Kesenjangan kesehatan tidak hanya menjadi masalah di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara seperti Australia yang memiliki keanekaragaman populasi yang tinggi. Di negara maju seperti Australia, risiko kematian dan kesakitan maternal dan perinatal paling tinggi dialami oleh populasi yang rawan status sosial ataupun ekonomi. Data dari Australia menunjukkan bahwa wanita dengan status imigran memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian janin, bayi lahir mati maupun kematian ibu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lahir di Australia.

Salah satu publikasi terbaru mengenai upaya pengentasan kesenjangan kesehatan di Australia adalah protokol studi quasi-eksperimental untuk mengevaluasi program Bridging the Gap. Program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan latar belakang imigran dan meningkatkan kapasitas organisasi dan sistem agar dapat mengatasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Program ini merupakan kerjasama dari sebelas organisasi yang mencakup pelayanan kesehatan, pemerintahan, serta penelitian.

Protokol studi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para praktisi kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi implementasi program kesehatan secara time series untuk melihat dampak program terhadap kesehatan ibu dan anak serta masyarakat. Untuk membaca artikel ini secara lengkap, silakan klik link berikut

klik disini

Indonesian Health Economics Association Congress (InaHEA) tahun ini diselenggarakan di Jakarta pada 7-10 April 2015. Pergelaran kali ini merupakan yang kedua, sebelumnya InaHEA diselenggarakan di Bandung pada tahun lalu. Tema yang diangkat kali ini ialah Ekonomi Gizi dan Sistem Pembayaran. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia, jadi tema yang diambil pun terkait dengan Keamanan Pangan. Kemudian, untuk menyelaraskan dengan ekonomi kesehatan, maka INaHEA tahun ini berfokus pada ekonomi gizi. Kebijakan di sektor gizi dan sistem pembayaran akan sangat berpengaruh pada kesehatan nasional sejak diberlakukannya JKN pada Januari 2014. Acara tersebut turut mengundang Menteri Kesehatan Indonesia sebagai keynote speaker. Acara ini diinisiasi oleh Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia.

selengkapnya, silakan simak melalui link berikut

Klik Disini

PKMK-Yogya. KPK dan UGM usai menggelar Seminar Pencegahan Korupsi dalam Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Potensi Fraud pada Pelayanan Kesehatan. Seminar tersebut digelar pada Selasa (14/4/2015) di Auditorium Lantai 1 Grha Sabha Pramana UGM. Seminar ini memaparkan ada banyak kemungkinan terjadinya fraud di sektor layanan kesehatan dan sektor pengelolaan dana hibah desa dari Pemerintah Pusat yang nominalnya hingga 1 T rupiah per tahun. Silakan simak laporan kegiatanya melalui link beirkut

klik disini

Seminar Pengembangan Kepemimpinan Peneliti telah diselenggarakan pada Rabu (25/2/2015) di Ruang Teater, Perpustakaan FK UGM. Acara tersebut mengundang para peneliti dan asisten peneliti PKMK FK UGM, Dinas Kesehatan dan pihak lain yang terkait. Prof. Laksono Trisnantoro, menyampaikan pengantar bahwa pada tahun 2014, kematian ibu dan bayi masih meningkat, kebijakan obat yang masih bermasalah, program TB yang belum baik dan klaim BPJS tinggi.

Seminar ini diikuti salah satunya melalui webinar yang diikuti pihak-pihak yang tertarik dengan tema ini. Reportase, materi presentasi dan video dapat disimak melalui link berikut.

klik disini

Kasus kebijakan yang dipergunakan adalah Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional.
Kegiatan dilakukan dalam 2 kegiatan yang paralel yaitu:

Workshop GP Mental Health resmi digelar pada Jum'at-Sabtu (13-14 Feb 2015) di Ruang Teater, Perpustakaan FK UGM. Workshop mengundang sejumlah mitra dan diikuti para dokter umum yang bekerja di Puskesmas di Daearh istimewa Yogyakarta. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bagian psikiatri FK UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dan Center For Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM.

