Kementerian Kesehatan akan terus memantau kesehatan jemaah haji yang telah kembali ke Tanah Air, sebagai antisipasi kemungkinan penularan virus Mers dan Ebola. Mereka diminta rutin memeriksa kesehatan di embarkasinya masing-masing selama 2 minggu setelah kedatangannya.

"Apalagi jemaah yang mengalami panas tinggi setelah sampai kampung halaman. Segera lapor ke embarkasi masing-masing untuk diperiksa dan diambil tindakan jika kemungkinan terjangkit virus Mers atau Ebola," kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti kepada wartawan, di ruang kerjanya, di Jakarta, Senin (6/10).

Kekhawatiran tersebut beralasan, mengingat kedua virus berbahaya tersebut ditularkan melalui udara. Jika ditangani dengan cepat, takutnya virus yang dibawa jemaah haji itu akan menjadi wabah di Tanah Air.

"Saat tiba di Indonesia, para jemaah haji ini harus melalui thermal scanner untuk deteksi awal. Selanjutnya masing-masing embarkasi diminta untuk proaktif untuk memantau kesehatan jemaah hajinya," ucap Wamenkes.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan, jemaah haji yang meninggal dunia selama musim haji hingga 6 Oktober 2014 tercatat sebanyak 117 orang, dengan rincian 109 orang meninggal di Arab Saudi dan 8 orang meninggal di embarkasi masing-masing.

Dibanding tahun lalu, menurut Ali Ghufron, jumlah jemaah yang meninggal memang lebih besar. Tahun 2013 sebanyak 86 orang. "Tetapi jika merujuk pada data 2011, jumlah jemaah haji yang meninggal lebih banyak 145 orang. Dan tahun 2012 sebanyak 141 orang," ujarnya.

Di tanyakan jumlah jemaah haji yang meninggal masih tinggi dari tahun ke tahun, Ali Ghufron mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak keberangkatan haji yang menderita sakit atau berisiko tinggi. Meski kondisi kesehatan jemaah haji sudah diketahui sejak di Tanah Air.

"Hasil pemeriksaan di Tanah Air memang ada 74.940 orang yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2014 ini menderita sakit kronis dan 42.728 lansia yang berisiko tinggi. Tetapi kami kan tidak bisa menghalangi-halangi jemaah yang sakit maupun lansia untuk haji, karena keputusan itu ada di Kementerian Agama," ujarnya.

Sedangkan dari Arab Saudi dilaporkan ada sekitar 118.848 jemaah haji Indonesia yang berobat jalan maupun rawat inap di rumah sakit di tiga kota. Saat di Arafah, sebanyak 138 jemaah harus menjalani safari wukuf dan 147 jemaah yang diwakilkan karena dirawat di rumah sakit.

"Jumlah jemaah yang berobat lebih banyak karena dilaporkan suhu mencapai 45 derajat celcius. Banyak jemaah haji yang dehidrasi karena kipas maupun air conditioning tidak cukup menurunkan hawa panas di Tanah Suci," ujarnya.

Ditanyakan kemungkinan rekam medis jemaah menjadi salah satu syarat bisa menunaikan ibadah haji, Ali Ghufron mengatakan, kemungkinan itu bisa saja dilakukan. Namun, wacana ini harus dibahas dulu dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.

"Memang dilematis jika rekam medis jemaah menjadi syarat, karena untuk bisa pergi haji di Indonesia itu antriannya cukup lama bisa mencapai 7-9 tahun. Sehingga rasanya sulit untuk mencoret jemaah yang sakit lantaran mereka sudah antri sejak lama," tutur Ali Ghufron.

Kendati demikian, lanjut Ali Ghufron, wacana rekam medis jemaah jadi pertimbangan keberangkatan haji bisa jadi masukan pemerintah. Karena hal itu selaras dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang meminta agar pertimbangan pergi haji tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga mampu secara fisik.

