International Policy Course

Health System Transformation Private
Sector Engagement for a Primary Care-Led Integrated Health Care System

25 -28 November 2024

Lokasi
The Centre of Excellence for Health Economics, Fakultas Ekonomi
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Terdaftar di Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI dan memiliki 10 SKP dan 24.5 JEP

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) dengan dukungan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung empat hari di Bangkok, Thailand.

  Pendahuluan

Populasi lansia Asia mengalami peningkatan sehingga berisiko pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Potensi peningkatan prevalensi penyakit ini menimbulkan beban pada pelayanan kesehatan dan dapat mengancam keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi krisis yang akan datang, World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan strategi integrasi layanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat di layanan primer. Integrasi pelayanan kesehatan di Kawasan Asia Pasifik menjadi tantangan besar karena tumbuhnya sektor swasta dalam sistem pelayanan kesehatan yang masih terfragmentasi.

Kegiatan kursus ini akan mendisikukan tantangan dan strategi dalam pelibatan layanan kesehatan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesehatan, instrumen kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kerangka integrasi pelayanan kesehatan dan mekanisme layanan vertikal dan horizontal akan dikenalkan dalam kursus ini untuk mengarahkan implementasi instrumen kebijakan. ANHSS juga menyediakan studi kasus dan praktik dari berbagai negara dalam melibatkan swasta untuk integrasi layanan kesehatan di tingkat primer. Penutupan dari kursus akan dikenalkan faktor-faktor kritis dalam implementasi dan pendekatan monitoring-evaluasi dari intervensi kebijakan

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan masalah yang dihadapi sistem perpajakan maupun sistem asuransi sosial kesehatan dalam mencapai integrasi sistem kesehatan melalui layanan primer.
• Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan kerangka kerja dan mekanisme untuk integrasi horizontal, vertikal, dan temporal sistem pelayanan kesehatan dalam konteks lokal.
• Strategi pengambilan keputusan instrumen tata kelola untuk merancang dan menerapkan modalitas dan mekanisme dalam integrasi.
• Merumuskan strategi implementasi, pemantauan dan evaluasi untuk intervensi kebijakan.

  Target Peserta

ANHSS memberikan kesempatan kepada:

1. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa S2-S3)
2. Peneliti di bidang Kebijakan Kesehatan / Kesehatan Masyarakat
3. Pengambil Keputusan di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
4. Tenaga Kesehatan (Dokter/ Perawat/ Bidan)

Untuk berpartisipasi dalam kursus Kebijakan 2024 di Bangkok, Thailand.

FORM PENDAFTARAN

Narahubung:

Nama : Ratri Mahanani
Mobile : 085155172030
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

Workshop Perencanaan Program Kesehatan Batch I

Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024 secara online

   Latar Belakang

Perencanaan program kesehatan adalah fondasi dalam menciptakan solusi efektif untuk masalah kesehatan masyarakat. Melalui perencanaan yang cermat, program kesehatan dapat dirancang secara terperinci untuk mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan memecahkan masalah kompleks yang dihadapi populasi. Tanpa perencanaan yang matang, program kesehatan berisiko menjadi tidak fokus, tidak efisien, dan gagal mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi dalam perencanaan, memastikan program tetap berjalan optimal dan berdampak positif.

Selain itu, perencanaan program kesehatan harus adaptif terhadap berbagai setting layanan. Kondisi geografis, demografis, dan sosial yang beragam menuntut fleksibilitas dalam desain program agar sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan populasi. Paket layanan yang adekuat dan manajemen yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan program. Dengan komponen layanan yang jelas dan manajemen yang profesional, program kesehatan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mencapai hasil yang optimal.

Urgensi perencanaan program kesehatan yang komprehensif semakin nyata ketika berhadapan dengan masalah kesehatan kompleks seperti Diabetes Mellitus (DM). DM bukan hanya penyakit individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas pada kualitas hidup dan beban ekonomi. Jumlah penderita DM yang terus meningkat menuntut perhatian serius dan solusi yang efektif. Kompleksitas DM, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan, memerlukan program penanggulangan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga manajemen jangka panjang.

