Seri Diskusi tentang Struktur Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023

kembali

Seri #1
Pembicara: Tri Muhartini, S.IP, MPA Video reportase	Sabtu, 3 Agustus 2024 Waktu: 11.00 - 12.00 WIB
Seri #2
Pembahas: Dr. Rimawati, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) Sundoyo, SH., MKM, M.Hum. (Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ) video reportase	Sabtu, 10 Agustus 2024 Waktu: 11.00 - 12.30 WIB
Seri #3
Kepemimpinan dalam Sistem Kesehatan dan cara memahami UU Kesehatan Tahun 2023 dan PP No.28 Tahun 2024 melalui Platform Digital Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D video materi reportase Dr. Rimawati, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) video	kamis, 15 Agustus 2024 Waktu: 09.00 - 10.30 WIB
Seri #4
Diskusi Online Program-program Pengembangan Kepemimpinan Sebagai Respon Berlakunya UU Kesehatan 2023 dan PP 28 tahun 2024 Pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D Pembahas: PERSI, ARSADA, IDI, PDSI, Adinkes, IAKMI, BPJS selengkapnya	Senin, 26 Agustus 2024 Waktu: 11.00 - 12.30 WIB

Materi Pelatihan Penelitian Kebijakan dengan Menerapkan Prinsip Evidence Based / Informed Policy

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok:

Kelompok 1: Peneliti Kebijakan

No	Kegiatan
1	Pembukaan pembelajaran kelembagaan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD Narasumber: Prof. dr. Ari Probandari. Ph.D Penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan pengantar penelitian riset implementasi kebijakan identifikasi masalah penelitian riset implementasi kebijakan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian riset implementasi kebijakan outcome penelitian riset implementasi metodologi penelitian riset implementasi kebijakan identifikasi variabel dan pemangku kebijakan Materi lembar kerja video
2	Narasumber Dr. dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo Penggunaan Data Pengantar Penggunaan Data dalam Penelitian Penyajian Data untuk Pengambilan Keputusan Etika dan Privasi dalam Pengelolaan Data Pengelolaan dan Penyimpanan Data materi Video reportase
3	narasumber : Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua Penulisan Artikel Struktur dan Komponen Artikel Jurnal Etika Penulisan dan Penyusunan Artikel Jurnal Proses Review dan Publikasi materi video reportase
4	Narasumber oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD Diskusi 1: mengenai Pengembangan Platform Digital untuk analisis kebijakan dan advokasi pengelolaan Penyakit Tidak Menular: Diabetes Melitus, Jantung, dan Katarak Pembahas 1: dr. Yudhi Pramono MARS (Plt Dirjen P2P Kemenkes RI ) dr. Fatchanuraliyah, MKM (Direktorat PTM Kemenkes RI) dr. Ika Gladies Syaferani (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular DinKes Propinsi Kalimantan Timur) materi video reportase

Kelompok 2: Analis Data

13 - 15 Agustus 2024

No	Kegiatan
1	Narasumber: Ardhina Nugrahaeni, MPH & dr. Fadhilah K. Larasati Pengenalan Data Sampel BPJS 1% Hasil analisis deskriptif data sampel BPJS 1% terkait penyakit jantung, diabetes, dan katarak Tutorial Instalasi R & R Studio materi video
2	Narasumber: dr. Fadhilah K. Larasati Pengenalan R, R Studio Data pre-processing (Mempersiapkan data sample BPJS siap olah dengan software R) Materi tydi data video
3	Narasumber: dr. Ahmad Watsiq Maula, MPH EDA, reporting descriptive data Analysis & visualization (Melanjutkan pengolahan data sample BPJS yang sudah disiapkan) materi video

Kelompok 3: Policy Brief

No	Kegiatan
1.	Penulisan Policy Brief (Tri Muhartini, S.IP, MPA) Struktur Penulisan Policy Brief Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief Strategi pemanfaatan Policy Brief Grafis design materi video
2.	Advokasi kebijakan kesehatan (Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si) Mengenal advokasi kebijakan Ceritakan advokasi-mu Pemetaan pemangku kepentingan Strategi advokasi kebijakan kesehatan materi video

No

Kegiatan

1.

