Webinar Series 10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode

Webinar Series 10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode

(1) Pra-Pandemi COVID-19 (2014 - 2019); (2) Pandemi COVID-19 (2020 - 2022);
dan (3) Post-pandemi COVID-19 (2023 – saat ini)

di selenggarakan pada Desember 2024

  Pendahuluan

Pada 2004, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai komitmen untuk memberikan perlindungan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan. UU SJSN ini mengamanatkan pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial untuk mengelola program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Pelaksanaan program jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU SJSN, yang bertujuan untuk menjamin akses peserta terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari risiko finansial akibat kebutuhan dasar kesehatan. UU SJSN ini kemudian diikuti dengan UU BPJS pada 2011.

Implementasi UU SJSN ini dimulai pada 2014 dengan peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN bertujuan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan perlindungan finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2021, cakupan kepesertaan BPJS telah mencapai 83% dari total populasi Indonesia, menjadikannya sistem asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan model single-pooling. Akan tetapi sebagian dari peserta BPJS ternyata tidak aktif, terutama di kelompok PBPU.

Namun, meskipun telah mencapai cakupan yang luas, pelaksanaan JKN masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa masalah utama termasuk kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda. Selain itu, terdapat masalah dalam distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang masih terpusat di kota-kota besar, sehingga daerah terpencil kurang terlayani.

Pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk kesehatan juga masih menjadi masalah, meskipun telah terjadi penurunan sejak JKN diperkenalkan. Namun, persentase OOP di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya. Selain itu, tantangan lain termasuk masalah kendali mutu dan pencegahan kecurangan dalam sistem JKN, yang belum berjalan optimal di banyak daerah.

Dalam 10 tahun perjalanan JKN ada masa yang sangat penting ketika terjadi Pandemik COVID-19. Pada saat pandemi, terjadi perubahan pendanaan di mana pasien-pasien anggota BPJS yang terkena COVID-19 didanai oleh pemerintah, bukan BPJS. DIsamping itu terjadi penurunan jumlah pasien. Masa ini menjadi sangat penting dalam sejarah pelaksanaan kebijakan JKN.

Dalam rangka merumuskan strategi untuk penguatan JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi JKN, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, dan mengusulkan solusi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN di masa mendatang.

  Tujuan

Webinar ini dilakukan untuk mendiskusikan penyelenggaraan JKN dari 2014 hingga 2022. Secara spesifik webinar ini akan mengajak peserta untuk:

  1. Memahami perubahan pelaksanaan JKN setiap tahun dari 2014 - 2022 dengan melalui 3 masa: (1) Pra-Pandemi COVID-19 (2014 - 2019); (2) Pandemi COVID-19 (2020 - 2022); dan (3) Post-pandemi COVID-19 (2023 – saat ini).
  2. Mengianalisis kebijakan pendanaan dari tahun 2014 - 2022 dalam perspektif Reformasi Sektor Kesehatan.
  3. Melakukan analisis kebijakan dalam konteks keberlanjutan pelaksanaan JKN pada masa mendatang

Target Peserta

  1. Pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
  2. Akademisi dan peneliti di bidang kesehatan dan kebijakan publik.
  3. Praktisi kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
  4. Pemerhati kebijakan publik dan aktivis kesehatan.

  Jadwal Pelaksanaan

Hari, tanggal : 16, 18 dan 30 Desember 2024

  Jadwal Kegiatan

Pertemuan I: 2014 - 2019   |   16 Desember 2024

Webinar Seri 1. Pengantar: JKN dalam konteks Reformasi Kesehatan dan Dinamika pelaksanaan JKN pada masa Pra pandemi COVID-19 (2014-2019)

Waktu (WIB)

Agenda

Penanggung jawab

13.00 - 13.05

Moderator: Tri Muhartini, MPA

Pembukaan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS.

video

13.05 - 13.20

Sesi 1 Pemaparan Materi
Bagian 1: Pengantar 10 tahun Pelaksanaan Kebijakan JKN - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

materi   video

13.20 - 13.35 

Diskusi dan Tanya Jawab

 