Dalam pelayanan DM, sejak kegiatan promotif, preventif sampai kuratif dan rehabilatitif banyak pihak yang melakukan kegiatannya antara lain DInas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota, BPJS. RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, LSM-LSM, sampai ke perguruan tinggi. Dalam studi awal di kota Balikpapan, berbagai pelaku ini tidak pernah melakukan perencanaan bersama. Setiap lembaga melakukan perencanaan sendiri-sendiri, tanpa terkorrdinasi, Dengan demikian pelaksanaan juga terpisah-pisah kurang terintegrasi, dan tidak ada laporan bersama.

Provinsi Kalimantan Timur, dengan prevalensi diabetes melitus tertinggi ketiga di Indonesia, menjadi pusat perhatian dalam upaya pengendalian penyakit ini. Peningkatan prevalensi di semua kelompok usia, terutama lanjut usia, menuntut strategi pencegahan dan pengelolaan yang lebih efektif. Melalui workshop ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman mendalam tentang situasi diabetes melitus di Kalimantan Timur, serta terumuskannya strategi perencanaan program yang inovatif, adaptif terhadap kondisi lokal, dan berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat.

   Tujuan 

Workshop ini merupakan pembelajaran organisasi untuk mengatasi masalah DM di sebuah Propinsi. Peserta WS adalah berbagai lembaga yang terkait DM dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasinya.

Setelah mengikuti workshop ini, peserta dari berbagai organisasi (pemerintah dan swasta) mampu menyusun rencana implementasi program Diabetes Melitus yang komprehensif dan terintegrasi.

  Kompetensi

Setelah mengikuti workshop ini, peserta mampu:

1. Memahami model logika program dan penguatan sistem kesehatan berdasarkan kebijakan Transformasi Kesehatan dan UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. dengan studi kasus Diabetes Melitus (DM).
2. Mengevaluasi program pengendalian DM dari aspek Perencanaan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program.
3. Mengembangkan program pengendalian DM sesuai kebutuhan dan wewenang DinKes Propinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Memilih paket layanan dan mode pengiriman yang tepat untuk program pengendalian DM sesuai kebutuhan spesifik populasi.
5. Membangun ekosistem pendukung program pengendalian DM yang komprehensif, termasuk sistem rujukan, pemantauan, pendanaan, pengembangan SDM, dan evaluasi.
6. Memahami struktur dan fungsi organisasi pelaksanaan program pegendalian Diabetes Melitus

Sasaran Profesi

Workshop ini bertujuan meningkatkan kinerja ekosistem pelayanan kesehatan DM di Kalimantan Timur. Oleh karena itu akan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan pasien Diabetes Melitus, untuk mencapai tujuan program kesehatan yang telah ditetapkan.

Para peserta ini berasal dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, antara lain:

1. Pemerintah/Regulator:
   
   1. Kemenkes
   2. Pemerintah Daerah: DinKes Propinsi dan DInkes Kab/kota.
2. Operator
   1. RS Pemerintah
   2. RS Swasta
3. Penyandang dana
   1. BPJS Kesehatan
   2. Askes Komersial
4. LSM
   1. Persadia
   2. Perkeni
5. Akademisi
   1. Perguruan Tinggi
   2. Poltekkes
   3. Mahasiswa

Pelatihan ini bersifat transdisiplin yang melibatkan banyak profesi, antara lain: Dokter, Dokter Umum, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku, sampai Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan.

Materi Workshop dapat dipergunakan untuk peningkatan Praktek Pelayanan sehingga peserta yang mengikuti ujian dan lulus dapat memperoleh SKP dari Kemenkes sebanyak 4 SKP.

   Waktu Kegiatan

Pelatihan ini akan dilaksanakan secara online pada Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024 secara daring

Biaya

Biaya ujian untuk mendapatkan sertifikat Rp. 100.000,-
Link pendaftaran: bit.ly/Health_Program1 

   Agenda

Narahubung

Candra, MPH | 081337336736
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pembelajaran Kelembagaan

Latar Belakang

Selama lebih dari 20 tahun terakhir, terdapat ekspansi besar-besaran dalam literatur akademik yang membahas tentang kebijakan kesehatan maupun area lain terkait kesehatan dan pengobatan dalam konteks ilmu sosial. Kebijakan kesehatan bahkan tidak hanya dibahas oleh kalangan akademisi maupun professional kesehatan dan medis, tapi juga oleh para politisi, kelompok masyarakat, serta media dan umum. Hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan semakin berkembang menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, di saat pertumbuhan dan perkembangan yang banyak menimbulkan ketidakpastian; merupakan dasar yang penting untuk perdebatan dalam politik (the basis of important policy debates).

