Grand Design promosi kesehatan diharapkan memiliki bentuk lebih aplikatif , dan bisa menjadi kebijakan nasional yang bersifat lokal specifik. Hal ini yang menjadi perdebatan panjang dalam seminar seri kedua yang bertajuk Bentuk Grand Design Promosi Kesehatan di Puskesmas. Seminar ini diselenggarakan oleh PKMK FK UGM pada Kamis 18 Februari 2016.

Melalui seminar seri kedua ini PKMK FK UGM ingin menyepakati bagaimana bentuk dari Grand Design dari promosi kesehatan. Selama ini sering terjadi disintegrasi antara kegiatan promotif dan preventif, yang seharusnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, promotif harus ada disetiap program-program preventif dan dilakukan oleh tenaga ahli. Bagaimana hal tersebut diatur dan siapa yang mengatur akan dikemas dalam sebuah Grand Design sehingga sangat penting untuk dirumuskan.

Yayi Suryo Purbandari (Departemen Perilaku Kesehatan,Lingkungan dan Kedokteran Sosial) sebagai narasumber dalam seminar ini menjelaskan bahwa Grand Design disusun disetiap level, ada yang ditingkat nasional, provinsi, ada yang ditingkat kabupaten.

Menambahkan pernyataan tersebut, Rita Damayanti (Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia) sebagai narasumber juga mengatakan bahwa Grand Design minimal harus menyinggung 5 program utama dalam promosi kesehatan (Gerakan 1000 hari pertama kehidupan , STBM, Posbindu, ATM (AIDS, TB,Malaria), UKS), dan tetap harus menyambung program generiknya BOK. Grand Design harus cukup efisien, dan fleksibel serta jelas. Fleksibel artinya dapat disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

Yayi Suryo Purbandari (Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial) menjawab seharusnya Grand Design dibuat oleh Tim Ahli, dan Grand Design yang ada sekarang ini masih terus direview.

Menyambung hal tersebut Dwi Handono Sulistyo (Konsultan PKMK FK UGM) menyampaikan bahwa pembahasan Grand Design ini tidak akan sampai pada seminar seri kedua ini saja, akan ada seminar lanjutan untuk mematangkan konsep Grand Design tersebut.

{jcomments on}

back

LATAR BELAKANG

Kebijakan Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan kegiatan promotif-preventif di puskesmas tahun 2016 ini tercermin dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, khususnya pada Subbab IV tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hal ini menjadi tonggak penting karena akhirnya keberpihakan pada kegiatan promotif-preventif bisa tercermin dalam alokasi anggaran yang jelas dan relatif besar.

Anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2016 ini perlu diketahui oleh para ahli promosi kesehatan. Ada beberapa pertanyaan mendasar, antara lain:

1. Apakah "menu" kegiatan promosi kesehatan yang bersifat generik tersebut dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing puskesmas?
2. Bagaimana bentuk kegiatan riil promosi dan preventif kesehatan di Puskesmas dengan menggunakan dana yang ada?
3. Apakah memang diperlukan system kontrak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM bekerja sama dengan IAKMI dan Pusat Promosi Kesehatan FK UGM menyelenggarakan seminar khusus untuk itu. Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada, seminar ini diselenggarakan dalam dua kali. Seminar pertama telah dilakukan pada Kamis, 11 Februari 2016. Resume hasilnya disampaikan dalam laporan singkat ini. (Catatan: Seminar ke-2 dengan tema: Bentuk Grand Design Promosi Kesehatan di Puskesmas akan diselenggarakan pada Kamis 18 Februari 2016).

