Manajemen TB di Lingkungan Kerja dalam Mendukung Implementasi Public-Private Mix (PPM) TB

28 Februari 2019

LATAR BELAKANG

Salah satu kegiatan Challange Tuberculosis (CTB) adalah menerapkan District Based Public Private Mixed (DPPM) dengan melakukan berbagai kegiatan di Tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) untuk membangun jejaring layanan TB yang kuat antara pelayanan di dalam ataupun di luar fasilitas kesehatan (faskes) di tiap kabupaten/kota binaan CTB. Penguatan jejaring layanan TB di tiap kabupaten/kota binaan CTB tersebut dilakasanakan mulai di bulan Maret dan sampai saat ini.

Di Provinsi DKI Jakarta pendekatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2018, diawali di Puskesmas di Jakarta Selatan dan kemudian di bulan April mulai dilaksanakan di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Implementasi Pendekatan DPPM di tingkat FKTP di Provinsi DKI Jakarta didampingi oleh CTB KNCV bersama dengan SA FK Atmajaya. Sedangkan, untuk tingkat FKRTL, kegiatan dilaksanakan bersama dengan KOPI (Koalisi Organisasi Profesi) TB Jaya dan mulai dilaksanakan bulan Oktober 2018 dengan memberikan peningkatan kapasitas pada anggota KOPI di 15 RS terpilih yang kemudian dijadikan champion di masing-masing kota.

FKTP korporasi / perkantoran sebagai salah satu komponen sistim layanan yang tersedia di wilayah berpotensi mendukung DPPM, dan KOPI TB (Koalisi Organissasi Profesi Indoensia utk TB) melihat peluang untuk meningkatkan peran dan kontribusi FKTP Korporasi / Perkantoran ini kepada program pengendalian TB. Didalam KOPI TB ada anggota yang berasal dari induk organisasi PERDOKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi) dan IDKI (Ikatan dokter kesehatan kerja Indonesia), yang para member nya berasal dari FKTP Korporasi / Perkantoran.

Sebagai bahan informasi data TB dari sebuah perusahaan multinasional bidang layanan, ada 15 kasus TB karyawan yang sedang di obati tahun 2018 dari sejumlah outlet, dari total 1422 karyawan (data dari asuransi rekanan perusahaan yang bersangkutan). Jika ini setara dengan 1 % dari populasi karyawan , maka ada banyak perusahaan labor intensive di DKI yang turut mengobati karyawan yang terkena TB berpotensi tidak terlaporkan. Data ini bisa dielaborasi, jika jumlah perusahaan yang diundang 50, rerata memperkerjakan 1000 karyawan, maka di prediksi pertemuan DPM korporasi ini dapat menjaring kasus TB sejumlah 500 kasus dalam kurun satu bulan. Karenanya pertemuan ini sekaligus menjadi strategis bagi Program TB nasional, dan penguatan Jejaring sesuai konsep DPPM.

Kegiatan ini akan diadakan pada hari Sabtu, minggu ketiga di bulan Februari. Pemilihan hari kegiatan ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari peserta kegiatan yang merupakan dokter perusahaan dan tidak dapat menghadiri kegiatan apabila diadakan pada hari kerja.

TUJUAN

1. Memberikan pengetahuan update perihal layanan program TB kepada para DPM korporasi / Perkantoran
2. Memberikan peluang kerjasama Antara FKTP Korporasi / Perkantoran dengan Puskesmas selaku pengampu wilayah terujung dalam Program TB dalam kerangka penguatan jejaring DPPM di wilayahnya
3. Meningkatkan penggunaan aplikasi WIFI TB oleh DPM korporasi / perkantoran DKI dalam melaporkan kasus2 TB
4. Meningkatkan pelaporan jumlah kasus yang diobati dari DPM korporasi

 LUARAN

1. Pengetahuan TB meningkat significant antara pre dan post evaluation
2. Terbentuknya MOU antara Puskesmas dengan FKTP Korporasi / perkantoran
3. Meningkatnya jumlah pengguna WIFI TB
4. Jumlah terlapor Kasus TB yang diobati meningkat 200 kasus dalam 1 bulan
5. Terpilihnya salah satu korporasi yang bersedia melakukan screening TB massal, dalam moment peringatan World TB Day (dengan dana Puskesmas pengampu teritori domisili korporasi tsb)

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : 28 Februari 2018
Pukul : 08.00 – 16.00
Tempat : JS Luwansa Hotel, Jakarta

AGENDA KEGIATAN

Acara ini dapat diikuti secara cuma-cuma melalui webinar setelah mendaftar terlebih dahulu.

