Di akhir tahun 2017, PKMK FK UGM menyelenggarakan pertemuan yang membahas mengenai kaleidoskop 2017 dan refleksinya. Topik kunci refleksi tahun ini adalah fragmentasi sistem pelayanan kesehatan yang terlihat semakin membesar. Sebagai pembukaan, Shita Listyadewi, PhD (moderator) mempersilahkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memaparkan situasi sistem kesehatan di tahun 2017. Beliau menjelaskan ada 2 jalur dalam sistem pendanaan kesehatan yang tidak dikelola secara bersama, yaitu jalur 1 (UU Kesehatan, UU RS, UU Pemda) dan jalur 2 (UU SJSN dan UU BPJS). Di lain sisi, sistem sentralistik (BPJS Kesehatan) dan sistem desentralisasi (Kemenkes) justru menjadikan sistem kesehatan terfragmentasi. Beberapa contoh fragmentasi di pelayanan TB dan rumah sakit ternyata juga terkait dengan belum meratanya supply side, mismatch JKN, dan belum optimalnya peran Pemda. Penggunaan data untuk pengambilan keputusan juga belum ada koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Dinkes di daerah.

Fragmentasi pelayanan TB dijelaskan lebih detail oleh Prof. Tjandra Yoga Aditama dan Prof. Adi Utarini dari aspek dinamika regulasi, revenue collection, pooling, dan purchasing. Prof Tjandra menyatakan bahwa fragmentasi dalam pelayanan TB bahkan sudah terjadi sebelum era JKN dan saat ini akhirnya semakin besar. Salah satu akibat dari fragmentasi yang ditekankan adalah inefisiensi pembiayaan, masih dijumpai out of pocket, belum optimalnya sistem rujukan dan mutu layanan TB. Dijumpainya kasus tidak semua pasien TB ditanggulangi dengan program saat ini bukan sekedar permasalahan koordinasi, melainkan juga belum terlibatnya sektor swasta dalam penanganan kasus TB. Di lain sisi, akses data JKN sangat terbatas dan tidak ada koordinasi antar 2-pool baik dari sistem pembiayaan maupun sistem pencatatan dan pelaporan. Dalam sesi diskusi juga muncul isu menarik bahwa fragmentasi juga dapat terjadi antara isu manajemen dan isu pelayanan.

Terkait dengan fragmentasi di pelayanan rumah sakit, Prof. Laksono menjelaskan bahwa isu pemerataan dan ketidakadilan masih menonjol. Salah satunya terlihat dari kesenjangan tingkat pemanfaatan klaim INA-CBG di rumah sakit antar daerah dan perkembangan rumah sakit yang masih terpusat di Jawa. Pada akhirnya akan berdampak pada masalah equity dan mutu pelayanan di rumah sakit. Bapak Anung dan tim provinsi DIY juga menekankan bahwa kesulitan mendapatkan data JKN tetap terjadi sampai saat ini. Keterbatasan data ini cukup menyulitkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi daerah mana yang paling berkontribusi terhadap mismatch JKN dan menentukan formula pembagian peran pusat dan daerah. Selaku Bupati Kulon Progo; dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) juga menegaskan bahwa adanya fragmentasi seperti saat ini menjadi constraint dalam pemberian pelayanan. Situasi unlimited dalam pembiayaan kesehatan juga patut untuk dikaji kembali sampai tataran di perbaikan kebijakan yang menambahkan komponen peran dari Pemda.

Reporter : Budi Eko Siswoyo

 {jcomments on}

Kerangka Acuan Kegiatan

Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan 2017:
Apakah Fragmentasi Sistem Pelayanan Kesehatan Semakin Parah?

LATAR BELAKANG

Tahun 2017 sudah mendekati akhir dan menjelang berakhirnya tahun Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan Kaleidoskop 2017 dan refleksinya. Topik kunci refleksi tahun ini adalah Fragmentasi Sistem Kesehatan yang terlihat membesar. Apa sebenarnya fragmentasi yang terjadi? Fragmentasi ini terjadi karena ada 2 kelompok Undang-Undang yang tidak “bicara” satu sama lain, yaitu Undang-Undang dalam ranah sistem jaminan sosial (UU SJSN dan UU BPJS) serta Undang-Undang dalam ranah kesehatan serta pemerintah daerah.

