A tool for assessing Health Financing Institutions and Organizations,
to support progress to UHC

Presenter

Inke Mathauer
Health Systems Development Specialist
Health Financing Policy, WHO

Chair

John C. Langenbrunner
Lead Economist, HDNHE

Synopsis

A health financing system review is an important process to assess a country's current health financing performance and the way in which the three health financing functions of collection of funds, pooling and purchasing work. The WHO Department of Health Systems Financing has developed an approach that can help guide such a systematic health financing system review. Such a detailed understanding provides the basis to explore and propose adequate health financing policy options and institutional and/or organizational changes within the health financing system in order to enhance health financing performance and ultimately to move (more rapidly) towards universal coverage or maintain it in the long run.

The approach is called OASIS - Institutional and Organizational ASsessment for Improving and Strengthening Health Financing. This approach is complementary to the 2010 World Health Report's key messages by providing practical guidance of how to diagnose problems in a country's existing health financing system as a basis for identifying appropriate country policy options and actions for reaching universal coverage. The distinctive characteristic of this approach is its focus on institutional design and organizational practice of health financing, on which health financing performance is dependent. Health financing and the move towards universal coverage can be enhanced by actively shaping the institutional design of the health financing system and by improving its organizational practice.

About the Speaker

Inke Mathauer is a health systems development specialist, holding a MSc and PhD from the London School of Economics. She is working in the Department of Health Systems Financing of the World Health Organization (WHO) in Geneva. Her work focuses on health financing system reviews, country-level health financing policy advice and conceptual work on health financing performance and the role of institutional design and organizational practice in health financing in low- and middle-income countries. Her current interest lies particularly in the institutional design of government subsidization programs for vulnerable groups in health insurance type schemes. She publishes on a range of health systems and health financing related aspects.

Prior to WHO, she worked for over 5 years for the German International Cooperation (GIZ, previously GTZ) at Headquarters in health systems development. In Kenya, she headed the quality management as well as health financing project activities of the GIZ supported health sector program and provided policy and technical advice to the Ministry of Health and the National Hospital Insurance Fund. Inke Mathauer has also undertaken several institutional analysis consultancies for the World Bank in the field of health and social protection. Earlier, she worked in Benin and Uganda.

Pengembangan Kelompok Riset dan Kurikulum

Manajemen dan Kebijakan Medik
di Fakultas Kedokteran

Selasa dan Rabu, 8 - 9 Januari 2013

Diselenggarakan oleh
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

bekerja sama dengan
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

 Deskripsi

Dalam pembangunan system kesehatan, pengembangan kebijakan medik merupakan hal yang diperlukan. Sebagai gambaran, pengembangan pelayanan dalam era BPJS membutuhkan berbagai pertimbangan klinik misalnya dalam penetapan INA-CBG, system monitoring mutu pelayanan, hubungan pelayanan primer-sekunder-tertier, daftar obat sampai ke pembayaran tenaga dokter dan pengembangan dokter primer dan dokter keluarga. Di samping itu pengembangan evidence based policy dalam pelayanan medik merupakan hal yang harus dikembangkan. Dalam pengembangan kebijakan medik ini ada berbagai tantangan sebagai berikut:

Tantangan pertama adalah belum terbiasanya peneliti dan dosen di fakultas kedokteran untuk melakukan penelitian kebijakanmedik dan menggunakannya dalam kurikulum. Secara tradisi peneliti di fakultas kedokteran menguasai metode penelitian epidemiologi, clinical trial, biomedik, namun jarang yang memahami ilmu-ilmu sosial sebagai dasar penelitian kebijakan kesehatan.

Tantangan kedua adalah Fakultas Kedokteran yang meneliti kebijakan kesehatan dan menggunakan dalam kurikulum pendidikan dokter dan pendidikan residen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Mengapa? Dosen-dosen di fakultas kedokteran jarang yang terpapar oleh ilmu kebijakan.

Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan medik belum banyak. Akan tetapi dalam era BPJS, diperlukan banyak penelitian untuk kebijakan medik untuk peningkatan efisiensi. Kesempatan penelitian inti tentunya perlu dimanfaatkan oleh fakultas kedokteran ,

Latar belakang tersebut di atas mendorong perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan dan Kurikulum untuk mahasiswa dan residen di Fakultas Kedokteran.

  Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini mempunyai dua sasaran kelompok yaitu: (1) unit penelitian di fakultas kedokteran dan (2) bagian IKM-IKK di fakultas kedokteran yang mempunyai potensi untuk pengembangan ilmu manajemen dan kebijakan medik.

Ada beberapa tujuan dalam pertemuan ini:

1. Merangsang penelitian kebijakan medik di fakultas kedokteran
2. Memperkuat pengajaran mengenai kebiajkan dan manajemen medik di program S1 dan di residensi.
3. Mengembangkan keanggotan di Jaringan Kebijakan Kesehatan.

 Agenda Kegiatan:
 

09.00 – 09.30: Sesi 1	Pembukaan, Perkenalan peserta,  dan Overview Kegiatan
09.30 - 10.30: Sesi 2	Apa yang disebut sebagai Kebijakan Medik? Bagaimana relevansinya untuk fakultas kedokteran? Bagaimana hubungannya dengan FKM? Pembicara: Laksono Trisnantoro Pembahas: Dekan FK UI
Break 10.30 – 10.45
10.45 – 12.00: Sesi 3	Memahami penelitian kebijakan medik dengan pendekatan evidence based-medicine dan evidence based policy Kasus: Penelitian-penelitian di RSCM: Prof. Dr. Akmal Taher Penelitian Cohrane Group: Dr. Detty Siti Nurdiati SpOG PhD   Moderator: dr. Tifa MSc
Break: Makan siang dan sholat
13.00 – 14.00: Sesi 4	Kebijakan mengenai pendapatan dokter pelayanan primer/dokter keluarga  dan dokter spesialis secara regional untuk keperluan BPJS. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia - Laksono Trisnantoro Pembicara : Andreasta Meliala Penyebaran dan Pendapatan Dokter (Spesialis) Pemerintah di Indonesia Pengalaman penelitian kebijakan bekerjasama dengan Nossal dan UNSW Pembahas : Perwakilan IDI Kompensasi Dokter Pelayanan Primer Dalam Era Jamkesnas - DR. Gatot Soetono, MPH
14.00 – 16.30: Sesi 5	Diskusi di kelompok masing-masing:   Apakah ada kegiatan penelitian mengenai kebijakan medik di fakultas kedokteran masing-masing? Apakah ada Unit Penelitian yang membahas Kebijakan Medik Peluang penelitian kebijakan Medik Peran dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Fasilitator: Prof. Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD
Break singkat di dalamnya
Hari 2
08.30 – 10.15	Diskusi mengenai Pendidikan manajemen dan kebijakan di S1 FK dan di Residensi Di Mana Pengembangan Pengajaran Ilmu Kebijakan dan Manajemen di Fakultas Kedokteran? Health System and its outcomes - Laksono Trisnantoro
10.15 – 10.30	Coffe Break
10.30 – 12.00	Diskusi Kelompok: Bagaimana situasi di fakultas kedokteran anda? Jelaskan dengan rinci. Bagaimana letak pengembangan pengajaran ilmu kebijakan dan manajemen di fakultas kedokteran anda saat ini dan bagaimana di masa mendatang. Di Bagian mana yang menjadi motor? Bagian mana yang dapat aktif ? Siapa saja staf dosen yang aktif dalam mengembangkan ilmu kebijakan dan manajemen saat ini dan di masa mendatang? Bagaimana teknik pengembangan dengan menggunakan website? Darimana dana pengembangannya? Apakah memungkinkan untuk berlangganan?
12.00 – 12.15	Pleno dan PoA Penggunaan Website dan buku elektronik sebagai forum komunikasi untuk pengembangan materi, dan kerjasama antar institusi. Diskusi Perencanaan Kedepan
12.15 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 14.00	Launching Website - Website PMPK FK UGM

Peserta:

Tiap FK diwakili oleh 2 orang

1. Wakil dari Dekanat: Wakil Dekan urusan Penelitian/Pusat Studi terkait
2. Kepala Bagian IKK/IKM

Peserta yang diundang:

1. FK Universitas Andalas
2. FK Universitas Indonesia
3. FK Universitas Padjadjaran
4. FK Universitas Maranatha
5. FK Universitas Trisakti
6. FK Universitas Diponegoro
7. FK Universitas Gadjah Mada
8. FK Universitas Airlangga
9. FK Universitas Hasannudin
10. FK Universitas Nusa Cendana
11. FK Universitas Sam Ratulangi
12. FK Universitas Brawijaya
     

Tempat Penyelenggaran:

Hotel Santika Jakarta, Jl. KS. Tubun, Jakarta.

