Merebaknya COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah mendesak instansi kesehatan untuk mengembangkan telemedicine dan mengarahkan masyarakat untuk meminimalkan aktivitas di luar rumah, termasuk mengunjungi layanan kesehatan. Dalam implementasinya, penggunaan telemedicine meningkat pesat meskipun masih dalam tahap pengembangan dan tidak ada regulasi khusus. Jawa sebagai wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 berpotensi memanfaatkan telemedicine. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan telemedicine selama pandemi COVID-19 di Jawa. Terdapat 269 responden yang terlibat dengan teknik incidental sampling.

Hasilnya, faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan telemedicine pada masa COVID-19 di Jawa antara lain pengetahuan, sikap, kepercayaan, aksesibilitas, lingkungan peran, individu penilaian kesehatan dan manfaat yang dirasakan. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalahpersepsi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa telemedicine berpotensi baik dan diharapkan pemerintah merumuskan peraturan terkait jaminan perlindungan pasien, keamanan rekam medis, informasi dan standar teknologi komunikasi, serta penjaminan mutu agar penggunaannya lebih aman dan optimal. Dinas Kesehatan juga perlu mengawasi penyedia telemedicine guna memastikan layanan tetap terintegrasi dengan fasilitas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada 2021.

selengkapnya

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, hampir mencapai cakupan kesehatan universal (UHC). Kasus vaksin palsu yang dipublikasikan secara luas pada tahun 2016, ditambah dengan defisit keuangan yang signifikan dalam nasional sistem asuransi, telah berkontribusi pada kekhawatiran bahwa peningkatan UHC yang cepat dapat merusak kualitas obat. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki faktor politik dan ekonomi yang mendorong produksi dan perdagangan obat-obatan berkualitas rendah di Indonesia. Peneliti meninjau publikasi akademik, peraturan pemerintah, dokumen instansi teknis dan laporan berita untuk mengembangkan kuesioner semi-terstruktur yang dilanjutkan dengan wawancara ke penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, regulator obat, produsen farmasi, pasien dan akademisi.

Hasilnya, peningkatan UHC telah memangkas pendapatan untuk dokter dan produsen farmasi. Sistem pengadaan publik pemenang tunggal yang tidak secara eksplisit mempertimbangkan kualitas telah memangkas harga yang harus dibayar obat-obatan secara tertutup. Kebijakan perdagangan, industri dan agama secara bersamaan meningkatkan biaya produksi, menekan margin keuntungan bagi produsen dan distributor. Faktor pasar, termasuk tekanan politik untuk mengurangi harga obat dan insentif penyedia layanan kesehatan, dapat mendorong pasar untuk obat-obatan di bawah standar dan dipalsukan. Untuk melindungi kemajuan menuju UHC, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak potensial pada kualitas obat ketika merumuskan aturan yang mengatur pembiayaan kesehatan, pengadaan, perpajakan dan industri. Artikel ini dipublikasikan pada BMC Global Health Pada 21 Oktober 2021.

selengkapnya

Setiap tahun, Laporan TB Global WHO memberikan penilaian yang komprehensif dan terkini dari epidemi TB, dan kemajuan dalam pencegahan, diagnosis dan pengobatan penyakit, di tingkat global, regional dan negara. Hal ini dilakukan dalam konteks komitmen, strategi dan target TB global. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, kematian TB meningkat karena berkurangnya akses ke diagnosis dan pengobatan TB saat menghadapi pandemi COVID-19. Hampir setengah dari orang - orang yang sakit TB tidak mendapatkan akses perawatan kesehatan pada 2020 dan tidak dilaporkan, serta jumlah orang yang disediakan dengan pengobatan TB resistan terhadap obat dan pengobatan pencegahan TB turun secara signifikan.

Laporan edisi 2021 dibuat sedikit berbeda dengan format baru yang berpusat pada website berbasis digital/online. Konten online ini diatur dalam tujuh topik utama: pandemi COVID-19 dan TB; beban penyakit TB; diagnosis dan pengobatan TB; pencegahan TBC; pembiayaan untuk layanan diagnostik, pengobatan dan pencegahan TB; UHC dan penentu TB; dan penelitian dan inovasi TB. Data tersebut berasal dari 197 negara dan wilayah, dengan data notifikasi yang dilaporkan mendekati waktu nyata setiap bulan sejak awal 2021. laporan ini bertujuan untuk mempermudah akses data dan informasi laporan inti, serta melengkapi konten yang tersedia di aplikasi Laporan TB Global.

selengkapnya

Rendahnya kunjungan pasien selama pandemi COVID-19 berakibat turunnya pendapatan rumah sakit secara drastis. Beban rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 semakin tinggi dengan adanya keterlambatan pembayaran klaim COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk menjelaskan kebijakan pembiayaan COVID-19 di rumah sakit, kendala dari pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya pada keuangan rumah sakit di Indonesia. Data BPJS per 28 Januari 2021 menunjukkan total pengajuan klaim COVID-19 oleh rumah sakit sebanyak 433.077, dari hasil verifikasi tercatat sebanyak 266.737 kasus yang sesuai (61,59%) dan dapat diklaim dengan biaya 17,3 triliun, 165.189 kasus dispute (38,14%) dengan biaya 9,7 triliun dan 1.151 kasus tidak sesuai (0,27%).

Total klaim yang diajukan hingga Desember 2020 sebesar Rp. 22.9 triliun, jumlah yang sudah dibayarkan Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit sebesar Rp. 14.5 triliun (63.3%) dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 8.4 triliun (36,6%). Kendala yang ditemui dalam pembayaran klaim antara lain; pembayaran tidak tepat waktu, tingginya dispute klaim yang disebabkan perbedaan persepsi terhadap regulasi yang berlaku, dokumen klaim rumah sakit yang tidak lengkap, ketidaksiapan perangkat aplikasi dan jumlah verifikator dispute dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan proses verifikasi ulang. Pemerintah perlu memberikan dukungan khusus ke Rumah Sakit dan mempertimbangkan alokasi dana talangan agar operasional dapat bertahan, serta penyusunan rencana strategis keuangan khusus bagi rumah sakit untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, termasuk jika kasus COVID-19 sudah berkurang. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia.

selengkapnya

Kementerian Luar Negeri RI menginformasikan pembaruan pokok pada pelaku perjalanan internasional, baik WNA maupun WNI yang akan memasuki wilayah Indonesia. Terdapat beberapa penyesuaian pada SE Nomor 20 Tahun 2021, diantaranya adalah ketentuan isolasi mandiri di hotel berubah dari 8x24 jam menjadi 5x24 jam, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri oleh WNA. Kepala perwakilan asing diplomatik dan keluarga dapat melakukan isolasi mandiri dari kediaman diplomatik selama 5x24 jam dan melaporkan hasil test RT-PCR nya ke Satgas COVID-19 melalui Kementerian Luar Negeri. Pengambilan RT-PCR dilakukan 2 kali, yakni 1x24 jam setelah tiba di Indonesia, dan 4x24 jam saat menjalani karantina sebelum menyelesaikan isolasi wajib 5x24 jam. Setiap pelaku perjalanan internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.id sebagai syarat perjalanan domestik dan internasional dari Indonesia.

Berdasarkan SK Satuan Tugas Nomor 15 Tahun 2021 tentang 19 Negara Asing Warga Negaranya Diijinkan Datang Ke Indonesia sebagai pelaku perjalanan internasional yang akan berwisata ke Bali adalah: Bahrain, Tiongkok, Hungaria, India, Italia, Jepang, Republik Korea, Kuwait, Liechtenstein, Norwegia, Prancis, Persatuan Arab Emirat, Polandia, Portugal, Qatar, Arab Saudi, Selandia Baru, Spanyol dan Swedia. Penentuan jumlah negara ini bersifat sementara, dilakukan secara hati - hati dan bertahap bagi 19 negara dengan memperhatikan pertimbangan: laporan WHO terkait positivity rate < 5% dan jumlah kasus konfirmasi < 20 per 100.000 penduduk, kesiapan infrastruktur Bali menerima wisatawan asing, pengaturan TCA/MRA, potensi kunjungan dan pertumbuhan wisatawan asing yang tinggi dari negara tersebut, dan ketersediaan direct flight dengan Indonesia. Ketentuan ini berlaku sejak 14 Oktober 2021 hingga pemberitahuan perubahan lebih lanjut.

selengkapnya

Vaksin malaria pertama sedang direkomendasikan untuk penggunaan skala luas diantara anak - anak Afrika untuk membantu mencegah malaria dalam kelompok ini. Seperti yang diketahui, malaria telah menyebabkan kematian sebanyak 500.000 orang setiap tahunnya, dan setengah diantaranya adalah anak - anak di Afrika. Vaksin, yang disebut Mosquirix, bukan hanya yang pertama sebagai vaksin malaria, tetapi juga yang pertama dikembangkan untuk penyakit parasit (parasit jauh lebih kompleks dari bakteri dan virus). Vaksin ini sekarang telah digunakan di lebih dari 800 ribu anak.

Sebagai bagian dari program implementasi percontohan, didasarkan pada pekerjaan sebelumnya, data uji coba fase tiga juga diperiksa oleh otoritas pengatur yang ketat, European Medicines Agency, yang mengeluarkan rekomendasi positif tentang vaksin ini. Vaksin memiliki profil keamanan yang baik dan dapat berkontribusi untuk menyelamatkan nyawa, mencegah penyakit. Ke depannya, pendanaan untuk mengamankan pasokan vaksin ini ke Negara - negara Afrika masih perlu dikerjakan. Namun, pembelajaran dari ketahanan kesehatan menghadapi kasus COVID-19, khususnya mekanisme pengiriman vaksin, memberikan harapan bahwa vaksin ini akan dapat sampai ke penerima manfaat utama, yakni anak - anak dan generasi muda Afrika.

selengkapnya

Pengembangan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta pengirimannya ke tangan masyarakat adalah harapan terbaik untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki pengalaman, tantangan, dan percepatan vaksinasi di Indonesia selama periode implementasi. Studi ini memberikan simulasi untuk memperkirakan tingkat vaksinasi menggunakan pembelajaran mesin peramalan deret waktu. Temuan studi menunjukkan bahwa ketersediaan vaksin yang terbatas menyebabkan rendahnya cakupan implementasi vaksinasi pada tahap awal periode implementasi vaksinasi.

Namun, seiring dengan meningkatnya ketersediaan vaksin, laju vaksinasi meningkat hingga 600% kali lipat. Pemerintah Indonesia memanfaatkan tempat - tempat umum yang strategis, kantor - kantor publik dan swasta, serta melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan vaksinasi tahap dua untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Untuk mempercepat, pemerintah memperkenalkan sejumlah strategi baru termasuk persuasi dari rumah ke rumah melalui RT, mendidik individu, dan menyediakan transportasi dari rumah mereka ke fasilitas vaksinasi. Peneliti berharap strategi baru dapat lebih meningkatkan kecepatan vaksinasi sekitar 1,4 juta hingga 3,5 juta orang per hari. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Human Vaccines Immunotherapeutics pada 6 Oktober 2021.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis hubungan antara kebutuhan kesehatan, cakupan asuransi, ketersediaan layanan kesehatan, penggunaan layanan, klaim asuransi dan pengeluaran sendiri untuk kesehatan di seluruh Indonesia. Peneliti menggabungkan empat set data nasional: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, Sensus Nasional Desa 2018, Indeks Pembangunan Kesehatan Penduduk 2018 dan Catatan Asuransi Nasional hingga akhir 2017. Hasinya, diketahui bahwa pendaftaran asuransi kesehatan nasional yang dilaporkan sendiri (60,6%),10% lebih rendah dibandingkan dengan laporan asuransi (71,1%).

Cakupan asuransi tertinggi di daerah miskin, dimana penyediaan layanan tersedia, dan dengan demikian penggunaan layanan dan pengeluaran kesehatan sangat rendah. Penggunaan rawat inap lebih tinggi pada kelompok yang diasuransikan daripada yang tidak dan pasien yang lebih miskin kemungkinan besar melaporkan perawatan rawat inap gratis. Pasien yang diasuransikan menghabiskan US$ 3,14 lebih banyak untuk rawat inap daripada yang tidak diasuransikan, tetapi perbedaannya hilang ketika dikontrol untuk kekayaan. Sistem asuransi publik Indonesia melindungi banyak pasien rawat inap, terutama yang paling miskin, dari pengeluaran yang berlebihan. Namun, pihak lain, terutama di Indonesia Timur, tidak dapat memperoleh manfaat karena hanya sedikit layanan yang tersedia. Untuk mencapai pemerataan kesehatan, pemerintah Indonesia perlu mengatasi kendala sisi pasokan dan mengurangi kekurangan dana struktural.

selengkapnya

Pada 29 September 2021, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Surat Edaran yang mengatur pemberian vaksin bagi para penyintas COVID-19. Data terkait efikasi dan keamanan vaksin terus menerus disempurnakan oleh para ahli, salah satunya dengan pemberian vaksinasi bagi penyintas COVID-19.

Beberapa hal yang diatur untuk melaksanakan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi sasaran penyintas diantaranya: 1) Penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sembuh; 2) Penyintas dengan derajat keparahan penyakit yang berat, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan sembuh; 3) Jenis vaksin yang diberikan kepada penyintas disesuaikan dengan logistik vaksin yang tersedia.

selengkapnya

WHO Therapeutics and COVID-19 merupakan pedoman hidup berisi rekomendasi terbaru WHO untuk penggunaan terapi dalam pengobatan COVID-19. Versi terbaru dari pedoman hidup ini tersedia dalam format PDF dan melalui platform online yang diperbarui secara berkala saat bukti baru muncul. Versi keenam pedoman WHO ini sekarang berisi sembilan rekomendasi, termasuk dua rekomendasi baru mengenai penggunaan kombinasi antibodi monoklonal penetral, casirivimab dan imdevimab pada pasien COVID-19 non-parah dengan risiko penyakit parah tertinggi serta pada pasien COVID-19 yang parah dan sakit kritis dengan status seronegative.

Tidak ada pembaruan lebih lanjut untuk rekomendasi yang ada sebelumnya dibuat dalam versi terbaru ini. Terapi COVID-19 lainnya yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh WHO termasuk plasma konvalesen, colchicine, dan antikoagulan. Pedoman ini akan diperbarui jika/ketika bukti baru yang cukup menjamin hal ini.

selengkapnya