Analisis Kebijakan Berbasis Hasil Evaluasi JKN Tingkat Daerah

Analisis Kebijakan Berbasis Hasil Evaluasi JKN Tingkat Daerah

Panel 2 Forum Nasional VIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (08/11/2018) membahas tentang analisis kebijakan berbasis hasil evaluasi JKN tingkat daerah kasus di D.I. Yogyakarta dan di Nusa Tenggara Timur. Sesi ini dipandu oleh moderator Dr. Diah Ayu Puspandari Apt. M.Kes, MBA dan diawali dengan topik pengantar tentang Pendekatan Analisis Kebijakan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. (Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM),

kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil analisis kebijakan berbasis evaluasi JKN tingkat daerah oleh Tri Aktariyani S.H.,M.H. dan Relmbuss Biljers Fanda, MPH. Hasil analisis ini dibahas oleh 3 pembahas yaitu Riyadi Santoso (Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia), drg. Hunik Rimawati , M.Kes (Bidang Yankes Dinkes Kab. Kulon Progo) dan Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI).

Materi paparan Prof. Laksono dapat disimak pada link berikut

  klik disini   video

Sebagai pengantar Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. menyampaikan bahwa analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan terkait informasi masalah yang ingin diselesaikan dan dampak yang muncul dari implementasi kebijakan, informasi kebijakan tersebut dapat dihasilkan dengan adanyan hubungan kerjasama antara pembuat kebijakan (policy maker) dan analis kebijakan (policy analyst).

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan draf analisis kebijakan evaluasi JKN sementara di D.I.Yogyakarta oleh Tri Aktariyani S.H.,M.H. dan di Nusa Tenggara Timur oleh oleh Relmbuss Biljers Fanda, MPH dimana analisis fokus pada 3 topik temuan yaitu tata kelola, equity dan mutu pelayanan. Masalah utama yang ditemukan di daerah Yogyakarta yaitu pada titik “tata kelola” di mana pemerintah daerah Yogyakarta dan BPJS Kesehatan belum menjalin koordinasi yang baik sehingga berdampak pada banyak hal. Sedangkan, di NTT masalah utama yang ditemukan paling banyak yaitu pada topik temuan “equity” dimana pertumbuhan Rumah Sakit mencapai 4% di bawah rata-rata nasional, dan minimnya jumlah tenaga dokter.

Analisis kebijakan ini memunculkan proses identifikasi alternatif kebijakan yang disesuaikan dengan kriteria efektivitas, efisiensi, equity dan responsive dari masing-masing daerah. Dari identifkasi elternatif kebijakan masing-masing memiliki 3 alternatif kebijakan yaitu alternatif 1 tidak melakukan perubahan kebijakan, alternatif 2 melakukan perubahan dengan mengoptimalkan Perpres 82/2018 terkait mekanisme keterbukaan data BPJS Kesehatan, kemudian alternatif terakhir untuk daerah Yogyakarta yang menekankan pada masalah “tata kelola” yaitu adanya peninjauan kedudukan Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan dan Pemda dengan adanya MoU kerjasama sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dari pusat ke daerah, sedangkan untuk NTT pada masalah “equity” yaitu optimalisasi skema pendanaan nasional untuk pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dan pemilihan alternatif kebijakan juga disesuaikan dengan temuan masalah utama di daerah sebagai penentuan prioritas.

Menanggapi hasil paparan analisis kebijakan evaluasi JKN di daerah Yogyakarta dan NTT, Riyadi Santoso (Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) menyebutkan bahwa analisis kebijakan membutuhkan evaluasi kebijakan afirmatif yaitu disesuaikan dan dipetakan berdasarkan kabupaten, kota dan provinsi, kerena tidak bisa disamaratakan. sehingga hasil evaluasi mampu memperbaiki implementasi kebijakan yang akan datang. Sebagai pelaku kebijakan drg. Hunik Rimawati , M.Kes (Bidang Yankes Dinkes Kab. Kulon Progo) menambahkan alternatif kebijakan tentang perlunya kebijakan terkait sistem rujukan berjenjang yang tidak disamakan pada semua program, serta pemberlakuan sanksi fraud yang tidak hanya untuk pemberi pelayanan kesehatan namun juga untuk BPJS Kesehatan khususnya terkait keterlambatan pencairan dana klaim.

Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI) juga menambahkan bahwa konsep JKN BPJS sebenarnya adalah konsep yang mulia dan universal, namun karena kapasitasnya minim dan dihadapkan dengan kendala yang banyak sehingga diperlukan adanya kebijakan yang tidak bersifat tambal sulam serta memiliki sinergisitas dari lintas sector, selain itu “tata kelola” dalam pelayanan publik dapat dinilai dari beberapa hal yaitu transparasi pelayanan, kebijakan terkait SDM dan sistem, orientasi pelayanan publik. Kemudian juga dari sisi arah birokrasi pelayan publik, BPJS telah berada di arah birokrasi new public service yaitu pemberi layanan kesehatan terbaik pada masyarakat, namun memiliki banyak kendala dan sekarang birokrai publik mulai mengarah pada new public value, yaitu ada nilai yang diperjuangkan agar pelayanan diberikan merata, namun hal ini juga belum bisa dicapai. Dadan menyarankan bahwa analisis kebijakan evaluasi JKN Yogyakarta dan NTT bisa diperdalam, untuk menilai keluhan yang terlayani dan yang belum terlayani.