The Potential and Challenges of Health Technology
Assessment: Insights from Experience in Europe
 

Prof. Reinhard Busse
Technische Universitat Berlin/
European Observatory on Health Systems and Policies

The role and functioning of health technology assessment (HTA) in European health systems. An overview of where HTA fits in the overall health system; how HTA is operationalized (e.g the process and procedural arrangements for conducting assessments across countries; and how HTA findings are used to influence the allocation of health funding in Europe.

Josep Figueras
Director
European Observatory on Health Systems

The experience of the European Observatory on Health Systems and Policies in trying to bring high-quality evidence and knowledge into policy making. The Observatory supports and promotes evidence-based health policy-making through comprehensive and rigorous analysis of the dynamics of health systems in Europe. It is widely regarded as the most effective evidence-to-policy bridging institution. Efforts to emulate their successful approach have recently been launched in other regions

Chair
April Harding
Lead Public Private Partnerships Specialist, WBIPP

Synopsis

New technologies with the potential to improve the health of populations through more effective care are continuously being introduced. However, not every technological development results in net health gains. The history of medicine and health includes many examples of technologies which did not produce the expected benefits or even proved to be harmful. However, technologies of proven effectiveness - i.e. those associated with health improvements - create a continuous challenge for health systems since adopting them may require additional (and not only financial) resources or existing (finite) resources to be redistributed within the health system. This is a challenges faced by healthcare systems throughout the world. It is necessary to ensure that health technologies are evaluated properly and applied in ways that realize their potential gains. In order to optimize care using the available resources, the most effective technologies should be promoted, taking into consideration organizational, societal and ethical issues. Health technology assessment (HTA) aims to inform health policy and decision-making on health technologies precisely on these issues. HTA has a strong foundation in research on the health effects and broader implications of the use of technology in health care. Its potential for contributing to safer and more effective health care is widely acknowledged in across developing and developed countries alike, and interest in this field has been growing steadily.

About the Speakers

Professor Reinhard Busse is professor and department head for health care management at Technische Universität Berlin. He is the Observatory's Associate Head of Research Policy and Head of the Berlin hub, member of several scientific advisory boards and a regular consultant for WHO, the EU Commission, OECD and other international organizations within Europe and beyond as well as national health and research institutions. His research focuses on the methods and contents of comparative health system analysis, health services research including payment methods (e.g. DRGs), and health technology assessment (HTA). In 2008 he co-edited a volume "Health technology assessment and health policy-making in Europe: Current Status, Challenges and Potential."

Josep Figueras, MD, MPH, PhD (econ) is the Director of the European Observatory on Health Systems and Policies and head of the WHO European Centre on Health Policy in Brussels. In addition to WHO, he has served other major multilateral organizations such as the European Commission and the World Bank. He is a member of several advisory and editorial boards and has advised more than forty countries within the European region and beyond. He is member of APHEA board of accreditation; honorary fellow of the UK faculty of public health medicine, has twice been awarded the EHMA prize, and in 2006 received the Andrija Stampar Medal. He was head of the MSc in Health Services Management at the London School of Hygiene & Tropical Medicine and is currently visiting professor at Imperial College, London. His research focuses on comparative health system and policy analysis. He is editor of the European Observatory series published by Open University Press. He has published several volumes in this field, most recently Health systems, health and wealth: assessing the case for investing in health systems (2012) and Health professional mobility and health systems (2011).

Kongres Nasional ke 14 Jaringan Epidemiologi Nasional
Epidemiologi Sosial dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Primer

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, 6-8 november 2012 

Laporan Hari I  Laporan Hari II Laporan Hari III

Laporan Hari ketiga Konas JEN ke-14 

Hari terakhir pelaksanaan Konas JEN ke-14 diisi dengan Talkshow serta penyajian makalah bebas dan poster. Talkshow berupa diskusi panel dengan narasumber Prof. dr. Charles Suryadi, MPH, Ph.D, dr. Siti Pariani, MS, M.Sc., Ph.D, Prof. Michael Dibley, MD, MPH, Ph.D, Prof. dr. Budi Utomo, MA, Ph. D, dr. RM Nugroho Abikusno, M.Sc, Ph.D serta dimoderatori oleh Prof. dr. Bhisma Murti, MPH, M.Sc, Ph.D. Tiga topik diskusi yang diangkat adalah Epidemiologi Sosial, Pelayanan Kesehatan Primer, dan Beyond the Health Sector. Sejalan dengan tema kongres, diharapkan pula melalui diskusi panel ini praktisi/epidemiolog mampu menggunakan epidemiologi sosial untuk mendukung pelayanan kesehatan primer.

Salah satu narasumber, Prof. dr. Budi Utomo, MA, Ph. D, menyampaikan dalam pendapatnya bahwa perlu untuk memahami masalah secara komprehensif (dari berbagai sudut) dan mencari solusi/intervensi yang fokus/strategik, dapat mereduksi/mengeliminir masalah tetapi dalam waktu sama harus praktikal. Hal ini membawa konsekuensi akan adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Diharapkan solusi/intervensi yang dipilih adalah yang cenderung memberikan kemanfaatan publik yang lebih besar.

Menjawab pertanyaan "Pada level apa intervensi sebaiknya ditujukan, level mikroskopik (gen, molekul, sel), individu (mikro), keluarga/komunitas/masyarakat (meso), struktural/kebijakan (makro/kontekstual)?". Diskusi menjawab bahwa semua level berpengaruh namun perlu adanya penekanan tergantung level mana yang lebih berpengaruh dan hal ini bergantung pada masing-masing keadaan yang dihadapi, bergantung pada masing-masing penyakit, dipengaruhi oleh cultural nationalistic (sosial dan budaya), dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan publik yang lebih besar.

Intervensi/programming diartikan sebagai proses membuat perubahan (secara tidak linier, dimodifikasi oleh berbagai faktor) yang dipengaruhi oleh kapasitas pihak pelaksana intervensi beserta masyarakatnya. Penting untuk membangun pertanyaan intervensi/pertanyaan analisis secara tepat sehingga mampu memandu penentuan level mana yang paling strategis. Intervensi tersebut terorganisir dan melibatkan banyak orang sehingga diperlukan acuan agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Diperlukan teori dan metode mengatasi masalah sesuai konteks yang ada masing-masing tempat. Hal yang penting pula, setiap solusi/intervensi memerlukan adanya jaminan mutu (quality assurance) untuk memastikan apakah solusi/intervensi tersebut dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Seluruh diskusi dalam Talkshow ini diharapkan mampu menambah nuansa epidemiologi sosial yang ada di Indonesia.

Dalam sesi selanjutnya, terdapat 63 makalah bebas yang disajikan. Presentasi dengan tema umum Studi Epidemiologi Sosial Mendukung Pelayanan Kesehatan Primer ini dilaksanakan dalam 5 kelas paralel dengan area: Pelayanan Kesehatan Ibu (KB, Asuhan Antenatal, Bersalin, Perawatan Nifas, dll), Pelayanan Kesehatan Anak (Perawatan Neonatal, Imunisasi, Gizi, ASI, Pneumonia, TB, HIV&AIDS, dan penyakit infeksi lain), Pelayanan Kesehatan Remaja (IMS, HIV&AIDS, Rokok dan Narkoba, Trauma Kecelakaan Lalu Lintas, dll), Pelayanan Kesehatan Kelanjutusiaan (Penyakit Degeneratif, Gizi, Trauma, dll) dan Kesehatan Tradiosional, serta Pelayanan kesehatan bencana dan kegawatdaruratan. (Rosa)

Kongres Nasional ke 14 Jaringan Epidemiologi Nasional
Epidemiologi Sosial dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Primer

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, 6-8 november 2012 

Laporan Hari I  Laporan Hari II Laporan Hari III

Laporan Hari kedua Konas JEN ke-14 

Seminar Nasional JEN yang merupakan rangkaian kegiatan Konas JEN ke-14 hari kedua diawali dengan laporan Ketua JEN Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M. Sc., sambutan Wakil Dekan FK UNS, dan pembukaan resmi oleh Wakil Walikota Solo. Dalam sambutannya, Wakil Walikota Solo mengharapkan melalui seminar ini akan didapatkan rumusan-rumusan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Perwakilan WHO dr. Khanchit Limpakarnjanarat, yang diwakili oleh dr. Mohammad Shahjahan, dalam keynote speech-nya menyampaikan 4 arah kebijakan secara luas untuk mengurangi ketidaksetaraan kesehatan (health inequalities) dan meningkatkan kesehatan untuk semua (health for all). Empat arah kebijakan tersebut adalah mengatasi ketidaksetaraan kesehatan melalui cakupan universal, menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan, memasukkan kesehatan ke dalam kebijakan publik yang lebih luas, dan menyediakan kepemimpinan yang inklusif untuk kesehatan. Disampaikan pula nilai dan prinsip pelayanan kesehatan primer yang mencakup keadilan, solidaritas, keadilan sosial, akses universal kepada layanan, keterlibatan multisektoral, desentralisasi dan partisipasi komunitas, memiliki peran yang sama pentingnya saat ini.

Seminar nasional Konas JEN ke-14 ini dibagi dalam 4 sesi kegiatan yaitu :

1. Konsep Epidemiologi Sosial (oleh Prof. Michael Dibley, MD, MPH, Ph.D)
2. Peranan Evidence Base dengan Pendekatan Epidemiologi Sosial dalam Mendukung Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia/Internasional (oleh Prof. dr. Charles Suryadi, MPH, Ph.D) dan Pengajaran Epidemiologi Sosial dan Social Determinants of Diseases di Program MPH UGM (oleh dr. Mubasysyr Hassanbasri, MA)
3. Best Practice Penerapan Metode Epidemiologi Sosial (oleh Pius Wareman, SKM, M.Kes, Dyah Kusworini, SKM, M.Kes, dan Dra. RA Yayi S. Prabandari, M.Si, Ph.D), serta
4. Kajian Epidemiologi Sosial Menggunakan Data Riskesdas (oleh Dr. dr. Ratna Juwita, MPH dan Prof. dr. Charles Suryadi, MPH, Ph.D).

Prof. Michael Dibley, MD, MPH, Ph.D dari International Health Sydney School of Public Health mendefinisikan epidemiologi sosial sebagai cabang dari epidemiologi yang mempelajari distribusi sosial dan determinan sosial suatu status kesehatan. Epidemiologi sosial lebih berfokus pada paparan dari pada penyakit-penyakit spesifik. Paparan sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, kemiskinan, jaringan dan dukungan sosial, modal sosial, diskriminasi, ras dan etnis, gender, pendidikan, dan pekerjaan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain meski kompleks, model-model tersebut mungkin untuk dilaksanakan, namun tersediakah data untuk seluruh tingkat di tiap-tiap model tersebut? Juga masalah terkait studi multidisipliner (Apakah satu sama lain saling memahami dan bagaimana menggabungkan hasil-hasil penelitian dari disiplin yang berbeda).

Di sesi yang berbeda, terkait dengan akan dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Prof. dr. Charles Suryadi, MPH, Ph.D menyampaikan hendaknya pelaksanaan tersebut juga harus mempertimbangkan determinan sosial dan mampu menghilangkan ketidakadilan sosial (health inequity). Di akhir paparan, pembicara menekankan bahwa dalam mengembangkan epidemiologi sosial haruslah menggunakan evidence base yang menyelesaikan (masalah kesehatan).

Hari kedua Konas JEN ke-14 diakhiri dengan paparan dan diskusi mengenai Kajian Epidemiologi Sosial Menggunakan Data Riskesdas yang dimoderatori dr. Siti Pariani, MS, M.Sc., Ph.D. Dalam kesimpulan diskusi disampaikan bahwa sebagai praktisi/epidemiolog hendaknya bekerja dengan hati, bagaimana supaya dapat berguna bagi masyarakat dan bagaimana advokasi yang dilakukan mampu mencapai tahap terciptanya political will. (Rosa)

Kongres Nasional ke 14 Jaringan Epidemiologi Nasional
Epidemiologi Sosial dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Primer

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, 6-8 november 2012

LATAR BELAKANG

Deklarasi Alma Ata tahun 1978 mencanangkan cita-cita untuk semua ("Health for All") penduduk di dunia. Faktanya lebih dari tiga dasawarsa sejak deklarasi tersebut, tujuan kesehatan untuk semua bagi seluruh penduduk di dunia dan di sebuah negara belum tercapai. Di dunia saat ini hanya satu milyar dari 6.2 milyar orang dapat menikmati umur panjang dan kehidupan yang sehat. Karena itu tantangan terbesar sekarang adalah menemukan cara untuk membantu lima milyar orang lainnya untuk dapat hidup lebih lama dan lebih sehat. Perlu ditemukan cara untuk mengurangi ketidakadilan kesehatan (healt inequity) yang terkait dengan ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan kesehatan (health inequality).

Epidemiologi sosial mengingatkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi dan materi, seperti pengeluaran pemerintah yang rendah untuk pembangunan dan pelayanan sosial, ketimpangan distribusi pendapatan dan sumberdaya lainnya di dalam masyarakat, akses buruk terhadap pelayanan kesehatan, ketiadaan proteksi finansial terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, pendidikan yang buruk, pengangguran, kemiskinan, lingkungan tempat tinggal buruk, lingkungan tempat kerja yang buruk mempengaruhi tingkat kesehatan dan terjadinya penyakit pada populasi. Ketidakadilan kesehatan dan ketidaksetaraan kesehatan antar kelompok-kelompok dalam populasi dibentuk oleh struktur sosial, politik, ekonomi dalam sebuah negara. Dampak dari ketidakadilan struktur politik, sosial, dan ekionomi terhadap ketidakadilan kesehatan diperburuk oleh kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang buruk, di tingkat global, nasional, dan loka I.

Merespons ketidakadilan kesehatan populasi, maka pada tahun 2008 Komisi Determinan Sosial Kesehatan (CSDH) WHO memberikan rekomendasi kepada semua negara anggota untuk melakukan langkah-langkah intervensi dan advokasi kebijakansebagai berikut:

1. Memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari
2. Mengatasi ketidakadilan distribusi kekuasaan, uang, dan sumberdaya lainnya
3. Mengukur dan memahami permasalahan, serta menilai dampak langkah¬-langkah intervensi

Rekomendasi determinan sosial kesehatan yang terletak di luar sektor kesehatan (beyond the health sector) diharapkan menghasilkan sistem kesehatan yang paripurna dan mampu menutup jurang ketidaksetaraan kesehatan. Di dalam sistem kesehatan yang paripurna, para pemangku kepentingan, baik pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, politisi di lembaga legislatif, pelaku swasta, dan masyarakat, diharapkan memahami pentingnya determinan sosial kesehatan,selanjutnya merencanakan dan mengimplementasikan upaya kesehatan yang tepat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan kesehatan populasi.

Beranjak dari latar belakang di atas, Jaringan Epidemiologi Nasional (JEN) akan menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam Kongres ke 14, dengan tema "Epidemiologi sosial dalam mendukung pelayanan kesehatan primer Berbagai informasi dari kajian, studi empiris, dan pengalaman praktis terkait tema tersebut akan dibahas. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bukti ilmiah untuk mendukung pelayanan kesehatan primer. Kesimpulan dari pertemuan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan determinan sosial kesehatan dalam mereformasi dan mengembangkan sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik.

TUJUAN

1. Mempelajari epidemiologi sosial, yakni peran determinan sosial-ekonomi-kultural-politik di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat, sistem kesehatan, dan sistem terkait kesehatan, dalam mendukung penyelenggaraan dan penggunaan pelayanan kesehatan primer
2. Mengkaji determinan sosial-ekonomi-kultural-politik yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan dan penggunaan pelayanan kesehatan primer di area kesehatan ibu, anak, remaja, lanjut usia, dan upaya kesehatan tradisional.

METODE

Pelaksanaan pra-kongres pada tanggal 6 November 2012. Seminar dan rapat kepengurusan pada tanggal 7 Nopember 2012. Kegiatan kongres JEN pada tanggal 8 Nopember 2012. Pra-Kongres dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan para anggota institusi JEN, dengan acara pelatihan. Direncanakan akan ada lima topik pelatihan, yaitu:

1. Pelatihan penulisan untuk publikasi internasional
2. Penyusunan policy brief berdasarkan hasil-hasil studi metode
3. Survei cepat pada populasi risiko tinggi
4. Penerapan analisis multilevel untuk penelitian kesehatan
5. Pelatihan pengembangan pelayanan & penelitian pada kelompok miskin/ kumuh di perkotaan

Seminar terdiri dari presentasi umum dan sesi paralel untuk makalah bebas. Workshop kepengurusan organisasi JEN direncanakan akan membahas kepengurusan dan program JEN tahun 2013-2015.

MATERI

1. Layanan kesehatan ibu (KB, Asuhan antenatal, Bersalin, Perawatan Nifas, dll)
2. Layanan kesehatan Anak (Perawatan Neonatal, Imunisasi, Gizi, ASI, Pneumonia,TB, HIV&AIDS,dan penyakit infeksi lain)
3. Layanan kesehatan Remaja (IMS, HIV&AIDS, Rokok dan Narkoba, Trauma KLL, dll)
4. Layanan kesehatan Lansia (Penyakit Degeneratif,Gizi,Trauma,
5. Layanan kesehatan tradisional.

BIAYA PENDAFTARAN

Pemakalah dalam Seminar : Rp 600.000,- (Prosiding + Sertifikat + Snack + Lunch+ Free Jurnal Kedokteran Indonesia/JKI)
Peserta Seminar daftar saat pelaksanaan (H) = Rp 600.000. Biaya pendaftaran sebelum H-3 diskon 20%. Biaya pendaftaran pada H-3, H-2, dan H-1 diskon 10%.

Peserta Pelatihan (3 kelas) @Rp 400.000 pilih kelas:

1. Pelatihan publikasi internasional dan penyusunan policy brief
2. Metode survei cepat dan analisis multilevel
3. Pelatihan pengembangan pelayanan & penelitian pada kelompok miskin/ kumuh di perkotaan

Health System Research Symposium
Beijing, 31 Oktober-3 November 2012

Laporan Hari I  Laporan Hari II Laporan Hari IIILaporan Hari IV

Oleh: Tiara Marthias

Akhirnya simposium global Health System Research akan berakhir hari ini. Beberapa point yang telah diangkat melalui simposium ini sangat beragam dan merupakan pekerjaan rumah yang akan dibawa oleh para peserta dan oleh pekerja di dunia kesehatan pada umumnya.

Point-point tersebut adalah:

1. Masih terdapat jalan yang cukup panjang ke Universal Health Coverage (UHC), terutama untuk negara-negara berkembang
2. Tanpa pendekatan yang equitable, outcome kesehatan tidak akan membaik, karena populasi yang paling rentanlah yang menjadi korban tidak berhasilnya suatu sistem kesehatan
3. Universal Health Coverage tidak hanya sekedar permasalahan cakupan asuransi atau jaminan kesehatan, tapi juga kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat diakses oleh semua populasi –baik kaya maupun miskin—.
4. Salah satu slogan yang perlu diingat adalah: " Health care is a human right...!! "
5. Terdapat kemajuan yang berbeda-beda antar negara, dapat dilihat dari berbagai temuan equity dan health expenditure
6. Pentingnya komitmen politik dalam pencapaian UHC, karena tanpa dukungan politik, maka penelitian-penelitian ini tidak akan dapat ditranslasikan menjadi kebijakan yang diharapkan dapat membuat perubahan nyata di lapangan
7. Semua aktor (termasuk peneliti, development partner, donor, pemerintah dan penyedia pelayanan) harus berada dalam satu kapal yang tujuannya adalah mencapai Universal Health Coverage

Hari terakhir simposium global Health System Research akan ditutup dengan Plenary Session yang berjudul:
Post-2015 development goals: Framing the issues, prioritizing health and using the evidence

Sesi ini akan disiarkan live melalui webcast pada pukul 13.30 – 15.00 WIB
(webcast dapat ditonton di web: http://www.hsr-symposium.org/index.php/programme-)

Health System Research Symposium

Beijing, 31 Oktober-3 November 2012

Laporan Hari I  Laporan Hari II Laporan Hari IIILaporan Hari IV

Laporan Hari III - 2 November 2012

Simposium Global Health System Research telah memasuki hari ketiga. Besok (3 November 2012), symposium akan berakhir. Namun, masih banyak topik menarik yang diangkat. Hari ini, misalnya, sesi yang berjudul "Universal health coverage: Easier said than done?" yang menyajikan pengalaman dari beberapa negara seputar universal health coverage (UHC), termasuk dari Indonesia.

Pembicara dan moderator sesi ini adalah:  

Chair : Hong Wang, Senior Program Officer, Bill and Melinda Gates Foundation, USA

Speakers:

1. David Collins, Director, Finance and Accounting, Management Sciences for Health, USA
   'What will it cost to scale up basic packages of primary healthcare services to cover everybody?'
2. Zina Jarrah, Senior Technical Officer, Management Sciences for Health, USA 
   'Is it cheaper to treat child pneumonia, diarrhoea and malaria in the community? Some answers from Malawi and Rwanda'
3. Dyah Erti Mustikawati, NTP Manager, Ministry of Health, Indonesia
   'Achieving universal health coverage after donors leave: What are the funding options and challenges? Lessons from Indonesia'
4. F. Sabine Musange, Lecturer, National University of Rwanda, School of Public Health, Rwanda
   'Universal health insurance: Some implementation challenges and solutions from Rwanda'

Beberapa point menarik dari sesi ini adalah pertama bahwa OOP (out-of pocket payment) masih sangat tinggi di negara-negara yang diteliti kedua, Subsidi pemerintah tidak serta-merta bisa ditranslasikan ke dalam pengurangan OOP dari kantong masyarakat sendiri, karena investasi yang dimasukkan oleh pemerintah (melalui APBN untuk kesehatan, misalnya) belum tentu seefektif yang diharapkan. Selain itu, banyak sekali dana/subsidi ini akan masuk sebagai dana program atau pembangunan infrastruktur. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan subsidi/jaminan sosial sebesar US$ 10/kapita, hasil yang akan ditunjukkan tidak akan berupa penurunan OOP sebesar US$ 10, tapi lebih kecil, karena alasan di atas. Ketiga, Indonesia masih dalam proses memetakan lagi dan menggabungkan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia, namun menurut mandat presiden, maka UHC harus dilaksanakan pada tahun 2014 nanti.

Pendekatan Lucy Gilson (penyusun buku Methodology Reader untuk Health System and Policy Research-HSPR) dibahas di simposium ini dalam sesi yang berjudul "Teaching health policy and systems research: Current approaches and challenges".

Chair : David Peters, Professor, Associate Chair, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, USA

Speakers:

1. Lucy Gilson, Professor, University of Cape Town, South Africa
   'Approaches and challenges in specialized health policy and system research courses : The experience from University of Cape Town'
   Discussant : Asha George, Assistant Professor, Johns Hopkins University, United States
2. Dina Balabanova, Senior Lecturer, London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom 
   'Approaches and challenges in teaching health policy and systems research (HPSR) in programmes without a specialized HPSR course : The experience from the London School of Hygiene and Tropical Medicine'
   Discussant: Göran Tomson, Head Health Systems Policy, Karolinska Institutet, Sweden
3. Freddie Ssengooba, Senior Lecturer, Makerere University School of Public Health, Uganda 
   'Gaps, opportunities and challenges to starting new programmes and courses in health policy and systems research: The view from Makerere UUniversity College of Health Sciences'
   Discussant: Qingyue Meng, Executive Director, China Center for Health Development Studies and Dean of School of Public Health, Peking University, Chin

Sesi ini sangat menarik, karena selain pandangan dari Lucy Gilson (Cape Town University), juga ada pandangan dari Johns Hopkins University. Johns Hopkins juga telah mulai mengembangkan kurikulum seputar Health System and Policy Research (HSPR). HPSR secara relatif adalah ilmu yang masih terus berkembang, sehingga banyak pertanyaan menarik seputar pengembangan kurikulum untuk HPSR ini, seperti :

• Apa yang seharusnya kita (sebagai pengajar) harapkan dari mahasiswa?
• Apakah metode penelitian yang digunakan HPSR harus se-rigid penelitian biologis, misalnya Randomized Control Trial?
• Jika HPSR melibatkan penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif, kuantitatif, mixed method, serta participatory action research dalam menjawab pertanyaan penelitian seputar kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan, apakah universitas perlu mengajakan mata kuliah khusus untuk metodologi HPSR?

Berikut ini beberapa permasalahan yang juga muncul saat pengembangan HPSR terjadi di beberapa universitas adalah pertama, tidak adanya dana, kurangnya minat dari pihak fakultas. Kedua, kurangnya textbook yang memadai. Ketiga, kompetisi dari fakultas/ bagian lain. Menarik untuk melihat pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Johns Hopkins University. Silahkan kunjungi website-nya: www.jhu.edu. Banyak sekali perkembangan yang terus terjadi di dunia pendidikan untuk penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. Hal ini penting bagi semua institusi pendidikan (dan mahasiswanya) untuk terus mengikuti perkembangan ini.

 "Conceptualising and measuring progress towards universal coverage: A perspective from researchers at a national and regional leve

Chair: Marie-Gloriose Ingabire, Senior Program Specialist, International Development Research Centre, Canada

Speaker:

1. Diane Mcintyre, Professor, University of Cape Town, South Africa
   'Confronting the confusion: Unpacking diverse conceptualizations of universal coverage'
2. Ravindra Rannan-Eliya, Director, Institute for Health Policy, Sri Lanka
   'Translating concepts into metrics : An approach to assessing a health system's status from a universal-coverage perspective'
3. Chiu-Wan Ng, Associate Professor, University of Malaya, Malaysia
   'Proof of principle : Applying universal coverage concepts and measurement framework to African and Asian countries'
4. Felicia Knaul, Director, Harvard Global Equity Initiative, USA
   'The quest for universal effective health coverage: Applications to the Latin America and Caribbean region'

Beberapa point menarik dari presentasi panel ini adalah pertama, langkah pertama dalam mencapai dan mengukur universal health coverage adalah menentukan definisi UHC itu sendiri. Kedua, karena definisi UHC seharusnya berbeda antar negara. Misal, jika hanya menggunakan indikator cakupan jaminan kesehatan (tanpa melihat kualitas atau cakupan pelayanan), maka Bangladesh dapat terlihat lebih bagus daripada Sri Lanka. Ketiga, definisi ini masih dalam pengembangan, dan beberapa aspek yang perlu diingat adalah memasukkan kualitas pelayanan dan dampak dalam definisi itu (Tiara M).