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/1858304790144901121 
Webinar ID: 469-437-387

Dalam rangka Dies ke - 73 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK –KMK UGM) Program Studi S2 IKM menyelenggarakan:

Seminar Nasional Demam Berdarah Dengue dalam Perspektif Sistem Kesehatan

Sabtu, 2 Maret 2019

PENGANTAR

DBD merupakan penyakit yang mempunyai siklus menarik dan erat kaitannya dengan masalah di luar kesehatan. Beberapa minggu terakhir, terjadi lonjakan kejadian DBD yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Kebersihan lingkungan, cuaca, bahkan status gizi dapat mempengaruhi terjadinya DBD. Ciri menarik DBD ini perlu dikaji dari perspektif Sistem Kesehatan yang saat ini berada dalam era Jaminan Kesehatan Nasional. Seminar nasional ini berusaha mengkaji situasi DBD dalam perspektif Sistem kesehatan yang mempunyai sifat lintas sektor.

TUJUAN

1. Membahas situasi terakhir DBD di Indonesia
2. Membahas peran berbagai profesi dalam pencagahan dan penanganan DBD
3. Membahas strategi penanganan DBD dan penyakit menular lainnya dala perspektif system kesehatan.

SASARAN PESERTA

Target peserta seminar sebanyak 100 orang, dengan latar belakang

1. Tenaga Kesehatan
2. Alumni S2 IKM
3. Umum

BIAYA PENDAFTARAN

Pendaftaran: Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Webinar / Tatap Muka 
Pembayaran dikirimkan : melalui Bank BNI : 9888807104110003 a/n. UGM FKU S2 IKM PENERIMAAN PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP
Paling lambat tanggal 27 Februari 2019 

AGENDA 

reportase

WAKTU & TEMPAT

Waktu  : Sabtu, 2 Maret 2019
Pukul   : 08.00 – 15.00 WIB
Lokasi  : Auditorium Lantai 1, Gedung Pascasarjana Tahir, FK - KMK UGM

Pendaftaran pada sekretaris minat:

Peserta Umum: Emilia : 085729170456

Alumni S2 IKM melalui sekretaris minat masing-masing

1. Kesehatan Lingkungan : Heri : 085868408722
2. K3 : Pirenaningtyas : 081578054794
3. Perilaku dan Promosi Kesehatan : Asnandar : 08156873774
4. Manajemen Rumahsakit : Didik : 0878-3823-7034 / 085717253799
5. Kebijakan&Manajemen Pel.Kesehatan : Heny : 08157936822
6. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan : Asri : 085643858498
7. KP-Manajemen Asuransi Kesehatan : Yuni : 0811283824
8. Kesehatan Reproduksi-Ibu dan Anak : Antini : 085726947335
9. Gizi Kesehatan : Siti : 081328601706, 08112545352
10. Epidemiologi Lapangan/FETP : Ayies : 081392953203
11. International Health /IH : Emil : 085729170456

Kegiatan penyampaian hasil evaluasi 8 sasaran peta jalan JKN dengan pendekatan Realist Evaluation oleh PKMK FK UGM telah berhasil dilaksanakan sebagai bentuk advokasi efektif pada Kamis, 31 Januari 2019. Hasil dialog diringkas sebagai berikut:

Isu 1: Apakah tujuan kebijakan JKN tercapai ? (defisit pendanaan BPJS)

1. Adanya defisit BPJS kesehatan menggambarkan adanya ketidakseimbangan cash flow dalam sistem keuangan BPJS kesehatan. Tentu ada pengaruh dari belum sesuainya besaran iuran, besaran tarif, belum optimalnya manajemen/pengelolaan JKN, dan adanya penyalahgunaan pelayanan kesehatan (fraud).
2. Dengan adanya defisit BPJS kesehatan, bukan berarti JKN gagal.
   • Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan perlindungan finansial dan meningkatkan responsifitas sistem kesehatan. Dalam konteks ini, JKN adalah bagian dari sistem kesehatan, yang tidak saja bertujuan untuk meningkatkan perlindungan finansial dari ancaman kemiskinan, tetapi juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
   • Dengan adanya JKN, dorongan besar untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif kepada seluruh penduduk juga semakin meningkat.
   • Pelaksanaan JKN sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran kesehatan serta keleluasan dalam mengalokasikan pembiayaan untuk upaya promosi dan pencegahan, termasuk secondary prevention yang merupakan upaya pencegahan tahap II (kecacatan dan kematian akibat penyakit).
   • Perluasan cakupan kepesertaan JKN dari tahun ke tahun telah berdampak pada menurunnya unmet need pelayanan kesehatan, yaitu persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-hari namun tidak berobat jalan, dari 9,9% pada tahun 2006 menjadi 4,3% pada tahun 2016. 
   • Dari sisi perlindungan finansial, JKN meningkatkan akses bagi seluruh masyarakat tanpa kendala finansial dan mencegah penduduk jatuh “miskin” akibat biaya pengobatan yang mahal. Program ini juga menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan subsidi premi asuransi ditanggung oleh pemerintah.
   • Pada intinya, program ini memberikan banyak perubahan terhadap sistem kesehatan di Indonesia melalui peningkatan perlindungan finansial, pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan status kesehatan masyarakat.

