Pandemi COVID-19 memerlukan mobilisasi sumber daya fiskal yang cepat untuk mendukung respons nasional. Sebuah studi memberikan gambaran dan contoh ilustratif mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan yang diadopsi di 15 negara selama pandemi, mengembangkan kerangka kerja untuk pembiayaan kesehatan yang berketahanan, dan menggunakan pandemi untuk memberikan argumen mengenai upaya menuju cakupan kesehatan universal (UHC). Peneliti mengkaji respons kebijakan pembiayaan kesehatan nasional di 15 negara, yang merupakan negara-negara yang sengaja dipilih untuk mewakili seluruh wilayah WHO dan memiliki rentang tingkat pendapatan, skor indeks UHC, dan tipologi sistem kesehatan yang beragam.

Hasilnya, temuan pembiayaan kesehatan yang berketahanan untuk keadaan darurat kesehatan ditandai dengan dua fase utama: (1) penyerapan dan pemulihan, dimana sistem kesehatan diharuskan untuk menyerap guncangan awal dan guncangan yang diakibatkan oleh pandemi ini dan melakukan restabilisasi; dan (2) keberlanjutan, sistem kesehatan perlu memperluas dan mempertahankan ruang fiskal kesehatan untuk bergerak menuju UHC sembari membangun struktur pembiayaan kesehatan yang tangguh sehingga dapat mempersiapkan sistem kesehatan lebih baik untuk keadaan darurat kesehatan di masa depan. Akuntabilitas dan pemantauan diperlukan pada setiap tahap untuk memastikan efisiensi, pergerakan dan penggunaan dana yang akuntabel, yang dapat dicapai melalui tata kelola dan koordinasi yang kuat, teknologi informasi, dan keterlibatan masyarakat. Sistem kesehatan perlu memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang membuat kebijakan pembiayaan kesehatan yang kuat dan perlunya komitmen politik terhadap mekanisme pembiayaan publik yang berfungsi mempersiapkan keadaan darurat di masa depan dan sebagai pendorong UHC.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan guna mengurangi kebutuhan yang tak terpenuhi (unmet need) untuk program Keluarga Berencana. Unmet Need KB merupakan salah satu dari komitmen tiga nol (three zeros). mengeksplorasi respons kebijakan terhadap belum terpenuhinya kebutuhan KB di Indonesia. Laporan ini diambil dari dua set data. Pertama, telaah dokumen berisi 45 kebijakan. Kedua, wawancara kualitatif dengan informan kunci yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses analisis kebijakan mengenai kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Didapatkan empat puluh lima kebijakan teridentifikasi dalam bentuk keputusan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden terkait unmet need KB. Tiga tema muncul dari analisis ini: peningkatan permintaan, sisi penawaran, dan faktor sosio-demografis yang terkait dengan perempuan.

Dalam peningkatan permintaan, kami menemukan komitmen yang bervariasi dari pemerintah daerah dalam mengelola program KB. Dari sisi penawaran, pemerintah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, sepanjang terdaftar dalam sistem pelaporan BKKBN. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pendistribusian alat kontrasepsi, terutama di tingkat kabupaten hingga fasilitas. Faktor terakhir yang berhubungan dengan unmet need KB adalah faktor sosio-demografis, seperti faktor fertilitas dan faktor sosio-ekonomi. Kesimpulannya, di tingkat nasional, kebijakan yang diambil sudah memadai untuk mengatasi sisi penciptaan permintaan dan penawaran, namun belum banyak mengatasi faktor-faktor yang berpasangan. Keberhasilan program KB bergantung pada komitmen kuat pemerintah daerah untuk memasukkan kebutuhan KB yang belum terpenuhi ke dalam rencana strategisnya.

selengkapnya

BMI yang meningkat secara substansial merupakan salah satu faktor risiko global terbesar yang dapat dimodifikasi untuk penyakit stroke dan jantung. Namun, terdapat pemahaman yang terbatas mengenai hubungan antara titik batas BMI dalam kategori populasi Asia dan penyakit stroke dan jantung. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui rasio angka kejadian penyakit stroke dan jantung berdasarkan kategori BMI untuk populasi Asia. studi prospektif longitudinal dilakukan selama 7 tahun (2007–2014) dilakukan pada 6.688 orang dewasa Indonesia (≥35 tahun) yang berdomisili di 13 provinsi berbeda di Indonesia.

Hasilnya, diantara 6.688 peserta yang memenuhi syarat, 334 (5%) dinilai menderita stroke dan penyakit jantung pada 2014. Rasio insidensi stroke dan penyakit jantung pada peserta dengan obesitas adalah 2,57 (1,64–4,04) dibandingkan dengan peserta dalam kelompok berat badan normal. Rasio tingkat kejadian ini lebih menonjol pada orang dewasa paruh baya (<55 tahun) dibandingkan orang dewasa yang lebih tua (≥55 tahun). Sementara itu, rasio insidensi stroke dan penyakit jantung di antara orang dewasa paruh baya yang mengalami obesitas adalah 4,18. Terdapat hubungan antara obesitas dan risiko stroke dan penyakit jantung, terutama di orang dewasa paruh baya. Menurunkan BMI melalui penerapan kebiasaan makan sehat dan peningkatan aktivitas fisik, khususnya di kalangan orang dewasa paruh baya dengan pendidikan tinggi, pekerjaan, dan tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan bermanfaat untuk mencegah stroke dan penyakit jantung.

selengkapnya

Rumah tangga dianggap sebagai wilayah privat yang tidak tersentuh kebijakan pengendalian tembakau di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, yang belum meratifikasi perjanjian Framework Convention of Tobacco Control (FCTC). Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku merokok dan pengeluaran rokok dalam rumah tangga, yang merupakan bagian dari inisiasi suatu kebijakan rumah bebas rokok, sehingga diasumsikan rumah tersebut merupakan domain publik di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan design deskriptif kuantitatif. Sebanyak 225 subjek di tujuh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini dan bersedia menjadi subjek penelitian.

Hasilnya, 76,1% perokok merokok bersama keluarga inti (istri/anak/suami). Perilaku merokok dengan keluarga inti di dalam rumah (39,13%) dan di luar rumah (36,96%) adalah perilaku yang lebih umum daripada tidak merokok dengan keluarga inti. Dari segi biaya, pengeluaran rokok per bulan adalah sepertiga pendapatan rumah tangga (Rp 607.521,74) berdasarkan upah minimum kabupaten (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perokok yang merokok bersama keluarga masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai dampak asap rokok dalam hal kesehatan dan perekonomian rumah tangga.

selengkapnya

Tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat selayaknya dapat hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi rokok. Jawa dan Bali (khususnya Pulau Jawa) merupakan penyumbang kematian tenaga kesehatan terbesar akibat COVID-19 di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dan hipertensi pada petugas kesehatan di Jawa dan Bali.

Hasilnya, sebanyak 7,6% petugas kesehatan masih merokok dan 10,4% diantara petugas yang masih merokok menderita hipertensi selama pandemi COVID-19. Studi ini menunjukkan bahwa proporsi tenaga kesehatan yang menderita hipertensi dua kali lipat perokok (18,0%) dibandingkan dengan bukan perokok (9,8%). Regresi logistik menunjukkan bahwa merokok memiliki risiko 20% lebih tinggi terkena hipertensi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa di kalangan tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali masih terdapat banyak perokok, dan hal ini menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki penyebab perilaku merokok di kalangan petugas kesehatan dan mengidentifikasi metode penghentian yang paling sesuai untuk mendorong mereka berhenti merokok.

selengkapnya

Kurangnya deteksi dini dalam penatalaksanaan kanker payudara diidentifikasi sebagai faktor utama terhadap tingginya angka kematian. Pengenalan BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan nasional Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai bagi pasien kanker payudara. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelayanan kesehatan di Indonesia mengenai deteksi dini kanker payudara di era BPJS Kesehatan.

Penelitian dilakukan pada tahun 2017 di Yogyakarta. Subyek direkrut menggunakan purposive sampling dengan variasi maksimal. Sampelnya terdiri dari payudara pasien kanker, tenaga kesehatan profesional, dan wanita sehat dari masyarakat umum yang tidak memiliki riwayat kanker payudara. Pengalaman dan pengetahuan subjek mengenai pelayanan kesehatan mengenai deteksi dini kanker payudara diselidiki melalui wawancara mendalam. Hasilnya, studi ini mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat deteksi dini kanker payudara. Kurangnya prosedur skrining dan diagnostik muncul sebagai hambatan utama dalam penatalaksanaan kanker payudara. Selain itu, hambatan lain yang teridentifikasi diantaranya: (1) terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini; (2) kurangnya urgensi diantara pasien untuk mencari perawatan medis; (3) terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan; dan (4) ketidakpatuhan antar tenaga kesehatan profesional terhadap pedoman untuk prosedur skrining dan diagnostik. 

selengkapnya

Antisipasi dampak finansial dan kesehatan dari paparan rokok terhadap status gizi buruk pada anak - anak telah menjadi perhatian global. Meskipun muncul beban ganda malnutrisi dan tingginya prevalensi perokok di Indonesia, hanya sedikit penelitian yang meneliti dampak orang tua yang merokok terhadap status gizi anak. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ayah yang merokok terhadap kemungkinan terjadinya stunting, kurus, dan kelebihan berat badan pada anak. Peneliti menggunakan Model Efek Acak Probit dengan koreksi Mundlak untuk menghilangkan masalah endogenitas ayah yang merokok dan memperkirakan dampak ayah yang merokok (status merokok dan intensitas merokok) tentang gizi buruk pada anak.

Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang ayahnya memiliki intensitas merokok sedang atau tinggi cenderung mengalami kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi kurus dan stunting masing-masing sebesar 2,93 dan 3,47 poin persentase. Sebaliknya, dampak intensitas merokok ayah terhadap status overweight anak tidak signifikan. Studi ini juga mengamati dampak yang tidak signifikan status ayah merokok terhadap seluruh status gizi buruk anak. Secara keseluruhan, paparan ayah yang merokok meningkatkan risiko anak-anak stunting dan kurus. Penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki mekanisme dari mana proses ayah yang merokok mempengaruhi malnutrisi anak akan bermanfaat. Di sisi lain, peneliti juga menyarankan perencanaan kebijakan utama dalam pengendalian tembakau untuk mengurangi konsumsi rokok ayah dan paparan anak terhadap rokok.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan biaya program vaksinasi HPV di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi terkait biaya program vaksinasi HPV yang dilaksanakan di Makassar, Manado, dan Surabaya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Informasi biaya dikumpulkan dan dianalisis di masing-masing lokasi sesuai dengan aktivitas spesifik untuk setiap komponen biaya, menggunakan modul vaksinasi HPV pada Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker dari WHO.

Menurut modul Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker Serviks, biaya rutin, baik biaya finansial maupun ekonomi, mendominasi biaya program vaksinasi HPV di Surabaya (dolar AS [USD] 264.618; USD 268.724), Makassar (USD 166.852; USD 293.300), dan Manado (USD 270.815; USD 270.946), dengan total biaya sebesar USD 702.285 untuk biaya finansial dan USD 832.970 untuk biaya ekonomi. Pengadaan vaksin mendorong biaya berulang. Program vaksin HPV di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif di tingkat nasional. Analisis efektivitas biaya akan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan menentukan langkah-langkah dalam program vaksin HPV nasional. Implementasi program demonstrasi di Surabaya, Makassar, dan Manado sudah cukup berhasil. Prediksi apapun terkait biaya pelaksanaan vaksinasi HPV di Indonesia dapat diperhitungkan dan digunakan untuk mengadvokasi pemerintah daerah atau nasional.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal pada 2024, salah satu caranya dengan reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban kesehatan pembiayaan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai pemerataan pendanaan dan pemberian layanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Analisa data dilakukan dengan analisis kejadian manfaat (BIA) dan analisis kejadian pembiayaan (FIA) dengan menggunakan pendekatan cross-sectional.

Hasilnya, terdapat 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sedikit tidak proporsional; masyarakat berpendapatan rendah menerima proporsi manfaat layanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpendapatan tinggi. Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018 dan 2019. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak yang belum tercapai dalam meningkatkan pemerataan pembiayaan. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk layanan kesehatan primer akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan pendapatan rendah.

selengkapnya

Pelayanan kesehatan multidisiplin, kolaboratif secara berkelanjutan, dan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan merupakan faktor esensial dalam pelayanan kesehatan. Upaya penguatan kesehatan primer di Indonesia memiliki tiga faktor utama yaitu siklus kesehatan hidup manusia yang menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi kesehatan. Salah satu tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu ketersediaan tenaga kesehatan yang belum merata. Strategi utama untuk mengatasi kekurangan sumber daya terutama pada daerah rural adalah dengan membentuk kemitraan pemerintah-swasta untuk memanfaatkan kapasitas kedua sektor dalam mencapai tujuan kesehatan yang direncanakan.

Kemitraan publik-swasta pada dasarnya adalah kerja sama antara organisasi pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan informasi secara bersama untuk mencapai tujuan terencana yang disepakati. Keberhasilan kemitraan pemerintah-swasta bergantung pada faktor-faktor tertentu yaitu peran mitra yang terlibat, kerangka kebijakan, infrastruktur, proses, dan rencana yang jelas. Tanpa melibatkan masyarakat, rencana kesehatan akan gagal. Melalui bantuan dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat memfasilitasi proses untuk mencapai tujuan kesehatan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Interaksi yang tepat bersifat fleksibel dan dinamis, mencegah hilangnya sumber daya dan menghindari layanan kesehatan yang paralel dan berulang sehingga menghasilkan kemajuan yang sinergis menuju tujuan yang direncanakan.

selengkapnya