"Surat himbauan ini diberikan agar jadi masukan pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kemampuan fisik, selain ekonomi. Selain juga meluruskan pandangan masyarakat Indonesia bahwa meninggal di Tanah Suci itu bukanlah jaminan sorga. Sehingga jumlah jemaah Indonesia yang meninggal bisa diminimalisasi," kata Ali Ghufron menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Indonesia saat ini tengah krisis ahli epidemiologi. Padahal epidemiologi sangat penting untuk mendeteksi dan menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, seperti masalah peningkatan kejadian gizi buruk, keracunan makanan, kecelakaan, dan berbagai penyakit menular.

"Untuk ukuran Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 245 juta, idealnya negara kita butuh 568 ahli epidemiologi dan 9.510 asisten ahli epidemiologi," ujar Plt Dirjen Pengendalian Penyakt dan Penyehatan Lingkungan, Prof Agus Purwadianto di Bandung, Rabu [1/10/2014].

Namun angka yang dimiliki sekarang jauh dari angka ideal. Dari kebutuhan 9.510 ahli, Indonesia hanya memiliki 357 ahli epidemiolog. Jumlah tersebut mencakup 1 ahli epidemiolog di setiap kabupaten/kota, dan 1 asisten ahli epidemilogi di setiap puskesmas.

Agus menerangkan pentingnya epidemilog. Dalam dua dasawarsa ini, Indonesia mengalami dua pandemi yaitu SARS di tahun 2002 dan influenza A atau H1N1 tahun 2009. Selain merugikan secara ekonomi, kejadian ini merugikan nyawa manusia.

"Terkendalinya kedua pandemi ini berkat penerapan pendekatanepidemiologi di tingkat global, regional, nasional, dan lokal, utamanya dalam pencegahan penularan atau pemutusan rantai penularan," tutur Agus.

Karena itu, kemampuan deteksi dini penyakit menular harus dimiliki setiap negara. Hal ini dilakukan agar penyebaran penyakit menular yang berakibat pandemi bisa dicegah.

"Kami pun mendorong perguruan tinggi di Indonesia agar mempelajari epidemiologi. Sebab saat ini baru dua universitas yang mempelajarinya. Yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM)," imbuhnya.

Di Jabar sendiri, pemenuhan kebutuhan ahli epidemiologi baru 30 persen. Artinya dari 27 kota/kabupaten, baru 9 kota/kabupaten yang memiliki ahli epidemiologi.

sumber: http://health.kompas.com

EBOLA telah dinyatakan WHO sebagai wabah kesehatan di Afrika Barat sejak enam bulan terakhir. Berbagai kasus dan pengalaman penanganan Ebola, tentunya menjadi pelajaran bagi dunia kesehatan internasional, khususnya Indonesia.

Prof. Tjandra Yoga Aditama, Ketua Balitbangkes, melihat situasi wabah Ebola di daerah pandemi, Afrika Barat, dengan analisis ilmiah. Dari analisis tersebut, dia menggarisbawahi sebab-akibat yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari wabah Ebola ini.

Ebola pertama kali ditemukan di negara Republik Demokratik Kongo. Ebola di sana sudah menjadi masalah klasik karena negara ini terhitung telah dilanda wabah Ebola sebanyak tujuh kali. Dari kejadian yang berulang di Kongo, Prof. Tjandra berpendapat bahwa penyuluhan kesehatan ke masyarakat harus terus-menerus dilakukan agar perilaku masyarakat dapat berubah menjadi perilaku sehat.

"Nigeria dan Senegal kini telah berhasil menangani wabah Ebola mereka. Situasi mereka kini stabil dan sebentar lagi kedua negara ini dapat dideklarasikaan all clear. Ini menunjukkan bahwa wabah Ebola dapat diatasi kalau ditangani dengan baik," tutur Prof. Tjandra melalui pesan elektronik kepada Okezone, Rabu (1/10/2014).

Wabah Ebola berkembang sangat pesat. Apalagi ini pertama kalinya wabah Ebola Afrika melanda kota besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyakit menular yang berdampak luas pada masyarakat di daerah perkotaan, memerlukan pendekatan khusus.

"Salah satu pelajaran penting dari terus meluasnya Ebola di tiga negara yang pertama mendapat wabah, yaitu Guinea, Liberia, dan Sierra Leonne adalah kenyataan bahwa buruknya sistem kesehatan secara umum akan membuat penyebaran penyakit jadi tidak terkendali. Karena itu, 'health system strenthening' atau penguatan sistem kesehatan merupakan kegiatan utama pembangunan kesehatan di setiap negara," tambah Prof. Tjandra.

Perlu diketahui, pada abad ini setidaknya ada empat wabah besar yang meresahkan dunia. Kuman, virus, parasit, dan penyebab penyakit lainnya juga mungkin terus bermutasi, berevolusi, dan berubah seiring perkembangan zaman. Bukan tidak mungkin di masa mendatang akan ada wabah lain yang harus siap diantisipasi warga dunia.

"Apakah Ebola di Afrika Barat ini akan berkembang lebih buruk, lebih luas, dan lebih mematikan. Tentu kita tidak ingin ini terjadi, karena itu perlu upaya penangulangan yang baik dan kuat," sarannya.

Untuk pengendalian penyakit menular, ketua Balitbankes ini menggarisbawahi beberapa hal yang perlu disiapkan Indonesia dalam menghadapi kemungkinan tersebut, di antaranya pimpinan yang menguasai masalah, program penanggulangan penyakit yang berbasis bukti, petugas yang bertanggung jawab, dan sistem kesehatan yang tertata baik. (fik)

sumber: http://health.okezone.com

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta pelaksanaan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dikawal ketat agar berkelanjutan di masa depan. Program tersebut merupakan lompatan besar, karena baru kali ini memasukkan seluruh penduduk ke satu sistem jaminan kesehatan.

"Lompatan besar ini perlu kerja keras para pihak dan kawal terus pelaksanaannya, agar program yang luar biasa ini berkelanjutan di masa depan," kata Boediono dalam sambutan pada Penganugerahan BPJS Kesehatan "Primary Care Award" di Jakarta, Jumat (3/10).

Hadir dalam acara itu, antara lain Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.

Wapres menambahkan, BPJS Kesehatan sebenarnya bukan satu-satunya aktor atas kesuksesan program JKN. Masih ada aktor lainnya, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyiapkan kebijakannya.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan para pihak, supaya program JKN di masa depan bisa berjalan mulus dan berkelanjutan," ujarnya.

Wapres menyebut hal-hal yang harus diperbaiki, antara lain, bagaimana mengatur pelayanan dan personalia agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang tak kalah penting para pelakunya tetap semangat dan tak mudah patah arang.

"Kalau dianalogkan komputer, kesehatan dan pendidikan ibarat software dan hardware. Kedua perangkat ini harus sinkron dan dikembangkan terus-terusan agar berjalan seimbang," kata Boediono menandaskan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan penghargaan ini diberikan untuk meningkatkan peran dan optimalisasi fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau faskes primer dalam pelayanan kepada peserta JKN.

"FKTP memiliki fungsi sebagai kontak pertama dari peserta BPJS Kesehatan, dan peserta akan secara kontinyu mengakses pelayanan kesehatan," kata Fachmi Idris.

FKTP, lanjut Fachmi, juga memiliki peran terhadap koordinasi dan komprehensivitas pelayanan kesehatan bagi peserta, sehingga bisa dikatakan FKTP akan berdampak besar bagi peningkatan status kesehatan masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

Lima pemenang "Primary Care Award" untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut; Puskesmas Kota Bumi II, Lampung Utara (Puskesmas Terbaik), dr Jiji B Irodati, Lamongan (Dokter Prakter Perorangan), Polres Kabupaten Bekasi (Klinik Polri), Griya Husada 2, Karanganyer (Klinik Pratama), dan Dinkes Lantamal II Padang (Klinik TNI).

