kesehatan, khususnya dalam program prioritas yaitu Human Immunodeficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB), dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBL). HFA adalah proyek lima tahun (2019-2024) yang menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam analisis keuangan, pelibatan pemangku kepentingan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan.

ThinkWell memimpin konsorsium organisasi Results for Development (R4D), Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia, dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Tim HFA bekerja sama erat dengan mitranya di pemerintah, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak-PDK).

HFA akan mencapai dua tujuan utama:

1. Peningkatan keberlanjutan pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia;
2. Peningkatan mekanisme dan kapasitas belanja kesehatan strategis.

Guna menyukseskan tujuan tersebut, PKMK UGM sebagai bagian dari konsorsium HFA bekerja sama dengan lima Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang merupakan lead partner dari USAID MADANI - sebuah program USAID untuk menciptakan dukungan terhadap masyarakat sipil melalui meningkatkan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan. Kelima OMS tersebut adalah Yayasan Paramitra di Kabupaten Malang (Jawa Timur), Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS) di Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), KITA Institute di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Yayasan Eska Unggul di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), dan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah). Kegiatan bersama antara USAID HFA dengan kelima OMS dilakukan dalam kerangka tema KIBBL.

   Latar Belakang

Akses kesehatan merupakan hak warga negara dan upaya kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Sebagai bagian dari pemenuhan kewajibannya, pada 2014, pemerintah mencanangkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggabungkan beberapa skema pembiayaan kesehatan menjadi satu skema JKN iuran. Pemerintah juga berkomitmen mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) pada 2019 untuk memastikan peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam tujuan JKN. Pada tahap ini, sistem kesehatan terus dibiayai melalui kombinasi skema pembiayaan yang berbeda, termasuk pembiayaan sisi penawaran oleh pemerintah pusat, skema iuran bersubsidi JKN, pembiayaan pemerintah daerah, out-of-pocket expenditures (OOP), dan sejumlah kecil pendanaan dari asuransi swasta dan bantuan mitra pembangunan.

Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan JKN, seperti ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pengelolaan JKN antar instansi pemerintah, serta masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh JKN. Penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan kesehatan menyebabkan keengganan untuk menjadi peserta JKNmandiri. Secara praktis, masyarakat kurang paham tentang metode pembayaran dan konsekuensi dari penunggakan pembayaran iuran JKN. Penelitian lain menemukan bahwa lambatnya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadikan masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu belum tergabung sebagai peserta program JKN penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Indonesia. Masyarakat secara umum juga belum menganggap perencanaan keuangan jangka panjang, dan mitigasi pengeluaran katastropik untuk kesehatan perlu dipersiapkan. Ketiadaan akses terhadap pembiayaan kesehatan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, tampaknya berpengaruh pada meningkatnya sikap apatis dan fatalistik dalam pengobatan, sehingga persiapan menghadapi kondisi medis yang mengakibatkan pengeluaran katastropik belum maksimal.

Berkaitan dengan isu kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak (KIBBLIA), terdapat berbagai aspek yang berpotensi menyebabkan pengeluaran katastropik pada masyarakat. Walaupun berbagai layanan medis terkait KIBBLA telah ditanggung oleh BPJSK, belum semua lapisan masyarakat tergabung dalam keanggotaan JKN, sehingga potensi pengeluaran katastropik masih tinggi. Ditambah lagi, terdapat aspek-aspek non-medis seperti biaya transportasi ke fasilitas rujukan atau biaya akomodasi bagi keluarga pasien yang dapat berpotensi menjadi pengeluaran katastropik jika hal tersebut harus ditanggung sendiri oleh pasien. Oleh karena itu, selain memperkuat peran JKN dalam mencegah pengeluaran katastropik terkait layanan medis, diperlukan juga upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan lain yang dapat mencegah pengeluaran katastropik dari aspek-aspek yang belum tercakup oleh JKN.

PKMK UGM sebagai bagian dari konsorsium HFA melihat pentingnya membidik aspek-aspek tersebut di atas sebagai bagian dari komitmen pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kesehatan dasar rakyat Indonesia secara menyeluruh. Untuk itu, PKMK UGM mengidentifikasi dan secara aktif mengajak kolaborasi pihak-pihak yang berpotensi mendukung pelibatan masyarakat dalam mendorong Pemerintah meningkatkan anggaran, menangani kelemahan-kelemahan dalam pembiayaan kesehatan, dan mengupayakan pembiayaan alternatif di tingkat komunitas sebagai percontohan. Hal ini khususnya selaras dengan upaya mencapai salah satu tujuan dari kegiatan HFA yaitu memperkuat keterlibatan penerima manfaat (pasien) dan organisasi masyarakat untuk mendukung pembiayaan kesehatan.

