Telah terselenggara Simposium Internasional tentang Penelitian, Kebijakan, dan Aksi dalam Pengurangan Penyakit Tidak Menular di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini dilaksanakan hingga Jumat, 27 September 2013. Materi dan reportase kegiatan dapat diunduh di website silahkan   
 

Winter school yang berlangsung pada bulan ini terselenggara atas kerjasama beberapa pihak, diantaranya: Charite Universitatsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health Berlin, Postgraduate Program of Public Health Faculty of Medicine, UGM dan DAAD. Tema yang diangkat yaitu Social Determinants of Health in relation with Post MDGs agenda. Acara ini akan berlangsung pada 17-27 September 2013 di Yogyakarta, Indonesia. Fasilitator yang akan mengajar dalam kursus ini berasal dari dosen senior Jerman dan Indonesia. Kursus ini akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Tujuan diadakannya kursus ini meliputi: pertama, menghasilkan lulusan dan alumni yang terkait dengan program studi kesehatan dengan ilmu yang selalu baru di lingkungan Asia Tenggara sebagai kualifikasi profesional yang spesifik.

Kedua, untuk menyediakan kesempatan belajar berkelanjutan untuk alumni Jerman yang terkait dengan program studi kesehatan. Ketiga, untuk menyediakan kesempatan konsorsium Asia Tenggara-Jerman dan untuk membangun jaringan profesional regional. Keempat, untuk memprakarsai dan mendukung jaringan antara mahasiswa dari Jerman dan alumni yang bekerja di Asia Tenggara.
Untuk informasi selengkapnya, silahkan 

Distribusi Konferensi pers kali ini diadakan oleh PKMK FK UGM, bertempat di ruang Senat FK UGM, Yogyakarta (2/9/2013). Konferensi pers diadakan untuk menyiarkan secara luas Forum Nasional ke-IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dan Kongres Nasional IAKMI. Kedua acara tersebut akan diselenggarakan di Kupang pada 4-7 September 2013. JKKI sendiri telah berjalan empat tahun ini, inisiasinya dari FK UGM. Tahun depan, JKKI yang kelima akan diadakan oleh Universitas Maranatha, Bandung. Untuk jadwal lengkap disertai abstraknya, silahkan 

Konferensi pers yang dihadiri sejumlah rekan wartawan dari Yogyakarta ini mengemukakan sejumlah hal penting. Salah satunya, UGM melalui Forum Nasional ke-IV dan Konas IAKMI ini akan memberikan memberikan temuan dalam penelitian untuk mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan. Saat ini, masih banyak kebijakan kesehatan khususnya yang dirasa kurang sesuai. Misalnya UU yang mengatur tentang rokok merupakan UU paling longgar di dunia. Tentu dapat dibayangkan jika banyak penyakit dan kematian yang disebabkan oleh hal yang sebenarnya kurang perlu yaitu rokok. Kemudian, kasus lain yang juga saat ini hangat dibicarakan yaitu, penanganan kesehatan atas kasus kecelakaan di jalan akibat mengebut. Perilaku ini sebaiknya bisa dihindari karena umumnya pelaku mengebut anak muda yang potensial. Akibat kecelakaan ia menjadi lumpuh dan masa depannya berubah.

Kelompok JKKI ini mencoba aktif memberikan masukan untuk pengambil kebijakan. Dalam Forum Nasional ke-IV nanti, mereka akan merumuskan proposal yang akan mengawal pelaksanaan BPJS per 1 Januari 2013. Terkait monitoring tersebut, silahkan 

Pada minggu ini, kami pilihkan berbagai artikel terkait denganMaternal Healthcare. Silahkan klik pada ikon bacaan baru berikut ini:

