Rangkaian seminar Series Hit memasuki minggu ketiga, tema yang diangkat kali ini ialah Reformasi dalam Pengorganisasian Rumah Sakit. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, ada usaha untuk mengembalikan sistem kesehatan pada situasi sebelum desentralisasi, dimana RS Daerah menjadi bagian dari Dinas Kesehatan.

Jika hal ini terjadi, maka artinya peran pemerintah sebagai regulator (Dinkes) dengan peran pemerintah sebagai provider pelayanan kesehatan akan tercampur aduk. Good governance akan sulit diwujudkan. Ditambah lagi dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang membutuhkan adanya sistem monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan dengan baik. Dari berbagai diskusi dan pemberitaan, diketahui bahwa ada potensi terjadinya fraud dalam JKN, sehingga peran pengawasan menjadi semakin penting. Diskusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar reformasi dalam pengorganisasian RS dapat berjalan menuju penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Acara selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

PKMK – Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin berkembang sampai saat ini. Pembayaran out of pocket mulai tergantikan dengan sistem pembayaran pra upaya (prospective payment), bukan hanya membutuhkan peran pendanaan Pusat melainkan juga peran Pemerintah Daerah. Di lain sisi, persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan.

Keadaan tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Oleh karena itu, kajian mengenai penelusuran perkembangan pembiayaan kesehatan di Indonesia jadi sangat penting, khususnya dengan menggunakan pendekatan pada pembiayaan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Diskusi yang dilaksanakan tanggal 17 April 2014 di Jakarta ini membahas lebih dalam mengenai reformasi pembiayaan, perkembangannya, sampai dengan bahasan arah pembiayaan tindakan preventif dan promotif. Diskusi bersama Kemenkes RI, Bappenas, P2JK, BPJS Kesehatan, Global Fund, dan peneliti-peneliti juga menjadi bagian dari kegiatan PKMK FK UGM dan Jaringan KKI kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut 

PKMK – Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin berkembang sampai saat ini. Pembayaran out of pocket mulai tergantikan dengan sistem pembayaran pra upaya (prospective payment), bukan hanya membutuhkan peran pendanaan Pusat melainkan juga peran Pemerintah Daerah. Di lain sisi, persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan.

Keadaan tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Oleh karena itu, kajian mengenai penelusuran perkembangan pembiayaan kesehatan di Indonesia jadi sangat penting, khususnya dengan menggunakan pendekatan pada pembiayaan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Diskusi yang dilaksanakan tanggal 17 April 2014 di Jakarta ini membahas lebih dalam mengenai reformasi pembiayaan, perkembangannya, sampai dengan bahasan arah pembiayaan tindakan preventif dan promotif. Diskusi bersama Kemenkes RI, Bappenas, P2JK, BPJS Kesehatan, Global Fund, dan peneliti-peneliti juga menjadi bagian dari kegiatan PKMK FK UGM dan Jaringan KKI kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Dampak perubahan iklim yang sangat cepat terhadap kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung, sudah cukup lama disadari. Sejak tahun 2008, 193 negara di bawah koordinasi WHO telah memulai langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut terhadap kesehatan.

Langkah kritis pertama adalah bagaimana setiap negara dapat melakukan assessment kelompok populasi mana yang paling rentan, mengidentifikasi fungsi sistem kesehatan apa yang lemah, dan menentukan intervensi spesifik apa yang harus dilakukan. Untuk itu, WHO menerbitkan pedoman yang dapat diacu setiap negara untuk melakukan assessment tersebut.

Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Buku yang akan dibahas kali ini ialah buah karya Prof. drg. Etty Indriati, PhD (FK UGM) yang membahas isu pelik, yaitu korupsi. Prof. Etty berguru pada Prof. Susan Rose-Ackerman dari Universitas Yale.

Bedah buku yang berfokus pada upaya anti korupsi tersebut telah terselenggara pada Jum'at (4/4/2014) di Auditorium Pertamina Tower, FEB UGM. Penyelenggara acara ini ialah Gerakan Masyarakat Transparasi Akademis untuk Indonesia (Gemati) dan pengantar disampaikan oleh Dr. Eko Suwardi, PhD, Wadek Bidang Perencanaan dan Informasi, FEB UGM. Kegiatan atau gerakananti korupsi, selaras dengan visi misi UGM yang menjulang tinggi dan mengakar pada local wisdom, harapannya hasil diskusi menjadi ilmu dan amalkan, jelas Dr. Eko Suwardi.

Hasil reportase selengkapnya silakan 

Masalah Inequity dalam kesehatan tidak bisa diatasi hanya oleh sektor kesehatan. Untuk itu, perlu dilakukan aksi bersama semua sektor terkait. Pendekatan ini awalnya dikenal sebagai "intersectoral action for health" tetapi kemudian konsepnya berkembang menjadi pendekatan the "Health in All Policies" (HiAP). Masalah selanjutnya yang muncul adalah bagaimana mengaplikasikan konsep tersebut di setiap negara?

Untuk itu, WHO mengembangkan suatu Kerangka Kerja Analitik untuk HiAP (Analytic Framework for HiAP). Kerangka Kerja ini diaplikasikan di tiga wilayah yaitu Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Pengalaman di ketiga wilayah tersebut menjadi pembelajaran yang berharga untuk penerapan di tempat lain termasuk di Indonesia.

Selengkapnya dapat disimak pada link 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Kehamilan yang tidak diinginkan akibat kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, mengancam kehidupan dan kesejahteraan para ibu dan keluarganya. Mereka yang sangat rentan dalam masyarakat seperti orang miskin yang hidup di pedesaan dan daerah kumuh di perkotaan, ODHA, dan yang tidak memiliki tempat tinggal, seringkali tidak bisa terpenuhi kebutuhannya akan kontrasepsi. Dalam konteks demikian, isu hak azasi muncul.

Buku WHO ini dapat dijadikan acuan untuk mengatasi isu tersebut. Rekomendasi yang disampaikan secara umum penting untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang bermutu dan dapat diterima tanpa diskriminasi. Selengkapnya dapat disimak pada link berikut