Apa itu Kebijakan Kesehatan?

Health policy embraces courses of action that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health care system. It goes beyond health services, however, it includes actions or intended actions by public, private, and voluntary organizations that have an impact on health ( Walt, 1994).

Secara sederhana, kebijakan kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan. Pemahaman tentang arti kebijakan kesehatan dilengkapi oleh Janovsky & Cassels (1996), sebagai : “ The networks of interrelated decisions which together form an approach or strategy in relation to practical issues concerning health care delivery”. Atas dasar itu ia membagi kebijakan kesehatan dalam Kebijakan teknis (technical policies) atau kebijakan operasional (operational policies) yang cenderung bernuansa pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan institusional (institutional policies) atau kebijakan strategis (strategic policies) yang cenderung bernuansa strategis.

Oleh karena itu, ada yang melihat kebijakan kesehatan sebagai kebijakan publik karena memang merupakan kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan.

Kebijakan Transformasi Kesehatan di Indonesia

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan transformasi kesehatan dengan menempatkan layanan primer sebagai hal penting. Berbagai kebijakan publik di layanan primer sampai rujukan dilakukan dengan dukungan berbagai kebijakan pendanaan, SDM, logistik obat, dan teknologi kesehatan. Berbagai kebijakan besar antara lain: kebijakan penurunan stunting, kebijakan penyebaran alat USG ke puskesmas, penyebaran alat antropometeri, pengembangan ketahanan industri obat dan alat kesehatan, pemerataan SDM kesehatan dan berbagai hal lainnya. Berbagai kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya UU no 17 tahun 2023 yang bersifat Omnibus Law mengenai Kesehatan.

Mengapa pelaksanaan kebijakan perlu diteliti?

Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa impact kebijakan tersebut ke proses pembangunan kesehatan dan juga status kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut perlu diteliti dengan pendekatan riset kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan. Dalam hal ini ada pertanyaan, siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini?

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala yang menyebabkan hasil analisis dan riset kebijakan yang dikembangkan oleh peneliti kebijakan kesehatan belum dapat menjelaskan berbagai kesenjangan atau permasalahan yang melatarbelakangi belum efektifnya pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas peneliti kebijakan. Salah satunya melalui pelatihan metode penelitian kebijakan kesehatan untuk para peneliti yang tergabung dalam jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Seri Webinar ini merupakan pengantar bagi para dosen Poltekkes di Indonesia untuk memahami penelitian kebijakan untuk monitoring implementasi dan evaluasi. Dari webinar ini diharapkan para dosen Poltekes tertarik untuk mengikuti pelatihan riset implementasi.

Tujuan

Kegiatan series webinar ini bertujuan untuk:

1. Memahami penelitian kebijakan untuk para peneliti kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Memahami penelitian implementasi kebijakan
3. Memahami peran advokasi dan policy brief
4. Memulai penulisan proposal.

Setelah melaksanakan rangkaian webinar series, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa pelatihan, sebagai berikut:

1. Pelatihan terstruktur untuk menguasai metode riset kebijakan dan riset implementasi
2. Pelatihan terstruktur untuk menulis policy brief
3. Pelatihan untuk melakukan advokasi kebijakan.

  Metode

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Webinar dengan Ujian. Webinar gratis, sementara ujian diselenggarakan untuk menguji 4 topik sekaligus untuk mendapatkan sertifikat pelatihan

Target Peserta

Dosen-dosen Poltekkes di Indonesia

Link Pendaftaran

Sertifikat Peserta

Sertifikat akan didapatkan dengan cara mengikuti ujian pada 11 - 14 Maret 2024 secara online/daring melalui Plataran Sehat.