		Inequity in maternal health care service utilization in Gujarat: analyses of district-level health survey data Deepak Saxena, Ruchi Vangani, Dileep V. Mavalankar, Sarah Thomsen
		Ethnic minority health in Vietnam: a review exposing horizontal inequity Mats Målqvist, Dinh Thi Phuong Hoa, Nguyen Thanh Liem, Anna Thorson, Sarah Thomsen
		Health system capacity: maternal health policy implementation in the state of Gujarat, India Linda Sanneving, Asli Kulane, Aditi Iyer, Bengt Ahgren
		The role of home-based records in the establishment of a continuum of care for mothers, newborns, and children in Indonesia Keiko Osaki, Tomoko Hattori, Soewarta Kosen

Dalam minggu ini, kami pilihkan berbagai artikel terkait dengan pelayanan primer. Silahkan klik pada ikon bacaan baru berikut ini:

		Viewpoints about collaboration between primary care and public health in Canada Noori Akhtar-Danesh, Ruta Valaitis, Linda O¿Mara, Patricia Austin, Val Munroe BMC Health Services Research 2013, 13:311 (14 August 2013)
		Shared decision making for patients with type 2 diabetes: a randomized trial in primary care Megan E Branda, Annie LeBlanc, Nilay D Shah, Kristina Tiedje, Kari Ruud, Holly van Houten, Laurie Pencille, Marge Kurland, Barbara Yawn, Victor M Montori BMC Health Services Research 2013, 13:301 (8 August 2013)
		Care pathways across the primary-hospital care continuum: using the multi-level framework in explaining care coordination Sabine Van Houdt, Jan Heyrman, Kris Vanhaecht, Walter Sermeus, Jan De Lepeleire BMC Health Services Research 2013, 13:296 (6 August 2013)
		Planning for interprofessional change in primary health care: exploring the use of the Interprofessional Resource Centre Patterson C, Arthur H, Peachey G, Vohra J, Price D, Pearson D, Mariani R Advances in Medical Education and Practice 2013, 4:117-125. 14 May 2013

Ditjen Dikti telah menyelenggarakan diskusi panel sebagai implikasi diterbitkannya UU Pendidikan Kedokteran (UU No 20/2013, silahkan  untuk melihat undang-undang tersebut). Tema yang diangkat yaitu Identifikasi Tantangan & Solusi Strategi: Implementasi Terhadap Dinamika Kebijakan Pendidikan Kedokteran. Acara ini berlangsung pada Selasa (20/8/2013) di Lantai III Gedung Ditjen Dikti, Senayan Jakarta.

Acara terbagi dalam dua bagian, yaitu dalam format diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD). Sesi diskusi panel dibuka oleh Dr. Ova Emilia SpOG sebagai wakil dari AIPKI. Pertemuan tersebut dihadiri Dekan-dekan FK dan dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi. Beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut hadir.

Topik pembicaraannya adalah sebagai berikut:

1.  Prof Budi Sampurna
     (Dosen FK UI, mantan tim penyusun RUU Pendidikan Kedokteran)

Dinamika Proses Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran

Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran mempunyai aspek politis yang dapat dilihat dari proses yang cukup panjang. Dalam makalahnya Prof. Budi memaparkan mengenai proses penyusunan dan isi UU Pendidikan Kedokteran. Proses memakan waktu yang cukup lama, cukup kompleks, dan cukup kontroversial.

Implikasi UU Pendidikan Kedokteran ini adalah: (1) Pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi, termasuk pendidikan spesialis dan subspesialis; (2) Harus menyediakan RS pendidikan sehingga perlu peningkatan mutu RS; (3) Kemenkes sebagai pengguna terbesar lulusan juga ikut dalam membina pendidikan kedokteran. Dalam UU Pendidikan Kedokteran, ada tambahan baru yaitu dokter layanan primer yang masuk pada minggu-minggu akhir proses penyusunan UU Pendidikan. Untuk memahami isi lengkap silahkan 

2. Dr. Illah Sailah
    (Direktur Belmawa, Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Sinkronisasi UU Pendidikan Kedokteran dengan berbagai peraturan perundangan-undangan pendidikan tinggi.