RESUME

Dengan dukungan dana BOK 2016, prospek kegiatan promotif-preventif di puskesmas menjadi cerah. Prospek cerah ini akan tercapai jika berbagai prasyaratnya terpenuhi antara lain:

• Dinas Kesehatan Kab/Kota harus dapat menjabarkan Juknis DAK Bidang Kesehatan dari pusat ke dalam Juklak sesuai situasi dan kebutuhan setempat. Hal ini dibutuhkan sebagai acuan bagi puskesmas termasuk dalam membuat indicator kinerja bagi tenaga kontrak promoter kesehatan.
• Lingkungan internal kesehatan (mulai dari level kabupaten hingga ke puskesmas) harus benar-benar memahami kebijakan baru tersebut agar bisa mendukung dan atau melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Namun, dikhawatirkan belum semua pegawai memahami hal ini.
• Pemda setempat perlu diadvokasi agar penyerapan dana BOK ini bisa dilakukan sejak awal tahun. Permasalahan muncul karena tahun ini dana BOK harus melalui APBD sehingga ada pemda yang mengharusnya penyerapan dana BOK harus sesuai mekanisme APBD. Hal ini berdampak pada terlambatnya penyerapan.
• Kegiatan promosi kesehatan tidak bisa lagi dilakukan secara rutin dengan pendekatan klasik (tanpa inovasi atau tidak sesuai dengan kebutuhan setempat). Agar upaya ini efektif, kegiatan tersebut harus berdasarkan suatu Grand Design. Grand Design ini disusun di level provinsi, kemudian dijabarkan di level kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan di level puskesmas.

Kualifikasi tenaga promoter kesehatan yang dibutuhkan tergantung pada level organisasi dan tugas yang harus dilakukan. Jika hanya sebagai eksekutor di puskesmas, maka cukup D3 Kesehatan (tapi jika harus membuat analisis, harus S1). Untuk level kabupaten/kota, minimal S1 Promkes. Untuk level provinsi, minimal S2 Promkes. Artinya, di semua level tenaga promoter kesehatan dibutuhkan dengan kualifikasi yang sesuai.
Bagi daerah yang sulit untuk mendapatkan tenaga promoter kesehatan (seperti di Indonesia Bagian Timur), muncul ide agar dilakukan pendekatan teknologi informasi yang paling sesuai.

{jcomments on}

Menyambut tahun emas Promkes, Indonesia memerlukan Promoter Kesehatan yang bersifat lokal spesifik dan menu kegiatan promotif preventif yang tidak generik. Begitulah kira-kira kesimpulan hasil seminar yang diselenggarakan PKMK FK UGM pada Kamis 11 Februari 2016 yang bertajuk Kajian Prospek Promotif dan Preventif di Puskesmas Dalam Anggaran Kemenkes 2016.

"Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi sektor kesehatan karena Pemerintah Pusat menaikan anggaran untuk kesehatan terutama kegiatan promosi kesehatan dari tahun sebelumnya, sehingga penting untuk membuat suatu model atau bentuk kegiatan yang efektif agar dana tersebut terserap dengan tepat ", ungkap LaksonoTrisnantoro dalam pembukaan seminar.

Melalui seminar ini PKMK mencoba mengkritisi Permenkes No.82 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Ada dua poin, yaitu menu upaya promotif dan preventif, dan sistem kontrak tenaga promoter kesehatan, dalam konteks ini Dwi Handono Sulistyo (Konsultan PKMK FK UGM) juga mengarahkan para ahli promkes untuk membuat suatu grand design dalam pelaksanaan upaya promotif-preventif yang terarah.

Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan Dana DAK non fisik yang dialokasikan untuk kegiatan promotif-preventif yang dirasakan selama ini masih banyak gagal di daerah.

Menu promosi kesehatan dalam Juknis DAK selain generik juga tidak up-to date , ungkap salah satu penanya dari webinar.

Menanggapi hal tersebut Dedi Kuswenda (Direktur Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes) menyatakan bahwa hal tersebut sebenarnya masih bisa di modifikasi, dan hal tersebut juga merupakan upaya untuk tetap mengingatkan tugas Puskesmas sebagai pelaksana UKM, tidak hanya UKP saja seperti yang selama ini terjadi.

Tanggapan mengenai menu kegiatan promosi kesehatan juga dibahas oleh Veronika Evita Setyanignrum (Kepala Puskesmas Moyudan, Sleman, DIY) Beliau membenarkan bahwa menu promosi kesehatan tersebut masih generik dan untuk mengatasi hal tersebut, Puskesmas Moyudan membuat petunjuk kegiatan operasional agar lebih mudah diimplementasikan di daerah.

