1. Kemampuan puskesmas dalam melakukan terapi dan rujukan masih belum maksimal. Banyak rujukan yang tidak perlu.
2. Rujukan Balik yang belum dilakukan secara baik. Di berbagai daerah, termasuk DKI sistem rujukan balik masih belum tertata dengan benar.
3. Fraud di sistem pelayanan yang belum tertangani dengan baik.
4. Medical Error yang masih ada.
5. Mutu pelayanan yang rendah.
6. Admisi yang buruk
7. ...
8. .... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

Silakan tulis, jika masih ada lagi tantangan yang dapat menyebabkan inefisiensi:

<<kembali

{jcomments on}

Obat dan Farmasi merupakan komponen dalam sistem kesehatan yang sangat besar. Di dalamnya ada berbagai potensi pemborosan seperti:

1. Mutu obat yang masih rendah, di berbagai negara maju masih ditemukan. Ada kemungkinan di Indonesia juga ada.
2. Adanya obat dan vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Kasus kegaduhan obat palsu yang lalu menunjukkan bahwa masih ada problem ini.
3. Pemberian obat yang terlampau banyak.
4. Hubungan industri farmasi dengan tenaga kesehatan yang belum ideal. Walau saat ini di Indonesia sudah mulai ada pengawasan tentang hal ini.
5. ...
6. .... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Menkeu dan Menkes sulit memberikan pengaruh ke BPJS, termasuk tindakan pengawasan. BPJS saat ini berada di bawah Presiden. Ada masalah governance di dalam hal ini. Bagaimana cara untuk melakukan pengawasan dengan baik untuk mengurangi keborosan dalam situasi seperti ini.
2. Akuntabilitas BPJS? Bagaimana data BPJS, termasuk data keuangan (bukan data perorangan) dapat terbuka untuk publik? Saat ini sistem penggunaan data yang ada di BPJS masih mengundang pertanyaan mengenai keterbukaannya.
3. Kementerian kesehatan mempunyai fungsi regulator dan pengawasan. Bagaimana fungsi ini dibawa ke daerah dalam kerangka desentralisasi?
4. ....
5. ... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Adanya Inefisiensi di pelayanan primer karena indikator performance yang tidak jelas. Sampai saat ini pelaksanaan Pay for Performance masih belum meluas dan masih ada tantangan dari berbagai pihak. Kapitasi belum memberikan dampak.
2. Sistem klaim INA-CBG yang Open Ended dengan benefit package yang besar. Dengan sistem klaim yang open ended terjadi sesuatu yang menjauhi allocative efficiency. Indonesia tidak bisa melakukan perencanaan secara efisien dan equitable. Sistem Klaim yang Open Ended dengan benefit package luas, bertentangan dengan allocative efficiency dan equity.
3. BPJS belum dapat mengendalikan pembayaran ke tenaga kesehatan, karena ditentukan oleh manajemen RS atau puskesmas.
4. BPJS masih belum menjadi pihak yang mampu sebagai purchaser yang baik. Banyak hal yang belum dilakukan dalam konsep strategic purchasing.
5. ......
6. ...... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Perencanaan di pusat dan di daerah yang belum baik, menyebabkan duplikasi atau blank spot antara kegiatan yang didanai oleh pusat dan daerah, atau adanya rencana yang buruk.
2. Inefisiensi di penganggaran dimana ada dana yang tidak terserap. Hal ini terlihat dari berbagai laporan mengenai dana sisa tahunan.
3. Korupsi di sektor kesehatan. Do Indonesia masih terjadi korupsi dengan berbagai bentuk, termasuk mark-up, suap, dan berbagai bentuk korupsi lainnya.
4. UU yang masih belum maksimal mengurangi keborosan di sistem kesehatan, misal cukai rokok yang terlalu rendah.
5. Sistem kerangka mutu dan biaya yang belum terbangun dengan baik.
6. ...
7. ... (silahkan tambahkan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

Berasal dari refleksi ini, ada berbagai rekomendasi yang berasal dari Concept-Note dan pasca mengikuti pertemuan di Washington DC, antara lain

  Kementerian Kesehatan

Diharapkan membantuk task force atau tim yang independen untuk identifikasi sumber inefisiensi, melakukan penilaian atas penyebab utama inefisiensi dan opsi apa yang dapat ditempuh dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Dari hasil kerja ini diharapkan Kementerian Kesehatan dapat:

• menyusun rencana untuk mengembangkan dan implementasikan strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam jangka waktu pendek hingga menengah.
• mengembangkan indikator-indikator efisiensi spesifik sesuai dengan persoalan penyebab inefisiensi
• mengembangkan agenda untuk meningkatkan capaian kesehatan dengan sumber daya yang tersedia.
• melakukan pengembangan metode untuk mengumpulkan data-data indikator dan evaluasi perkembangan capaian secara teratur.

