BPJS itu Juru Bayar Pemerintah atau Lembaga yang Melakukan Strategic Purchasing?
Pada Diskusi yang menarik mengenai apakah BPJS Juru Bayar Pemerintah atau Purchaser yang strategic, pada tanggal 30 Agustus 2016 di Laboratorium Leadership, Gedung IKM, FK UGM. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,Ph.D menjelaskan mengenai apa itu strategic purchasing? dan mengapa perlu ada strategic purchasing?
Selanjutnya Pembicara Kedua, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes menjelaskan mengenai dasar dan implementasi dari Principal-Agent Relationship dalam strategic purchasing di Indonesia.
Beberapa hal menarik yang dirangkum dalam diskusi ini antara lain:
- BPJS sangat perlu menerapkan konsep strategic purchasing dalam proses kredensialing dan kontrak untuk meningkatkan mutu pelayanan, berdasarkan data yang disebutkan dari 9 ribu Puskesmas yang ada, baru seribu Puskemas yang memenuhi standar sebagai provider dan mitra BPJS (data Kemenkes 2016)
- BPJS perlu melakukan monitoring pada bagaimana provider dibayar dan layanan yang diberikan
- Principal dan Agent sama-sama memiliki interest dan kepentingan masing-masing
- Peran Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi dalam hubungan Principal-agent perlu diperjelas
- Hasil dari kajian resyst pada 4 bulan awal implementasi JKN, proses kredensialing lebih dominan dilakukan pada fasilitas kesehatan swasta dari pada fasilitas kesehatan pemerintah yang biasanya cenderung akan dikontrak.
- Hanya regulator (pemerintah) yang bisa menyusun regulasi terkait layanan, principal wajib melakukan monitoring dan evaluation pada agent yang diberikan mandat olehnya.
- BPJS Kesehatan tidak se-fleksibel organisasi swasta dalam menerapkan prinsipal agent relationship karena selain sebagai prinsipal bagi provider-provider yang dikontraknya, BPJS juga sebagai agent dibawah pemerintah, dan tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan yang tidak selaras dengan kebijakan diatasnya (undang-undang/permenkes)
- BPJS telah berusaha menjadi aktif purchaser dalam segala keterbatasannya tersebut
Pertemuan selanjutnya dalam Diskusi Masyarakat praktis strategic purchasing pada tanggal 20 September 2016 akan menjelaskan mengenai hubungan Pemerintah dan Purchaser yang akan disampaikan oleh Dr. drg. Yulita Hendrartini M.Kes.,AAK
|
|
Pemaparan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD |
|
|
Sesi Diskusi |
 |
Pemaparan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes |
|
Sesi Diskusi |
 |
Download Materi Presentasi |
Kuliah Umum tentang Strategic Purchasing and Contracting in Universal Health Coverage, silahkan klik pada link berikut
Kelompok Pelatihan Tatap Muka
Buku Purchasing to Improve Health Systems Performace
Buku Public Ends, Private Means Strategic Purchasing of Health Services
Buku The Impact of Resource Allocation and Purchasing Reforms on Equity
Strategic purchasing in China, Indonesia and the Philippines
Laporan Strategic Purchasing – Sebuah Analisis Kritis dari Mekanisme Pembelian (Purchasing) kesehatan yang dipilih di Indonesia
Buku Spending Wisely Buying Health Services for the poor
A Practitioner's Guide
The Republic of Indonesia Health System Review
Materi Pemantauan & Permasalahan Belanja Strategis JKN untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, disampaikan oleh dr. Andi Afdal A, MBA, AAK Kepala Grup MPKR BPJS Kesehatan pada Selasa, 9 mei 2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai bagaimana fungsi pembiayaan kesehatan (Revenue collection, Pooling dan purchasing) berperan penting dalam cakupan semesta. Dan bagaimana gambaran hubungan BPJS Kesehatan dan Stakeholder terkait yang ada saat ini. Serta penjelasan mengenai capaian dan tantangan dalam program JKN-KIS saat ini yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 
Materi Pemantauan Masalah dan Upaya Perbaikan Bayaran Ina-Cbgs Untuk Layanan Kesehatan Rujukan yang disampaikan oleh Tengku Djumala Sari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada selasa, 9 Mei2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai isu-isu terkait bayaran Ina-CBG’s yang ada saat ini, bagaimana perhitungan belanja di Rumah Sakit, bagaimana hubungan unit cost dengan standar pelayanan medik (PNPK), serta bagaimana permasalahan-permasalahan dalam pengendalian dan pembiayaan yang terjadi di RumahSakit. 
Materi ICP dan TDABC sebagai salah satu Instrumen kendali mutu dan biaya, disampaikan oleh Mohammad Baharuddin dan Agus Rahmanto dari Ikatan Dokter Indonesia, pada Selasa, 9 Mei 2017 di Jakarta. PPT menjelaskan mengenai apa yang dimaksud kualitas dalam pelayanan kesehatan, indikator apa saja yang ada dalam “kualitas” tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagaimana Strategic Leadership dan Learning organization mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan, apa ICP (Integrated Care Pathways), mengapa ICP dapat menjadi dasar perhitungan biaya (costing) serta bagaimana menghitung biaya satuan berbasis TDABC.
Pengantar
Tujuan