Biaya ujian

• Institusi/kelompok: Rp 500.000,- (maksimal 3 orang per kelompok per institusi, jika lebih dari 3 yang akan mengikuti dikenakan biaya kelipatan)
• Individu/perorangan : Rp. 200.000,-

Link pendaftaran ujian https://bit.ly/Reg-UjianPoltekkes 

Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Kamis, 7 Desember 2023

Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Senin, 18 Desember 2023

8 Desember 2023

Setelah peserta mengikuti rangkaian kegiatan knowledge event dan kursus kebijakan pada 4-7 Desember 2023. Panitia Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) bersama otoritas Rumah Sakit Hong Kong dan Rumah Sakit Prince of Wales memberikan hospital tour untuk peserta pada 8 Desember 2023. Hospital tour ini dipandu oleh Professor Chin-tim Hung dan Dr Leung Kwan Wa Maria serta tenaga kesehatan lainnya.

Hospital tour dimulai dengan pengenalan bagian dari gedung yang berada di sekitar Shaw Auditorium. Hung menjelaskan bahwa rumah sakit memiliki 1600 tempat tidur dan sedang ada pembangunan gedung baru sehingga dapat menampung 2400 tempat tidur. RS baru tersebut diperkirakan akan beroperasi pada 2027 dengan bantuan dari sektor privat.

Lokasi kedua dari hospital tour adalah Departemen Family Medicine yang dipandu oleh Dr Leung Kwan Wa Maria. Maria menunjukan lokasi layanan Family Medicine memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat melalui klinik rawat jalan umum dan Klinik Spesialis Kedokteran Keluarga. Sasaran utama pasien mereka adalah lansia, kelompok berpendapatan rendah, dan penderita penyakit kronis. Di Departemen Family Medicine mereka memiliki mesin Penjadwalan Mandiri untuk Pengambilan Darah sebelum masuk ke ruang tunggu. Melalui mesin tersebut pasien dapat mengatur jadwal dan lokasi pemeriksaan darahnya sendiri. Selain itu, Maria juga menjelaskan bahwa Otoritas Rumah Sakit di Hong Kong juga memiliki rekam medis yang terintegrasi sehingga pasien yang pindah fasilitas kesehatan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang dan membawa bukti riwayat penyakit sebelumnya, semua fasilitas kesehatan di Hong Kong dapat mengaksesnya data pasien berdasarkan nomor kependudukan.

Departemen Family Medicine ini memiliki jejaring yang terdiri dari 10 Klinik Rawat Jalan Umum (General Outpatients Clinics) dan 3 Klinik Spesialis Kedokteran Keluarga (Family Medicine Specialist Clinic FMSC). Dari presentasi yang disampaikan oleh Dr Lee Man Kei, GOPC telah dikunjungi oleh 469,260 pasien dan FMSC telah dikunjungi 43,157 pasien. Pasien dari GOPC berkaitan dengan kasus penyakit episodik dan membutuhkan tindak lanjut rutin untuk penyakit kronis. Sementara pasien di FMSC mayoritas rujukan penanganan rujukan dari Spesialis Klinik Lainnya.

Peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal RS Prince of Wales, Dr Maria juga menyiapkan beberapa sesi presentasi. Sesi pertama membahas sistem layanan primer di Hong Kong yang dilaksanakan oleh publik dan privat. Peranan publik melalui Biro Kesehatan Hong Kong yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan untuk mengelola kesehatan masyarakat. Sementara privat menyediakan layanan primer melalui praktik mandiri dan pengobatan China mandiri. Layanan primer di Hong Kong ini sangat terhubung dengan Otoritas Rumah Sakit yang mengelola layanan sekunder terdiri dari RS, klinik rawat jalan umum, spesialis dan pengobatan China. Di bawah otoritas RS di Hong Kong, terdapat 7 kluster dengan 74 Klinik Rawat Jalan umum dengan jumlah kunjungan 5,2 juta pasien. Pengelolaan layanan primer dan sekunder Hong Kong masih mengalami tantangan seperti RS Publik memberikan perawatan 90% pasien rawat inap.

