Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) pada 16 Januari 2024 menyelenggarakan Dialog Nasional bersama Capres dan Cawapres yang mendiskusikan pembangunan kesehatan Indonesia untuk lima tahun mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi untuk membangun kesehatan Indonesia adalah Akses Kesehatan Berkualitas: Jalan Menuju Indonesia Adil dan Makmur. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah Masyarakat Kesehatan Sejahtera Rakyat Sentosa. Namun, untuk pasangan Prabowo dan Gibran atau yang mewakili pada dialog kebijakan belum diketeahui untuk visi dan misinya karena berhalangan hadir. Reportase tentang gagasan pembangunan masing-masing pasangan Capres dan Cawapres dapat diakses melalui link berikut.

• Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
• Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
• Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

ANHSS bersama dengan mitra kolaborasinya The Center for Health Systems and Policy Research of the Jockey Club School of Public Health and Primary Care, Fakultas Kedokteran, The Chinese University of Hong Kong, telah menyelenggarakan Knowledge Event tentang Sistem kesehatan dan ketahanan masyarakat pada 4 Desember dan Kursus Kebijakan tentang transformasi sistem kesehatan pada 5-7 Desember 2023 di Hongkong.

Pembicara dalam kegiatan ini merupakan expert dan juga para akademisi dari kawasan Asia Pasifik. Peserta dapat menyimak detail kegiatan dan reportase kegiatan melalui link berikut:

InaHEA BSM kembali diadakan untuk kedelapan kalinya pada 2023. Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Health System Transformation: Demographic Transition and Economic Challenges”. Kegiatan dilaksanakan di Universitas Indonesia (Depok) pada 25-27 Oktober 2023 dengan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Dengan lima sesi pleno dan pertemuan-pertemuan lainnya, InaHEA BSM 2023 merupakan wadah bagi para pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, serta pihak-pihak lain untuk berdiskusi seputar transformasi sistem kesehatan dalam menghadapi transisi demografi dan tantangan ekonomi. Reportase ini mendokumentasikan berbagai pleno dan diskusi dalam InaHEA BSM ke-8, 2023.

selengkapnya

Yogyakarta, 8 April 2023

Evidence dan experience menunjukkan bahwa menghasilkan dokter spesialis tidak pernah bisa instant dan selalu melibatkan sistem pendidikan dan sistem kesehatan. Keduanya harus terhubung dalam satu ikatan yang bersifat interdependence karena yang akan dihasilkan adalah highly competence doctor yang akan melakukan kegiatan-kegiatan klinis, intervensi medis tingkat tinggi, dengan teknologi dan juga obat-obatan yang jauh berbeda dengan pelayanan dasar. Kita perlu meningkatkan pemahaman bagaimana mekanisme untuk menghasilkan dokter spesialis dengan kompetensi yang memadai serta dalam jumlah yang cukup.

Selama ini kita sudah mengenal adanya 6 rute memproduksi dokter spesialis, mungkin memang untuk situasi di Indonesia ada ruang untuk membuat model baru. Namun apapun rute yang akan dipilih atau dikembangkan, tentu tidak bisa singkat atau ada reduksi proses, karena akan berdampak pada kualitas lulusan. Dari hasil diskusi hari ini tampak sekali bahwa melakukan perubahan “mode” produksi dokter spesialis dengan memberikan otoritas kepada institusi yang belum memiliki rekam jejak, tanpa adanya evidence, dan juga tanpa piloting atau modelling yang baik, akan menimbulkan risiko yang sangat besar.

Jika rezim pendidikan dijadikan dasar untuk mendidik dokter spesialis namun fungsi ini dikerjakan oleh sistem kesehatan, maka yang terjadi kemungkinan adalah tarik menarik yang sifatnya negatif.

Bisa dibayangkan bahwa RS dengan sistem pelayanan pelayanan sangat ketat, ada sistem manajemen mutu, kemudian juga saat ini rumah sakit juga menjadi bagian dari sistem kesehatan yang sangat kuat, harus menjalankan sistem pendidikan yang juga sangat kompleks. Rumah sakit akan sangat terbebani. Selain itu, sistem rujukan yang sangat rigid ini harus diubah juga untuk mengikuti standar-standar pendidikan. Kita sama-sama mengetahui dan sudah mendengarkan bagaimana kompleksnya dan juga membutuhkan effort yang sangat kuat untuk bisa memenuhinya.