  Tim Di Bawah Presiden (Lintas Kementerian dan Badan):

• melakukan studi mengenai perlu tidaknya investasi jangka panjang dalam bentuk penyusunan revisi legislasi, konsultasi, sistem informasi, dan keterampilan staf untuk mempersiapkan opsi strategi jangka panjang dalam peningkatan efisiensi.
• Melakukan analisis situasi politik dan kapasitas teknis untuk menilai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sector kesehatan.
• Melakukan identifikasi area yang berpotensi untuk dilakukannya aksi secara inter dan multisektor yang dapat memaksimalkan dampak kesehatan, serta feasibilitas situasi politik untuk mempengaruhi sektor lain dalam implementasinya.

  Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota

Diharapkan ada yang berani menyusun model system kesehatan yang efisien, yang melibatkan banyak pihak termasuk BPJS. Indonesia membutuhkan uji coba mengenai sistem pelayanan kesehatan yang efisien, transparan, akuntabel. Tanpa ada praktek langsung di masyarakat, berbagai hal yang ada hanya menjadi konsep yang baik di atas kertas atau kebijakan yang tidak terlaksana. Perlu ada pioneer dalam hal ini.

  BPJS:

• Meningkatkan akuntabilitas kerja, termasuk untuk melakukan publikasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah pusat/daerah.
• Menginisiasi perbaikan hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah agar terjadi hubungan kerja yang lebih baik.
• Meningkatkan kemampuan purchasing termasuk bagaimana memberikan desentralisasi lebih besar ke Divisi Regional dan Kantor Cabang untuk mengambil keputusan-keputusan penting.

  Pemberi Pelayanan Kesehatan

• Meningkatkan efisiensi perencanaan termasuk menyusun rencana strategis yang menekankan mengenai efisiensi
• Menghindari dan mencegah fraud
• Melakukan pencermatan terhadap kinerja staf
• Melakukan usaha-usaha efisiensi di RS.

  Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Melakukan kajian-kajian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waste di level:

• Makro (Sistem kesehatan)
• Tengah: di kementerian kesehatan dan dinas kesehatan.
• Mikro: di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, RS dan FKTP.

Sebaiknya bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dapat melakukan uji coba kerangka mutu dan efisiensi di sebuah provinsi.

Mengembangkan isi pendidikan mengenai mutu dan efisiensi. Bahan pendidikan ini penting untuk:

• Mahasiswa program studi kedokteran
• Residen dan fellow
• Mahasiswa pasca sarjana Manajemen pelayanan kesehatan
• Mahasiswa pascasarjana Kebijakan Kesehatan
• Mahasiswa pascasarjana ilmu kesehatan masyarakat.

*****
Laksono Trisnantoro
Washington DC - Jogjakarta, 20 - 25 April 2017

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut:

{jcomments on}

Bagian ini merupakan sebuah refleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Secara terjemahan bebas, refleksi merupakan sebuah pemikiran, atau opini yang terbentuk sebagai hasil dari mengikuti sebuah kegiatan ilmiah. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya sebagai peserta seminar secara subyektif melihat tema efisiensi sangat tepat untuk kita. Ada berbagai hal yang mirip atau terjadi di Indonesia dalam konteks Jaminan Kesehatan. Oleh karena itu, ada berbagai hal yang perlu dipikirkan untuk Indonesia. Hal-hal ini menimbulkan berbagai tantangan yang perlu dipikirkan. Mengapa? Saat ini Indonesia menghadapi situasi keuangan yang cukup berat. Sistem JKN yang ada saat ini mempunyai gejala kekurangan dana dimana BPJS terus mengalami defisit (mismatch). Di samping itu, ada berbagai hal antara lan:

• Belum ada informasi mengenai mutu pelayanan yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang didanai melalui sistem BPJS. Akuntabilitas dana ratusan triliun dalam waktu 3 tahun ini belum mempunyai sistem pengukuran mutu.
• Kemungkinan terdesaknya pelayanan kesehatan peventif dan promotif karena banyak dana dialokasikan ke kuratif melalui mekanisme klaim tanpa batas, yang bersifat Open Ended. Hal ini juga menyangkut motivasi bekerja sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan prefeventif dan promotif.
• Terjadinya inequity karena dana BPJS terserap semakin banyak di pelayanan yang ada di Jawa. Sementara itu, benefit package masih sangat luas, dan tidak ada Basic Benefit Package.

Secara subyektif, ada berbagai tantangan di bawah ini yang bisa saya tuliskan sebagai hasil refleksi. Karena bersifat subyektif, mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang setuju, atau ada yang ingin ditambahkan.

Silakan klik dan tambahkan komentar dibawahnya

Jika tantangan-tantangan ini dibiarkan tanpa dikelola, maka JKN dapat memberikan janji palsu atau terjadi kesulitan keuangan, ketidakjelasan mutu pelayanan, hingga situasi equity yang memburuk. Hasil akhirnya mungkin adalah sistem kesehatan yang tidak efisien dengan dana besar namun hasil yang tidak memuaskan.