Sebagai birokrat Kementerian Kesehatan, Dr. Illah memaparkan mengenai berbagai UU yang terkait dengan pendidikan kedokteran, mulai dari UU Praktek Kedokteran yang mengatur KKU, UU Kesehatan, UURS, UU BPJS yang menjadi domain Kementerian Kesehatan serta UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran (UU no 20 tahun 2013). Namun UU tersebut hanya bisa berjalan kalau keluar PPP, Perpres dan  Permendikbud yang harus disusun.

Sebagai gambaran, syarat dan ketentuan pembentukan fakultas kedokteran serta penambahan program studi disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Aturan ini harus sinkron dengan UU Pendidikan Tinggi. Disinilah tugas Kementerian untuk melakukan.  Banyak hal dalam UU Pendidikan Kedokteran yang perlu disinkronkan. Silahkan untuk membaca lebih lanjut isi detil dari sinkronisasi peraturan.

3. Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P(K)
    Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Peran Standar kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter (UU Praktek Kedokteran) dalam lingkup standar nasional pendidikan kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran).

Ketua KKI, Prof. Menaldi meninjau aspek standar pendidikan profesi dokter dan standar nasional pendidikan dokter. Pendidikan Kedokteran berada di tengah antara Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional. Selanjutnya disebutkan berbagai jenis dokter. Namun intinya adalah bagaimana dokter kompeten dalam menjalankan profesinya. Yang penting adalah harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Apakah cukup Fakultas Kedokteran di Indonesia. Fakultas Kedokteran ada 73, dengan kemampuan meluluskan 8.100 dokter setiap tahun. Pemegang STR 101.910. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah 96.000. Dokter Spesialis pemegang STR adalah 24.328. Ini yang kurang. Perkembangan Fakultas Kedokteran dari tahun 2000 sampai 2010 adalah dari 52 sampai 72. Seharusnya hanya ada 60 saja. Oleh karena itu jangan sampai over-produksi.  Ketua KKI juga memaparkan mengenai KKNI dalam pendidikan kedokteran yang kontroversial.  Dalam akhir papernya Ketua KKI memaparkan mengenai tantangan dan berbagai aspek dalam UU Pendidikan Kedokteran yang perlu dicermati lebih lanjut. Silahkan untuk  mengikuti papernya.

4. Prof. Laksono Trisnantoro
    (Fakultas Kedokteran UGM, mantan Tenaga Pendamping Ahli DPR dalam penyusunan RUU Pendidikan
     Kedokteran)

Mengapa perlu informasi satuan biaya pendidikan? Kajian politk-ekonomi dalam UU Pendidikan Kedokteran

Mengapa satuan biaya pendidikan penting? Adanya pasal-pasal mengenai satuan biaya dan sumber pendanaan fakultas kedokteran bukan masalah praktis saja namun mempunyai akar ideologis.

Dalam konteks adanya tuntutan untuk fakultas kedokteran agar mempunyai satuan biaya, Prof. Laksono memaparkan mengenai latar belakang politik-ekonomi dan ideologi dari kebutuhan informasi ini. UU Pendidikan Kedokteran merupakan inisiatif dari DPR yang anggotanya memang mempunyai pandangan ideologi ke arah sosialisme dalam pendidikan.  Pandangan ideologi ini menekankan mengenai perlunya peran pemerintah yang signifikan dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan kedokteran.  Berbagai pengamatan saat ini memang menunjukkan minimnya peran pemerintah di bidang pendidikan kedokteran. Dampak yang dirasakan adalah mahalnya pendidikan kedokteran, mutu yang sulit dipertanggung-jawabkan, adanya perilaku tidak terpuji dalam penerimaan mahasiswa baru dan berbagai hal yang dapat menghambat perkembangan mutu pendidikan kedokteran. UU Pendidikan Kedokteran diharapkan dapat merubah situasi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salahsatu bagian penting UU Pendidikan Kedokteran adalah penetapan prinsip  politik anggaran pendidikan kedokteran. Silahkan  untuk membaca lebih lanjut.

5.  Prof Ali Ghufron Mukti
    Ketua AIPKI

Kesiapan FK dalam implementasi UU Pendidikan Kedokteran

Bagaimana kesiapan Fakultas Kedokteran  dalam pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran? Topik ini dibahas Prof. Ghufron sebagai Ketua AIPKI. Ada beberapa hal yang penting yaitu: (1) pemenuhan kompetensi lulusan, (2) program pendidikan spesialis untuk layanan primer, dan (3) kelanjutan program profesi dokter/internship setingkat spesialis. Ada berbagai pertanyaan: Bagaimana kontrol mutu? Siapa yang melakukan? Jika tidak ada sangsi dari pemerintah, kegiatan mutu akan sulit dilakukan. Ini hal yang perlu ditekankan. 

IDI dan AIPKI diharapkan terus  bekerja bersama untuk uji kompetensi. Termasuk mengelola mereka yang  gagal dalam ujian. Selanjutnya Prof. Ghufron menyatakan bahwa dampak positif UU Pendidikan  sangat besar, termasuk pendanaan oleh pemerintah. Dalam konteks di dalam universitas, hubungan antara fakultas dengan rektor perlu diperbaiki agar pendidikan kedokteran tidak menjadi sumber keuangan untuk pendidikan lainnya.  Perlu kerjasama erat berbagai pihak. Silahkan untuk membaca paper Prof. Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua AIPKI.

Minggu ini kami pilihkan beberapa artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang Open Access yang berfokus pada:

		Interrogating Knowledgeable antenatal care as a pathway to skilled delivery: modelling the interactions between use of services and knowledge in Zambia Ensor, T., Quigley, P., Green, C., Razak Badru, A., Kaluba, D., Siziya, S.
		Integrating family planning services into HIV care and treatment clinics in Tanzania: evaluation of a facilitated referral model Baumgartner, J. N., Green, M., Weaver, M. A., Mpangile, G., Kohi, T. W., Mujaya, S. N., Lasway, C.
		Capacity of middle management in health-care organizations for working with people—the case of Slovenian hospitals Brigita Skela Savič, Andrej Robida Human Resources for Health 2013, 11:18 (10 May 2013)
		Longitudinal study of rural health workforce in five counties in China: research design and baseline description Huiwen Xu, Weijun Zhang, Xiulan Zhang, Zhiyong Qu, Xiaohua Wang, Zhihong Sa, Yafang Li, Shuliang Zhao, Xuan Qi, Donghua Tian Human Resources for Health 2013, 11:17 (4 May 2013)

It's hard to believe, but it's been nearly one month since we held the Private Sector in Health Symposium in Sydney. As such, we wanted to take the opportunity to share resources with you from the day.

Spurred on by the keynote presentations, a key question to emerge from the day is 'what exactly do we mean by the private sector'? People often limit the definition to 'for-profit organisations', but from the day we saw a large number of non-state actors operating in health systems around the world. There were also questions of separating out private provision of services from private financing for health services. These are some of the questions we hope to take to the next Symposium.

On that note, David Bishai and Gerry Bloom, the co-organisers of this year's Symposium are pleased to announce that they will be passing the torch to Freddie Ssengooba and Kara Hanson. They'll be working with the Scientific Committee to determine the most appropriate shape, format and location for that -- so watch this space.

In the meanwhile, we'll continue to keep you updated on our processes of institutionalising the Private Sector in Health group.

We're sorry that you couldn't join us in Sydney, but do take a moment to find out what you've missed.