Isu 2: Mengapa hasil antar provinsi berbeda? (usulan adanya dinding pemisah (firewalls) yang ketat antara PBI dengan PPU dan PBPU)

1.  Hal ini benar terjadi karena desain kelembagaan yang tidak sempurna, sehingga hubungan kelembagaan tidak didefinisikan dengan baik. Hal yang krusial adalah monev BPJS kesehatan, tidak jelas siapa leading K/L yang melakukan monev dan memberikan solusi yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi implementasi JKN. Hubungan antara BPJS kesehatan dengan sistem kesehatan daerah dan hubungan antara BPJS, DJSN, Kemkeu, Kemkes, Bappenas, KemkoPMK juga masih perlu disempurnakan. Perlu dengan jelas didefinisikan K/L apa berperan apa, sehingga jelas pembagian peran antar K/L.
2. Usulan untuk membuat dinding pemisah (firewalls) yang ketat antara PBI dengan PPU dan PBPU perlu dipertimbagkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan masalahnya bukan pada pemisahan antara PBI dan PBPU tetapi pada supply side kesehatan yang belum merata.
   
   • Supply side fasilitas kesehatan adalah sisi lain dari JKN yang sering terlupakan. Supaya JKN berjalan dengan baik, maka fasilitas kesehatan harus di jamin ketersediaannya secara merata termasuk di DTPK.
   • Untuk pemerataan ini merupakan tugas pemerintah sebagai provider (RS dan puskesmas milik pemerintah) dan pemerintah sebagai regulator dalam penyusunan aturan dan pengaturan keuangan (APBN) harus menyediakan pelayanan kesehatan secara merata. Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan telah ditingkatkan cukup signifikan melalui DAK kesehatan dengan perbaikan mekanisme pengusulan DAK melalui proposal based dan terdapat skema khusus DAK penugasan dan DAK afirmasi untuk menjamin tersedianya fasilitas kesehatan di DTPK dan sarpras yang mendukung pencapaian prioritas nasional.
   • Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan (pemantauan stock obat, sarpras, nakes) di era JKN perlu diperluas untuk mempermudah perbaikan pada sisi perencanaan dan implementasi.
   • Jika kebijakan firewalls akan diterapkan, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut: 1) pemanfaatan dana jika claim ratio PBI lebih rendah dari alokasi dana yang disediakan (penggunaan dana misal untuk pengiriman tenaga kesegatan ke DTPK perlu dipikirkan kembali karena dilapangan yang terjadi justru rendahnya minat nakes untuk ditempatkan di DTPK walau insentif yang disediakan cukup besar), 2) proyeksi dampak equity dan equality akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas terutama bagi PBPU yang banyak menderita penyakit yang sifatnya katastropik.

Kunci utama keberhasilan terletak dari tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa mendatang dengan agenda terdekat adalah rangkaian advokasi di bulan Februari. Agenda advokasi yang akan dilakukan di bulan Februari-Maret 2019 antara lain: 1) Pembuatan dan penerbitan analisis kebijakan dan policy brief kepada key stakeholders, salah satunya adalah Bappenas, menggunakan dasar temuan hasil awal evaluasi; 2) Diskusi lanjutan dengan Bappenas terkait perbaikan kebijakan implementasi JKN dengan landasan hasil temuan evaluasi; 3) Kesepakatan untuk evaluasi menyeluruh implementasi JKN di DKI Jakarta bersama dengan komitmen dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta; 4) Keberlanjutan evaluasi dengan realist evaluation di 3 provinsi (DKI, Kalimantan Timur, dan Papua) dan provinsi lainnya di Indonesia bersama mitra daerah, salah satunya melalui JKKI; 5) Presentasi via teleconference (webinar) per provinsi oleh 7 mitra provinsi di mana kegiatan evaluasi telah dilakukan yang akan dilakukan di setiap minggunya di bulan Februari.

