Telah diketahui bahwa pemberian pelayanan higienitas dan sanitasi yang berkelanjutan serta efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur, tetapi juga oleh ketersediaan manajemen kelembagaan, tata kelola, dan keuangan yang kompleks. UN - Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLAAS) melihat sejauh mana negara - negara telah mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait higienitas dan sanitasi melalui pemantauan rutin, pengambilan tindakan korektif seperlunya, koordinasi proses yang terjadi dengan sumber daya keuangan yang cukup dan dukungan kuat dari berbagai lembaga nasional.

Temuan GLAAS mengenai hal ini cukup bervariasi. Sebagian besar negara telah memiliki komponen yang diperlukan, tetapi banyak negara belum mengoperasionalkan dan mengimplementasi seutuhnya langkah - langkah untuk mendukung dan memperkuat sistem higienitas dan sanitasi. GLAAS menemukan kesenjangan dan kerentanan dalam sistem higienitas dan sanitasi sehingga perlu adanya penguatan lebih lanjut untuk memastikan pemberian pelayanan yang berkelanjutan dan efektif di berbagai negara. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 dan diterbitkann oleh WHO.

Selengkapnya

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, air, higienitas dan sanitasi di Indonesia terlihat semakin meningkat. Studi kualitatif dilakukan oleh Nurul Indah, Rokhima Rostiani, Tamara Megaw dan Juliet Willetts dengan mengeksplorasi pengalaman 18 pemilik bisnis wanita, penggerak dan karyawan sektor publik terkait air, higienitas dan sanitasi. Observasi dilakukan pada wanita yang memiliki motivasi sosial yang kuat dan memiliki tanggung jawab penuh atas pengeluaran rumah tangga yang ternilai dengan kepemilikian motivasi ekonomi. Pengalaman wanita tersebut dianalisis pada empat dimensi pemberdayaan. Hasilnya, terlihat beberapa bukti kuat dalam hal pemberdayaan yang mayoritas mengenai pemberdayaan ekonomi.

Bukti kepercayaan diri dan pengakuan bahwa wanita memiliki kemampuan setara dengan pria telah terlihat, baik dalam masalah teknis (dengan menaati aturan gender) dan pengambilan keputusan. Beberapa wanita mendapatkan dukungan dari keluarga dekat sementara yang lainnya terbatas oleh tanggung jawab urusan rumah tangga, mobilitas dan ketersediaan secara ekonomi. Berdasarkan hasil, program higienitas dan sanitasi serta kebijakan mempromosikan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Pengembangan multi strategi juga dibutuhkan untuk mendukung perempuan dalam rangka menuju kesetaraan gender yang lebih luas. Artikel ini dipublikasikan di jurnal Development Studies Research pada April 2019.

selengkapnya

Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Indonesia mengalami penurunan pada 2008 hingga 2014. Berdasarkan data BPS, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,4%, kemudian turun menjadi 30% pada 2012 dan pada 2014 sebesar 27,1%. Fairuz Rabbaniyah dan Mardiati Nadjib melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Provinsi Jawa Barat menggunakan data Susenas 2017. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor pendapatan dan status pekerjaan kepala rumah tangga mempengaruhi secara positif dilihat dari nilai koefisien. Pendapatan dan status pekerjaan kepala rumah tangga mempengaruhi secara signifikan terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga yang bekerja memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Demikian halnya dengan pendapatan, dimana semakin besar pendapatan makan semakin tinggi juga pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Volume 15 No. 1 Maret 2019.

selengkapnya

Dalam rangka menyelenggarakan pekerjaan konsultan manajemen kesehatan, perlu dilakukan penataan untuk menjamin mutu konsultansi di bidang manajemen kesehatan. Konsultan manajemen kesehatan merupakan salah satu tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultasi terkait manajemen kesehatan. Klasifikasi konsultan manajemen kesehatan selanjutnya diatur dalam tiga jenjang, yakni Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama, Konsultan Manajemen Kesehatan Madya dan Konsultan Manajemen Kesehatan Utama. 

Konsultan Manajemen Kesehatan memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pekerjaannya demikian halnya terdapat larangan dan sanksi yang akan diberikan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk sanksi administratif. Regulasi ini ditetapkan pada 26 Juli 2019 dan disahkan menjadi Undang - Undang pada 2 Agustus 2019. Lebih lanjut mengenai ketentuan regulasi mengenai Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dilihat pada dokumen berikut

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di jurnal Contemporary Southeast Asia. Studi ini menganalisis latar belakang historis dari adopsi UHC di Indonesia untuk mengartikulasikan dua argumen yang saling terkait. Pertama, dalam demokrasi “muda” yang terdesentralisasi seperti Indonesia, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam kebijakan kesehatan bereksperimen dengan skema asuransi kesehatan yang inovatif. Meskipun program inovatif semacam itu dapat memperluas ketidaksetaraan subnasional dan juga dapat berkontribusi pada adopsi UHC dengan meningkatkan arti penting reformasi kesehatan yang memungkinkan pembelajaran dari kebijakan tersebut. Kedua, perkembangan kelembagaan seperti desentralisasi dan pengenalan pemilihan langsung lokal dapat berdampak besar pada insentif bagi elit politik untuk menyediakan layanan sosial berbasis luas.

Singkatnya, pendekatan untuk merancang program asuransi kesehatan di Indonesia telah berubah secara radikal selama lima dekade terakhir. Awalnya dirancang sebagai tunjangan lapangan kerja untuk sektor kecil populasi, program asuransi kesehatan dimasukkan selama Orde Baru ke dalam agenda jaminan sosial yang lebih luas. Dengan demokratisasi, program asuransi kesehatan berskala besar bagi masyarakat miskin menjadi alat utama dalam pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan, dan kemudian, dengan diperkenalkannya UHC sebagai tujuan kebijakan utama, akses ke layanan kesehatan semakin dikonseptualisasikan sebagai hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang disajikan di artikel ini menunjukkan bahwa walaupun rencana asuransi kesehatan nasional berperan dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di Indonesia, namun pemerintah daerah yang memelopori UHC di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 2018 di jurnal Global Health Action. Poin yang diangkat yaitu Public Health Development Index (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat/PHDI) memiliki 30 indikator kesehatan dari seluruh siklus masa hidup dan sepanjang rangkaian perawatan kesehatan. Pola ketimpangan dalam PHDI diamati antar dan di dalam provinsi Indonesia: menggemakan temuan dari penelitian lain yang telah menemukan ketidaksetaraan geografis dalam indikator terkait kesehatan di negara ini.

Artikel ini menjelaskan bahwa provinsi -provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki PHDI yang rendah dan kesenjangan sangat tinggi dalam regional provinsi tersebut contohnya Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hal ini disebabkan karena ditemukan hambatan secara geografis dan masih terjadi kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa dampak yang paling tidak diinginkan dari perspektif kesehatan masyarakat, pembangunan dan ketimpangan adalah masalah geografis di Indonesia. Selain itu, tantangan untuk penyakit tidak menular (PTM) masih sangat tinggi di Indonesia. Regional Jawa Bali memiliki subindeks tertinggi untuk layanan kesehatan dan memiliki ketimpangan antar provinsi yang rendah didalam regional tersebut.

Selengkapnya

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada layanan kesehatan. Pemanfaatan aplikasi dan peranan teknologi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya pada layanan jantung. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sumiati dan Haris Triono Sigit mengenai rancangan aplikasi android untuk mendukung sistem telemedicine sebagai upaya mempercepat layanan diagnostik. Hal ini juga bermanfaat agar pasien yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer bisa mendapatkan perawatan medis dengan segera. Dengan adanya sistem telemedicine, pasien yang menderita masalah jantung dapat memeriksakan kondisinya secara langsung dan dapat dipantau setiap saat oleh tim ahli jantung.

Lebih lanjut dengan dukungan teknologi sistem operasi seluler, memungkinkan sistem telemedicine dapat diterapkan ke perangkat smartphone. Penerapan sistem telemedicine berbasis seluler akan membuat layanan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter bahkan ketika mereka tidak di rumah sakit. Dengan sistem telemedicine yang optimal, pemrosesan informasi medis menjadi lebih cepat dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dicapai. Artikel ini dipublikasikan pada Oktober 2018 di Agenda I^st International Conference on Industrial , Electrical dan Electronics (ICIEE 2018).

Selengkapnya

Layanan telemedis memberikan kesempatan pada dokter dan pasien untuk saling berinteraksi jarak jauh. Layanan telemedis antara dokter dan pasien telah lama berkembang dalam bentuk konsultasi, dan saat ini telesurgery dan teleradiologi merupakan fitur yang potensial untuk dikembangkan. Sementara layanan telemedis dokter - pasien makin berkembang melalui internet, hal yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan keyakinan profesional dokter terhadap kondisi klinis pasien, harapan dokter dan pasien dari layanan telemedis, dan aspek konfidensialitas informasi. Layanan telemedis memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun sebaiknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter - pasien.

Layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk memastikan perkembangan layanan telemedis sesuai dengan tujuan dan nilai - nilai luhur etika kedokteran berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan - layanan telemedis di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Pukovia Prawiroharjo, Peter Pratama dan Nurfanida Librianty pada Jurnal Etika Kedokteran Indonesia pada Februari 2019.

Selengkapnya

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasyankes penyeelnggara meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi dengan syarat dan wewenang yang telah ditetapkan dengan tentunya ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan diundangkan pada 7 Agustus 2019. 

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 9 September 2017 di Jurnal Wiley: Health and Social Care in the community. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi dari fasilitas layanan kesehatan dan pemangku kepentingan tentang dampak JKN pada praktek apoteker dan kefarmasian baik di puskesmas maupun di retail farmasi individu maupun komunitas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hasil temuan menjelaskan JKN sebenarnya dirancang dengan tujuan kebijakan yang baik untuk integrasi farmasi dalam jaringan layanan primer. Namun JKN telah menciptakan beberapa distorsi yang tidak disengaja dan tidak terduga dalam sistem layanan kesehatan yang dapat merusak sektor farmasi masyarakat. Faktanya, praktik farmasi masyarakat masih terbatas pada pemberian dan terus terhambat oleh tantangan yang sedang berlangsung terutama ketidakhadiran apoteker, kurangnya kompetensi klinis dan dukungan terbatas dari perubahan regulasi.

Temuan ini merupakan peluang yang terlewatkan bagi apoteker untuk memainkan peran yang lebih besar dalam layanan primer yang menunjukkan perlunya perbaikan untuk pendidikan farmasi dan sistem kebijakan. Pengenalan JKN telah membawa perubahan dalam cara operasional apotek komunitas dan praktik apoteker. Farmasi dan apoteker di puskesmas telah mengalami perubahan signifikan sehubungan dengan partisipasi aktif dalam pemberian obat -obatan, remunerasi yang lebih baik, dan pengakuan positif atas peran mereka. Sebaliknya, meskipun ada perubahan yang diperkenalkan untuk mengintegrasikan apotek komunitas dalam jaringan layanan primer, apotek komunitas terus terhambat oleh masalah struktural dan mendasar yang pada dasarnya tidak terkait dengan perubahan kebijakan yang disediakan oleh JKN. Sangat penting bagi profesi apoteker dan jaringan farmasi komunitas untuk bekerja memperbaiki situasi ini.

selengkapnya