Acara ini penting, salah satunya untuk mensosialisasikan apa saja trik untuk mendeteksi gejala awal pasien dengan gangguan jiwa atau depresi. Bagaimana cara dokter umum menyampaikan pada pasien terkait hal tersebut dan lain-lain. Reportase serta materi lengkap kegiatan ini dapat disimak pada link berikut

Klik Disini

PKMK - Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai tahun 2014, diharapkan dapat membantu mengurangi resiko finansial masyarakat, mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, dan keadilan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. JKN sangat membantu masyarakat terutama masyarakat tidak mampu dan kurang beruntung dalam mengakses pelayanan kesehatan, juga bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah mendapatkan Jaminan Kesehatan sehingga harapannya kesenjangan sosial untuk kesehatan juga dapat dikurangi. Namun, JKN juga dikhawatirkan memberikan dampak negatif terhadap kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial untuk kesehatan sangat kompleks. Sehingga perlu dilihat secara seksama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial di bidang kesehatan.

Artikel menarik yang ditulis oleh Rosalyn W. Stewart, Valerie G. Hardcastle, and Aaron Zelinsky menunjukkan bahwa asuransi kesehatan hanya memainkan peranan kecil dalam mengurangi kesenjangan kesehatan. Rosalyn dan tim menyoroti hal ini dengan studi kasus pada dua lingkungan yang berbeda di Baltimore, Amerika Serikat. Simak lebih lanjut melalui link berikut

Klik Disini

Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal ini menghasilkan beberapa kesimpulan untuk kebijakan pemerintah ke depan, diantaranya:

1. Dalam era JKN, system pembayaran kapitasi dan claim INA-CBG saat ini mempunyai risiko negatif dimana akan memperbesar kesenjangan geografis. Tanpa adanya kegiatan investasi yang signifikan untuk membangun fasilitas dan mengembangkan SDM kesehatan, daerah-daerah tertinggal kemungkinan besar akan semakin tertinggal dibanding daerah yang sudah maju;
2. Program pengiriman tenaga kesehatan secara perorangan ke daerah-daerah tertinggal yang saat ini dilakukan, merupakan program yang sulit dipertanggung-jawabkan efektifitasnya. Program pengembangan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebaiknya dilakukan secara kelompok (team) dengan susunan yang interprofesi. Sebagai catatan: di berbagai daerah tertinggal sulit mencari PNS karena memang tidak ada yang bersedia bertugas di tempat sulit sampai pensiun.
3. Daerah tertinggal membutuhkan tidak hanya biaya operasional, namun juga biaya investasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan SDM. Di era JKN saat ini biaya investasi disediakan oleh pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah yang mampu sesuai dengan UU. BPJS tidak mempunyai tugas menyediakan dana investasi.
4. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan primer yang dilakukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai ke ahli manajemen pelayanan primer/obat.
5. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan kesehatan rujukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat tersusun oleh berbagai spesialis sesuai kebutuhan, tenaga manajemen rumahsakit/pelayanan kesehatan, tenaga ahli rekam medik dan sebagainya.
6. Hubungan kerja diharapkan menggunakan model kontrak, antara pemerintah daerah/pemerintah pusat dengan pihak ketiga (sebagai kontraktor) yang mampu menyediakan tenaga kesehatan.
7. Sistem kontrak dilakukan dengan dasar tata hukum keuangan Negara. Dengan system kontrak ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mempunyai penyerapan tinggi.
8. Sumber pendanaan: Dana investasi dan operasional untuk daerah tertinggal diharapkan berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah daerah, dan dana operasional dari BPJS (dana kompensasi) untuk layanan primer. Dana kompensasi BPJS sudah diatur dengan UU dan regulasi di bawahnya, namun belum pernah dipergunakan pada tahun 2014. Saat ini dana kompensasi belum dipastikan dapat digunakan untuk pelayanan sekunder dan tersier. Akan dilakukan pertemuan di Jakarta dalam waktu dekat untuk membahas dana kompensasi BPJS bagi pelayanan sekunder dan tertier;
9. Diperlukan kegiatan untuk pengembangan kemampuan pihak ketiga (kontraktor-kontraktor) penyedia tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Pihak ketiga ini bekerja berdasarkan tata-aturan kontrak namun berdasarkan semangat kemitraan (partnership). Contoh model ini adalah Sister Hospital NTT.
10. Kontraktor yang berasaskan kemitraan ini dapat berupa Yayasan (lembaga nonprofit) seperti Pencerah Nusantara, Perguruan Tinggi seperti FK UGM ataupun Konsorsium RS-RS besar (pengalaman Sister Hospital NTT) yang didukung oleh jaringan alumnusnya, dan lembaga-lembaga kontraktor tenaga berbentuk PT (for-profit). Preferensi kontrak harapannya diberikan ke lembaga non-profit.

Materi dan reportase seminar yang telah diselenggarakan kemarin dapat anda simak pada link berikut.

Reportase Kegiatan

Selamat berjumpa kembali Bapak/Ibu Pembaca website, untuk referensi akhir pekan ini, kami pilihkan review dan policy brief terkait Health Sector Review. Health Sector Review disusun sebagai masukan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Review ini disusun oleh DFAT, Bappenas, Kemenkes serta sejumlah elemen lain yang dilibatkan, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, pakar nasional dan internasional, organisasi profesi dan media massa. Health Sector Review ini merupakan kajian sektor kesehatan yang memuat pencapaian saat ini, tantangan yang dihadapi, pilihan kebijakan, strategi dan indikator-indikator pilihan yang disepakati. Dalam review ini telah dibahas 10 topik, seputar beban penyakit, layanan kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu anak, pendanaan kesehatan, SDM Kesehatan, farmasi dan teknologi kesehatan, desentralisasi, gizi dan ketahanan pangan, persediaan serta kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan. Selengkapnya klik link berikut 

Consolidated Report Health Sector Review

Kemudian, dokumen lain yang patut disimak ialah Health Sector Review: Kumpulan Policy Brief klik disini. Harapannya, Health Sector Review dan Policy Brief-nya ini dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Simak pula karikatur menarik seputar tema ini pada link berikut

Health Sector Review Dissemination Seminar Infographic

Terdapat satu tema menarik yang akan dibahas dalam Seminar Nasional Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal pada Sabtu, 13 Desember 2014 ialah dana kompensasi. Salah satu kesimpulan penelitian monitoring JKN 2014 ialah masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN yang jauh lebih sedikit dibanding daerah yang maju/kota-kota besar.
Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan ini, ada usulan agar muncul skema dana Kompensasi. Apa yang dimaksud dengan dengan Dana Kompensasi? 

Dalam UU SJSN (2004) hal ini telah diatur melalui pasal khusus terkait Kompensasi yang kemudian diatur lebih lanjut dengan terbitnya Permenkes No 71 tahun 2013. Bagian Kedelapan Permenkes 2013 menyebutkan mengenai Pemberian Kompensasi.

Pasal 30.

1. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi.
2. Penentuan daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
3. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: penggantian uang tunai; pengiriman tenaga kesehatan; dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.
4. Kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
5. Besaran penggantian atas biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetarakan dengan tarif Fasilitas Kesehatan di wilayah terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan.
6. Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Kemudian, aturan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan dengan peraturan BPJS Kesehatan. Pembahasan terkait hal ini dapat disimak pada Seminar tanggal 13 Desember 2014. Informasi selengkapnya silakan Klik Disini

Reportase Forum Nasional ke-V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia telah dapat diakses, terutama untuk powerpoin dan ringkasan berbagai sesi. Berbagai kegiatan follow-up Forum Nasional ke-V telah disusun, termasuk persiapan untuk melakukan advokasi ke pemerintah Indonesia yang baru. Langkah ini dirasa perlu segera dilakukan agar peran akademisi dalam memberikan masukkan untuk pemerintah dapat cukup signifikan dengan perkembangan yang ada. Ada beberapa poin penting yang akan disampaikan pada pemerintah, antara lain mencakup tema pembiayaan, kesehatan ibu & anak. kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan kesehatan, kebijakan AIDS, dan kelompok kerja gizi. Selengkapnya, silakan klik di sini.