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut:

{jcomments on}

Pesan-pesan utama dan Langkah ke depan

Allyala K. Nandakumar, Chief Economist, USAID
Sistem Kesehatan bersifat sangat dinamik antara lain ditandai dengan perubahan pola penyakit dan perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kemajuan teknologi, demikian pula kebutuhan untuk melakukan prioritisasi. Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan.

Efisiensi tidak hanya dihadapi oleh pemerintah negara berpendapatan rendah. Meskipun beban negara ini ganda karena kemampuan fiskal rendah menyebabkan efisiensi sulit dicapai. Sementara itu juga, keinginan untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan yang mampu memperbaiki pencapaian efisiensi sulit dicapai.

Satu hal yang sudah pasti kita sepakati yaitu pengetahuan kita tentang efisiensi masih jauh dari memadai, sehingga kita memerlukan lebih banyak informasi dan data untuk mendukung pengembangan kebijakan dan perbaikan menuju efisiensi.

Hal lain yang kita sepakati adalah peranan swasta sangat penting dalam menjawab tantangan inefisiensi, namun demikian di sisi lain kita perlu mengetahui lebih banyak tentang inefisiensi di sektor swasta.

Forum ini berhasil menjadi ajang bertukar informasi dan pengalaman. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini harus diketahui dalam upaya mengatasi inefisiensi sistem kesehatan.

Masing-masing negara menghadapi masalah kebijakan yang bersifat spesifik untuk kondisi negara tersebut dan meskipun tersedia alat bantu yang bisa digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Banyak negara mencoba mendapatkan padanan intervensi kesehatan yang paling ideal antara alokasi pelayanan primer dan rujukan. Hal ini dipersulit dengan konteks suatu negara yang terus berubah.

Mutu pelayanan kesehatan sudah diketahui mempengaruhi iuaran (outcomes). Namun demikian yang tidak diketahui adalah besaran biaya untuk memastikan pelayanan yang bermutu, termasuk didalamnya biaya yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya input yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tersebut.

Besarnya biaya inefisiensi berbeda di setiap negara, sehingga kita di tingkat global tidak dapat menetapkan begitu saja indikator yang dapat secara seragam menunjukkan mutu; semisal penggunaan indikator rasio dokter perawat. Hal yang diperlukan adalah dukungan dan arahan di tingkat global untuk membantu setiap negara mampu memantau kinerja sistem kesehatannya.

Penutupan

Timothy G. Evans, Senior Director Health , Nutrition, and Population Global Practice, World Bank Group

Terdapat kesamaan pergerakan baik di negara berpendapatan rendah maupun negara-negara kaya untuk mengawasi tingkat inefisiensi di sektor kesehatan. Akan tetapi sektor ini bersifat sangat dinamis, demikian pula dinamika sumber-sumber inefisiensi. International Monetary Fund (IMF) baru saja menerbitkan laporan dengan tema efisiensi, ‘Achieving More with Less (April 2017) , beberapa hal yang ditampilkan misalnya menghilangkan subsidi BBM, dan pemberian insentif kinerja yang tepat supaya dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Kelompok Bank Dunia memiliki komitmen untuk mengadvokasi kebijakan fiskal yang lebih baik di sektor pembangunan dan tidak hanya sektor kesehatan saja.

Di sektor kesehatan, desentralisi pembiayaaan memiliki banyak manfaat akan tetapi yang seringkali diabaikan adalah tingkat kesiapan dan kemampuan unit pemerintah penerima, sehingga tujuan yang baik ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Kita juga perlu memahami beberapa hal akan lebih efisien apabila dilakukan secara bersama-sama atau ‘pooled’, misalnya pengadaan obat program atau vaksin. Tiga “R” (Doing the Right thing, the Right way, and at the Right time/place), merupakan pedoman sederhana namun penting, dan perlu diukur secara sistematis.

Baik ‘error of omission and commission’ perlu diperhatikan supaya kita dapat berfungsi lebih efisien, misalnya kegiatan apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, kerugian apa saja sebagai konsekuensi dari tidak melakukan kegiatan tersebut yang harus ditanggung. Sebaliknya, apabila kita melakukan kegiatan tidak sesuai dengan standar, maka kemampuan untuk mengkaji, menanggulangi, mengganti/menghentikan dan mengevalusi (assess, redress, remove, and evaluate) menjadi sangat penting. Di samping itu, juga diperlukan keberanian untuk melakukan.

Ekonomi politik perlu ditangani dengan pendekatan strategis, misalnya dengan menjawab isu-isu yang tampak nyata dan dapat ditangani (low hanging fruit) dengan harapan keberhasilan menangani masalah-masalah ini selanjutnya dapat membuka pintu untuk memobilisasi sumber daya lebih banyak lagi dan menumbuhkan kepercayaan dari stakeholder lainnya.

Meskipun tema pertemuan Annual UHC Financing Forum tahun 2018 masih belum ditentukan dan akan ditentukan dari daftar pendek yang sudah tersusun, pertemuan tahun depan diharapkan dapat mendorong agenda pencapaian UHC. Terima kasih dan sampai berjumpa tahun 2018.

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut: