Forum Nasional I

Manajemen Lembaga Penelitian Indonesia:
Kepemimpinan dan Penguatan Manajemen Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi

Kerjasama
Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada
Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Knowledge Sector Initiative – DFAT
LH Martin Institute – University of Melbourne

  LATAR BELAKANG

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasi, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ilmu manajemen menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan research center. Dengan penerapan ilmu manajemen yang terpat, diharapkan research center ini dituntut tidak hanya mengelola kegiatan skala nasional namun sampai skala internasional. Dalam konteks ini, lembaga penelitian dan konsultasi, terutama yang berada di lingkungan universitas memiliki keunikan dalam pengelolaannya. Sebagai lembaga penelitian dan konsultasi di lingkungan akademik, dituntut untuk melakukan inovasi dan langkah-langkah pengembangan konsep-konsep ilmiah menjadi kenyataan di lapangan dengan sistem yang berkelanjutan.

Dalam mengelola suatu lembaga penelitian tidaklah mudah, diperlukan SDM yang kuat. Dalam menjalankan kegiatan di lembaga ini, SDM sebagai pendukung utama diharapkan memiliki kompetensi yang memadai. Dari sisi content, dibutuhkan para konsultan ahli/tenaga ahli yang relevan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan dengan narasumber / konsultan ahli yang berstatus part-time. Tenaga ahli ini bisa terdiri dari para praktisi (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinisi) dan dosen-dosen di lingkungan universitas (Departemen HPM, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dll). Sedangkan dari sisi manajemen, dibutuhkan SDM sebagai tenaga pendukung (supporting staff) untuk dapat mengelola manajemen lembaga secara efektif dan efisiensi.

Dalam kegiatannya lembaga penelitian harus memahami dinamika lingkungan yang sering berubah. Kebijakan penelitian pemerintah, trend topik penelitian, ketersediaan sumber dana dari pemerintah pusat dan daerah, donor agencies dari luar negeri, badan-badan multilateral, sampai ke filantropis perlu diperhatikan. Tanpa pemahaman jelas mengenai keadaan eksternal lembaga penelitian, akan terjadi kesulitan untuk pengembangan. Disamping itu dukungan dari struktur perguruan tinggi seperti dari kantor rektorat dan dekanat perlu diadakan.

Dengan melihat kompleksitas lembaga penelitian, berbagai pihak di UGM sepakat untuk mengembangkan Forum Nasional yang secara rutin dapat diselenggarakan untuk pengelolaan lembaga penelitian. Tahun 2017 ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam bentuk seminar dengan topik: Kepemimpinan dan Penguatan Manajemen Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi.

  TUJUAN

Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami kebijakan nasional tentang riset
2. Memahami masalah pengelolaan Lembaga Penelitian dalam bentuk Pusat di perguruan tinggi;
3. Memahami pentingnya manajemen dan support manajerial dalam Pusat Penelitian di perguruan tinggi;
4. Memahami peran dan fungsi pemimpin dalam mengelola suatu lembaga penelitian, konsultasi, dan kerjasama
5. Lesson learned dan tantangan lembaga riset di masa depan.

Hasil yang diharapkan

• Adanya pemahaman dalam mengelola research center secara komperehensif.
• Adanya pembelajaran dari para tenaga ahli dalam mengelola kegiatan nasional dan internasional.
• Adanya agenda pengembangan di setiap Pusat yang mengikuti seminar.

  Waktu dan Tempat

Seminar ini akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal  : Senin, 15 Mei 2017
Waktu          : 08.00 – 15.15 WIB
Tempat        : Auditorium Fakultas Kedokteran UGM, Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta

  PESERTA

Peserta yang diharapkan hadir:

• Para pimpinan/pengelola Pusat Studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada
• Para pengelola dan manajer riset Pusat Kajian di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM
• Para Koordinator dan Pengelola Unit Penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM
• 16 Mitra dari kegiatan Knowledge Sector Initiatives – DFAT
• Pengelola S2 Manajemen Pendidikan Tinggi, Pascasarjana UGM
• Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Tinggi, Pascasarjana UGM (TA 2016/2017)
• Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
• Ketua lembaga riset
• Anggota lembaga riset
• Manajer lembaga riset
• Peneliti-peneliti di lembaga riset
• Funding agency
• Litbang Kementerian

  JADWAL ACARA

Kontribusi Peserta

• bagi di luar lingkungan Universitas Gadjah Mada, kontribusi peserta sebesar Rp. 1.000.000,- per orang (hadir dan/atau melalui webinar).
• untuk peserta berbayar webinar dapat diikuti secara individu maupun grup.

  INFORMASI DAN PENDAFTARAN

1. Lingkungan Universitas Gadjah Mada
   Sdri. Glory Hapsari Suryandari
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Tel: (0274) 560 300 ext 205
   HP: 082137443334
2. Peserta Umum
   Sdri. Maria Lelyana (Lely)
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Tel: (0274) 549425
   HP. 081229755952

1. Kemampuan puskesmas dalam melakukan terapi dan rujukan masih belum maksimal. Banyak rujukan yang tidak perlu.
2. Rujukan Balik yang belum dilakukan secara baik. Di berbagai daerah, termasuk DKI sistem rujukan balik masih belum tertata dengan benar.
3. Fraud di sistem pelayanan yang belum tertangani dengan baik.
4. Medical Error yang masih ada.
5. Mutu pelayanan yang rendah.
6. Admisi yang buruk
7. ...
8. .... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

Silakan tulis, jika masih ada lagi tantangan yang dapat menyebabkan inefisiensi:

<<kembali

{jcomments on}

Obat dan Farmasi merupakan komponen dalam sistem kesehatan yang sangat besar. Di dalamnya ada berbagai potensi pemborosan seperti:

1. Mutu obat yang masih rendah, di berbagai negara maju masih ditemukan. Ada kemungkinan di Indonesia juga ada.
2. Adanya obat dan vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Kasus kegaduhan obat palsu yang lalu menunjukkan bahwa masih ada problem ini.
3. Pemberian obat yang terlampau banyak.
4. Hubungan industri farmasi dengan tenaga kesehatan yang belum ideal. Walau saat ini di Indonesia sudah mulai ada pengawasan tentang hal ini.
5. ...
6. .... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Menkeu dan Menkes sulit memberikan pengaruh ke BPJS, termasuk tindakan pengawasan. BPJS saat ini berada di bawah Presiden. Ada masalah governance di dalam hal ini. Bagaimana cara untuk melakukan pengawasan dengan baik untuk mengurangi keborosan dalam situasi seperti ini.
2. Akuntabilitas BPJS? Bagaimana data BPJS, termasuk data keuangan (bukan data perorangan) dapat terbuka untuk publik? Saat ini sistem penggunaan data yang ada di BPJS masih mengundang pertanyaan mengenai keterbukaannya.
3. Kementerian kesehatan mempunyai fungsi regulator dan pengawasan. Bagaimana fungsi ini dibawa ke daerah dalam kerangka desentralisasi?
4. ....
5. ... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Adanya Inefisiensi di pelayanan primer karena indikator performance yang tidak jelas. Sampai saat ini pelaksanaan Pay for Performance masih belum meluas dan masih ada tantangan dari berbagai pihak. Kapitasi belum memberikan dampak.
2. Sistem klaim INA-CBG yang Open Ended dengan benefit package yang besar. Dengan sistem klaim yang open ended terjadi sesuatu yang menjauhi allocative efficiency. Indonesia tidak bisa melakukan perencanaan secara efisien dan equitable. Sistem Klaim yang Open Ended dengan benefit package luas, bertentangan dengan allocative efficiency dan equity.
3. BPJS belum dapat mengendalikan pembayaran ke tenaga kesehatan, karena ditentukan oleh manajemen RS atau puskesmas.
4. BPJS masih belum menjadi pihak yang mampu sebagai purchaser yang baik. Banyak hal yang belum dilakukan dalam konsep strategic purchasing.
5. ......
6. ...... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

1. Perencanaan di pusat dan di daerah yang belum baik, menyebabkan duplikasi atau blank spot antara kegiatan yang didanai oleh pusat dan daerah, atau adanya rencana yang buruk.
2. Inefisiensi di penganggaran dimana ada dana yang tidak terserap. Hal ini terlihat dari berbagai laporan mengenai dana sisa tahunan.
3. Korupsi di sektor kesehatan. Do Indonesia masih terjadi korupsi dengan berbagai bentuk, termasuk mark-up, suap, dan berbagai bentuk korupsi lainnya.
4. UU yang masih belum maksimal mengurangi keborosan di sistem kesehatan, misal cukai rokok yang terlalu rendah.
5. Sistem kerangka mutu dan biaya yang belum terbangun dengan baik.
6. ...
7. ... (silahkan tambahkan pada form komentar dibawah)

<<kembali

{jcomments on}

Berasal dari refleksi ini, ada berbagai rekomendasi yang berasal dari Concept-Note dan pasca mengikuti pertemuan di Washington DC, antara lain

  Kementerian Kesehatan

Diharapkan membantuk task force atau tim yang independen untuk identifikasi sumber inefisiensi, melakukan penilaian atas penyebab utama inefisiensi dan opsi apa yang dapat ditempuh dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Dari hasil kerja ini diharapkan Kementerian Kesehatan dapat:

• menyusun rencana untuk mengembangkan dan implementasikan strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam jangka waktu pendek hingga menengah.
• mengembangkan indikator-indikator efisiensi spesifik sesuai dengan persoalan penyebab inefisiensi
• mengembangkan agenda untuk meningkatkan capaian kesehatan dengan sumber daya yang tersedia.
• melakukan pengembangan metode untuk mengumpulkan data-data indikator dan evaluasi perkembangan capaian secara teratur.