Dari topik diskusi ini, para narasumber menekankan bahwa evaluasi kebijakan yang sudah berjalan memerlukanan analisis kebijakan afirmatif berdasarkan daerah yang mencakup data mikro yaitu data kabupaten atau kota hingga makro yaitu data provinsi, selain itu juga perlu melihat banyak aspek baik dari segi kewenangan daerah, kesiapan daerah, serta cakupan supply dan demand dimana cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan harus diimbangi dengan pemerataan pelayanan di seluruh daerah. Selain itu, diharapkan BPJS Kesehatan bisa berperan aktif dalam memberikan data yang transparan dan akuntabel.

Aulia Zahro Novitasari

sesi 2

Sesi Oral Session Day 1: Family Planning, Population Ageing, Population and Development

Hari pertama konferensi South - East Asia Biennal Conference on Population and Health diselenggarakan untuk mendengarkan hasil presentasi penelitian yang berhasil lolos untuk presentasi oral. Terdapat enam sesi yang secara bersamaan berlangsung di dua ruang pertemuan di Singhasari Resort, Batu. Pada sesi Family Planning dipimpin oleh Professor Terry Hull dari Australia National University. Terdapat 5 presentasi menarik yang dipresentasikan di sesi ini. Empat presenter berasal dari BKKBN Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, salah satu presenter adalah mahasiswa dari Northwestern University, the US. Tema yang disampaikan cukup beragam dimulai dari penelitian tentang bagaimana upaya Indonesia mengatur dan mengorganisasi program KB dalam kurun waktu satu setengah dekade terakhir. Penelitian ini menyoroti Total Fertility Rate (TFR) yang masih stagnan pada angka 2.4 selama 15 tahun. Serta merekomendasikan untuk pemerintah meninjau kembali regulasi saat ini dan lebih melihat dari konteks lokal. Kemudian pembagian divisi yang jelas dari pusat dan daerah juga diperlukan . Supaya pengawasan program KB di daerah - daerah dapat terpenuhi.

Ada pula penelitian yang membahas tentang aplikasi yang dibuat oleh BKKBN yaitu Monitoring Berkualitas (Monika). Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperbaharui kompetensi dokter dan bidan dalam melakukan pelayanan KB. Proyek ini diuji coba di 6 provinsi di Indonesia. Hanya saja masih terdapat banyak kendala antara lain masih banyak tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan teknologi berbasis website dan android ini. Penelitian selanjutnya mengenai bagaimana pengetahuan dan sikap dari pelayanan KB memberi pengaruh terhadap penggunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja yang belum menikah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah jumlah remaja Indonesia yang cukup banyak dan permasalahan yang kompleks di dalamnya termasuk jumlah kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja. Penelitian ini melihat survei dari IFLS 2014 dan melihat pengetahuan KB di kalangan remaja dengan sosio ekonomi rendah serta latar belakang pendidikan yang rendah sangatlah kurang. Penelitian ini merekomendasikan untuk pemerintah lebih lagi melihat kebutuhan remaja termasuk didalamnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi.

Sesi berikutnya mengenai Population and Ageing yang dipimpin oleh Dr. Rosserin Gray dari Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand. Terdapat empat presenter yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Keempat presenter tersebut berasal dari tiga negara yang berbeda yaitu: Vietnam, Thailand dan Indonesia sehingga menarik sekali untuk melihat masalah geriatri yang ada di tiga negara ini. Presenter dari Vietnam mempresentasikan tentang perbedaan kualitas hidup (QoL) dari sudut pandang gender di antara orang - orang tua di pedalaman Vietnam. Peneliti memakai skala QoL dari WHO dan menemukan bahwa wanita berusia senja di pedalaman Vietnam memiliki kualitas hidup lebih baik dibanding pria. Presenter dari Thailand menilai tentang perawatan keluarga di kalangan geriatri pada kondisi rumah tangga yang terpinggirkan. Penelitian ini menemukan bahwa hidup berdampingan dengan tetangga yang mendukung akan mempengaruhi QoL. Sehingga menjadi tugas dan perhatian bersama untuk bagaimana menciptakan kondisi yang bersahabat bagi para geriatri tersebut. Mengangkat tema yang serupa, peneliti Indonesia dari Universitas Brawijaya menyoroti bahwa kestabilan ekonomi adalah faktor determinan yang cukup memberi pengaruh terhadap kesehatan mental kaum usia senja di Indonesia.