Penulisan Policy Brief (Tri Muhartini, S.IP, MPA)

Struktur Penulisan Policy Brief
Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief
Strategi pemanfaatan Policy Brief
Grafis design

materi video

2.

Advokasi kebijakan kesehatan (Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si)

Mengenal advokasi kebijakan
Ceritakan advokasi-mu
Pemetaan pemangku kepentingan
Strategi advokasi kebijakan kesehatan

materi video

Kelompok 4: Manajemen Proyek Penelitian

No	Kegiatan
1	Pengelolaan dan Manajemen Penelitian Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK) konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan Budgeting dalam Proyek Pertemuan pertama (28 Agustus 2024) materi video Pertemuan Kedua (29 Agustus 2024) materi video

No

Kegiatan

1

Pengelolaan dan Manajemen Penelitian

Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
Budgeting dalam Proyek

Pertemuan pertama (28 Agustus 2024)

materi video

Pertemuan Kedua (29 Agustus 2024)

materi video

dropdown menu coba

Bab	Judul	Bagian PP	Permenkes	Kepmenkes
Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Upaya Kesehatan	1. umum 2. Kesehatan Ibu, Bayi & Anak, Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia Paragraf 1. Umum Paragraf 2. Kesehatan Ibu Paragraf 3. Kesehatan Bayi dan Anak Paragraf 4. Kesehatan Remaja Paragraf 5. Dewasa Paragraf 6. Lanjut Usia 3. Kesehatan Penyandang Disabilitas 4. Kesehatan Reproduksi 5. Gizi 6. Kesehatan Jiwa 7. Penanggulangan penyakit menular 8. Penanggulangan penyakit tidak menular 9. Upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran 10. Upaya kesehatan keluarga 11. Kesehatan Sekolah 12. Upaya Kesehatan Kerja 13. Kesehatan lingkungan 14. Matra 15. Pelayanan kesehatan pada bencana 16. Pelayanan darah 17. Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Paragraf 1. umum Paragraf 2. Transplantasi organ Paragraf 3. Transplantasi jaringan tubuh Paragraf 4. Sistem informasi transplantasi organ/atau jaringan tubuh Paragraf 5. Tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah Paragraf 6. Peran serta masyarakat 18. Terapi Berbasis Sel dan/atau Sel Punca Paragraf 1. Umum Paragraf 2. Kegiatan Pelayanan Paragraf 3. Penggunaan 19. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika 20. Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT 21. Pengamanan zat adiktif 22. Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Pelayanan Kedokteran Terhadap Orang Hidup Paragraf 3 Pelayanan Kedokteran Terhadap Orang Mati Paragraf 4 Bedah Mayat Anatomis Paragraf 5 Bedah Mayat Klinis 23. Pelayanan Kesehatan Tradisional 24. Standar Pelayanan Kesehatan 25. Pelayanan Kesehatan Primer dan layanan kesehatan lanjutan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan Primer Paragraf 3 Laboratorium Kesehatan Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan Lanjutan 26. Pelaksanaan kesehatan didaerah tertinggal, perabtasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan atau daerah tidak diminati 27. pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Telekesehatan Paragraf 3 Telemedisin	PMK No.6 Th 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	KMK No.HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit
Bab III	Pengelolaan Tenaga Medis dan Kesehatan	1. Perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan 2. pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 3 Standar dan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 4 Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 5 Pembinaan Pengawasan dan Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 6 Ijazah, Gelar, Sertifikasi Profesi, Uji Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Sumpah Profesi Paragraf 7 Internship Tenaga Medis dan Pendayagunaan Peserta Didik Program Spesialis Tenaga Medis Paragraf 8 Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 9 Bantuan Pendanaan Pendidikan Paragraf 10 Pendanaan Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 11 Peningkatan Komptensi secara Berkelanjutan 3. Pendayagunaan Tenaga Medis dan tenaga kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Insentif Atau Disinsentif Paragraf 3 Penugasan Khusus Paragraf 4 Penempatan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Paragraf 5 Pemindahtugasan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Paragraf 6 Penempatan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Kondisi Tertentu Paragraf 7 Pola Ikatan Dinas Bagi Calon Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Paragraf 8 Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan Untuk Penanggulangan Klb, Wabah Dan Darurat Bencana Paragraf 9 Pendayagunaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Ke Luar Negeri Paragraf 10 Pendayagunaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Paragraf 11 Pendayagunaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing 4. Peningkatan Mutu tenaga medis dan tenaga Kesehatan 5. Registrasi dan perizinan Paragraf 1 Registrasi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Paragraf 2 Perizinan Paragraf 3 Monitoring Dan Evaluasi Paragraf 4 Surat Tugas 6. Konsil kesehatan Indonesia Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Paragraf 3 Susunan Organisasi 7. Kolegium Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Paragraf 3 Kolegium Kesehatan Indonesia 8. Majelis disiplin profesi Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Paragraf 3 Keanggotaan 9. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi 10. Hak dan kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Pasien Paragraf 1 Hak Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Paragraf 2 Hak Dan Kewajiban Pasien 11. Penyelenggara praktik Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Kewenangan Praktik Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan 12. Pengenaan Sanksi Administratif 13. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan	PMK No.12 Th 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi: PMK No.13 Th 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi PMK No.14 Th 2024 Tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama	KMK No. HK.01.07/MENKES/1581/2024 Tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028
Bab IV	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan 2. Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Penyelenggara an Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. rekam medis 6. Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien 7. Pusat kesehatan masyarakat 8. Rumah sakit Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Paragraf 3 Penyelenggaraan Rumah Sakit Paragraf 4 Perizinan Rumah Sakit Paragraf 5 Pengorganisasian Paragraf 6 Dewan Pengawas Paragraf 7 Kewajiban Rumah Sakit Paragraf 8 Pencatatan Dan Pelaporan Paragraf 9 Pembinaan Dan Pengawasan 9. Rumah sakit pendidikan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Fungsi Rumah Sakit Pendidikan Paragraf 3 Jenis Rumah Sakit Pendidikan Paragraf 4 Penyelenggaraan Paragraf 5 Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Program Spesialis/Subspesialis Paragraf 6 Koordinasi Pembelajaran Klinik 10. Kompetensi Manajemen Kesehatan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Pengukuran Dan Pelaporan Indikator Mutu Paragraf 3 Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Paragraf 4 Manajemen Risiko Paragraf 5 Registrasi Paragraf 6 Lisensi Paragraf 7 Akreditasi Paragraf 8 Tanggung Jawab Pemerintah Paragraf 9 Sanksi Administratif 12. pengembangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Bab V	Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan	1. ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan 2. penggolongan obat, obat dengan resep dan obat tanpa resep 3. penggolongan obat bahan alam 4. percepatan pengembangan dan ketahanan industri sediaan farmasi dan alkes 5. standar, sistem, dan tata kelola sediaan farmasi, alkes dan perbekalan kesehatan lainnya pada kondisi darurat, bencana KLB, atau wabah	PMK No.3 Th 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan	KMK Nomor HK.01.07/MENKES/163/2024 tentang Etalase Konsolidasi pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan KMK HK.01.07/MENKES/176/2024 tentang Izin Memperoleh, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat KMK No. HK.01.07/MENKES/177/2024 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji KMK No. HK.01.07/MENKES/492/2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan KMK No. HK.01.07/MENKES/503/2024 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, Obat Kemoterapi, dan Obat Alteplase
Bab VI	Sistem Informasi Kesehatan	1. Umum 2. Penyelenggara sistem informasi kesehatan 3. Pengelolaan data kesehatan, informasi kesehatan dan indikator kesehatan 4. Pemrosesan data kesehatan dan informasi kesehatan 5. Sumber daya sistem informasi kesehatan 6. Keandalan sistem informasi kesehatan 7. Pengendalian 8. Pembinaan dan pengawasan
Bab VII	Penyelenggaraan Teknologi Kesehatan	1. Umum 2. Penelitian Pengembangan, dan Pengkajian 3. Pelaksanaan Inovasi Teknologi Kesehatan 4. Penilaian Teknologi Kesehatan 5. Pemanfaatan Teknologi Kesehatan
Bab VIII	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah	1. Umum 2. Kejadian Luar Biasa Paragraf 1. Kewaspadaan KLB Paragraf 2. Penanggulangan KLB Paragraf 3. Kegiatan Pasca KLB 3. Wabah Paragraf 1. Rencana Kontigensi Penanggulangan Wabah Paragraf 2. Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk Paragraf 3. Penugasan Khusus Paragraf 4. Karantina Paragraf 5. Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Paragraf 6. Petugas Karantina Kesehatan Paragraf 7. Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Wabah 4. Standar Pengelolaan Bahan dan Agen Biologi Penyebab Penyakit dan atau Masalah Kesehatan yang Berpotensi Menimbulkan KLB dan atau Wabah 5. Pencatatan dan Pelaporan 6. Sanksi Administratif
Bab IX	Pendanaan Kesehatan		PMK No.2 Th 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024
Bab X	Partisipasi Masyarakat
Bab XI	Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII	Ketentuan Peralihan
Bab XIII	Ketentuan Penutup

Pembelajaran Kelembagaan untuk Penelitian Kebijakan

Penelitian kebijakan secara utuh tidak dapat dilakukan secara perorangan, diperlukan pembelajaran kelembagaan yang tersusun atas pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi yang berjalan secara sinergis.

PEMBELAJARAN INDIVIDU
PEMBELAJARAN ORGANISASI

PEMBELAJARAN INDIVIDU

Pembelajaran individu membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kebijakan kesehatan yang kompleks, memahami implikasi kebijakan, dan secara efektif melakukan advokasi. Sebagian Pembelajaran Individu dari PKMK UGM dapat diakses melalui Plataran Sehat sehingga kapasitas profesi individu meningkat.

Kegiatan yang telah terselenggara

Webinar Penelitian Kebijakan

Evidence Based for Health Policy-Making

Kegiatan yang akan berjalan (dalam pengembangan)

Leadership In Health Policy And Management
Forecasting Untuk Penetapan Keputusan Kebijakan
Analysis Hierarchy Processes (AHP) untuk Menetapkan Rekomendasi Kebijakan

PEMBELAJARAN ORGANISASI

Pembelajaran organisasi bersifat kolaboratif lintas disiplin di organisasi untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam menjalankan riset kebijakan. Sebagian pembelajaran organisasi dari PKMK UGM menggunakan platform Plataran Sehat agar individu dapat meningkatkan kapasitas secara lintas profesi.

Kegiatan yang akan datang

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan

Organisasi

Membutuhkan sumber daya yang besar untuk mampu melakukan penelitian dan analisis kebijakan. PKMK mengajak tim atau kelompok dalam organisasi untuk dapat bergerak cepat memilikinya dengan belajar dari pengalaman kami sebagai pusat penelitian kebijakan.

Tawaran untuk Peningkatan kapasitas

Penelitian kebijakan

Penelitian kebijakan dapat dilakukan dengan metode penelitian keilmuan atau science pada umumnya. Namun, penelitian kebijakan ini diharapkan dapat mengidentifikasi solusi atau opsi untuk mengatasi masalah dari implementasi kebijakan.

Menyusun suatu kebijakan yang objektif dan fisibel membutuhkan proses analisis yang kritis dalam menggunakan evidence. Penelitian dan analisis kebijakan merupakan proses utama yang perlu dilakukan untuk membawa masalah kesehatan ke dalam agenda kebijakan dan mengambil keputusan dari rekomendasi fisibel. Kami akan bekerja sama dengan organisasi Anda untuk meningkat kemampuan dalam manajerial, penelitian dan analisis kebijakan.

Kegiatan untuk Poltekkes/STIKES yang Akan datang

Kegiatan untuk Poltekkes/STIKES yang Akan datang

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan melalui ini bertujuan untuk:

Menyusun proposal sebuah penelitian kebijakan
Menyusun policy brief dan melakukan advokasi
Melakukan ketrampilan analisis data sekunder
Kemampuan mengelola proyek Penelitian Kebijakan.

Metode Kegiatan

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Workshop daring.

Target Peserta

Kegiatan ini dapat diikuti oleh Poltekkes di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 3 kelompok:
Kelompok 1: Peneliti
Kelompok 2. Pengelola Policy Brief
Kelompok 3. Analis Data
Kelompok 4: Pengelola Penelitian.