TUJUAN

1. Membahas apa yang terjadi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan di tahun 2017.
2. Mendiskusikan fenomena perkembangan fragmentasi sistem pelayanan kesehatan dalam konteks adanya JKN.
3. Membahas Refleksi keadaan di tahun 2017 dan dampaknya.
4. Membahas konsep Reformasi Sektor Kesehatan.

PESERTA

1. Peneliti, praktisi, dan akademisi dalam kebijakan kesehatan
2. Mahasiswa S2 Kebijakan dan Manajemen serta IKM
3. Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
4. Community of Practice di berbagai topik kebijakan.

  JADWAL KEGIATAN

Kegiatan diskusi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Desember 2017 pukul 12.30-14.30 WIB di Ruang Senat Gd. KPTU Lt. 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Adapun susunan acaranya, yaitu 

reportase 

INFORMASI

Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

Kerangka Acuan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Menggunakan Realist Evaluation

LATAR BELAKANG

Memasuki tahun kelima pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berbagai variasi pelaksanaan ditemukan di daerah. Hampir seluruh puskesmas di Jakarta Timur berhasil memenuhi semua indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP). Hal ini sangat bertentangan dengan yang terjadi di kabupaten lainnya misalnya Tapanuli Selatan dan kota Jayapura yang sebagaian besar puskesmasnya hanya mampu memenuhi 1 dari 3 indikator yang ditetapkan. Serapan dana kapitasi, meskipun setelah adanya revisi Permenkes, masih sangat bervariasi bukan hanya antar kabupaten/kota melainkan juga antar fasilitas di satu kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan seberapa resilient sistem kesehatan di satu daerah dalam menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan situasi yang ada.

Setelah pelaksanaan JKN, terjadi perubahan besar dalam sistem pembiayaan kesehatan, yang membutuhkan perubahan yang menyeluruh pada aspek-aspek sistem kesehatan lainnya, misalnya: sistem pembayaran kepada fasilitas dan individu tenaga kesehatan, kesiapan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan, pengadaan obat dan peralatan kesehatan, hingga penjangkauan kepada peserta dan calon peserta. Satu perubahan pada program kesehatan membawa pada lahirnya atau berubahnya intervensi kesehatan lainnya. Semua hal terkait perubahan ini sangat dipengaruhi oleh konteks lokal di lebih dari 500 kabupaten/kota. Adanya variasi dalam pelaksanaan ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang terus beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan; dan variasi ini masih kurang tertangkap secara ilmiah. Perumusan kebijakan ke depan membutuhkan penelitian yang sistematis dan berkelanjutan yang dapat menangkap konteks di masing-masing wilayah di Indonesia untuk memahami intervensi mana yang efektif, untuk daerah dengan karakteristik seperti apa dan dalam kondisi apa.

Dalam penelitian kesehatan, metodologi seperti randomized control trial (RCT) tetap dianggap sebagai gold standard penelitian yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas suatu intervensi, seperti obat baru atau vaksinasi serta lainnya. Namun, intervensi program kesehatan yang bersifat sosial atau program yang bertujuan untuk mengubah tingkat pengetahuan atau perilaku tidak dapat dievaluasi dengan pendekatan eksperimental seperti RCT karena tidak semua aspek di populasi yang dibandingkan dapat dikontrol, seperti halnya penelitian RCT. Intervensi kesehatan, misalnya seperti promosi kesehatan untuk meningkatkan utilisasi layanan kesehatan ataupun kebijakan kesehatan terkait sistem pembayaran justru bekerja dengan mekanisme-mekanisme tertentu dan mungkin hanya efektif di populasi dengan karakteristik tertentu serta dipengaruhi oleh berbagai konteks yang ada di populasi itu sendiri. Interaksi dari semua aspek ini justru yang akan mempengaruhi efektivitas program promosi kesehatan tersebut. Sehingga, tidaklah sesuai apabila evaluasi program sosial seperti ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan RCT.

TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman metode realist evaluation untuk monitoring dan evaluasi JKN.
2. Memperkuat forum diskusi untuk mengembangkan penelitian dengan metode realist evaluation
3. Menyelenggarakan penelitian bersama dengan metode realist evaluation yang merangkul institusi-institusi pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia

PESERTA

1. Tim peneliti dan mitra universitas riset implementasi JKN di pelayanan primer
2. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
3. Peneliti di PKMK dan pusat KPMAK
4. Mahasiswa

JADWAL KEGIATAN

Kegiatan diskusi awal ini akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Desember 2017 di Laboratorium Leadership* pukul 13.00 – 15.00.

Adapun jadwal dari kegiatan ini yaitu:

BIAYA

Kegiatan webinar ini didukung oleh project riset implementasi JKN di pelayanan primer.

Informasi pendaftaran:

Maria Adelheid Lelyana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
081329760006 / (0274) 549425

SEMINAR dan WEBINAR

Kajian Analisis Kebijakan Pembiayaan Program
Pengendalian TB dalam Konteks Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia

PENGANTAR

Pembiayaan TB dari tahun ke tahun masih tetap tinggi, tetapi indikator TB tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Berbagai cara telah dilakukan untuk melakukan perubahan yang signifikasi dalam rangka menurunkan angka penderita TB. Saat ini pembiayaan TB masih terfragmentasi menjadi beberapa sumber; pemerintah pusat (dengan dukungan donor seperti GlobalFund), pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Dengan adanya JKN maka dana untuk program TB ada yang mengalir melalui BPJS Kesehatan. Berbagai aliran dana ini mempengaruhi efektifitas system pembiayaan kesehatan, tidak terkecuali pembiayaan progam TB. Pelaksanaan JKN selama 3 tahun ini diharapkan telah memberikan banyak informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan masyarakat penerima manfaat JKN, khususnya yang terkait dengan program TB. Informasi ini dapat dimanfaatkan apabila dilakukan analisis-analisis yang mendalam terkait indikator-indikator pelaksanaan program TB dalam konteks aliran pendanaan TB di era JKN.

TUJUAN

1. Memahami perubahan kebijakan khususnya pendanaan program TB sebelum dan setelah adanya program JKN, dilihat dari peran masing masing pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pendanaan lainnya).
2. Analisis monitoring dan evaluasi perubahan yang terjadi dalam model pendanaan TB, setelah adanya program JKN, dilihat dengan menggunakan analisis health financing system (Revenue Collection, Pooling dan Purchasing).
3. Melihat ke depan: Apa yang perlu ditindaklanjuti untuk efisiensi dalam pendanaan program TB kedepan?

UNDANGAN

1. Kementerian Kesehatan (Biro Perencanaan dan Penganggaran)
2. Kementerian Kesehatan (Direktorat Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit)
3. Kementerian Kesehatan (Direktorat P2P, Subdirektorat P2P TB)
4. Kementerian Kesehatan (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
6. Anggota Komis Ahli Kebijakan Program TB
7. Anggota Community of Practice JKN dan Kesehatan
8. Partners (WHO, KNCV, UNICEF, USAID, dll)
9. Peneliti, praktisi (FKTP dan FKTL_, dan akademisi

AGENDA

Pertemuan ini akan diselenggarakan pada hari Senin, 11 Desember 2017 pukul 12.00-16.00 WIB; bertempat di Ruang Pertemuan MMR Jakarta, Gedung Granadi, lantai 10, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan dan Webinar langsung dari Ruang Leadership, Gedung IKM Lama lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.

Bapak/ Ibu/ Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikusi diskusi webinar melalui link registrasi berikut:

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/1907115400168227073 
Webinar ID: 853-455-387

Arsip diskusi bersama Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/  dan website http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ 

PEMATERI

1. Deni Harbianto SE
2. Kasubdit P2 TB, Kementerian Kesehatan RI

Fasilitator: Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

PEMBAHAS

1. Dr. Pandu Riono, (Komisi Ahli TB)
2. BPJS Kesehatan RI

SUSUNAN ACARA

INFORMASI & PENDAFTARAN

Yoga Prajanta
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting),

Akses Untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau
dalam Implementasi JKN di Indonesia
“Ending the Vicious Cycle”

9 November 2017

Pada 9 November 2017, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama dengan GP. Farmasi Indonesia dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyelenggarakan forum dialog Akses untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dengan tema “Ending the Vicious Cycle”. Acara ini diselenggarakan di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat.

Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte. Philips menyampakan bahwa isu kesehatan di Indonesia sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting di CSIS. Forum ini dapat dijadikan sebagai wadah mengumpulkan para ahli, pembuat kebijakan, dan stakeholder sehingga dapat memulai melakukan riset dan mendiskusikan tentang isu kesehatan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa isu kesehatan mengenai JKN sangat kompleks. Isu JKN bukan hanya terbatas pada kepesertaan saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan koordinasi, kooperasi, investasi, dalam hal pengetahuan, waktu, instansi, dan lainnya.

{jcomments on}

Jean-Paul Dossou (Institute of Tropical Medicine, Belgium)
Brisbane, 24 Oktober 2017

Sesi ini memaparkan penelitian menggunakan pendekatan realisme untuk menilai atau mengevaluasi implementasi kebijakan di berbagai level. Menurut presenter sesi ini, dalam menilai implementasi kebijakan dengan pendekatan realist, dua hal harus dilakukan yaitu: (1) mendefinisikan secara jelas luaran atau outcome yang diinginkan serta; (2) konfigurasi C-M-O yang menjadi dasar pendekatan realist evaluation. Outcome kebijakan bisa berupa “penurunan angka mortalitas”, “tingkat akseptabilitas suatu program”, atau lainnya tetapi harus terdefinisi dengan jelas dan dapat diukur. Konfigurasi C-M-O juga harus jelas, misalnya mekanisme yang terjadi, konteks dimana suatu kebijakan diimplementasikan dalam hubungannya dengan outcome yang akan dilihat.

Sejumlah tantangan dalam mengevaluasi kebijakan dengan pendekatan realist evaluation yang dipaparkan dalam sesi ini berhubungan dengan:

1. Outcome penelitian mungkin lebih sebatas evaluasi disain suatu kebijakan atau kelayakan kebijakan itu sendiri tetapi tidak secara langsung memberikan evaluasi hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi nilai penelitian itu karena tidak mencapai tujuan evaluasi, yaitu apakah kebijakan ini berhasil/gagal di berbagai konteks yang berbeda saat diimplementasikan di subpopulasi yang berbeda pula.
2. Posisi peneliti yang mungkin membatasi akses terhadap produk kebijakan ataupun data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Implementasi kebijakan juga ada di beberapa level, sehingga evaluasi kebijakan juga harus dapat menjelaskan berbagai konteks dimana suatu kebijakan mungkin berhasil atau justru gagal diimplementasikan serta untuk siapa saja kebijakan ini bermanfaat serta melalui mekanisme apa saja kebijakan ini berhasil. Realist evaluation ini berbeda dengan riset implementasi (atau implementation research) dimana ada beberapa tipe outcome, seperti (1) akseptabilitas, (2) fidelity atau seberapa implementasi kebijakan sesuai dengan disain awalnya, dan lainnya. Di dalam realist evaluation, outcome tidak hanya berhenti di akseptabilitas atau fidelity, misalnya, tetapi terus melihat outcome kebijakan itu sendiri di berbagai level dengan menggunakan sub-outcome (termasuk akseptabilitas, misalnya) sebagai bagian dari mekanisme kebijakan itu sendiri. Misalnya, outcome kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang dilihat dari tingkat kompetensi penyedia layanan kesehatan mungkin cukup dapat diterima oleh pembuat kebijakan di level nasional dan provinsi (akseptabilitas) tetapi tidak untuk para petugas di lapangan ataupun masyarakat yang menerima layanan tersebut. Tingkat akseptabilitas yang berbeda ini kemudian dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme yang terjadi di level nasional, provinsi, serta di lapangan sendiri. Sehingga, outcome dari implementasi kebijakan sebaiknya dirumuskan dalam bentuk:

• “apa dampak praktis (dari suatu kebijakan) yang ditimbulkan oleh mekanisme penyebab (proses implementasi) yang muncul di konteks tertentu?
• Konstruksi yang merefleksikan langkah-langkah yang jelas dalam instalasi proses kebijakan
• Merujuk pada kebijakan tertentu di level kebijakan tertentu pula
• Hal-hal yang dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan

Dengan definisi di atas, tujuan evaluasi implementasi kebijakan dengan pendekatan realist evaluation adalah untuk “memberikan kerangka konsep implementasi kebijakan di berbagai level dan untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme serta berbagai konteks dimana kebijakan tersebut diimplementasikan”. Dalam evaluasi ini, juga digunakan istilah level makro, meso, dan mikro untuk tingkatan implementasi kebijakan.

Sebagai contoh kasus, sesi ini menggunakan kebijakan yang berfokus pada persalinan seksio caesarea di Belgia. Hasil dari evaluasinya dituangkan dalam tingkatan seperti gambar berikut ini (diambil dari Marchal et al., 2013, link:

http://www.abdn.ac.uk/femhealth/documents/Deliverables/FEMHealth_RE_metho_reflections_Final.pdf 

Hipotesis / skenario untuk temuan riset kebijakan:

• Macro-level:
  • Tujuan utama kebijakan di level ini: proses administrasi draft kebijakan berjalan lancar dan ditranslasikan menjadi program kesehatan
    • Namun, kebijakan juga bisa jadi dihambat pada tingkat ini dengan beberapa skenario kemungkinan:
      • Draft kebijakan diperbaiki dan diteruskan (skenario terbaik)
      • Draft kebijakan tidak diteruskan (skenario terburuk)
      • Diteruskan sesuai rencana
      • Diteruskan dengan pengurangan desain dari draft kebijakan
• Meso-level:
  • Tujuan utama kebijakan di level ini: Program diadopsi oleh manajer fasilitas
    • Skenario kemungkinan:
      • Adopsi dan adaptasi kebijakan dan juga konteks fasilitas tersebut, dimana kebijakan disesuaikan dengan konteks dan juga konteks fasilitas dibuat agar dapat menjadi tempat implementasi kebijakan itu sendiri (skenario terbaik)
      • Kebijakan diadopsi tetapi tidak disesuaikan
      • Konteks tidak disesuaikan dengan kebijakan
      • Tidak ada adopsi kebijakan (skenario terburuk)
• Micro-level:
  • Di tingkat ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, pengguna layanan (pasien), dan keluarga pasien
  • Skenario kemungkinan:
    • Praktik kesehatan yang responsif terhadap perubahan kebijakan/program baru, dimana pelaksana program menyesuaikan diri dengan program baru dan sebaliknya, program disesuaikan pula dengan konteks baru (skenario terbaik)
    • Tidak terjadi implementasi di level mikro (skenario terburuk)
    • Implementasi mikro sesuai yang direncanakan
    • Implementasi tetapi tidak sesuai dengan kebijakan dasar

Dengan memetakan apa yang terjadi di setiap level di atas, outcome kebijakan bisa berbeda-beda (misalnya, terjadi skenario terbaik di level macro, tetapi di level meso tidak terjadi adaptasi kebijakan atau konteks yang tetap tidak sesuai untuk implementasi program baru). Hal ini akan lebih dapat memberikan gambaran detil apa saja mekanisme yang terjadi/tidak terjadi di setiap level serta bagaimana konteks implementasi kebijakan mendukung/menghambat implementasi kebijakan itu sendiri. Akan menarik untuk menggabungkan riset implementasi dan pendekatan realist evaluation ini untuk mengevaluasi program atau kebijakan kesehatan di Indonesia.

Reportase topik terkait:

• Keynote speech oleh Nick Tilley
• Keynote speech oleh Ray Pawson
• Introduction to Realist Evaluation
• Introduction to Realist Review / Synthesis
• The realist approach to policy implementation: How to capture the multi-level interactions that explain adoption, implementation and outcome?
• Testing realist program theory – quantitative impact evaluation
• Supporting policy dialogue for health planning and financing: A realist intervention theory of the Universal Health Coverage Partnership

Reportase oleh: Tiara Marthias & Dhini Rahayu Ningrum

 {jcomments on}