Sesi terakhir pada hari pertama tentang Population and Development yang dipandu oleh Dr. Wendy Hartono, MA, BKKBN Indonesia. Presentasi pertama disampaikan oleh Professor Prijono Tjiptoherijanto dari Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil penelitiannya untuk Bapenas dengan judul Population Development and National Development. Hasil dari evaluasi RPJMN 2010-2014 menunjukkan bahwa perkembangan keseluruhan populasi masih jauh dari perkembangan ideal yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena koordinasi yang lemah dan kurangnya kapasitas institusi yang masih menjadi isu untuk didiskusikan. Oleh karena itu, kebijakan ke depannya mengenai pembangunan populasi haruslah memiliki tujuan untuk menguatkan kapasitas institusi di pusat maupun di regional dengan lebih menitikberatkan pada kualitas kebijakan populasi yang komprehensif dan juga sistem administrasi yang baik. Presenter berikutnya dari BKKBN Sumatera Barat yang menyoroti tentang urbanisasi dan implikasinya terhadap kebijakan populasi untuk mengurangi kemiskinan di kaum urban. Peneliti menilai mengerti konteks urbanisasi itu penting dalam merancang kebijakan. Urbanisasi tidak hanya berarti masyarakat cenderung berpindah dari desa ke kota tapi juga kondisi dimana sebuah desa berubah menjadi kota. Presentasi terakhir hari itu membahas efek transisi demografi pada pertumbuhan ekonomi di Papua. Peneliti menilai bahwa di samping Papua saat ini menjadi banyak incaran pihak-pihak luar baik itu dari sisi kekayaan sumber daya alam dan pariwisata, namun hal ini tidak banyak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Papua. Permasalahan gender juga berperan besar di dalamnya. Dimana ditemukan bahwa wanita Papua berusia kurang dari 15 tahun malah menyumbang hasil positif ke GDP karena mayoritas dari mereka putus sekolah dan bekerja secara kasar, sedangkan wanita berumur 15 - 64 tahun memberi efek negatif pada pertumbuhan ekonomi disebabkan mayoritas wanita bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Sesi presentasi di hari pertama berakhir pukul 15:30 Wib dan dilanjutkan dengan presentasi poster yang juga mengangkat tema yang sama. Ada sekitar 70 poster yang disajikan di konferensi ini.

sesi 2

Wrap Up Session

Sesi terakhir South - East Asia Biennal Conference on Population and Health adalah kesempatan bagi para pemimpin sembilan sesi untuk memberikan kesimpulan ataupun tanggapan terhadap hasil presentasi dan diskusi selama dua hari yang menginspirasi ini. Sesi dibuka oleh Professor Saseendan Pallikadavath dari pusat studi Portsmouth Brawijaya. Saseendan memberikan ringkasan dari keseluruhan tema yang diangkat di konferensi kali ini. Dikatakan secara keseluruhan kematian ibu di regio Asia Tenggara telah menurun namun masih ada pekerjaan rumah untuk lebih lagi fokus ke kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya Saseendan menambahkan tentang masih kurangnya kepuasan publik terhadap sistem kesehatan di regio ini. Berkaitan dengan sistem kesehatan, belum banyak dukungan terhadap populasi geriatri yang kian hari kian bertambah. Satu isu mengenai demographic dividend adalah bagaimana menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak muda yang merupakan bonus demografi. Ada suatu kebutuhan untuk terus kembali merevisi kebijakan mengenai populasi. Misalnya untuk program keluarga berencana, menurut Saseendan masih banyak hal yang bisa dieksplorasi contohnya kaitan antara program KB yang berhasil dengan meningkatnya kesejahteraan suatu daerah.

Selanjutnya professor Terry Hull dari Australia National University memberikan refleksi mengenai presentasi dari para peneliti muda di konferensi kali ini. Terry menekankan tidak ada yang lebih penting dari pengembangan manusia seperti yang sedang dibangun saat ini. Meningkatnya perhatian dari para peneliti muda terhadap isu populasi dan kesehatan haruslah dinilai sebagai hal yang positif, dan negara juga regio Asia Tenggara mesti memberi dukungan penuh terhadap hal ini. Berkaitan denagn sesi Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Terry, salah satu pertanyaan yang menggelitik adalah berkaitan dengan hierarki dan birokrasi yang kadang disebut menjadi satu masalah penghambat pengembangan program KB. Menurut narasumber, penting sekali kita bertanya, apakah hierarki pada hari ini di BKKBN masih sama dengan hierarki pada masa orde baru ketika BKKBN baru dibentuk. Mengingat saat ini, pemerintah Indonesia telah banyak berubah dengan adanya otonomi daerah dibanding dengan masa lalu yaitu otonomi terpusat. Ditambahkan beliau, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengintegrasi program KB dan program kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian - penelitian, analisa data, evaluasi yang kritis dibutuhkan untuk hal ini.

Berikutnya Dr Wendy Hartanto dari BKKBN Indonesia menyampaikan mengenai grand design pemerintah mengenai perkembangan populasi. Bonus demografi bisa digunakan sebagai aset dari negara. Oleh karena itu penting untuk mengintegrasi kebijakan sosial dilihat dari sudut pandang budaya, sosial ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Penting juga untuk menyeimbangkan antara jumlah, struktur dan distribusi dari populasi. Hanya saja tantangannya pada saat ini adalah kebijakan populasi yang belum terintegrasi dengan kebijakan pengembangan. Kesempatan berikutnya adalah Professor William Stones dari Malawi College of Medicine memberikan kesimpulanmengenai sesi yang dipimpinnya yaitu sesi Maternal and Child Health. William mengutarakan bahwa yang tak kalah penting dari pengetahuan teknis tentang penanganan kesehatan ibu dan anak adalah selalu mempraktekkan kemampuan teknis tersebut agar selalu sesuai dengan pedoman. Selain itu, penting untuk mempraktekan sikap yang sesuai kepada pasien. Tidak semua yang datang untuk pelayanan KIA termasuk juga untuk pelayanan KB adalah mereka yang sedang 'sakit'. Orang - orang ini tidak ingin diperlakukan seperti sedang sakit. Terminologi yang cocok untuk ini adalah klien. Sudah saatnya tenaga kesehatan memandang orang - orang yang datang dalam konteks ini sebagai klien. Penting sekali untuk memberikan perhatian terhadap budaya dan juga aspirasi individu. Hal ini juga untuk menghindari over medicalization, seperti yang terjadi di India dan China yaitu angka caesarian section yang tinggi. Sehingga muncul istilah 'too much too soon or too little too late'. Oleh karena itu kompetensi dari petugas kesehatan mulai dari konseling dan penanganan klien yang tepat perlu menjadi perhatian dari para pemegang kebijakan.

Sesi ini menjadi penutup konferensi dua hari ini. Diharapkan banyak hal positif yang bisa didapat dari kegiatan ini, seperti kerja sama antara institusi serta yang lebih utama lagi hasil - hasil penelitian ini bisa menarik perhatian dari para pemegang kebijakan untuk menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

Workshop Menggali Dana Filantropisme untuk meningkatkan keadilan sosial

Workshop Menggali Dana Filantropisme Bagi Para Manajer Rumah Sakit Non-Profit untuk Meningkatkan Keadilan Sosial

Sesi 1 – Perkembangan Filantropisme di Indonesia

workshop pada Jum’at, 9 November 2018 pagi ini dimoderatori oleh Min Adadiyah, SKM.,MPH (RS PKU Muhammadiyah, Temanggung) dan mengundang Prof. dr. Laksono Trisnantoro yang langsung menyapa peserta dengan materi pengantar filantropisme dalam pendanaan rumah sakit di era JKN. Workshop mengkaji kembali potensi filantropisme dalam pembiayaan rumah sakit dimana saat era JKN berada dalam situasi sulit. Filantropisme pada rumah sakit (kesehatan) dinilai cukup potensial, karena Indonesia telah memiliki budaya tradisional –gotong - royong.

Dr. Meta Dewi Tedja yang mengikuti workshop secara webinar dari RS Atma Jaya Jakarta, menambahkan praktek filantropisme rumah sakit sudah berlangsung sejak 1960, yaitu saat Yayasan Atma Jaya didirikan oleh sekelompok cendekiawan Katolik. Filantropisme tersebut saat ini menjadikan RS Atma Jaya sebagai kontributor dalam dunia kesehatan nasional. Filantropisme di RS Atma Jaya juga telah menggandeng beberapa lembaga seperti Yayasan Samaritan, Dana Sosial Pastoral, Yayasan Putra Peduli, Baznas, Wecare, Perkumpulan Increso, Yayasan Budah Suci Tzu Chi, Kitabisa.com dan donator perorangan.

Hamid Abidin selaku Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia juga ikut bergabung bersama melalui webinar di RS Atma Jaya Jakarta. Hamid menyampaikan bahwa Indonesia menempati urusan nomor satu negara paling dermawan di dunia. Namun, praktek filantropisme di Indonesia memiliki tantangan dan hambatan, diantaranya direct giving yang menjadikan penerima donasi menjadi ketergantungan, no name yang tidak terorganisir, tidak kritis, belum berorientasi jangka panjang, mini data, kebijakan yang belum mendukung, transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal.

materi presentasi Hamid Abidin dapat disimak pada link berikut

  materi

Sesi 2 – Mapping Potensial Filantropi Kesehatan di Indonesia

Pada sesi ini dimoderatori oleh dr. Albarissa Shobry. Kemudian pemateri pertama adalah dr. Jodi Visnu, MPH. menyampaikan mengenai “Filantropi Kesehatan dalam Agama Kristen dan Katolik”, Jodi memaparkan bahwa karya karitatif (memberi bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan) awal Kristiani ada pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Spiritual misioner di RS keagamaan telah mempraktikkan filantropisme tidak hanya dengan materi namun, melalui pelayanan dengan kasih untuk orang miskin. Hal ini tercermin dalam kultur biarawan/biarawati dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional karena memiliki ideologis bahwa RS tempat “mencari kehidupan”. Pada zaman kolonial, rumah sakit dibangun atas hutang moril Belanda - Indonesia, untuk penyejahteraan rakyat dan politik balas budi. Rumah sakit pada masa itu berlokasi strategis dan sampai kini masih berdiri secara mandiri, namun ada juga yang diserahkan pemerintah untuk dikelola. materi presentasi dapat diklik pada link berikut

  materi

Sedangkan materi mengenai “Potensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Kesehatan” diawali dengan memaknai definisi Filantropi menurut KBBI yaitu sebagai cinta kasih kepada sesama. Filantorpi bertujuan untuk memberi kesempatan pada orang lain untuk merasakan kebaikan dengan didasari rasa kasih sayang,ada kesukarelaan di dalamnya. Filantropi Islam banyak diajarkan pada ayat dalam Al-Quran, dan sejarah filantropi kesehatan Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Min Adadiyah, MPH dimulai sejak 1912 yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan-pencetus Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO atau saat ini lebih dikenal PKU Muhammadiyah). PKU memulai kiprah sebagai satu - satunya lembaga filantropi kesehatan yang didirikan oleh pribumi yang saat itu belum memiliki dokter/tenaga kesehatan. Kini Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga filantropi terbesar bernama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberikan donasi. LAZISMU telah menyiapkan skema khusus dalam hal pembiayaan kesehatan di rumah sakit dengan konsep rumah sakit berbagi dan menerima manfaat kebaikan. berikut materi presentasinya.

  materi

Sesi 3 – Workshop I

Sesi ini Prof. dr. Laksono Trisnantoro dengan metode ceramah dan diskusi membuka perspektif peserta mengenai filantropi kesehatan dan potensinya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan. Peserta workshop mengusulkan agar dalam workshop mendatang turut mengundang para pengambil kebijakan, agar memiliki paradigma berpikir yang sama mengenai pengelolaan potensi filantropi untuk memberikan sebesar -besarnya manfaat pelayanan kesehatan masyarakat.