  Tim Di Bawah Presiden (Lintas Kementerian dan Badan):

• melakukan studi mengenai perlu tidaknya investasi jangka panjang dalam bentuk penyusunan revisi legislasi, konsultasi, sistem informasi, dan keterampilan staf untuk mempersiapkan opsi strategi jangka panjang dalam peningkatan efisiensi.
• Melakukan analisis situasi politik dan kapasitas teknis untuk menilai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sector kesehatan.
• Melakukan identifikasi area yang berpotensi untuk dilakukannya aksi secara inter dan multisektor yang dapat memaksimalkan dampak kesehatan, serta feasibilitas situasi politik untuk mempengaruhi sektor lain dalam implementasinya.

  Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota

Diharapkan ada yang berani menyusun model system kesehatan yang efisien, yang melibatkan banyak pihak termasuk BPJS. Indonesia membutuhkan uji coba mengenai sistem pelayanan kesehatan yang efisien, transparan, akuntabel. Tanpa ada praktek langsung di masyarakat, berbagai hal yang ada hanya menjadi konsep yang baik di atas kertas atau kebijakan yang tidak terlaksana. Perlu ada pioneer dalam hal ini.

  BPJS:

• Meningkatkan akuntabilitas kerja, termasuk untuk melakukan publikasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah pusat/daerah.
• Menginisiasi perbaikan hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah agar terjadi hubungan kerja yang lebih baik.
• Meningkatkan kemampuan purchasing termasuk bagaimana memberikan desentralisasi lebih besar ke Divisi Regional dan Kantor Cabang untuk mengambil keputusan-keputusan penting.

  Pemberi Pelayanan Kesehatan

• Meningkatkan efisiensi perencanaan termasuk menyusun rencana strategis yang menekankan mengenai efisiensi
• Menghindari dan mencegah fraud
• Melakukan pencermatan terhadap kinerja staf
• Melakukan usaha-usaha efisiensi di RS.

  Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Melakukan kajian-kajian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waste di level:

• Makro (Sistem kesehatan)
• Tengah: di kementerian kesehatan dan dinas kesehatan.
• Mikro: di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, RS dan FKTP.

Sebaiknya bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dapat melakukan uji coba kerangka mutu dan efisiensi di sebuah provinsi.

Mengembangkan isi pendidikan mengenai mutu dan efisiensi. Bahan pendidikan ini penting untuk:

• Mahasiswa program studi kedokteran
• Residen dan fellow
• Mahasiswa pasca sarjana Manajemen pelayanan kesehatan
• Mahasiswa pascasarjana Kebijakan Kesehatan
• Mahasiswa pascasarjana ilmu kesehatan masyarakat.

*****
Laksono Trisnantoro
Washington DC - Jogjakarta, 20 - 25 April 2017

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut:

{jcomments on}

Bagian ini merupakan sebuah refleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Secara terjemahan bebas, refleksi merupakan sebuah pemikiran, atau opini yang terbentuk sebagai hasil dari mengikuti sebuah kegiatan ilmiah. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya sebagai peserta seminar secara subyektif melihat tema efisiensi sangat tepat untuk kita. Ada berbagai hal yang mirip atau terjadi di Indonesia dalam konteks Jaminan Kesehatan. Oleh karena itu, ada berbagai hal yang perlu dipikirkan untuk Indonesia. Hal-hal ini menimbulkan berbagai tantangan yang perlu dipikirkan. Mengapa? Saat ini Indonesia menghadapi situasi keuangan yang cukup berat. Sistem JKN yang ada saat ini mempunyai gejala kekurangan dana dimana BPJS terus mengalami defisit (mismatch). Di samping itu, ada berbagai hal antara lan:

• Belum ada informasi mengenai mutu pelayanan yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang didanai melalui sistem BPJS. Akuntabilitas dana ratusan triliun dalam waktu 3 tahun ini belum mempunyai sistem pengukuran mutu.
• Kemungkinan terdesaknya pelayanan kesehatan peventif dan promotif karena banyak dana dialokasikan ke kuratif melalui mekanisme klaim tanpa batas, yang bersifat Open Ended. Hal ini juga menyangkut motivasi bekerja sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan prefeventif dan promotif.
• Terjadinya inequity karena dana BPJS terserap semakin banyak di pelayanan yang ada di Jawa. Sementara itu, benefit package masih sangat luas, dan tidak ada Basic Benefit Package.

Secara subyektif, ada berbagai tantangan di bawah ini yang bisa saya tuliskan sebagai hasil refleksi. Karena bersifat subyektif, mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang setuju, atau ada yang ingin ditambahkan.

Silakan klik dan tambahkan komentar dibawahnya

Jika tantangan-tantangan ini dibiarkan tanpa dikelola, maka JKN dapat memberikan janji palsu atau terjadi kesulitan keuangan, ketidakjelasan mutu pelayanan, hingga situasi equity yang memburuk. Hasil akhirnya mungkin adalah sistem kesehatan yang tidak efisien dengan dana besar namun hasil yang tidak memuaskan.

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut:

{jcomments on}