13.35 – 13.50 

Sesi 2 Pemaparan Materi
Bagian 2: Pembayaran dan Iuran JKN - M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

materi   video

13.50 - 14.15

 

Bagian 3:

materi

Pemerataan Pelayanan Rumah Sakit - Elisabeth Listyani, SE. MM

video

Pemerataan SDM Kesehatan - dr. Srimurti Rarasati, MPH

video

Kendali Mutu dan Biaya - Eva Tirtabayu Hasri, MPH

video

Kebijakan Fraud - drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

video

14.15 - 14.25

Bagian 4: Analisis Keseluruhan - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

materi   video

14.25 – 15.00

Diskusi

 

reportase

 

Pertemuan 2. Tahun 2020 - Saat ini   |   18 Desember 2024

Webinar Seri 2: Dinamika pelaksanaan JKN pada masa Pandemi COVID-19 (2020- 2022) dan post pandemi COVID-19 (2023–saat ini)

Waktu (WIB)

Agenda

Penanggung jawab

10.00 - 10.05

Moderator : Moderator: Adinda Almira, S.Tr.RMIK

 

10.05 – 11.05

Sesi 1: Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pandemi Covid19 (2020-2022)

materi

Bagian 1: Pengantar - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

video

Bagian 2: Kebijakan Pendanaan - M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

video

Bagian 3: 

Pemerataan Rumah Sakit - Elisabeth Listyani, SE. MM

video

Kebijakan SDM Kesehatan - dr. Srimurni Rarasati, MPH

video

Kendali Mutu dan Biaya - Eva Tirtabayu Hasri, MPH

video

Kebijakan Fraud - drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

video

Bagian 4: Analisis Keseluruhan - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

video 

 

11.05 – 11.45

Sesi 2: Dinamika Pelaksanaan JKN Pasca Pandemi Covid19 (2023-saat ini)

materi

Bagian 1: Pengantar - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

video

Bagian 2: Kebijakan Pendanaan - M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

video

Bagian 3: 

Pemerataan Rumah Sakit - Elisabeth Listyani, SE. MM

video

Kebijakan SDM Kesehatan - dr. Srimurni Rarasati, MPH

video

Kendali Mutu dan Biaya - Eva Tirtabayu Hasri, MPH

video

Kebijakan Fraud - drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

video

Bagian 4: Analisis Keseluruhan - Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

video

11.45 – 12.00

Diskusi dan Tanya Jawab

 

reportase

 

Pertemuan 3. Tahun 2020 - 2022   |   30 Desember 2024

Webinar Seri 3 : Menganalisis kebijakan pendanaan dari tahun 2014-2022 dalam perspektif Reformasi Sektor Kesehatan dan Melakukan analisis kebijakan dalam konteks keberlanjutan JKN

Waktu (WIB) Agenda
13.00 - 13.05 Pembukaan
Moderator:  Hermawati Setiyaningsih, S.Si
13.05 - 13.35

Sesi 1. Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan (Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD)

video   materi

13.35 - 14.05  Diskusi dan Tanya Jawab
14.05 – 14.25 

Sesi 2. Rekomendasi untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan (Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD)

video   materi

14.25 – 14.55 Diskusi dan Tanya Jawab
Reportase

 

 

 

 

Daftar PMK dan Kepmenkes 2024

Daftar Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

link

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

link

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

link

 

Daftar Keputusan Menteri Kesehatan

Sumber website kementerian kesehatan: https://farmalkes.kemkes.go.id/

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan:

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/124/2024 tentang Penetapan Biaya Pengolahan Plasma:

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/163/2024 tentang Etalase Konsolidasi pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/176/2024 tentang Izin Memperoleh, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/177/2024 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/178/2024 Tentang Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/492/2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/503/2024 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, Obat Kemoterapi, dan Obat Alteplase

link

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1347/2024 tentang Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI 2024

link

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit

link

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 Tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028:

link

Materi Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Kelompok 1: Peneliti Kebijakan