Tarif InaCBGs dan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang berlangsung berbulan - bulan membawa pengaruh besar pada keberlangsungan rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit yang terpaksa berhutang dengan bank untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Prof. dr. Laksono Trisnantoro mulai memberikan template kebutuhan rumah sakit yang dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan operasional. Tujuannya agar peserta mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Peserta diberikan waktu untuk mengisi template tersebut sesuai kebutuhan rumah sakit masing - masing.

sesi berikutnya yaitu diskusi, peserta banyak melontarkan pertanyaan dan pernyataan tentang stigma bahwa rumah sakit adalah unit usaha yang produktif. Pemaparan dilanjutkan bahwa dalam praktek filantropi di rumah sakit dapat terjadi melalui 3 kemungkinan pemikiran yaitu pola pikir tahap produk, pola pikir tahap penjualan dan pola pikir tahap penjualan. Rumah sakit harus menganalisa dan berkonsentrasi pada program dan sumber dana yang memiliki minat sama dengan rumah sakit. silahkan klik berikut materi presentasi berikut.

  materi

Sesi 4 – Workshop II

acara dilanjutkan dengan workshop 2,workshop sebagai sesi terakhir peserta diberi pemahaman mengenai dua kelompok filantropi yang dapat disebut sebagai pasar donor yaitu memberi sumbangan banyak jumlah rupiahnya namun sedikit jumlah donator/lembaganya; dan memberi sumbangan sedikit rupiahnya namun jumlah donator atau lembaganya banyak. Motif pendonor di Indonesia itu bermacam - macam yaitu sebagai kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dikenang atau diingat orang lain, ketakutan akan kejangkitan penyakit, kebiasaan memberi, harus memberi, merasa sedih atas orang lain yang telah kejangkitan penyakit, dari orang untuk orang (People to people givers) dan pemerhati masalah kemanusiaan.

Peserta yang telah mendapatkan perspektif potensial filantropi kesehatan mulai kritis. Forum menjadi aktif, peserta mengajukan pertanyaan mengenai stigma dan mentalitas yang sudah tertanam cukup lama dalam benak masyarakat sebagai calon donatur dan mentalitas pada pemilik rumah sakit. Dasar hukum pelaksanaan filantropi rumah sakit juga masuk dalam diskusi, karena banyak peserta yang hadir berasal dari rumah sakit yayasan dan rumah sakit pemerintah.
Sebelum menutup sesi ini, pemateri memberi pekerjaan rumah peserta yaitu tantangan dalam melakukan identifikasi pasar donor masing - masing rumah sakit. Ada unit atau kelompok kerja yang melakukan kegiatan filantropi dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain: identifikasi calon donor, pengenalan, termasuk keinginan. pengusahaan (Multivation), pengumpulan (Solicitation) dan penghargaan (Appreciation). Sesi diakhiri dengan mengisi form reaksi yang sebagian besar menyatakan puas dan menginginkan adanya tindak lanjut dalam kegiatan workshop hari ini yang membahas lebih lanjut mengenai dasar hukum dan bagaimana strategi penggalian dan filantropi dalam kekhasan rumah sakit masing-masing.

  materi

Reportase : Tri Aktariyani

Analisis dan Advokasi Kebijakan JKN di Level Nasional

Analisis dan Advokasi Kebijakan JKN di Level Nasional

Sesi pleno yang berbentuk talkshow kali ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi 1 dengan judul Draft Awal Analisis Kebijakan JKN: Apakah Memerlukan Revisi UU SJSN dan UU BPJS? serta sesi 2 dengan judul Advokasi Kebijakan Level Nasional dan Daerah. Sesi pleno dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala , DPH. M.Kes, MAS dengan pembicara utama yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD serta pembahas dari beberapa institusi terkait.

Diawali dengan paparan Prof. Laksono mengenai draft analisis kebijakan di level pusat, yang dimulai dari proses kebijakan publik, peran analisis kebijakan, langkah-langkah analisis dan draft sementara. Hal menarik dari proses ini adalah saat penentuan kriteria dimana antara analis kebijakan dan pemerintah memiliki ideologi masing-masing. Laksono menyampaikan bahwa kesimpulan masalah kebijakan ada dua yaitu: 1) asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan UU SJSN dan UU BPJS menjadi masalah utama pelaksanaan kebijakan JKN dan, 2) efektivitas pemberian pelayanan JKN dalam kaitan mutu pelayanan masih dipertanyakan. Salah satu opsi kebijakan adalah merevisi UU SJSN dan UU BPJS terkait permasalahan sifat BPJS yang single pool.