Kita harus menyadari bahwa memproduksi dokter spesialis harus dilakukan dengan prinsip concise production, jangan sampai kurang tetapi juga jangan sampai berlebih oleh karena biaya dan waktu yang diperlukan sangat besar.

Ada 6R yang harus diperhatikan untuk memproduksi dokter spesialis, yaitu: Right number (tepat jumlah), Right Specification (tepat kompetensi), Right Time (bekerja pada waktu yang tepat), Right Place (bekerja pada tempat yang tepat), To do the Right Job (melakukan pekerjaan yang tepat), dan To do the Job Right (melakukan pekerjaan dengan tepat).

Dengan melihat 6R ini kita bisa membayangkan bahwa dengan memperoduksi dokter spesialis tidaklah mungkin bisa instant, tidaklah bisa dilakukan dengan cara shortcut dan kembali ini harus dilakukan bersama oleh institusi pendidikan yang akan memberikan kontribusi critical thinking (melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pembelajaran) dan juga institusi pelayanan kesehatan yang akan memberikan kesempatan untuk men-develop routine skills (melalui kegiatan pelayanan yang bervariasi) bagi para dokter.

Semoga di dalam RUU Kesehatan ini kita tidak bias, kita tidak melakukan satu slip sehingga pendidikan dokter spesialis kita mengarah kepada over production dan under skills.

Semoga kita bisa terus berdiskusi untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Sehingga semua masyarakat Indonesia apapun penyakit dan kelas sosialnya, dan dimanapun dirawat, bisa dilayani oleh dokter spesialis yang kompeten.

---------------------------------------------------

Materi dan Video recording dapat diakses pada link berikut

klik disini 

13-30 Maret 2023

Kementerian Kesehatan mengajak berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan RUU dengan mempelajari naskah dan memberikan masukan. Pada Maret 2023, pemangku kepentingan dan masyarakat juga diundang ke acara diskusi dan sosialisasi RUU secara daring dan luring. Berikut ini dokumen naskah, video dan reportase dari diskusi pembentukan RUU Kesehatan yang dapat dipelajari lebih lanjut.

• Naskah RUU Kesehatan
• Video Diskusi dan Sosialisi RUU Kesehatan

Notulensi kegiatan

1. Public Hearing RUU Kesehatan Bersama Mitra Ormas (13 Maret 2023)
   Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan mengadakan public hearing bersama organisasi masyarakat (Ormas) yang membahas tentang penyelenggaraan Kesehatan, upaya Kesehatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan dalam RUU Kesehatan. Link Selengkapnya
2. Public Hearing RUU Kesehatan tentang Perencanaan dan SDM Kesehatan (14 Maret 2023)
   Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan mengundang berbagai pemangku kepentingan dari internal Kementerian Kesehatan, akademisi, organisasi profesi dan organisasi non pemerintah lainnya untuk membahas perencanaan dan pendayagunaan tenaga Kesehatan dalam RUU Kesehatan. Hasil public hearing. Link Selengkapnya
3. Sosialisasi RUU Kesehatan, Transformasi Tenaga Kesehatan: Peningkatan jumlah, distribusi dan mutu (27 Maret 2023)
   Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi RUU Kesehatan terkait dengan substansi SDM kesehatan bersama kementerian lembaga, perguruan tinggi dan organisasi profesi. Hasil sosialisasi klik di sini
4. Sosialisasi RUU Kesehatan: Pelibatan Masyarakat Mendukung Layanan Kesehatan Primer yang Lebih Terjangkau (30 Maret 2023)
   Kementerian Kesehatan menyelenggaran sosiaslisasi RUU Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan primer bersama organisasi profesi, perguruan tinggi, think tank, dan organisasi non pemerintah lainnya. Poin utama dalam pembahas tersebut mengenai jangkaun pelayanan primer, kader dan pembedayaan masyarakat di layanan primer. Baca lebih lanjut hasil dari sosialisasi selengkapnya
5. Sosialiasi RUU Kesehatan: Transformasi Pembiayaan Kesehatan dengan Meningkatkan Koordinasi Kemenkes dengan BPJS (30 Maret 2023)
   Kementerian Kesehatan menyelenggarakan sosiasliasi RUU Kesehatan terkait dengan pembiayaan Kesehatan dengan subtansi perluasan akses faskes BPJS Kessehatan, menambahkan manfaat promotif, preventif, paliatif, perluasan pendanaan pemerintah dan swasta melalui asuransi kesehatan tambahan, dan peningkatan pengendalian moral hazard. Berbagai pemangku kepentingan memberikan masukan untuk RUU Kesehatan terkait pembiayaan kesehatan tersebut. Baca lebih lanjut hasil dari sosialisasi selengkapnya

Pada 27 – 28 Oktober 2022, Menteri Kesehatan G20 bertemu di Bali untuk pertemuan Tingkat Menteri yang kedua. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh negara undangan dan organisasi internasional. Pertemuan tersebut dan pertemuan terkaitnya (kelompok kerja dan acara sampingan) telah meninjau komitmen para Pemimpin untuk memperkuat tata kelola kesehatan global sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Pemimpin Roma G20. Presidensi G20 Indonesia pada 2022 disorot sebagai tahun yang penuh tantangan. Ketegangan geopolitik saat ini juga memperburuk tantangan terhadap kesehatan global. Efek gabungan dari pandemi yang sedang berlangsung dan berpotensi terjadi di masa depan, serta konflik geopolitik telah secara dramatis memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, banyak delegasi menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai konflik yang terus meningkat dan terus berlangsung di banyak bagian dunia, termasuk perang di Ukraina, yang berdampak jauh ke luar kawasan. Banyak anggota menyatakan kecaman mereka kepada Rusia dalam hal ini, sementara yang lain memandang bahwa Kelompok Kerja Kesehatan G20 bukanlah forum yang tepat untuk mengatasi masalah geopolitik. Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan seruan perdamaian, penghentian permusuhan, dan diakhirinya perang. Selain itu, pertemuan tersebut mengakui perlunya anggota G20 untuk terus berkolaborasi dengan semua negara, terutama negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs), organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi kebutuhan kesehatan global, serta kebutuhan negara G20 bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan dalam PPR pandemi dan kebutuhan untuk memperkuat pemulihan sistem kesehatan untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan dijabarkan lebih lanjut.

selengkapnya

Seri Diskusi #2 Penyusunan RUU Kesehatan dengan Pendekatan Omnibus Law

Webinar diskusi mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law seri dua diselenggarakan pada Sabtu (26/11/2022) pukul 11.00-12.15 WIB secara daring. Topik yang diangkat pada seri kedua ini ialah "Proses Penyusunan RUU Kesehatan dengan Pendekatan Omnibus Law". Narasumber kali ini ialah Dr. Edy Wijayanti, AMK, SE, M.Kes selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD dengan fasilitator Guru Besar UGM, yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD.

Melalui webinar ini, Dr. Edy Wijayanti memaparkan 3 poin utama, diantaranya Dasar Hukum Pendekatan Omnibus Law dalam Menyusun UU, Tahapan dan Tatakelola Penyusunan Sebuah UU serta Timeline RUU Kesehatan adalah Bentuk Omnibus Law. Materi pemaparan, video rekaman serta notulensi dapat diakses pada link berikut

Materi:

• Pengantar diskusi UU Omnibus Law - Prof. Laksono Trisnantoro
• Proses Penyusunan RUU dengan pendekatan Omnibus Law - Dr. Edy Wijayanti

VIDEO   Notulensi

Seri Diskusi #1 Mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law

Kegiatan diskusi ini diselenggarakan oleh Minat utama kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan prodi S2 HPM FK-KMK UGM bersama dengan pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan pada 19 November 2022 secara daring. Seri diskusi ini di fasilitatori oleh Prof. Laksono Trisnantoro dan menghadirkan pembicara dari Universitas Indonesia yaitu dr. Ahmad Fuady, M.Sc .
Video dan materi pemaparan kegiatan ini dapat diakses pada link berikut

VIDEO   MATERI

20 November 2022

dr. Jumriani narasumber dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah menyebutkan masalah kesehatan jiwa anak dan remaja paling banyak di Sulawesi Tengah yaitu gangguan anxietas, gangguan depresi, dan skizofrenia di umur 15 sampai 59 tahun. Pada orang dengan skizofrenia masih banyak yang dipasung dan dikurung di rumah baik anak, remaja dan dewasa sehingga tidak diberi keleluasan untuk melakukan sosialisasi. Percobaan bunuh diri hanya 1 terlaporkan pada anak remaja. Kasus kesehatan paling tinggi adalah skrizofrenia di Sulawesi tengah, anxietas, psikotik akut, depresi, dan retardasi mental. Masalah yang menjadi dominan adalah gangguan perkembangan, masalah kepribadian dan gangguan perilaku, cemas dan depresi.

Tantangannya belum semua tenaga kesehatan terlatih untuk melakukan skrining kesehatan mental, guru-guru baru yang dilatih yaitu 27 orang, penggunaan KIE yang belum optimal. Inovasinya adalah bekerjasama dengan LSM sejenak hening selama COVID 19 dan pasca bencana tsunami. Inovasi lainnya adalah 8 kader desa sehat, psikolog klinis hadir di puskesmas dan seterusnya. Dinkes bekerjasama dengan Laskar Jiwa yaitu ODGJ diberi bantuan bibit tanaman, uang, pengobatan, bimbingan. Lalu program Sehat Jiwa Hati juga dilakukan oleh dr Maria Devinta.

dr. Fiddina Mediola, Sp. KJ menjelaskan gangguan mental di Indonesia sangat besar lebih cenderung pasif. Hanya 2 % yang mampu dan berkeinginan mengakses layanan kesehatan jiwa. Hanya 4,3% orang tua remaja merasa memerlukan layanan kesehatan mental. Banyak orang tua yang menganggap karena kurang iman. Gangguan jiwa yang datang ke profesional biasanya sudah berat. Jika di-treatment sejak dini akan lebih baik prognosisnya.

Tantangannya adalah orang dewasa seperti guru mempunyai kewajiban untuk membantu remaja ini tumbuh lebih baik. Kita membutuhkan literasi mental health maka cara pengenalannya bagaimana, cara promotif, preventif, dan dukungan akan lebih mudah. Sekolah mempertimbangkan pendekatan berbasis sekolah yang proaktif dan preventif. Guru BK adalah kepanjangan tangan dari psikolog, psikiater, dokter di puskesmas. Kita harus memberdayakan guru BK. Salah satunya, guru BK membantu mendampingi remaja untuk perkembangan mental.

Sesi pembahasan

drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid menjelaskan bahwa remaja adalah usia transisi yang rentan dalam gangguan jiwa. Seorang remaja biasanya ingin mengambil keputusan sendiri, kesempatan interelasi yang lebih luas, secara psikologis merupakan pencarian identitas diri dan perubahan faktor eksternal, immaturitas. Saat ini integrasi lintas sektoral ini belum optimal, dengan Kemendikbud dan Kemenag baru di 40 sekolah yang dilakukan uji coba literasi kesehatan jiwa dengan panduan atau best practice. Guru BK dan teman sebaya menjadi salah satu inti pertemanan di sekolah itu sehingga masalah kesehatan dapat diselesaikan, selama ini peran organisasi profesi belum optimal, individu masih rendahnya literasi tentang kesehatan jiwa, mengembangkan media KIE dalam menyebarkan edukasi secara luas, melibatkan remaja sebagai agen perubahan.

dr Ashra Vina Daswin menjelaskan kesehatan jiwa tidak hanya membatasi kondisi penyakit tapi kondisi secara keseluruhan. Untuk percakapan sehari-hari misalnya dapat digunakan untuk mengekspos perilaku dalam melakukan perilaku yang lain. Remaja-remaja 13 % ini memiliki kencenderungan untuk burden of disease dari perilaku resiko yang lain. Mereka mencari support sistem dari luar sekolah. Support system di luar rumah perlu mendapatkan perhatian daripada di dalam rumah. Di WHO sudah mengoperasikan kesehatan helath promoting school. Kemudian, terdapat 8 indikator yang kesehatan jiwa yang terkait dengan sekolah.

Materi dan video pemaparan dapat diakses pada link berikut, klik disini

Reporter:
Ardhina Nugrahaeni
Divisi Public Health PKMK UGM