Poin kedua yang dibahas mengenai kualifikasi tenaga promkes yang akan di kontrak. Fatwa Sari Tetra (Departemen Perilaku Kesehatan,Lingkungan dan Kedokteran Sosial) memberikan masukan bahwa kualifikasi tenaga promkes yang dikontrak seharusnya mempertimbangkan kearifan lokal. Dedi Kuswenda menyampaikan bahwa kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan levelnya yaitu level provinsi, kabupaten/kota, dan pengembangan sistem kontrak dimulai dengan grand design untuk menjadi acuan nantinya.

Seminar ini merupakan seminar seri pertama dalam rangkaian seminar Promosi Kesehatan dan akan dilanjutkan pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 mendatang dengan pematangan mematangkan konsep grand design.

{jcomments on}

Workshop Jarak-Jauh

Pertemuan I: 

Kajian Prospek Kegiatan Promotif-Preventif
di Puskesmas Dalam Anggaran Kemenkes Tahun 2016

Pertemuan 2:

Seminar: Bentuk Promosi Kesehatan apa yang dapat
dilakukan di Puskesmas pada tahun 2016?

  LATAR BELAKANG

Praktis hingga akhir tahun 2015, jargon "mencegah itu lebih baik daripada mengobati" hanya merupakan semangat yang tidak tercermin dalam prioritas program dan pembiayaan kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, lemahnya upaya preventif dan promotif dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) ditengarai menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan yang berdampak pada tingginya biaya klaim di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Dalam konteks demikian, desakan untuk memprioritaskan upaya promotif preventif tersebut terus mengemuka. Akhirnya, perubahan terjadi pada tahun 2016 dimana upaya promotif preventif mendapat prioritas yang tinggi.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, khususnya pada Subbab IV tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), penekanan untuk kegiatan promotif dan preventif di puskesmas tergambar jelas. Dana BOK ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk itu, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun Ketentuan Khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan dan rincian kegiatan yang harus dilakukan juga tertera dalam Petunjuk Teknis tersebut (terlampir).

Dalam konteks perkembangan ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM bekerja sama dengan IAKMI dan Pusat Promosi Kesehatan FK UGM akan menyelenggarakan seminar khusus untuk itu. Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada, seminar ini akan diselenggarakan dalam 2 (dua) kali pertemuan.

Lampiran 1

Ketentuan Khusus Terkait dengan Tenaga Kontrak Promoter Kesehatan
(Lampiran Permenkes No. 82 tahun 2015, halaman 78)

Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah:

1. Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
2. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance).
3. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.

LAMPIRAN 2:

Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Upaya Promosi Kesehatan
(Lampiran Permenkes No. 82 tahun 2015, halaman 85)

PKMK-Yogya. Pada Kamis (21/1/2016), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM, Program Doktoral FK UGM dan World Bank mengadakan Diskusi Lintas Ilmu yang mengambil dua tema terkait health financing. Diskusi sesi satu mengambil tema Global Health Financing dengan pembicara Christoph Kurowski (World Bank). Sesi dua mengambil tema Monitoring BPJS Kesehatan 2 Tahun: Apakah Dapat Survive? Bagaimana Ideologi di Balik Kebijakan Ini? dengan pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Moderator dalam kuliah ini ialah Deni Harbianto, SE (PKMK FK UGM). Selain Christoph, hadir pula sejumlah tokoh penting World Bank antara lain: Ajay Tandon, PhD, Emiko Masaki, MA, MPH dan Dr. Pandu Harimurti, MPPM.