Secara keseluruhan, kegiatan penyampaian hasil awal evaluasi 8 sasaran peta jalan JKN 2014-2018 dengan pendekatan realist evaluation mendapatkan sambutan positif dari key stakeholders yang mengikuti agenda kegiatan baik yang hadir di lokasi acara maupun melalui teleconference. Kegiatan realist evaluation ini tidak berhenti di sini, namun justru baru dimulai sebagai bentuk advokasi dari daerah dengan hasil realist evaluation sebagai evidence based di berbagai provinsi dan daerah. PKMK mengajak berbagai unsur (pemerintah daerah, oraganisasi masyarakat, akademisi dll) di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bergabung bersama dalam setiap tim daerah untuk bekerja sama melakukan evaluasi implementasi JKN dengan pendekatan realist.

 {jcomments on}

Senin, 4 Februari 2019

Diskusi Outlook ke - 7 membahas “Kebijakan Obat dan Teknologi Kedokteran”. Narasumber pertama adalah Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, PhD yang membahas manajemen obat. Aspek obat dalam JKN berhubungan dengan regulator (sering terlambat), provider (langkanya obat) dan industri (sering miss-match kapasitas dan kebutuhan). Obat yang dibutuhkan sering mengalami kendala tidak ada izin edar padahal dibutuhkan pasien. Butuh waktu, karena bahan-bahan dalam pembuatan obat merupakan produk impor.

Reformasi kesehatan terkait manajemen obat memang membutuhkan siklus baru. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) memang menjadi kendala utama dalam ketersediaan obat. Stok sering habis di rumah sakit dan apotek, akibatnya sering terjadi belanja obat di luar fornas. Pengaturan obat dalam JKN diatur dalam 6 instrumen, yaitu formularium nasional, obat di luar tarif INA-CBGs, obat program rujuk balik (PRB), obat yang belum diatur dan e - katalog.

Iwan dalam persentasinya memaparkan bahwa jumlah item dan sediaan obat fornas mengalami peningkatan setiap tahunnya, penggunaan obat generik, branded dan patent dalam fornas juga mengalami perkembangan. Obat dalam fornas tidak didominasi oleh generik saja. Namun, dalam pelaksanaannya selama 5 tahun fornas memiliki tantangan sebagai berikut usulan obat cenderung high cost atau tidak memenuhi kaidah cost -effectiveness; selalu terdapat gap antara daftar dalam fornas dengan e - katalog; industri multinasional cenderung menggunakan harga global di keterbatasan JKN; pengawalan mutu obat dan single winner.

Peran rumah sakit dalam mengusulkan/ merencanakan obat diketahui bahwa belum semua rumah sakit memasukan perencanaan kebutuhan obat, hal ini menyebabkan sulit dikelola dengan baik. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) di rumah sakit atau faskes lainnya mengalami dilema yaitu masalah akurasi, belum didasarkan pada data riil, kesiapan industri, ketersediaan obat di beberapa kabupaten/ kota dan rumah sakit swasta yang belum dapat melakukan e -purchasing.

Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K) (Direktur Utama RS Pelni) selaku pembahas turut menyampaikan bahwa perlu siklus baru dalam reformasi kesehatan sektor manajemen obat yang telah melibatkan rumah sakit dalam volume yang lebih besar. Memasuki UHC ada suatu hal menarik bahwa rumah sakit mengalami kesulitan mendapat obat. Rumah sakit mengeluarkan cost lebih besar karena membeli di luar rencana. Ketika harga obat sudah ramah di katalog, tetapi masih belum bisa dinikmati rumah sakit. Reformasi kebijakan kesehatan bidan manajemen obat memiliki tantangan pada 2019 bahwa tidak hanya volume, tetapi value layanan pasien, program rujuk balik dan ketersediaan obat di faskes 1 harus menjadi perhatian bersama. Reformasi kebijakan manajemen obat membutuhkan 3 unsur yaitu rumah sakit, farmasi, asuransi volume to value health care based.

Nara sumber kedua adalah Dra. Erna Kristin, M.Si., Apt yang mengulas Health Technology Assessment (HTA) bahwa kita harus membuat prioritas terhadap dampak teknologi kesehatan yang masuk ke Indonesia. HTA tidak mudah dilakukan, karena adanya kesulitan dalam melakukan pemetaan siapa melakukan apa, tentunya dalam hal ini juga membutuhkan sumbangsih disiplin ilmu lainnya. Erna Kristin menyampaikan ada 10 langkah dalam melakukan HTA. HTA membawa keuntungan pada klinik, keamanan dan cost effectiveness, namun kita memiliki tugas besar yaitu membuat sistem data kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi dan terpadu, regulasi yang mendelegasikan kewenangan oleh insitusi terkait tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas dan independesi assessment yang bekerja sama dengan perguruan tinggi masing - masing wilayah.

Pembahasan manajemen obat dan HTA dimungkinkan akan terus berlangsung melihat antusias penanya dan usulan yang masuk dalam sesi outlook pagi ini. Untuk yang memiliki perhatian terhadap topik tersebut dapat terus mengakses website kebijakankesehatanindonesia.net untuk informasi selanjutnya.