Tantangan lainnya layanan rawat jalan dan rawat inap banyak memiliki pasien dengan penyakit kronis dan waktu tunggu yang lama untuk kasus baru di Rawat Jalan Klinik Spesialis. Tantangan ini ditangani dengan Hong Kong berupaya menerapkan model integrasi antara layanan primer, layanan sekunder, pasien, privat, pasien, komunitas dan program pemerintah. Dalam model integrasi tersebut, setiap elemen dihubungkan dengan program pemerintah Hong Kong yang semuanya saling berkaitan. Seperti untuk layanan primer (GOPC) dan RS dapat terhubung dibutuhkan hubungan dengan FMSC, dan untuk GOPC dapat terhubung dengan pasien membutuhkan hubungan dengan District Health Center (DHC). Kemudian untuk layanan primer dapat melibatkan swasta dibutuhkan PPP dan untuk melibatkan NGO layanan primer dapat menggunakan Smart Hub. Sistem integrasi Hong Kong dari setiap layanan dan kelompok sasaran tersebut memiliki media yang mengubunghungkannya. Utamanya adalah DHC yang baru-baru ini dilaksanakan Hong Kong dengan peranan sebagai penghubung GOPC maupun Family Doctor. Selain itu, pelaksanaan promosi, preventif, screening dan manajemen kasus dilakukan oleh DHC. Hasil dari temuan screening DHC dihubungkan ke GPOC maupun Family Doctor sebagai gatekeeper untuk ditindaklanjuti pelayanan kesehatan sekunder.

Dari paparan dalam hospital tour, terdapat hal pelibatan NGO yang layanan primer yang menjadi poin penting lainnya. Di Hong Kong, pemerintah memberikan dukungan kepada NGO untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dukungan berupa dana ini ditindak lanjuti oleh Departemen Kesehatan dan Otoritas RS untuk berkolaborasi dengan NGO melalui program SMART Hub.

Dalam program tersebut, NGO yang berada di remote area Hong Kong diharapkan dapat membantu pemenuhan layanan primer masyarakat dengan Telemedicine. Pemenuhan layanan ini dilakukan dengan NGO mendapatkan alat kesehatan pintar, membantu pelaksanaan telekonsultasi antara dokter dan pasien di remote area. Dengan SMART Hub, NGO lokal menjadi perpanjangan tangan dari layanan primer di Hong Kong dengan proses rekrutmen, melakukan program pemberdayaan pasien, tele-konsultasi, pengiriman obat dan konseling, kunjungan bulanan dan pertemuan tatap muka per tahun.

Sesi pemaparan terakhir dari Hospital Tour mengenai Integrasi antara privat dan layanan sekunder untuk Penyakit Kronis dalam Piloting Perawatan Bersama (CDCC). Kebijakan di telah ditetapkan pemerintah Hong Kong pada 2022 dengan subsidi untuk masyarakat yang mendapatkan diagnosa awal di pelayanan sektor swasta. CDCC ini sedang masuk uji coba dengan menyediakan skrining, monitoring dan intervensi pada penyakit kronik dan komplikasi.

CDCC memanfaatkan peranan Family Doctor untuk memberikan layanan ke semua masyarakat sehingga proses layanannya adalah: pelaksanaan skrining pada masyarakat usia 45 tahun ke atas di DHC- DHC menghubungkan pasien ke Family Doctor - memberikan perawatan sesuai dengan subsidi - melakukan perawatan jangka panjang ketika pasien memiliki diagnosa tekanan darah tinggi/gula darah tinggi. Pasien yang mendapatkan CDCC memiliki kriteria lain, tidak hanya usia lebih dari 45 tahun tetapi juga tidak mengetahui riwayat atau kondisi kesehatan, terdaftar di DHC dan setuju untuk datanya dibagi ke program EHRSS.

Dari rangkaian hospital tour, pembelajaran integrasi layanan kesehatan menjadi garis penting adanya pembagian peranan yang jelas dan spesifik antara pemangku kepentingan, adanya sharing data antara pemangku kepentingan sektor kesehatan yang transparan dan akuntabel dan adanya dukungan sumber daya yang mencukupi untuk dapat melibatkan pihak diluar otoritas pemerintah dalam sistem layanan kesehatan.

Reportase Tri Muhartini