Ada sejumlah yang menarik yang disampaikan Christoph, antara lain:

Universal Health Coverage bukan masalah distribusi kartu asuransi di Indonesia, karena banyak aspek lain yang harus diperhatikan seperti akses, mutu dan lain-lain. Beberapa rekomendasi dari Christoph untuk kebijakan ke depan antara lain pertama, pastikan pembiayaan publik yang memadai untuk kepentingan paket JKN. Kedua, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang perencanaan dan monitoring pelayanan. Ketiga, memperjelas paket manfaat JKN. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dan insentif hasil. Kelima, pengaruh dan mengintegrasikan pembiayaan pada sisi permintaan. Keenam, fokus pada pencegahan dan promosi terutama di populasi / intervensi kesehatan masyarakat.

Secara umum, focus diskusi ialah terhadap keadaan global mengenai sistem pembiayaan kesehatan dan ketercapaian universal health coverage. Salah satu perhatian utamanya adalah meminimalisir out of pocket dari masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Out of pocket bukan hanya meliputi biaya langsung, melainkan juga biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat, termasuk biaya transportasi dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan (transportasi, akomodasi dan biaya waktu menunggu). Poin terkait out of pocket ini ditegaskan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Faktanya, fenomena JKN di Indonesia pada rentang 2014-2015 pihak yang menggunakan dana JKN lebih banyak ialah masyarakat golongan mampu dan di daerah perkotaan. Sementara masyarakat miskin dan daerah tertinggal sulit mengakses dana ini (BES&W).

Simak materi dan video para pembicara pada link berikut:

{jcomments on}

SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP 2016

Seminar Nasional
Kebijakan, Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan SPGDT Pra-Rumahsakit

Workshop
Penanggulangan Gawat Darurat Pra-Rumahsakit
dan Rumahsakit

  LATAR BELAKANG

Gawat Darurat Medik merupakan peristiwa yang dapat menimpa setiap orang. seseorang secara tiba-tiba dan membahayakan jiwa sehingga membutuhkan penangan yang cepat dan tepat. Dalam kondisi gawat darurat, diperlukan sebuah sistem informasi yang terpadu dan handal untuk bisa digunakan sebagai rujukan bagi penanganan gawat darurat. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

SPGDT adalah sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life and limb saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi.

Dengan Sistem Pena nggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGD T), masyarakat dapat menelfon call center 119 untuk mendapatkan layanan informasi mengenai rumah sakit mana yang paling siap dalam memberikan layanan kedaruratan, advis untuk pertolongan pertama dan menggerakan angkutan gawat darurat ambulan rumah sakit untuk penjempu tan pasien. Petugas call centre adalah dokter dan perawat yang mempunyai kompetensi gawat darurat. SPGDT 119 bertujuan memberikan pertolongan pertama kasus kegawatdaruratan medis, memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit yang tersedia, mengkoordinasikan pelayanan informasi penanganan medis yang terjadi pada pasien sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit.

Salah satu jenis masalah kegawatdaruratan yang dapat menimbulkan kematian mendadak biasanya d iakibatkan oleh henti jantung (cardiac arrest), dalam keadaan ini tindakan resusitasi segera sangat diperlukan. Jika tidak segera dilakukan resusitasi dapat menyebabkan kematian atau jika masih sempat tertolong dapat terjadi kecacatan otak permanen. Waktu sangat penting dalam melakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar umumnya dilakukan oleh paramedic, namun di Negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada serta Inggris dapat dilakukan oleh kaum awam yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya.

  TUJUAN

Tujuan Umum

Setelah mengikuti Seminar dan Pelatihan ini peserta diharap kan mendapatkan :

1. Sosialisasi dan update pengetahuan dalam upaya pe ngembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit.
2. Informasi cara memberikan pertolongan pertama pada kasus Pra Rumah Sakit.
3. Mampu memberikan pertolongan pertama pada kasus Pra Rumah Sakit.

Tujuan Khusus

Setelah mengikuti Seminar dan Pelatihan ini peserta diharap kan mampu :

1. Melakukan prosedur pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan
2. Melakukan tindakan pijat jantung (resusitasi jantung)
3. Melakukan pemasangan Automatic External Defibrillation (AED)
   
   

  METODE

Materi Seminar Nasional dengan tema Kebijakan, Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan SPGDT Pra Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam implementasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Indonesia
2. SPGDT Pra Rumah Sakit : bagaimana implementasi, kendala dan tantangannya
3. Prosedur pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan diluar rumah sakit oleh DR. Dr. Tri Wahyu Murni Sulisetyowati, Sp.B., Sp.BTKV(K), M.Hkes
4. Sharing best practice Emergency Management in Malaysia oleh Dr. Cheah Phee Kheng

Materi Workshop Penanggulangan Gawat Darurat Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Jalan Nafas / Airway Management
2. Resusitasi Jantung / CPR
3. Automatic External Defibrilator
4. Stabilisasi Pasien
5. Diskusi
6. Hands On 1 : Airway & Breathing Support
7. Hands On 2 : Resu sitasi Jantung & Penggunaan AED
   
   

HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui Seminar dan Workshop yang dilakukan ini diharapkan masyarakat baik dari Medis maupun non Medis memahami prosedur pertolongan pertama apabila terjadi kasus kegawatdaruratan. Disamping itu peserta seminar dan workshop memahami regulasi dan kebijak an pemerintah terkait sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Indonesia.

   PELAKSANAAN

Seminar dan Workshop diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2016 di Hotel Bidakara Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

   PESERTA

Peserta Seminar terdiri dari :

• Dinas Kesehatan
• Asosiasi Profesi te rkait
• Masyarakat Awam
• Profesi

Peserta Workshop terdiri dari :

• Dinas Kesehatan
• Asosiasi Profesi terkait
• Masyarakat Awam
• Profesi
  
  

  SUSUNAN ACARA

SEMINAR

WORKSHOP

  PENDAFTARAN

Tiara Yulianti
Indonesia HealthCare Forum
Wisma 76 Lt. 17, Jl. Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi – Jakarta 11410
Phone : +62 21 2567 8989 | Mobile : +62 8111 6789 21 | Fax : +62 21 53661038 Email : sekretariat@i ndohcf.com
Website : http://indohcf.com 

Format Pendaftaran :

• Seminar Nasional
  SEMINARJKT / Nama lengkap beserta Gelar/Instansi / Jabatan / Alamat e-mail / No.HP
• Workshop
  WORKSHOPJKT / Nama lengkap beserta Gelar / Instansi / Jabatan / Alamat e-mail / No. HP

Sabtu 16 Januari 2016 di FK UGM

Rangkuman Hasil:

1. Sampai tahun kelima Program ini, belum ada standar operasional untuk pembimbingan. Pembimbing terkadang hanya ada yang mau. Pendaftaran masih bermasalah karena berbagai hal.
2. Dalam konsep dasarnya masih ada dilema antara: (1) tujuan penyebaran dokter dengan (2) pembinaan dan pemahiran. Sebagian peserta berharap tujuan pembinaan dan pemahiran yang diutamakan. Jangan tujuan penyebaran tenaga dokter.
3. Program internship ini bukan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi. FK bukan sebagai motor program ini. Motor program internship di lapangan adalah perhimpunan profesi (IDI) dan Kemenkes. Namun jangan sampai peranan Kemenkes mendominasi, sementara IDI tidak terlihat jelas.
4. Sudah terdiagnosis masalah utama dalam keterlibatan IDI di program internship. Di Propinsi Jawa Tengah, IDI Wilayah sudah ikut dalam kegiatan KIDI, walaupun sangat terbatas perannya. Akan tetapi IDI Cabang belum terlibat/dilibatkan dalam program internship. Laporan dari Klaten, Banyumas, dan (juga) Kupang menunjukkan bahwa IDI Cabang belum dilibatkan dalam internship. Situasi ini merupakan kehilangan kesempatan untuk pengembangan generasi baru dokter Indonesia. Internship yang seharusnya merupakan program profesional dengan motor IDI Cabang, menjadi kehilangan roh. Ada kesan tereduksi menjadi program Kemenkes.
5. Di dalam seminar IDI Cabang Klaten berharap agar IDI-IDI cabang lebih dilibatkan secara aktif. Pembinaan untuk dokter internship sebaiknya dilakukan oleh Relawan dokter-dokter Senior di IDI Cabang.