Reporter: Tri Aktariyani (PKMK UGM)

{jcomments on}

Jakarta, 31 Januari 2019

PKMK – Jakarta. Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/ kota, dimana daerah - daerah tersebut memiliki kapasitas sistem kesehatan dan kualitas tata kelola pemerintahan yang bervariasi. Diseminasi yang berlangsung telah memaparkan hasil analisis evaluasi JKN di 7 provinsi yang mana hampir 8 sasaran peta jalan JKN yang ditetapkan DJSN belum mampu tercapai.

Dialog ini menjadi penutup agenda diseminasi, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. menyimpulkan bahwa kebijakan JKN telah berhasil melindungi sebagian masyarakat dari masalah ekonomi akibat sakit. Namun, sasaran JKN yang tertera di peta jalan belum tercapai. Setelah lima tahun program JKN, masalah pemerataan dan penjaminan mutu di tujuh provinsi masih terjadi. Kebijakan JKN gagal menyeimbangkan fasilitas pelayanan kesehatan antar daerah. Terjadi fragmentasi sistem kesehatan akibat adanya BPJS yang sentralistik dengan sistem kesehatan yang desentralistik. Sistem mutu belum terbangun dengan baik. Ada perbedaan yang sangat tajam antara provinsi yang maju dengan yang kurang maju dalam hal penjaminan mutu. Berbagai prinsip dalam JKN seperti kegotongroyongan, keterbukaan dan akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal, akibatnya masalah pengambilan keputusan terjadi di semua tingkatan pemerintah terkait urusan kesehatan.

Pada sesi ini, perwakilan dari Bappenas menyampaikan bahwa adanya kebijakan JKN menjadikan status kesehatan menjadi baik. Defisit tidak dijadikan isu utama karena kondisi tersebut sudah menjadi risiko pemerintah yang menerapkan asuransi sosial. Fragmentasi pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kesenjangan pemerataan pelayanan kesehatan karena supply side yang timpang. Saat ini Bappenas sedang menyusun RPJMN teknokratis dan kebijakan baru yang afirmatif dengan paket pelayanan khusus daerah DTPK. Akses data di BPJS Kesehatan dirasakan Bappenas sulit akses. Ada indikasi kekhawatiran pada lembaga atas data mikro. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan integrasi sistem data JKN dengan data kebijakan kesehatan. Selain itu, aktor kelembagaan atau pengawas pelaksanaan JKN (BPJS Kesehatan) yang patut didorong independensinya yaitu DJSN.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, menanggapi bahwa usulan supply side membutuhkan waktu lama sekitar 3 - 5 tahun. Saat ini, premi PBI surplus. Lalu data penelitian menunjukkan adanya gotong royong terbalik. Undang - undang jelas menyatakan bahwa wajib membantu orang miskin dan tidak mampu, terkait hal ini sejak UU SJSN terbentuk sudah terdapat kebijakan kompensasi yang diperuntukan bagi daerah yang terbatas. Namun, hal itu belum dapat dilaksanakan karena tidak ada dananya. Kompartemen pada kantung kas JKN perlu dikaji lebih mendalam. Peserta PBI sakit namun sulit aksesnya. Kompartemen perlu ditelaah untuk menjamin hak pelayanan kesehatan yang mewujudkan keadilan sosial. Asuransi sosial memiliki mekanisme yang sama, yaitu selalu menguntungkan orang kaya atau mampu. Hal tersebut sedini mungkin harus diidentifikasi.

Terakhir, perwakilan DJSN menyampaikan bahwa memang perlu solusi untuk kepesertaan PBPU yang bermasalah atau mengalami kebocoran hingga500%. Perlu penghitungan cost INA-CBGs. Keterbukaan data di BPJS Kesehatan akan menyulitkan lembaga itu sendiri. Faktanya. negara demokrasi menutut besar partisipasi publik, hal ini semata - mata agar kebijakan yang dibentuk telah menggunakan data yang komprehensif dan akurat.

Pembahas menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya diseminasi hasil penelitian evaluasi 8 sasaran peta jalan JKN oleh PKMK FK - KMK UGM. Penelitian evaluasi JKN ini menjadi menarik dan penting pada momen yang tepat seperti ini. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian tersebut yang akan dituangkan dalam dimensi analysis of policy dan analysis for policy serta policy brief pada Februari .