Paparan Prof Laksono ini kemudian ditanggapi oleh para pembahas yaitu Aditya Syarif dari Kantor Staf Presiden, John Langenbrunner dari BANTU-USAID dan Elizabeth dari Ternyata Ltd. John menyarankan agar BPJS, Kementerian Kesehatan serta para akademisi bekerjasama untuk merumuskan model purchasing yang terbaik. Banyak pilot project yang sudah dikerjakan oleh berbagai universitas termasuk UGM yang dapat dikemas menjadi evidence untuk bahan advokasi.

John mengatakan bahwa disparitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan BPJS tidak berjalan baik di beberapa daerah. Elizabeth Pisani menambahkan bahwa selama ini ia melihat adanya perbedaanantara UU yang ada dengan implementasi. Elizabeth mengingatkan bahwa tidak semua uji coba yang dilakukan di tingkat daerah cocok danbisaditerapkan secara nasional. Kebijakan berbasis bukti yang ditujukan untuk policy makers adalah yang berbasis ilmu dan kuantitatif. Prof. Laksono menjelaskan bahwa analisis dengan realist evaluation ini berbasis demografis yang dapat mengantisipasi disparitas yang besar di Indonesia.

  sesi 1   video

Pada sesi kedua, Laksono mempresentasikan rencana advokasi kebijakan untuk mendorong perbaikan kebijakan JKN. Terdapat tiga pendekatan advokasi yang dilakukan JKKI yaitu direct persuasion, building support dan kolaborasi. Sebagai catatan, universitas-universitas yang tergabung dalam JKKI memiliki keterbatasan dalam advokasi sehingga diperlukan kerjasama dengan kelompok LSM, organisasi profesi serta perhimpunan lembaga pelayanan kesehatan.

Menanggapi presentasi Prof. Laksono, drg. Doni Arianto, MKM dari P2JK Kementerian Kesehatan mengakui bahwa regulasi sering berubah karena proses pembuatan kebijakan yang tidak mudah. Mengenai perubahan UU SJSN dan UU BPJS sampai saat ini belum ada pembicaraan di tingkat Kementerian Kesehatan, tetapi upaya harmonisasi antar regulasi sudah dilakukan salah satunya agar regulasi di pusat dan di daerah tidak tumpang tindih atau tidak sejalan, yang menyebabkan perbedaan dalam implementasi. Hasil kajian yang sudah dilakukan berbagai lembaga memang nyata adanya tetapi Doni mengatakan banyak hal yang akhirnya terbentur dengan regulasi. Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan proses audit kepada BPJS.

Di sisi lain, dr. James Allan Rarung, Sp.OG, MM selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu merasa ada ketidak jujuran dari pemerintah yang sebetulnya pemerintah sendiri belum mampu menjalankan SJSN. James mengatakan banyak peraturan tumpang tindih dan tidak jelas. Adanya regulasi yang menyebutkan bahwa BPJS berada di bawah presiden secara langsung menyebabkan kekacauan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Peraturan yang tidak jelas terhadap peserta yang tidak membayar iuran, serta sistem yang pada akhirnya dana untuk orang miskin jadi digunakan untuk membantu yang kaya juga dianggap tidak tepat. James dan Laksono beranggapan bahwa orang-orang kaya tidak bisa dipaksakan untuk menjadi peserta JKN. Sifat masyarakat kita yang heterogen menyebabkan seharusnya masyarakat bisa memilih apakah menjadi peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya.

  sesi 2   video

Penulis: Novika Handayani (PKMK UGM)

Keynote speech: Arah Kebijakan Pemerintah untuk JKN Pasca 5 Tahun

Keynote speech: Arah Kebijakan Pemerintah untuk JKN Pasca 5 Tahun Pelaksanaan (2019 – dan seterusnya)

Forum Nasional VIII bertempat di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, sesi kali ini dengan pembicara dr. Donald Pardede, MPPM yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kementerian kesehatan RI. Moderator kali ini Dr. dr. Deni Sunjaya, DES dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. Sesi kali ini membahas arah kebijakan pemerintah untuk JKN 5 tahun pelaksanaan. Donald Pardede menyatakan bahwa kita selalu berdiskusi tentang JKN. Dalam perjalanannnya, bahwa sistem JKN harus dirapikan, pada tingkatan mana yang akan diperbaiki? Yaitu pada kebijakan strategis, kebijakan manjerial, kebijakan teknis operasional. Harus membutuhkan evidence untuk melihat, hal yang sudah positif maka ditingkatkan dan yang negatif harus diperbaiki.

Bagaimana menjalankan JKN dengan prinsip sosial harus sesuai dengan tujuan, kepeserataan masyarakat harus dilihat dengan hati - hati, pada kelompok mana masyarakat mengikuti JKN. Saat ini konteks mana kita sudah mencapai tujuan dan bisa meningkatkan untuk ke depannya. Namun harus diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk JKN. Donald Pardede menegaskan bahwa dengan JKN demand health care meningkat, akses kesehatan juga meningkat, berarti ada yang menolong bagi publik, juga fasilitas publik meningkat. Semua fasilitas kesehatan berusaha menyambut JKN dengan meyiapkan fasilitas, dengan adanya JKN sebagian fasilitas memiliki kepastian bayar. Juga terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Hal yang menjadi tantangan adalah karena peserta mengalami peningkatan dan tidak diiringi dengan penambahan fasilitas kesehatan maka mutu pelayanan kesehatan menjadi tantangan. Mestinya penggalangan kontribusi menjadi yang utama, faktanya kontribusi terbesar terhadap JKN adalah dari pemerintah. Terjadi sharing pada kelompok PBI dengan PBPU. Karena pada PBI risikonya kecil sedangkan PBPU risikonya besar dengan pemasukan yang kecil. Donald Pardede menyampaikan bahwa negara ini memliih asuransi sosial, namun tidak siap dengan asuransi sosial. Harus diuji kembali, apakah sudah baik pengendali - pengendalian yang dilakukan?

JKN sebagai suatu pilihan, membutuhkan empirical evidence. Apa yang positif harus diidentifikasi harus dipertahankan, yang negatif harus dicarikan solusinya. Pada tingkat mana yang harus diperbaiki. Tata kelola JKN harus diperbaiki. Donald Pardede menyampaikan Architecture of strategic Purchasing Issues yaitu Benefit JKN including Formularies, Price setting, Credentialing, contracting & recredentialing, Provider payment, URM including medical audit, Cost contaiments policy, Anti fraud policy. Pada akhir pemaparan, Donald Pardede mengatakan bahwa berbagai pekerjaan rumah yang ada harus dicermati dan dilakukan dengan baik. Perlu adanya masukan dan sinergi dari berbagai pihak untuk keberlanjutan JKN.

materi keynotes speech dapat disimak pada link berikut

  klik disini

Husniawan Prasetyo (PKMK UGM)

Diskusi Hasil Sementara Penelitian

Sesi Diskusi Hasil Sementara Penelitian

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII dilanjutkan dengan sesi Diskusi Hasil Sementara Evaluasi JKN Daerah oleh peneliti daerah dari beberapa perguruan tinggi, antara lain dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes dari FK Universitas Islam Sultan Agung (Jawa Tengah) dan Yennike Tri H, S.KM., M.Kes dari FKM Universitas Jember (Jawa Timur), Dr. Juanita, SE,M.Kes dari FKM Universitas Sumatera Utara dan Hans Peter Tari Herewila dari NTT. Pembahasan konteks RE di daerah disampaikan oleh Relmbuss Bilijers Fanda MPH. Diskusi dilanjutkan dengan sesi pembahas yang disampaikan oleh Pandu Harimurti dari World Bank dan dr. Donni Hendrawan, MPH dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat.

Hasil penelitian sementara di Jawa Tengah, NTT, Sumatera Utara dan Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa implementasi program JKN bervariasi antar daerah. Terutama terkait ketersediaan dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan yang terangkum dalam sasaran 3 dan 4. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara memiliki pertumbuhan RS swasta yang cukup signifikan dibandingkan NTT yang tidak banyak mengalami perubahan setelah era JKN. Sama halnya dengan pertumbuhan dokter spesialis dan subspesialis yang masih terpusat di pulau Jawa dan wilayah perkotaan. Pemerataan paket manfaat medis khususnya yang berkaitan dengan layanan medis spesialis dan subspesialis belum terjadi. RS Rujukan Regional di NTT tidak memiliki layanan kateterisasi jantung, dan hanya memiliki 4 dokter SpJP dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Tata kelola program JKN yang terangkum dalam sasaran 1, 5 dan 8 dalam peta jalan JKN tidak banyak variasi antar daerah. Data BPJS Kesehatan masih sulit diakses oleh pemerintah daerah untuk perencanaan anggaran daerah. Peraturan BPJS Kesehatan yang mengalami masalah di lapangan seperti sistem rujukan online dan pelaksanaan KBPK di FKTP. Topik mutu layanan yang terangkum dalam sasaran 6 dan 7 diterjemahkan dalam pelaksanaan kendali mutu kendali biaya, pembayaran kapitasi berbasis komitmen, dan pencegahan kecurangan. Di Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTT dan Jawa Timur memiliki hasil yang sama, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mutu layanan meskipun tim di masing-masing daerah telah terbentuk.

Pemaparan hasil sementara penelitian dilanjutkan dengan pembahasan konteks dan mekanisme menggunakan pendekatan Realist Evaluation. Metode evaluasi ini digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi, bagaimana perubahan terjadi dan siapa yang dipengaruhi perubahan tersebut. Konteks merupakan situasi yang dialami oleh partisipan yang mempengaruhi mekanisme sehingga menyebabkan dampak tertentu terjadi. Mekanisme merupakan pilihan kepercayaan alasan dan ketertarikan serta bersifat tidak dapat dilihat dengan jelas sehingga harus digali melalui wawancara mendalam. Sasaran 1, 5 dan 8 terkait tata kelola sulit dicapai karena adanya kesamaan konteks yaitu belum ada aturan teknis tentang keterbukaan data, baik di daerah yang aktif maupun pasif terhadap akses tersebut. Variasi kebijakan mutu layanan yang terkait dengan sasaran 6 dan 7 dipengaruhi oleh struktur daerah. Pencapaian keadilan sosial yang terangkum dalam sasaran 2, 3 dan 4 tidak dapat dicapai pada 2019 karena perbedaan konteks kondisi perekonomian dan geografis serta kesiapan daerah yang menyebabkan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan tidak terjadi.

dr. Donni Hendrawan, MPH menyampaikan bahwa sasaran peta jalan JKN merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan berlakunya JKN dan bagaimana mencapai sasaran tersebut pada 2019. Sasaran peta jalan JKN menggambarkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan. Namun kelemahannya sasaran peta jalan JKN tidak memiliki indikator yang jelas. Penentuan indikator harus SMART dan sensitif terhadap apa yang akan dinilai.

Pandu Harimurti berpendapat bahwa manfaat yang dapat ditarik dari proses penelitian ini yaitu dengan instrumen yang sama dapat melihat variasi antar daerah dan mampu menangkap apa yang terjadi di daerah karena program ini diimplementasikan dalam konteks desentralisasi. Evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation merupakan upaya untuk melihat bagaimana program yang menghabiskan sumber daya keuangan namun dokumen yang ada saat ini tidak membantu mengevaluasi kinerja program ini. Roadmap hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai namun alat ukur dan indikator yang digunakan tidak dijelaskan dalam roadmap. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendefinisikan indikator sasaran peta jalan tersebut.

silahkan klik untuk membaca hasil penelitian tiap daerah

• dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes (Jawa Tengah)
• Hans Peter Tary Herewila (NTT)
• Dr. Juanita, SE, M.Kes (Sumatera Utara)
• Rini Anggraeni, SKM, M.Kes (Sulawesi Selatan)

Reporter: Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)

Sesi Oral 2

Ruang Senat FK-KMK UGM

Yogyakarta, PKMK-FKKMK UGM. Sebanyak sepuluh peneliti telah mempresentasikan hasil penelitian terkiat dengan kebijakan kesehatan di Indonesia pada tujuh November di Yogyakarta. Kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati forum nasional ke-8 Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI).

Peneliti berasal dari pusat penelitian, univesitas dan rumah sakit. Mulai dari Southeast Asian Ministers of Education Organization - Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan-Kyoto Jepang, dan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Kegiatan dimoderatori oleh Shita Listyawati.

Presentan pertama, Dian PM Saraswati berasal dari Southeast Asian Ministers of Education Organization - Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Manajemen dan Pencegahan Gizi Buruk di Jakarta”. Penelitian bertujuan untuk memiliki gambaran pemanfaatan dana kapitasi untuk program gizi balita di Puskesmas di Jakarta. Menggunakan metode Studi kualitatif dengan meninjau dokumen dan wawancara mendalam. Dua Puskesmas di Jakarta Utara dan dua di Jakarta Selatan dipilih secara purposive. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas belum maksimal dikelola untuk inovasi dan penguatan program gizi di Jakarta. Adanya evaluasi dan monitoring penggunaan dana kapitasi mungkin dapat membantu meningkatkan alokasi dana ini pada program spesifik seperti pengelolaan dan pencegahan gizi buruk.

Presentan kedua, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Proses (Medis) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor lingkungan (manajemen) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).

Presentan ketiga, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Input (Dana) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Lubuk Begalung, dan Ambacang).

Presentan keempat,Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Lingkungan (Manajemen) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).

Presentan kelima, Fajar Nur Farida. Berasal dariRSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Persepsi Pasien BPJS dan Keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasien memberikan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan Permenkes Nomor 4 tahun2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang karena pasien mendapat fasilitas lebih dan merasa lebihnyaman mendapat perawatan di kamar VIP.

Presentan keenam, Fitri Indrawati. Berasal dari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Premi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kota Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengankepatuhan membayar premi peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Semarang. Menggunakan metodesurvei analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini menyimpulkan bahwaperlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkaitprogram JKN.

Presentan ketujuh, Nurhasmadiar Nandini. Berasal dariFakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Upaya Promotif dan Preventif pada Pasien BPJS: Studi di Puskesmas Kabupaten Purbalingga”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana kapitasi pada upaya promotif dan preventif di Puskesmas. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas yang menyelenggarakan upaya promotif dan preventif belum seluruhnya mengalokasikan dana kapitasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Presentan kedelapan, Dr. Dra. Chriswardani Suryawati. Mkes. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Telaah Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit”. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran masalah pelayanan rumah sakit yang dilakukan melalui penelaahan berbagai hasil penelitian dan grey literature. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peningkatan utilisasi rumah sakit berimplikasi pada panjangnya antrian, meningkatnya beban kerja, menurunnya kepuasan kerja dokter, variasi “perlakuan “ RS terhadap perawatan pasien.

Presentan kesembilan, Radesa Guntur Budipramono. Berasal dariPascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pola Interaksi Birokrat, Perantara dan Pasien: Jaminan Kesehatan di Garda Terdepan”. Menggunakan metode riset kualitatif berbasis teori klasik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya realita keseharian yang mengacu pada kelemahan dalam kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pola interaksi informal para stakeholder di garda terdepan dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk memperbaiki kelemahan dari kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia.

Presentan kesepuluh, Dwidjo Susilo. Berasal dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Implikasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Angka Temuan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Bogor”. Menggunakan metode Studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Meningkatkan CDR TB sebagai upaya kesehatan masyarakat memerlukan keseriusan dalam pengalokasian pendanaan dan penyediaan SDM Kesehatan yang dibutuhkan. Petunjuk teknispenggunaan dana BOK harus lebih tegas. Moratorium ASN untuk tenaga kesehatan harus segera dicabut.Temuan kasus yang tinggi berdampak pada upaya pengobatan dini sehingga dapat mengurangi pengeluaran katastropik yang dapat membebani JKN maupun keuangan negara.

Sumber: Abstrak semua presentan

Penulis: Eva Tirtabayu Hasri (PKMK FKKMK UGM)|This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.