USAID MADANI merupakan sebuah inisiatif dari USAID untuk menciptakan dukungan terhadap masyarakat sipil melalui meningkatkan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan di 32 kabupaten di Indonesia. Salah satu isu tematik yang menjadi fokus kegiatan USAID MADANI adalah KIBBLA, yakni penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Terdapat beberapa area dari cakupan kegiatan MADANI yang dapat diperkuat, antara lain 1) kapasitas dan peran OMS dan penerima manfaat dalam upaya-upaya KIBBLA di setiap kabupaten, 2) peningkatan advokasi pemangku kepentingan untuk mendukung pembiayaan KIBBLA, dan 3) pengembangan strategi pembiayaan kesehatan dukungan untuk KIBBLA. Berdasarkan hal ini, PKMK UGM terdorong untuk berkolaborasi dengan OMS-OMS lead partner USAID MADANI untuk mendukung kegiatan OMS di tingkat lokal terkait dengan isu pembiayaan KIBBLA, sehingga isu yang diusung menjadi lebih komprehensif. Kegiatan webinar ini akan melibatkan tiga OMS yang merupakan lead partner USAID MADANI, yakni Yayasan Paramitra di Kabupaten Malang (Jawa Timur), KITA Institute di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), dan Yayasan Eska Unggul di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

   Tujuan 

Meningkatkan kesadaran penerima manfaat pembiayaan kesehatan tentang aspek-aspek medis dan pembiayaan kesehatan yang penting untuk mendukung proses persalinan, sehingga kualitas hidup ibu dan bayi dapat terjamin.

   Peserta Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah penerima manfaat di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Brebes. Diharapkan sebanyak 50 orang peserta dari setiap kabupaten dapat bergabung dalam kegiatan ini. Adapun rincian peserta dari kabupaten adalah sebagai berikut.

1. Ibu hamil/pasca bersalin
2. Suami/keluarga ibu hamil/pasca bersalin
3. Wanita usia subur
4. Perwakilan tim penggerak desa/kader posyandu

Catatan: Mengingat peserta webinar ini merupakan masyarakat umum, pembicara diharapkan dapat menyajikan paparan dengan bahasa yang sederhana.

Selain penerima manfaat di kabupaten, webinar ini juga mengundang perwakilan dari lead partner dan field coordinator USAID MADANI dari ketiga kabupaten untuk mendampingi peserta penerima manfaat.

   Waktu Kegiatan

Hari Pertama

Hari, tanggal : Rabu, 16 November 2022
Waktu : Pukul 09.00-11.00 WIB

LINK ZOOM

Meeting ID : 897 7164 3294
Passcode : 200050
Streaming : Channel PKMK 2

Hari Kedua

Hari, tanggal : Kamis, 17 November 2022
Waktu : Pukul 09.00-11.00 WIB

LINK ZOOM

Meeting ID : 884 2643 8526
Passcode : 351750
Streaming : Channel PKMK 2

Topik Kegiatan

*dalam konfirmasi 

  Poin Diskusi

Hari Pertama (Rabu, 16 November 2022)

1. Narasumber 1: Departemen Obstetri-Ginekologi FK-KMK UGM
   
   1. Tatalaksana antenatal care (ANC)
   2. Anjuran perawatan kehamilan
   3. Tanda bahaya yang perlu dikenali
   4. Anjuran untuk persiapan persalinan
   5. Hal-hal yang diperhatikan pada periode pascabersalin (nifas)
2. Narasumber 2: Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM
   
   1. Pedoman gizi seimbang yang dibutuhkan dalam continuum of care (hamil, pasca bersalin, bayi baru lahir, anak-anak)
   2. Pembahasan contoh mitos-mitos gizi terkait Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA)
3. Narasumber 3: Dr. Leo Indra Wardhana, M.Sc., CFP
   
   1. Pemahaman tentang perencanaan keuangan
   2. Perencanaan keuangan untuk persalinan
      
      1. Sebelum bersalin
      2. Saat bersalin
      3. Pasca bersalin
   3. Langkah-langkah sederhana merencanakan keuangan untuk persalinan
   4. Pentingnya dukungan komunitas untuk pembiayaan persalinan

Hari Kedua (Kamis, 17 November 2022)