Fachmi menambahkan, parameter yang dijadikan penilaian dalam menentukan FKTP terbaik ini mencakup kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan yang dilakukan oleh Tim Juri Nasional.

"FKTP Terbaik ini adalah inovasi yang mengarah pada upaya promotif dan preventif, seperti senam sehat, penjaringan posyandu, penyuluhan, atau konseling perorangan," katanya.

Fachmi menambahkan, diharapkan, inovasi yang dilakukan dapat menekan angka rujukan ke faskes tingkat lanjutan, serta dapat mengembangkan program rujuk balik bagi peserta BPJS Kesehatan yang menyandang penyakit kronis, namun dalam keadaan stabil.

Tim juri nasional yang melakukan penilaian FKTP terbaik terdiri atas perwakilan BPJS Kesehatan, Kementerian kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), Akademisi (FK UI dan FKM UI) serta korpri sebagai perwakilan dari peserta.

Beberapa capaian penting yang diperoleh dari BPJS Kesehatan adalah target jumlah peserta sebanyak 121,6 juta orang bisa dilewati. "Jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini 128,6 juta dan peserta mandiri sebanyak 5,5 juta," kata Fachmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

SEMAKIN berkembangnya zaman ke era modern cenderung membuat orang memiliki kebiasaan gaya hidup tidak sehat. Padahal, hal tersebut justru menempatkan seseorang pada berbagai faktor risiko penyakit kronis, salah satunya diabetes.

Nutrition and Health Education Executive, Mochamad Aldis Ruslialdi, SKM mengatakan bahwa diabetes yang berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat dan kurang beraktivitas fisik adalah diabetes tipe 2. Bahkan, menurut Aldis jumlah penderita diabetes di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

"Di Indonesia sudah banyak sekali penderita diabetes tipe 2, bahkan sudah masuk 10 besar di dunia atau tepatnya peringkat 7 dengan sekira 8 juta penderita," ujarnya dalam acara "Let's Get Into Shape in 10 Minutes" di Atrium Kota Kasablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Oktober 2014.

"Bahkan WHO memprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan masuk lima besar dalam jumlah penderita diabetes di dunia," tambahnya.

Oleh karena itu, Aldis mengingatkan kepada setiap orang untuk memperhatikan kadar gula darah mereka. Bahkan, Aldis mengatakan bahwa setiap orang harus memeriksakan kadar gula darah mereka secara rutin untuk mengetahui apakah mereka telah memasuki masa pradiabetes atau belum.

"Pra-diabetes adalah ketika kadar gula darah tinggi, tetapi belum bisa dikatakan terkena penyakit diabetes. Namun, ketika seseorang sudah didiagnosa terkena diabetes, dia tidak akan bisa kembali lagi ke pra-diabetes," jelasnya.

"Sayangnya tidak banyak orang yang tahu sudah memasuki masa pradiabetes sebelum mereka benar-benar terkena diabetes," tutupnya. (fik)

sumber: http://health.okezone.com

Kalau pelayanan didukung tenaga profesional yang rela tidak berhaji, saya percaya kesehatan jamaah akan terjaga."
Makkah (ANTARA News) - Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) memberikan apresiasi kepada 57 dokter yang menjadi petugas haji 2014 namun tidak berhaji karena berkomitmen pada tugas yang diemban.

"Ada 57 dokter yang berkomitmen pada tugas sehingga tidak berhaji," kata Komisioner Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Abidinsyah Siregar, di Makkah, Senin.

Mereka, kata Abidinsyah, mengutamakan tugas untuk memberi layanan yang terbaik. "Ini tentu sangat menolong jamaah haji kita yang berniat untuk beribadah," katanya.