Pilih pelatihan yang disediakan

Penulisan proposal penelitian kebijakan Peserta

Penulisan proposal penelitian kebijakan Peserta

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

Pengantar: Bentuk-bentuk Penelitian Kebijakan
Identifikasi Masalah dan Kebijakan
Identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
Metodologi penelitian
Prinsip Etika dalam Penelitian

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 3 – 4 Juli 2024

Pemateri

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer Peserta

Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer Peserta

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

Opening: Big data di bidang kesehatan
Practice session 1: EDA, reporting descriptive data
Practice session 2: Data pre-processing
Practice session 3: Data modeling (regression, forecasting)
Practice session 4: Simple data visualization

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 10 – 11 Juli 2024

Pemateri

Pusat Kebijakan dan Manajemen kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

Penulisan Policy Brief

Penulisan Policy Brief

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

Struktur Penulisan Policy Brief
Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 24 – 25 Juli

Manajemen Organisasi Penelitian

Manajemen Organisasi Penelitian

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
Budgeting dalam Proyek

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 30 – 3 Juli 2024

Biaya Pelatihan Peserta

Biaya Pelatihan Peserta

Poltekkes kecil (jumlah dosen kurang dari 100) Rp 5.000.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
Peserta di 4 kelompok sekitar 20 orang
Poltekkes besar (jumlah dosen lebih dari 100) RP 7.500.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
Peserta di 4 kelompok sekitar 30 orang

Individu

Pelatihan ini ditujukan untuk individu yang memiliki kapasitas dan terlibat dalam kebijakan dan manajemen kesehatan. Namun, untuk melakukannya dibutuhkan pengembangkan kapasitas teknis yang dapat menunjang proses penelitian maupun analisis.

Tawaran untuk Peningkatan kapasitas Individu

Penelitian Kebijakan

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis peneliti, akademisi dan pemerintah melakukan perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan dalam proses analisis kebijakan.
Penyusunan kebijakan yang objektif dan fisibel membutuhkan individu yang memiliki kapasitas penelitian dan analisis kebijakan mulai dari perumusan masalah, forecasting dan alternatif maupun rekomendasi kebijakan. Berikut tawaran pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan oleh PKMK.

KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN

Penelitian Kebijakan
- Poltekkes
- Universitas
Evidence Based for Health Policy-Making

KEGIATAN YANG AKAN BERJALAN

Leadership in Health Policy and Mangement
Forecasting untuk Penetapan Keputusan Kebijakan
Analysis Hierarchy Processes (AHP) untuk Menetapkan Rekomendasi Kebijakan

Pembelajaran kelembagaan

Solusi Pembelajaran Kelembagaan dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada memberikan pengetahuan yang dibutuhkan institusi perguruan tinggi, pusat penelitian, pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam menghubungkan hasil penelitian dengan proses kebijakan. Pembelajaran Kelembagaan ini diselenggarakan secara online, tatap muka, dan hibrid yang komprehensif mendukung peserta di semua tingkatan—mulai dari mahasiswa, peneliti, dosen, karyawan hingga direktur dan tim kepemimpinan mereka.

Individu

Pelatihan ini ditujukan untuk individu yang memiliki kapasitas dan terlibat dalam kebijakan dan manajemen kesehatan. Namun, untuk melakukannya dibutuhkan pengembangkan kapasitas teknis yang dapat menunjang proses penelitian maupun analisis.

Organisasi

Membutuhkan sumber daya yang besar untuk mampu melakukan penelitian dan analisis kebijakan. PKMK mengajak tim atau kelompok dalam organisasi untuk dapat bergerak cepat memilikinya dengan belajar dari pengalaman kami sebagai pusat penelitian kebijakan.

Form Pendaftaran ANHSS 2024

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok:

Kelompok 1: Peneliti Kebijakan

Kelompok 2: Analis Data

Kelompok 3: Policy Brief

Kelompok 4: Manajemen Proyek Penelitian

PEMBELAJARAN INDIVIDU

Kegiatan yang telah terselenggara

Webinar Penelitian Kebijakan

Evidence Based for Health Policy-Making

Kegiatan yang akan berjalan (dalam pengembangan)

Penelitian kebijakan

Kegiatan untuk Poltekkes/STIKES yang Akan datang

Penulisan proposal penelitian kebijakan Peserta

Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer Peserta

Penulisan Policy Brief

Manajemen Organisasi Penelitian

Biaya Pelatihan Peserta

Penelitian Kebijakan

KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN

KEGIATAN YANG AKAN BERJALAN

More Articles ...