Reportase : Tri Aktariyani (PKMK)

{jcomments on}

Jakarta, 31 Januari 2019

PKMK – Jakarta. M. Faozi Kurniawan selaku peneliti dalam monev JKN berbasis realist evaluation menyatakan tata kelola menjadi bagian penting dalam upaya terciptanya pengelolaan organisasi termasuk pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan. Peneliti PKMK FK - KMK UGM mengemukakan bahwa pada topik tata kelola, evaluasi JKN difokuskan pada sasaran 1, 5 dan 8. Pada sasaran 1 terdapat gotong royong terbalik dimana PBI mendanai kelompok PBPU yang dikarenakan kelompok PBI lebih banyak tidak menggunakan akses pelayanan kesehatan karena terbatasnya akses.

PBPU mengalami defisit yang lebih banyak karena terjadi tunggakan iuran dan keaktifan kepesertaan. Pada sasaran 5, koordinasi dan harmonisasi regulasi yang kurang selaras antara BPJS Kesehatan dan kementerian / lembaga. Regulasi yang berganti sangat cepat mengurangi posisi tawar provider untuk memperbaiki pelayanan. Pada sasaran 8, akses data yang sanagt terbatas dari BPJS Kesehatan, dimana data yang diperoleh hanya berupa presentasi buka data yang dapat digunakan untuk berbagai penentuan kebijakan. Keterbatasan akses data menyebabkan Pemda belum bisa ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan JKN termasuk membantu mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Sifat sentralistik BPJS Kesehatan tidak memberikan kewenangan BPJS Kesehatan cabang untuk berbagi data dengan pemerintah daerah.

Suminto, S.Sos., M.Sc., PhD sebagai Staf Ahli Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa isu ini sangat provokatif. Data terkait segmentasi pernah juga dibahas dalam beberapa pertemuan yang menunjukkan bahwa defisit terbesar pada peserta PBPU dan segmen bukan pekerja. Kemudian dari sisi regional bahwa terjadi ketidakadilan antara daerah satu dengan yang lainnya serta tidak seimbangnya benefit antar wilayah. Pemerintah telah melakukan intervensi dalam pelaksanaan JKN yaitu:

1. Membayar 3% atas iuran PPU untuk PNS, ABRI/ POLRI
2. Membayar 5% dari pension sebesar 5 T
3. Membayar PBI 92,4 juta jiwa sebesar 25,5 T
4. Menutup defisit melalui bantuan APBN sebesar 10,5 T

Dr. Widyastuti, MKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Sebelum JKN diberlakukan, 44 puskesmas di DKI Jakarta sudah BLUD, sehingga pengelolaan keuangan lebih baik dan sudah lebih mandiri. Dengan adanya kebijakan Gubernur, semua penduduk KTP DKI yang akan dirawat di kelas 3 dibiayai oleh Pemda. Pemprov DKI bersama Dukcapil melakukan harmonisasi terkait data tersebut. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sudah hampir 99 %. Sumber dana setiap tahun 1,5 T untuk yang ber - KTP DKI dan kelas 3.

Pemda membayar untuk PBI sebesar 1,5T dari APBD provinsi ke BPJS Kesehatan, sekitar 3 T perkiraan dana non PBI ke BPJS Kesehatan, sehingga totalnya 4,5 T ke BPJS Kesehatan. Sedangkan dana yang kita terima dari BPJS Kesehatan yaitu dana kapitasi puskesmas 470 M, klaim CBGs 5,5 T, sehingga total 6,5 T. jadi selisih lebih juga dialami DKI Jakarta seperti D. I Yogyakarta. Namun perlu dilihat kembali terkait portabilitas, fasilitas kesehatan di DKI merupakan faskes rujukan nasional.

dr. Stefanus Bria Seran, MPH sebagai Bupati Kabupaten Malaka.
Kebijakan pemerintah pusat maupun kementerian/ lembaga di tingkat pusat akan dilakukan di tingkat daerah, sehingga perlu dilihat kembali bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah. Adanya acuan kebijakan atau perundangan yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan JKN di daerah. Pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 menyatakan bahwa kesehatan menjadi urusan wajib, sehingga pemerintah daerah harus memberikan prioritas pada kesehatan. Lalu mengapa pemerintah daerah perlu dilibatkan, berikut beberapa alasannya:

1. Pemda mempunyai peserta atau rakyat
2. Pemda mempunyai faskes FKTP dan FKTL
3. Pemda mempunyai APBD
4. Pemda mempunyai OPD/ Dinas-dinas
5. Pemda mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perda, Perbup dan Perwal