No Kegiatan  |  10-12 September 2024
1 Penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan
  1. Pengantar: Bentuk-bentuk Penelitian Kebijakan
  2. Identifikasi Masalah dan Kebijakan
  3. Identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
  4. Metodologi penelitian
  5. Prinsip Etika dalam Penelitian

dr. Likke Putri, MPH, Ph.D (Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM)

video   materi

2 Penggunaan Data
  1. Pengantar Penggunaan Data dalam Penelitian
  2. Penyajian Data untuk Pengambilan Keputusan
  3. Etika dan Privasi dalam Pengelolaan Data
  4. Pengelolaan dan Penyimpanan Data

Dr. dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

video   materi

3 Penulisan Artikel
  1. Struktur dan Komponen Artikel Jurnal
  2. Etika Penulisan dan Penyusunan Artikel Jurnal
  3. Proses Review dan Publikasi

dr. Likke Putri, MPH, Ph.D (Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM)

video   materi

 

Kelompok 2: untuk Tim Manajemen Data (Analis Data)

No Kegiatan
1

Pengenalan

  1. Pengenalan Data sampel BPJS 1%
  2. Hasil analisis deskriptif data sampel BPJS 1% terkait penyakit jantung, diabetes dan katarak
  3. Tutorial instalasi R dan R Studio

Ardhina Nugraheni (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

materi

2

Analisis Data dengan R programming

  1. Pengenalan R, R Studio
  2. Data pre-processing (Mempersiapkan data sample BPJS siap olah dengan software R)

dr. Fadhilah K. Larasati (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

video   materi

3

Analisis Data dengan R programming

  1. EDA, reporting descriptive data
  2. Analysis & visualization (Melanjutkan pengolahan data sample BPJS yang sudah disiapkan)

dr. Fadhilah K. Larasati (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

video   materi

 

 Kelompok 3: Policy Brief

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara
1 Penulisan Policy Brief
  1. Struktur Penulisan Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  3. Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief
  4. Strategi pemanfaatan Policy Brief

Tri Muhartini, S.IP, MPA (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

video   materi

2

Advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal advokasi kebijakan
  2. Ceritakan advokasi-mu
  3. Pemetaan pemangku kepentingan
  4. Strategi advokasi kebijakan kesehatan

Tri Muhartini, S.IP, MPA (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

video   materi

 

Kelompok 4: Manajemen Proyek Penelitian

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara
1 Pengelolaan dan Manajemen Penelitian
  1. Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
  2. konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
  3. Budgeting dalam Proyek

Sealvy Kristianingsih, SE. MSc. (Chief Internal Affairs Innovation Project Management Universitas Gadjah Mada)

video 1   video 2   materi 1   materi 2

 

  

 

 

 

 

 

Seri Diskusi tentang Struktur Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023

kembali

 

Seri #1

Pembicara: Tri Muhartini, S.IP, MPA

Video   reportase

Sabtu, 3 Agustus 2024
Waktu: 11.00 - 12.00 WIB

Seri #2 

Pembahas:

  1. Dr. Rimawati, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
  2. Sundoyo, SH., MKM, M.Hum. (Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan RI )

video   reportase

Sabtu, 10 Agustus 2024
Waktu: 11.00 - 12.30 WIB

Seri #3

Kepemimpinan dalam Sistem Kesehatan dan cara memahami UU Kesehatan Tahun 2023 dan PP No.28 Tahun 2024 melalui Platform Digital

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

video   materi   reportase

Dr. Rimawati, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

video

kamis, 15 Agustus 2024
Waktu: 09.00 - 10.30 WIB

Seri #4

Diskusi Online Program-program Pengembangan Kepemimpinan Sebagai Respon Berlakunya UU Kesehatan 2023 dan PP 28 tahun 2024

Pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
Pembahas: PERSI, ARSADA, IDI, PDSI, Adinkes, IAKMI, BPJS

selengkapnya

Senin, 26 Agustus 2024
Waktu: 11.00 - 12.30 WIB

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pelatihan Penelitian Kebijakan dengan Menerapkan Prinsip Evidence Based / Informed Policy

 

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok: 

Kelompok 1: Peneliti Kebijakan

No Kegiatan
1

Pembukaan pembelajaran kelembagaan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD

Narasumber: Prof. dr. Ari Probandari. Ph.D

Penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan

  1. pengantar penelitian riset implementasi kebijakan
  2. identifikasi masalah penelitian riset implementasi kebijakan
  3. pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian riset implementasi kebijakan
  4. outcome penelitian riset implementasi
  5. metodologi penelitian riset implementasi kebijakan
  6. identifikasi variabel dan pemangku kebijakan

Materi   lembar kerja   video

2

Narasumber Dr. dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo

Penggunaan Data

  1. Pengantar Penggunaan Data dalam Penelitian
  2. Penyajian Data untuk Pengambilan Keputusan
  3. Etika dan Privasi dalam Pengelolaan Data
  4. Pengelolaan dan Penyimpanan Data

materi   Video   reportase

3

narasumber : Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

Penulisan Artikel

  1. Struktur dan Komponen Artikel Jurnal
  2. Etika Penulisan dan Penyusunan Artikel Jurnal
  3. Proses Review dan Publikasi

materi   video   reportase

4

Narasumber oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD

Diskusi 1: mengenai Pengembangan Platform Digital untuk analisis kebijakan dan advokasi pengelolaan Penyakit Tidak Menular: Diabetes Melitus, Jantung, dan Katarak 

Pembahas 1:

  • dr. Yudhi Pramono MARS (Plt Dirjen P2P Kemenkes RI )
  • dr. Fatchanuraliyah, MKM (Direktorat PTM Kemenkes RI)
  • dr. Ika Gladies Syaferani (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular DinKes Propinsi Kalimantan Timur)

materi   video   reportase

 

Kelompok 2: Analis Data

13 - 15 Agustus 2024

No Kegiatan
1

Narasumber: Ardhina Nugrahaeni, MPH & dr. Fadhilah K. Larasati

  1. Pengenalan Data Sampel BPJS 1%
  2. Hasil analisis deskriptif data sampel BPJS 1% terkait penyakit jantung, diabetes, dan katarak
  3. Tutorial Instalasi R & R Studio

materi   video

2

Narasumber: dr. Fadhilah K. Larasati

  1. Pengenalan R, R Studio
  2. Data pre-processing (Mempersiapkan data sample BPJS siap olah dengan software R)

Materi   tydi data   video

3

Narasumber: dr. Ahmad Watsiq Maula, MPH

  1. EDA, reporting descriptive data
  2. Analysis & visualization (Melanjutkan pengolahan data sample BPJS yang sudah disiapkan)
materi   video

 

Kelompok 3: Policy Brief

No Kegiatan
1. Penulisan Policy Brief (Tri Muhartini, S.IP, MPA)
  1. Struktur Penulisan Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  3. Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief
  4. Strategi pemanfaatan Policy Brief
  5. Grafis design
materi   video
2.

Advokasi kebijakan kesehatan (Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si)

  1. Mengenal advokasi kebijakan
  2. Ceritakan advokasi-mu
  3. Pemetaan pemangku kepentingan
  4. Strategi advokasi kebijakan kesehatan

materi   video

 

Kelompok 4: Manajemen Proyek Penelitian

No Kegiatan
1 Pengelolaan dan Manajemen Penelitian
  1. Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
  2. konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
  3. Budgeting dalam Proyek

Pertemuan pertama (28 Agustus 2024)

materi   video

Pertemuan Kedua (29 Agustus 2024)

materi   video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dropdown menu coba

Bab Judul Bagian PP Permenkes Kepmenkes  
Bab I Ketentuan Umum        
Bab II Upaya Kesehatan  
Bab III Pengelolaan Tenaga Medis dan Kesehatan  
Bab IV Fasilitas Pelayanan Kesehatan      
Bab V Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan  
Bab VI Sistem Informasi Kesehatan      
Bab VII Penyelenggaraan Teknologi Kesehatan      
Bab VIII Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah      
Bab IX Pendanaan Kesehatan      
Bab X Partisipasi Masyarakat        
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan        
Bab XII Ketentuan Peralihan        
Bab XIII Ketentuan Penutup        

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Kelembagaan untuk Penelitian Kebijakan

Penelitian kebijakan secara utuh tidak dapat dilakukan secara perorangan, diperlukan pembelajaran kelembagaan yang tersusun atas pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi yang berjalan secara sinergis.

PEMBELAJARAN INDIVIDU

Pembelajaran individu membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kebijakan kesehatan yang kompleks, memahami implikasi kebijakan, dan secara efektif melakukan advokasi. Sebagian Pembelajaran Individu dari PKMK UGM dapat diakses melalui Plataran Sehat sehingga kapasitas profesi individu meningkat.

Kegiatan yang telah terselenggara

  Webinar Penelitian Kebijakan

 

  Evidence Based for Health Policy-Making

 

Kegiatan yang akan berjalan (dalam pengembangan)

  • Leadership In Health Policy And Management
  • Forecasting Untuk Penetapan Keputusan Kebijakan
  • Analysis Hierarchy Processes (AHP) untuk Menetapkan Rekomendasi Kebijakan

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi


Membutuhkan sumber daya yang besar untuk mampu melakukan penelitian dan analisis kebijakan. PKMK mengajak tim atau kelompok dalam organisasi untuk dapat bergerak cepat memilikinya dengan belajar dari pengalaman kami sebagai pusat penelitian kebijakan.

Tawaran untuk Peningkatan kapasitas

Penelitian kebijakan

Penelitian kebijakan dapat dilakukan dengan metode penelitian keilmuan atau science pada umumnya. Namun, penelitian kebijakan ini diharapkan dapat mengidentifikasi solusi atau opsi untuk mengatasi masalah dari implementasi kebijakan.

Menyusun suatu kebijakan yang objektif dan fisibel membutuhkan proses analisis yang kritis dalam menggunakan evidence. Penelitian dan analisis kebijakan merupakan proses utama yang perlu dilakukan untuk membawa masalah kesehatan ke dalam agenda kebijakan dan mengambil keputusan dari rekomendasi fisibel. Kami akan bekerja sama dengan organisasi Anda untuk meningkat kemampuan dalam manajerial, penelitian dan analisis kebijakan.

 

Kegiatan untuk Poltekkes/STIKES yang Akan datang

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan melalui ini bertujuan untuk:

  1. Menyusun proposal sebuah penelitian kebijakan
  2. Menyusun policy brief dan melakukan advokasi
  3. Melakukan ketrampilan analisis data sekunder
  4. Kemampuan mengelola proyek Penelitian Kebijakan.

Metode Kegiatan

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Workshop daring.

Target Peserta

Kegiatan ini dapat diikuti oleh Poltekkes di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 3 kelompok:
Kelompok 1: Peneliti
Kelompok 2. Pengelola Policy Brief
Kelompok 3. Analis Data
Kelompok 4: Pengelola Penelitian.

Pilih pelatihan yang disediakan

Penulisan proposal penelitian kebijakan Peserta

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

  1. Pengantar: Bentuk-bentuk Penelitian Kebijakan
  2. Identifikasi Masalah dan Kebijakan
  3. Identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
  4. Metodologi penelitian
  5. Prinsip Etika dalam Penelitian

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 3 – 4 Juli 2024

Pemateri

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer Peserta

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

  1. Opening: Big data di bidang kesehatan
  2. Practice session 1: EDA, reporting descriptive data
  3. Practice session 2: Data pre-processing
  4. Practice session 3: Data modeling (regression, forecasting)
  5. Practice session 4: Simple data visualization

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 10 – 11 Juli 2024

Pemateri

Pusat Kebijakan dan Manajemen kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

Penulisan Policy Brief

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

  1. Struktur Penulisan Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  3. Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 24 – 25 Juli

Manajemen Organisasi Penelitian

Pelatihan ini akan menyediakan materi terkait:

  1. Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
  2. konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
  3. Budgeting dalam Proyek

Jumlah pertemuan dan jadwal

Dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan pada 30 – 3 Juli 2024

Biaya Pelatihan Peserta

  1. Poltekkes kecil (jumlah dosen kurang dari 100) Rp 5.000.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
    Peserta di 4 kelompok sekitar 20 orang
  2. Poltekkes besar (jumlah dosen lebih dari 100) RP 7.500.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
    Peserta di 4 kelompok sekitar 30 orang

 

 

 

  • slot resmi
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot