Sebuah studi dilakukan dengan menilai individu, tingkat komunitas dan faktor kesehatan yang terkait dengan kematian akibat COVID-19 di kota besar Jakarta, Indonesia, selama dua gelombang epidemi mulai 2 Maret 2020 hingga 31 Agustus 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kota besar menyumbang 20% kematian Cov-19 sebagai bagian dari penyumbang 7% populasi global. Peneliti mengekstrak demografi, klinis, hasil (pulih) atau meninggal), data cakupan vaksin dan prevalensi penyakit dari catatan surveilans Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan mengumpulkan data sosiodemografi tingkat kecamatan dari berbagai sumber resmi.

Hasilnya menunjukkan dari 705.503 kasus dengan hasil definitif pada 31 Agustus 2021, 694.706 (98,5%) pulih dan 10.797 (1,5%) meninggal. Usia rata - rata adalah 36 tahun (IQR 24-50), 13,2% (93.459) berusia <18 tahun dan 51,6% adalah perempuan. Kematian berkisar antara 0,9 hingga 1,8% menurut kecamatan. Tingkat individu faktor yang berhubungan dengan kematian adalah usia yang lebih tua, jenis kelamin laki - laki, penyakit penyerta dan usia <5 tahun semenjak gelombang COVID-19 pertama. Faktor tingkat komunitas terkait dengan kematian adalah kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor perawatan kesehatan yang berhubungan dengan kematian adalah cakupan vaksin yang rendah. Dapat disimpulkan, selain faktor risiko individu, tinggal di daerah dengan kemiskinan dan kepadatan tinggi, serta kinerja kesehatan yang rendah semakin meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap COVID-19 terkait kematian di daerah perkotaan dengan sumber daya rendah.

klik disini

Apoteker telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dengan menyediakan obat - obatan, layanan rujukan yang seringkali datang dari daerah dengan akses kesehatan terbatas. Sebuah studi dilakukan untuk menggali pengetahuan, sikap dan praktik para apoteker selama pandemi sehingga dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat di masa depan. Studi ini menggunakan survei online secara cross-sectional ke komunitas apoteker dan teknisi farmasi di Indonesia pada Juli dan Agustus 2020. Sebanyak 4716 responden berpartisipasi dalam survei. Dua pertiga melaporkan hanya mengetahui “sedikit” tentang COVID-19 dan sekitar seperempat menyatakan belum menerima pedoman COVID-19.

Hampir seluruh responden concern/peduli tentang terinfeksi dan secara teratur mengambil langkah - langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka. Sekitar sepertiga menyebutkan telah memberikan antibiotik kepada klien yang diduga menderita COVID-19. Untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19, sebagian besar responden bersedia memberikan nasehat lisan kepada klien, membagikan selebaran kepada klien, dan berpartisipasi dalam kegiatan surveilans. Gerai ritel obat terus beroperasi di garis depan wabah penyakit dan pandemi COVID-19. Penyedia ini memiliki peran penting untuk dimainkan dengan membantu mengurangi beban fasilitas dan menyediakan pengobatan. Untuk memenuhi peran ini, gerai ritel obat memerlukan akses rutin ke pedoman yang akurat dan persediaan APD sebagai perlindungan diri mereka dan klien. Artikel ini dipublikasikan dari Jurnal Lancet Vol. 22, Mei 2022.

selengkapnya

Maksud surat edaran ini adalah pembaharuan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Pelaku Perjalanan Dalam Negri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan.

PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; atau PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Surat Edaran ini berlaku efektif 17 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

selengkapnya

Artikel ini merupakan bagian dari tinjauan literatur yang memaparkan bukti empiris ketidakadilan akses layanan kesehatan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial. Meskipun program JKN ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan yang lebih baik dalam akses kesehatan, kemudahan dalam kemampuan mengakses layanan kesehatan adalah tujuan dari program ini. Dengan meletakkan bukti tentang bagaimana ketidakadilan akses layanan kesehatan di negara lain tetap berada dalam mekanisme jaminan kesehatan sosial, makalah ini menjelaskan bahwa JKN mungkin menghadapi risiko yang sama.

Temuan menyarankan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan dapat terjadi meskipun program jaminan kesehatan sosial telah dilaksanakan. Empat jenis keadaan yang mungkin menyebabkan ketidakadilan akses layanan kesehatan meliputi: disparitas geografis fasilitas kesehatan; kecukupan penggantian program asuransi dan motif finansial penyedia layanan kesehatan; prasangka penyedia layanan kesehatan terhadap pasien; dan keuntungan pribadi yang tidak setara dari pencari perawatan kesehatan. Saat diterapkan pada program JKN di Indonesia, resiko dari ketimpangan ini terasa dekat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan fasilitas layanan kesehatan, segmentasi program berdasarkan rate tarif, dan perbedaan signifikan sosio ekonomi diantara para anggota JKN.

selengkapnya

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang berisiko tinggi tertular COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi burnout syndrome pada tenaga kesehatan di Indonesia. Studi dilakukan melalui survey online menggunakan kuesioner Maslach Burnout Inventory (MBI) versi Indonesia untuk menilai tiga domain burnout, yaitu kelelahan emosional , depersonalisasi, dan pencapaian pribadi pada 11 – 25 Agustus 2020.

Hasil yang didapatkan dari 1.461 tenaga kesehatan yang berpartisipasi, 82% diantaranya melaporkan tingkat kelelahan sedang. Kelelahan emosional yang tinggi dialami oleh 22,1% responden, depersonalisasi tinggi di antara 11,2%, dan pencapaian pribadi yang rendah pada 29,4%. Kategori pekerjaan dikaitkan dengan tingkat kelelahan emosional yang tinggi. Pengalaman merawat pasien COVID-19 juga dikaitkan dengan tingkat kelelahan emosional yang tinggi dan depersonalisasi. Sindrom burnout tingkat sedang dilaporkan di antara petugas kesehatan dan secara signifikan terkait dengan kategori pekerjaan, status perkawinan, dan pengalaman dalam merawat pasien COVID-19.

selengkapnya

Indonesia telah mencanangkan Universal Health Coverage sejak 2019, yang sampai saat ini masih dalam perjalanan untuk ketercapaianannya. Program yang dikenal dengan nama JKN ini memberikan pelayanan perorangan bagi wanita usia subur yang memerlukan pelayanan kesehatan sebelumnya seperti kehamilan, selama kehamilan dan pada saat persalinan. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan JKN secara independen pada wanita usia subur di Indonesia melibatkan 2.084 wanita usia subur pada Data Sekunder IFLS.

Hasilnya, diketahui bahwa persentase wanita usia subur yang memiliki JKN mandiri adalah 48,4%. Usia, wilayah, tempat tinggal, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, riwayat penyakit kronis, persepsi kesehatan dan status ekonomi dikaitkan dengan kepemilikan JKN secara independen. Lokasi tempat tinggal di perkotaan ditemukan menjadi prediktor untuk kepemilikan asuransi, atau dapat dikatakan wanita usia subur yang tinggal di perkotaan lebih cenderung memiliki JKN dibandingkan dengan di perdesaan. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesetaraan kepemilikan JKN secara independen dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan di daerah pedesaan.

selengkapnya

Ringkasan kebijakan ini berfokus pada rekomendasi baru tentang pemberian layanan yang disederhanakan untuk pendekatan kesehatan masyarakat terhadap pengujian, perawatan, dan pengobatan infeksi hepatitis C. Rekomendasi ini mencakup desentralisasi, integrasi, dan pembagian tugas, selain penggunaan uji viral load infeksi hepatitis C di tempat perawatan dan tes viral load refleks. Pemberian layanan yang disederhanakan (desentralisasi, integrasi, dan pembagian tugas): Perluasan layanan pengujian dan perawatan infeksi hepatitis C, idealnya di lokasi yang sama, melalui desentralisasi perawatan ke fasilitas tingkat yang lebih rendah; integrasi dengan layanan yang ada, seperti perawatan primer, program pengurangan dampak buruk, penjara dan layanan HIV; dan promosi pembagian tugas melalui pemberian pengujian, perawatan dan pengobatan hepatitis C oleh dokter dan perawat non-spesialis yang terlatih.

Dalam hal diagnositik, penggunaan tes asam ribonukleat (RNA) sekarang direkomendasikan sebagai pendekatan alternatif untuk tes RNA berbasis laboratorium untuk mendiagnosis infeksi viremia. Hal ini terutama berlaku untuk populasi yang terpinggirkan, seperti pengguna narkoba suntik, dan komunitas yang sulit dijangkau dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan dan tingkat mangkir yang tinggi.

selengkapnya

Indonesia telah mencatat kasus COVID-19 tertinggi kedua di Asia dengan lebih dari 1,8 juta kasus pada awal Juni 2021. Negara yang secara geografis dan sosial beragam ini memiliki koordinasi pemerintah nasional dan sub-nasional yang dinamis dengan otoritas terdesentralisasi yang dapat memperumit respons pandemi yang seringkali membutuhkan kebijakan yang diselaraskan secara nasional. Sebuah studi/makalah dibuat untuk menganalisis dan mengkaji data publik COVID-19, peraturan, dokumen pedoman, pernyataan, dan dokumen resmi terkait lainnya untuk menyajikan narasi yang merangkum strategi penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah.

Temuan disajikan dalam empat bagian sesuai dengan kapasitas Agenda Keamanan Kesehatan Global, yaitu surveilans epidemiologi (kapasitas deteksi); pengujian diagnostik laboratorium (kapasitas respons); manajemen dan analisis data (mengaktifkan kapasitas); dan peran pemerintah daerah. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator untuk transformasi cepat dari sistem pengawasan yang ada, koordinasi pemangku kepentingan yang saling terkait, dan pengembangan yang gesit dari kapasitas keamanan kesehatan pra pandemi. Beberapa rekomendasi diberikan dalam hasil studi ini seperti surveilans, kapasitas laboratorium, dan pengelolaan data, yang mungkin berguna bagi Indonesia dan negara lain yang memiliki karakteristik serupa di luar respons COVID-19, seperti mencapai ketahanan kesehatan jangka panjang, pencegahan zoonosis dan pandemi, serta transformasi digital dari kapasitas pemerintahan mereka.

selengkapnya

Indonesia masih berusaha mencapai target tingkat vaksinasi, dimana saat ini masih kurang 25% pada 2021. Sebuah studi dilakukan untuk menilai semua faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan, keraguan, dan penolakan vaksin di satu pusat vaksinasi di Jambi, Indonesia. Data diambil secara cross sectional melalui kuesioner terstruktur. Hasilnya, dari 522 responden yang diikutsertakan dalam penelitian, hampir setengah diantaranya laki - laki (52,1%) dan sebagian besar dalam kategori usia 36 - 45 tahun (21,1%). 443 responden (84,9%) masuk dalam kelompok “menerima vaksin”, sedangkan sisanya merupakan kelompok “ragu dan menolak vaksin”.

Responden yang mendapatkan izin dari tempat kerja atau sekolah untuk mendapatkan vaksinasi lebih cenderung “menerima vaksin” dengan odds ratio (OR) 1,76 dan responden dengan 2 komorbiditas cenderung tidak "menerima vaksin" dengan OR 0,09. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan vaksin tergolong tinggi dalam penelitian ini. Sulitnya mendapatkan izin kerja dan adanya penyakit penyerta 2 menurunkan keinginan untuk divaksinasi COVID-19. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal Vacunas – Elsevier pada 20 Juni 2022.

selengkapnya

Pergeseran beban penyakit global dari menular ke tidak menular merupakan faktor dalam memobilisasi dukungan untuk agenda kesehatan pasca Millenium Development Goals (MDGs) yang lebih luas. 193 negara anggota PBB menjadi penandatangan Sustainable Development Goals (SDGs) dan berkomitmen untuk mencapai universal health coverage (UHC) pada 2030. Sebuah studi dilakukan untuk mensintesis bukti dan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan tata kelola sistem kesehatan menuju UHC dan jaminan kesehatan.

Peneliti melakukan tinjauan naratif terstruktur dari studi yang diterbitkan hingga 28 Juli 2021 menggunakan tiga database: PubMed, Scopus dan Web of Science. Peneliti mensintesis temuan menggunakan lima fungsi inti HSG: perumusan kebijakan dan rencana strategis; intelijen; peraturan; kolaborasi dan koalisi; dan akuntabilitas. Hasilnya, kebijakan kesehatan khusus konteks dan modalitas pembiayaan kesehatan membantu mempercepat kemajuan menuju UHC dan jaminan kesehatan. Kecerdasan kesehatan yang kuat, kolaborasi dan koalisi lintas sektoral juga penting untuk memerangi pandemi dan memastikan pelaksanaannya dari pelayanan kesehatan esensial. Sebaliknya, pelaksanaan pendekatan tata kelola sistem kesehatan satu ukuran (sama di semua tempat), kurangnya dana perawatan kesehatan, korupsi, tenaga kesehatan yang tidak memadai, dan lemahnya regulasi dan kebijakan pemerintah kesehatan merupakan tantangan utama untuk mencapai UHC dan jaminan kesehatan. Desentralisasi layanan kesehatan ke tingkat akar rumput, dukungan pemangku kepentingan, kontribusi yang adil dan distribusi sumber daya sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program menuju UHC dan keamanan kesehatan.

selengkapnya