Overview of the day

The day started off with a thoughtful welcome to the country by Millie Ingram, followed by a keynote from Bruce Bonyhady on the recent introduction of the National Disability Insurance Scheme in Australia. In his inspiring keynote, Bruce noted the strong role that the private sector had in reframing the debate around disability in Australia. Instead of focusing on disability solely as a rights issue, he worked with others to reframe it as an economic -- one focused on insurance and risk. He said it sprang from a recognition that: "there are only two types of people in this world, those with a disability, and those who have yet to get a disability". He also noted the reality of changing demographics: disabled children often rely heavily on their parents for care, but are starting to outlive their own parents. From an economic standpoint, he noted that a 1% decrease in informal care from friends and relatives led to a 4% increase in seeking formal care supported by the government, which he argued as unsustainable in the longterm. And so, after being reframed as an economic issue, it quickly became a political one. The government introduced the scheme at the beginning of July, and it is funded by a mill levy on health services that is likely one of the most popular tax rises in Australian history, with over 80% supporting the move. The keynote was a good reminder to us that the role of the private sector in health can be diverse -- it's not always about service provision or financing, but can also be about shifting the discourse and reframing policy debates.

Following the opening keynote, the participants broke out into three rounds of parallel sessions covering a diverse range of issues, such as regulation, influencing quality of care, health financing and a focus on equity. These presentations are available for download on the right side of this email.

In the afternoon, a closing plenary session was delivered by Mushtaque Chowdhury from BRAC, an NGO from Bangladesh that has quickly become one of the world's largest. Mushtaque attempted to explain the Bangladesh health 'miracle' -- that the country has strong health indicators despite limited investment in health from the government. He noted that Bangladesh has the highest life expectancy in the region, as the lowest infant and maternal mortality, but it also spends the least per capita on health. He attributed this 'miracle' to the strong innovation in the non-state sector in Bangladesh. He also focused on the role of entities like BRAC, which view poverty as a complex issue that must be tackled through a number of different initiatives. For example, BRAC runs micro-credit schemes, education programmes, health promotion schemes, and agricultural extension work. His presentation challenged those present at the symposium to rethink the nature of the private sector. BRAC is nearly impossible to categorise -- is it an NGO, a social enterprise, a business, a bank? -- and yet we understand that it has a critical role to play in the Bangladesh health market system and it's not the public sector.

Following Mushtaque's presentation, participants had a constructive discussion to share their reflections from the day as well as chart a way forward. Many were struck by the diversity of the participants, but noted that there were not many representatives of the for-profit private sector at the meeting, and they felt that their contribution would have added significantly to the day. There were also calls to have a clearer definition of what is understood by the term 'the private sector', and to focus on a few core themes in future research. In particular, there was a feeling that not enough was being done on assuring quality of private sector providers and on regulating health markets. There was also a call to separate out two distinct potential roles for the private sector: health service delivery and health financing.

The event concluded with a drinks reception sponsored by HANSHEP and CHMI, who will soon be re-launching its website cataloguing health market innovations -- a valuable resource for all those working on the private sector in health in low- and middle-income countries. 

Kali ini, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) telah masuk nomor penerbitan Vol. 2/ No. 2/ Juni/2013 (Anda dapat mengikuti edisi selanjutnya dari jurnal ini melaluipendaftaran Alert System di sisi kanan atas website ini). Edisi jurnal KKI Juni terkait penelitian kebijakan berobat gratis dan implikasinya. Telah disebutkan bahwa dampak positifnya berupa peningkatan utilisasi pelayanan, namun diperkirakan menimbulkan moralhazard dan penurunan motivasi di sisi para penyedia layanan. Masalah utama yang ditemui yaitu keberlanjutan dari sistem berobat gratis karena kebutuhan anggaran dan lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Apakah berobat gratis hanya kebijakan politis saja? Jika seperti itu adanya, maka sistem ini hanya bersifat politis sebagai janji pemilu dan merugikan sistem kesehatan. Ataukah sistem berobat ini kebijakan yang aplikatif ? Simak lebih lanjut melalui link berikut 

Kemudian, artikel lain yang dapat Anda simak diantaranya:

Pelaksanaan Kebijakan Obat Generik di Apotek Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan Bagi Masyarakat Miskin Oleh Bidan Praktek Swasta di Kota Tanjungpinang

Evaluasi Kebijakan Berobat Gratis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi

Analisis untuk Penerapan Kebijakan: Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kepahiang

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah

Dampak Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis terhadap Kepuasan Pasien dalam Menerima Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kota Ambon