Dari perhitungan Kabupaten Malaka dana PBI APBN dan PBI APBD serta beban yang dikeluarkan untuk Kabupaten Malaka seperti kapitasi dan klaim INA CBGs menunjukkan lebih dari 50 milyar terjadi selisih dan itu tidak dikembalikan ke daerah. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan dana jaminan kesehatan secara mandiri yaitu layanan kesehatan dari jumlah e-KTP yang dibiayai APBD Kabupaten Malaka yaitu 68.410 x 23.000 x 12 = 18 Milyar dengan metode fee for service. Beban 2016 ialah 700 juta, pada 2017 sebesar 5,8 M, dan 2018 totalnya 9,7 M. Selisih pembiayaan anatara pengelolaan dengan BPJS Kesehatan dengan mengelola sendiri yaitu 40 M selama 3 tahun. Dana ini dapat dikembalikan ke daerah untuk pembangunan di daerah.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh Bupati Malaka antara lain:

1. Pemda memberikan pelayanan di faskes FKTP dan FKTL (RSUD kelas B, C, dan D)
2. BPJS Kesehatan 
   
   1. BPJS Kesehatan mengelola rujukan Tk 2 dan Tk 3 
   2. BPJS Kesehatan mengelola lintas wilayah 
   3. BPJS Kesehatan mengelola peserta pilihan. Tarif harusnya ditentukan oleh Pemda. Sementara Kemenkes menentukan kualitas layanan
3. Kemenkes mengurus: 
   
   1. Pengembangan Faskes
   2. Kendali mutu Yankes
   3. Regulasi Yankes
4. Kemenkeu
   
   1. Budget 

Sesi Diskusi

Peserta pertemuan menanyakan terkait penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk biaya non pelayanan seperti transportasi sumber dananya darimana? Pembahas mengemukakan bahwa biaya tersebut dapat diambil dari BPJS Kesehatan yang dapat diklaimkan. Untuk dana transportasi yang lain bisa diklaimkan ke pemerintah daerah. Peserta lain juga menekankan perlunya me - review kembali data – data terkait dengan pengumpulan iuran dan beban yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Misal di Kabupaten Malaka, beban yang dikeluarkan oleh rumah sakit sekitar 11 M selama 3 tahun.

Bagi Kementerian Keuangan perlu dilihat kembali mengapa iuran tidak dinaikkan, apakah karena terkait politik. Iuran tidak dapat dinaikkan tanpa melihat tingkat daya beli masyarakat, apakah memberatkan masyarakat atau tidak. Untuk menutup deficit, langkah yang harusnya dilakukan adalah upaya BPJS Kesehatan mengejar kepesertaan PBPU dan mengejar ketidakaktifan peserta. Bagi DKI Jakarta perhitungan iuran dan beban menjadi bahan diskusi dengan BPJS Kesehatan untuk akses data yang lebih detail. Evaluasi menyeluruh penyelnggaraan JKN di DKI Jakarta menjadi langkah selanjutnya untuk melihat pelaksanaan JKN di DKI Jakarta. Seperti,

1. Segmen PBPU defisit – diceklagi atau di cek PBI untuk daftar nama peserta yang sehat dan PBPU yang sakit. Atau mencakup seluruh warga negara Indonesia.
2. Mengapa uran tidak dinaikkan apakah ada unsur politik.
3. Selisih pendapatan dan beban – perlu dick

Stefanus menyatakan bahwa transportasi ditanggung BPJS Kesehatan, untuk trnsportasi antar RS Pemda yang menanggung. Data di RSUD yaitu 11 M selama 3 tahun terkait dana ini.

Kemenkeu menegaskan penyebab defisit yaitu PBPU, pensiun dan PBI daerah. PBPU yang aktif hanya 54 % dan 46% tidak aktif membayar. PBPU sifatnya mandiri maka terjadi fenomena adverse selection, orang yang membutuhkan layanan mendaftar, setelah mendapat pelayanan dia akan berhenti membayar iur. Sehingga tugas BPJS Kesehatan mengejar peserta JKN. Lalu prtanyaan lain ialah mengapa sulit menaikkan iuran, Kemenkeu mempertimbangkan banyak hal seperti daya beli masyarakat, akan memberatkan masyarakat atau tidak dan seterusnya.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan memang perlu dicekkembali terkait perhitungan pendapatan dan beban JKN. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait JKN, dan DKI Jakarta menegaskan siap kolaborasi terkait JKN di DKI. Peneliti menutup sesi dengan menyatakan akan melakukan perbaikan pada penelitiannya.

Reporter M Faozi Kurniawan

{jcomments on}

Jakarta, 31 Januari 2019

Puti Aulia Rahma sebagai peneliti monev JKN berbasis realist evaluation sekaligus pembicara pada sesi ini menyatakan dalam JKN, peningkatan mutu belum terasa adanya kepuasan pasien dan provider. Instrumen kepuasan perlu didetailkan dan definisi operasionalnya perlu dikonkretkan. Mutu layanan mengevaluasi pencapaian kualitas pelayanan kesehatan pada penelitian ini menggunakan 3 kebijakan, yaitu Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBKP) di level FKTP, Kendali Mutu dan Kendali Biaya dan penceghan fraud.