Apa yang akan dilakukan pasca diskusi ini?

1. Ringkasan hasil ini akan dikirim ke Kemenkes, IDI dan pihak-pihak penentu kebijakan terkait. Juga akan dikirim ke para mahasiswa S2 dan S3 Kebijakan dan Manajemen untuk penelitian lebih lanjut.
2. Berdasarkan hasil diskusi, IDI Cabang Klaten akan mengirim surat ke IDI Pusat untuk mendorong IDI Cabang agar lebih aktif dalam pelaksanaan program internship.
3. Usulan IDI Cabang Klaten ini akan dicoba pelaksanaannya pada gelombang internship berikutnya.

{jcomments on}

Pertemuan pembuka ini telah mendiskusikan dilemma IDI seperti ikatan profesi lain dan sejenis/tidak sejenis di berbagai belahan dunia, yang menghadapi dua misi besar yang mungkin saling konflik. Sebagai perhimpunan profesi IDI harus menjalankan misi besar pertama adalah menjaga dan memenuhi kebutuhan anggota, dan sekaligus menjalankan misi kedua untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dua misi besar ini dapat bertentangan sehingga bisa terjadi konflik antara IDI dengan masyarakat, ataupun IDI dengan pemerintah yang secara resmi mewakili masyarakat.

Hubungan antara IDI dan Pemerintah memang ada permasalahan di 5 tahun terakhir ini. Juga dengan stakeholder lain. Telah dibahas dalam diskusi ini, memang ada perbedaan pemikiran antara IDI dengan beberapa stakeholder. Kalau perbedaan ini dibiarkan akan mengganggu pencapaian tujuan sistem kesehatan, dan mungkin masyarakat akan menjadi korban dari situasi ini. Keadaan ini membenarkan inisiatif Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang permasalahan hubungan ini dengan menyelenggarakan seri diskusi untuk kepentingkan penelitian dan pengambilan keputusan mendatang.

Dalam diskusi dibahas banyak mengenai cara komunikasi dengan pihak lain. Dalam hal ini termasuk komunikasi menggunakan teknik khusus dengan pengambil kebijakan seperti di DPR, Pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah. Ketrampilan komunikasi merupakan salah satu hal yang belum banyak dikuasai lembaga-lembaga kesehatan . Seperti di IDI, jarang ada pelatihan teknik komunikasi dan kepemimpinan. Diskusi-diskusi yang dikelola oleh PKMK UGM ini juga merupakan bagian dari komunikasi antara pemerintah, akademisi, dengan pengurus IDI di level pusat dan daerah.

Kedudukan IDI dalam sistem kesehatan berupa komponen, bukan pengambil kebijakan. Kedudukan ini dinyatakan dengan tegas oleh Ketua Umum IDI. Pemerintah harus kuat dan bertanggung-jawab. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menetapkan kebijakan dengan baik agar tidak bermasalah. Di sisi lain, pembicara dari PKMK UGM mengharapkan agar IDI berusaha mematuhi keputusan-keputusan hukum, dan tidak menentang dengan cara yang tidak tepat dan tidak komunikatif.

Dalam penutup diskusi ini Ketua IDI mengapresiasi kegiatan PKMK UGM untuk mencari solusi bagi bangsa. Pembicara dari PKMK UGM berharap bahwa pengurus IDI pusat dan daerah, dimanapun juga berada, dapat aktif dalam seri diskusi ini. Selanjutnya akan ada berbagai kasus yang dibahas : peran IDI cabang/daerah dalam Internship, kasus dokter-dokter di berbagai Pusat Rujukan Nasional untuk menyikapi MEA dan hubungannya dengan IDI, serta bagaimana IDI memperjuangan Dokter Residen dan Fellow untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Pertemuan terakhir adalah menetapkan agenda penelitian mengenai perhimpunan profesi.