1. Narasumber 1: Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., M.Kes., MBA
   
   1. Pembiayaan kesehatan dan pengeluaran katastropik
   2. Risiko pengeluaran katastropik
   3. Pencegahan katastropi keuangan keluarga akibat persalinan
2. Narasumber 2: BPJS Kesehatan
   1. Layanan pra-persalinan, persalinan, dan pasca bersalin yang ditanggung BPJS Kesehatan
   2. Prosedur pendaftaran dan penggunaan manfaat BPJS Kesehatan
   3. Tanggung jawab sebagai peserta
   4. Pentingnya partisipasi penerima manfaat dalam pembiayaan kesehatan

   Susunan Kegiatan

Narahubung

Mentari Widiastuti (0857-4166-6306)

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Diseminasi Studi Pandangan, Penerimaan, Kekhawatiran, dan Aksesibilitas terhadap Vaksin COVID-19, 3T serta Pencegahan dan Dampak COVID-19 terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

25 - 28 Juli 2022

   Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM dengan dukungan Australia - Indonesia Health Security Partnership telah melaksanakan studi tentang Pandangan, Penerimaan, Kekhawatiran, dan Aksesibilitas terhadap Vaksin COVID-19, 3T serta Pencegahan dan Dampak COVID-19 terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul), Jawa Tengah (Kota Pekalongan dan Kabupaten Magelang), Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa).

Penelitian ini menganalisis pandangan, penerimaan, dan kepedulian terhadap vaksin COVID-19, 3T, dan langkah - langkah pencegahan ke pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan cakupan vaksinasi ke semua populasi, terutama kelompok lanjut usia dan disabilitas. Kelompok tersebut dalam banyak program pemerintah seringkali terlupakan. Hasil penelitian telah memberikan gambaran pemahaman tentang faktor - faktor kontributif terkait aksesibilitas vaksin COVID-19; mispersepsi, misinformasi, dan disinformasi seputar vaksin dan COVID-19 secara umum; sarana komunikasi yang paling disukai dan kurang disukai untuk kelompok lanjut usia dan disabilitas; respons nasional dan subnasional terhadap pandemi COVID-19; dan respons masyarakat (laki-laki dan perempuan) terhadap pandemi COVID-19.

Selain itu, penelitian telah mengeksplorasi dampak COVID-19 terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Dampak COVID-19 telah terjadi pada perempuan dan laki-laki dari kelompok dewasa muda, dewasa, lansia, disabilitas, ibu hamil, LGBT dan orang dengan HIV/AIDS. Berbagai dampak yang dialami oleh perempuan dan laki - laki dari semua kelompok ini adalah pada kebutuhan rumah tangga, aktivitas sosial, kehilangan pekerjaan, kesehatan, dan pekerjaan rumah tangga.

Laki - laki dalam penelitian ini cenderung lebih banyak merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama terkait dengan kehilangan pekerjaan dan perubahan pendapatan, berbeda dengan perempuan yang merasakan dampak COVID-19 pada penambahan beban kerja rumah tangga selama pandemi COVID-19. Di sisi lain ditemukan adanya konflik dan kekerasan rumah tangga pada perempuan yang terjadi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sementara kelompok disabilitas yang paling terdampak adalah tuna netra dengan profesi tukang pijat yang tidak dapat memberikan layanan selama pandemi COVID-19 tetapi sulit untuk mencari pekerjaan baru. Hal ini berbeda dengan kelompok disabilitas lainnya yang kehilangan pekerjaan tapi tetap dapat melakukan pekerjaan serabutan lainnya. Kelompok rentan juga mengalami kendala untuk mengakses pelayanan kesehatan, mereka mengalami perubahan layanan di puskesmas dan RS selama pandemi COVID-19.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan dampak yang disesuaikan dengan dinamika di setiap kelompok masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadi pengambil keputusan terdepan yang perlu memahami persoalan ini mengingat pengelaman dari setiap kelompok selama pandemi COVID-19 yang didapatkan memiliki variasi dari situasi daerah.

   Tujuan 

Melalui diseminasi ini, diharapkan:

1. Pemerintah Daerah memahami pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas terhadap Vaksin, 3T, dan Pencegahan COVID-19
2. Pemerintah Daerah memahami dampak dari pandemi COVID-19 dalam perspektif GEDSI
3. Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek GEDSI dalam penyusunan kebijakan
4. Pemerintah Daerah dapat merancang strategi dan komunikasi risiko untuk menghadapi tantangan krisis kesehatan masa depan

   Target Peserta

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Gowa, Kulon Progo, Gunung Kidul, Karangasem, Buleleng dan Kota Pekalongan
   
   • Satgas COVID-19
   • Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
   • Stakeholder terkait
3. Dinas Sosial Kabupaten Maros, Gowa, Kulon Progo, Gunung Kidul, Karangasem, Buleleng dan Kota Pekalongan

   Agenda Kegiatan

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak

29 Juli 2022  |  Pukul : 13.00-14.30 Wib

   Latar Belakang

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi (energy intake) dengan energi yang digunakan (energy expenditure) dalam jangka waktu yang lama. Obesitas dapat terjadi pada siapa saja termasuk anak - anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, diperkirakan sekitar 18–19% anak berusia 5–12 tahun di Indonesia memiliki berat badan berlebih dan 11% anak di usia tersebut menderita obesitas.