Sesi ini dibahas langsung oleh peneliti dari PKMK FKKMK UGM, IDI, PERSI Kementerian Kesehatan, dan Kementeraian Dalam Negeri. Peneliti menyampaikan bahwa ketiga kebijakan yang dianalisisnya bahwa Sistem mutu belum terbangun dengan baik di level nasional dan di tujuh provinsi. Dampaknya, kepuasan pelanggan (pasien & provider) akan sulit tercapai dalam program JKN karena implementasi kebijakan terkait mutu layanan kesehatan masih minim.

Dalam kebijakan pelayanan kesehatan yang menjadi permasalahan adalah asimetris informasi dan ketidakpastian pada sektor kesehatan. Model pelaksanaan mutu layanan kesehatan yang dilakukan di Indonesia bukan berasal dari negosiasi, tetapi berdasarkan dana yang ada di JKN. Hal ini berbeda dengan Inggris yang melakukan negosiasi sebelum bentuk kebijakan. Memang kondisi Indonesia sebagai negara berkembang mengalami banyak tantangan. Salah satunya, fasilitas kesehatan harus dipersiapkan.
Kementerian Kesehatan dalam hal ini menyatakan bahwa semenjak pembentukan Perpres 82/ 2018, pemerintah telah merencanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap 13 Permenkes, 11 Peraturan BPJS Kesehatan, 3 Permendagri, dan 3 Permenkeu. Peran berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dalam era JKN. Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi fokus bersama karena banyak hal yang belum dinyatakan dengan jelas dalam peraturan tersebut. Terkait mutu layanan kesehatan ada yang dapat diupayakan salah satunya mengenai koordinasi manfaat asuransi kesehatan, karena hal itu telah diatur melalui Permenkeu 141/2018.

Suksesnya kualitas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dialog hari ini menjadi titik awal partisipasi publik untuk merumuskan kebijakan yang berdaya guna. Di akhir sesi, pembahas menyadari bahwa masih dibutuhkan koordinasi dan sinergi bersama. Kemendagri yang hadir akan melakuan kajian mendalam terkait kualitas pelayanan kesehatan dan bila diperlukan akan membentuk peraturan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah.

Reportase : Tri Aktariyani (PKMK)

{jcomments on}

Jakarta, 31 Januari 2019

PKMK – Jakarta. Equity merupakan salah satu topik yang diangkat dalam Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN 2014 – 2018. Pada topik ini, sasaran JKN yang diamati adalah sasaran 2 tentang seluruh penduduk Indonesia mandapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan; sasaran 3 tentang paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama, tidak ada perbedaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; dan sasaran 4 tentang jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat - alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh penduduk/ dalam memenuhi kebutuhan medis mereka.

Kesimpulan penelitian pada topik ini adalah sasaran terkait equity masih belum tercapai. Salah satu penyebabnya adalah pendanaan program JKN yang masih belum baik. Saat ini, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari dana APBN masih merupakan komposisi terbesar. Namun, pertumbuhan kepesertaan didominasi oleh peningkatan Pekerja Penerima Upah (PPU) dan sebagian oleh Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Masalah muncul ketika kelompok ini tidak membayar iuran secara tertib sehingga menghambat penerimaan dana JKN. Berbagai upaya sudah coba dilkukan untuk meningkatkan ketertiban pembayaran iuran ini salah satunya sanksi. Namun ternyata, “sanksi juga tidak membuat mereka (PBPU yang tidak membayar iuran, red.) sadar untuk taat membayar iuran,” tutur Andi Afdal Abdullah, Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan.

Pembayaran iuran ini juga terkait dengan data kepesertaan yang diolah dari data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Data kepesertaan saat ini masih bermasalah. Masih banyak penduduk yang memiliki identitas ganda. Dampaknya data kepesertaan yang dikelola BPJS Kesehatan tidak valid. Untuk mengatasi hal ini, Asep Sasa Purnama, perwakilan Kemensos, menyarankan ada harmonisasi regulasi dan kebijakan terkait pendataan penduduk.

Pelayanan kesehatan yang merata juga dipengaruhi kemudahan akses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang menjadi ujung tombak adalah pelayanan primer. Bila layanan primer memadai dan mudah diakses, maka jaminan kesehatan nasional akan dirasakan merata oleh penerima manfaat. Terkait ini, H. M. Subuh, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan – Kementerian Kesehatan menegaskan untuk konteks Indonesia “Universal Health Coverage (UHC) tidak akan tercapai bila tidak ada puskesmas.”

Reporter: Puti Aulia Rahma