Obesitas pada anak sangat merugikan kualitas hidup anak. Anak yang menderita obesitas berisiko mengalami kesulitan bernapas, peningkatan risiko patah tulang, hipertensi, penyakit kardiovaskular, resistensi insulin dan efek psikologis. Obesitas menyebabkan kemampuan motorik pada anak terganggu dalam melakukan aktivitas. Selain itu, secara psikologis anak dan remaja dengan obesitas mendapatkan stereotype yang negatif dari orang lain yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan diri, gangguan makan dan kesehatan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup.

Penyebab obesitas pada anak terdiri dari berbagai faktor. Faktor kebiasaan sehari - hari anak misalnya pola makan, aktivitas fisik, pola tidur yang diterapkan pada anak, gaya hidup kurang gerak, pola pengasuhan orang tua, dan gaya hidup orang tua. Faktor lainnya seperti demografi, pekerjaan dan pendidikan orang tua, serta tingkat penghasilan disebutkan memiliki pengaruh terhadap kasus obesitas pada anak.

Hal ini menuntut para aktor kesehatan perlu melihat masalah obesitas pada anak ini tidak hanya sebagai masalah kesehatan yang perlu penanganan medis, tetapi juga masalah multifaktor seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga penanganan masalah obesitas pada anak perlu dilakukan di semual tatanan; dari level individu berupa penanganan medis hingga level pemerintah berupa penetapan kebijakan. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Anak Nasional, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar dengan judul “Tantangan dan Strategi Penanganan Obesitas pada Anak”.

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari anak nasional yang jatuh pada 23 Juli. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui situasi kasus obesitas pada anak saat ini.
2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan penanganan obesitas pada anak.
3. Membahas penguatan kebijakan penanganan obesitas pada anak.

   Target Peserta

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah.
2. Akademisi bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll.
3. Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll.
4. Pemangku kepentingan lainnya.

   Narasumber

1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta
   • Situasi kasus obesitas pada anak di DKI Jakarta.
   • Tantangan dan strategi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penanganan obesitas di DKI Jakarta.
2. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur
   
   • Situasi kasus obesitas pada anak di Kalimantan Timur.
   • Tantangan dan strategi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penanganan obesitas di Kalimantan Timur.

   Pembahas

1. Direktorat Gizi dan KIA, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
2. UNICEF

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Pukul : 13.00-14.30 Wib

   Detail Kegiatan

REPORTASE

COVID-19 Medical Device Regulatory Convergence Project (Indonesia)

Webinar on Good Regulatory Practices and Medical Device Regulation

Good regulatory practices (GRPs) include formalized, mandatory principles and practices by which regulatory authorities develop technical regulations for all regulated sectors, aligned with international standards. They are, in essence, a quality control mechanism that provide a benchmark for developing and implementing highest quality, cost-effective and efficient regulatory oversight. Unsurprisingly, the medical device sector is one of the most regulated sectors globally, given the diverse range of products; challenges in accurately determining safety, efficacy, and quality; complexities in production, distribution, and surveillance; and impact on health of citizens. It is therefore critical that government agencies and authorities responsible for the oversight of the medical device industry adhere to GRPs that are grounded on sound legal frameworks and international norms and standards.

This two-part webinar, held in partnership with the Government of Indonesia and Gadjah Mada University, will focus on the World Trade Organization’s (WTO) Technical Barriers to Trade (TBT) agreement and legal obligations as it relates to GRPs and Indonesia’s national commitments, global frameworks for medical device regulations, and best practices on management of safety and efficacy of medical devices.

The webinar is part of the COVID-19 Medical Device Regulatory Convergence Project (MDRC), a U.S. government-funded public-private partnership, between the U.S. Agency for International Development (USAID) and the American National Standards Institute (ANSI), in collaboration with the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed). The MDRC’s mission is to advance regulatory convergence with key global partners, in partnership with standards developing organizations, as well as national and regional health and regulatory authorities.

The two-part webinar will be held the mornings of 15 and 22 June 2022

TAHAPAN 2

 TAHAPAN 3