Ia mengatakan pada puncak haji atau wukuf diperlukan tenaga kesehatan yang tetap berjaga. "Kalau pelayanan didukung tenaga profesional yang rela tidak berhaji, saya percaya kesehatan jamaah akan terjaga," katanya.

Puncak haji atau wukuf memang cukup berat, karena setelah wukuf jamaah akan bermalam di Muzdalifah yang diikuti melempar jumrah selama dua atau tiga hari di Mina sehingga memerlukan fisik yang prima.

Berdasarkan pengalaman banyak jamaah yang memang sebelumnya sudah sakit atau kesehatannya sudah beresiko, kondisinya banyak menurun saat menjalani ibadah di Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

Wukuf sendiri akan jatuh pada tanggal 3 Oktober atau empat hari lagi. Sejak jauh hari tenaga kesehatan dan petugas haji lainnya meminta jamaah menjaga kesehatan menjelang wukuf. (*)

sumber: http://www.antaranews.com

Kementerian Kesehatan (Kemkes) minta pemerintah menambah anggaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 6,09 triliun. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk membenahi pelaksanaan program BPJS kesehatan.
Ali Ghufron, Wakil Menteri Kesehatan bilang, pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi program BPJS yang dilakukan pemerintah, ada sejumlah masalah dalam penerapannya.
Salah satunya, kecilnya premi bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang hanya Rp 19.500 per orang.

Menurut Ali, premi iuran PBI itu harus dikaji lagi. Sebab, masih banyak rumah sakit swasta belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentu, ada alasan ekonomi di balik enggannya rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan BPJS kesehatan.
Dengan naiknya nilai premi iuran PBI, puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kualitas pelayanan. "Jadi, permintaan kami menaikkan anggaran BPJS Kesehatan itu untuk meningkatkan nilai premi iuran PBI menjadi Rp 22.500 per orang," ujar Ali, pekan lalu.

Ali menambahkan, selain penambahan iuran premi, perbaikan juga menyangkut jumlah masyarakat PBI. Saat ini, masyarakat penerima bantuan iuran baru mencapai 86, 4 juta jiwa. Jika anggaran BPJS Kesehatan ditambah, pemerintah juga akan menambah jumlah PBI menjadi 96,4 juta jiwa. "Perbaikan ini baru usulan. Tambahan anggaran itu kami usulkan untuk dimasukkan dalam pos anggaran perubahan 2015," imbuh Ali.
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan Rp 26 triliun. Anggaran ini lebih besar dibandingkan anggaran Jamkesmas tahun 2013 Rp 8 triliun.

Dolfie OFP, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bilang, pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berniat menambah anggaran yang diperlukan dalam memperbaiki pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Itu sebabnya, fraksi PDIP di DPR akan berjuang mengajukan anggaran tambahan Rp 300 triliun masuk dalam APBN 2015. Jika disetujui, anggaran itu untuk mendukung program BPJS Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas, serta membangun infrastruktur kerakyatan.(KONTAN/Agus Triyono)

sumber: http://www.tribunnews.com/

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keperawatan resmi disetujui menjadi UU. Keputusan pengesahan diambil pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Kamis (25/9).

"Ini adalah kado dari kita buat saudara kita perawat," ujarnya.

Dalam laporan akhirnya, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengatakan RUU tentang Keperawatan merupakan usul inisiatif DPR yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Fakta di lapangan, kata Ribka, belum adanya aturan yang mengatur secara komprehensif dan memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan perawat maupun masyarakat lain.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, kata Ribka, sedikitnya satu juta perawat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Angka tersebut menunjukan betapa pentingnya peran perawat dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ia berharap dengan keberadaan RUU yang telah menjadi UU itu, komponen masyarakat yakni perawat dapat dilindungi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

"Adanya perlindungan hukum, sehingga menjalankan tugas keperawatan lebih akuntabel dan terjamin," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pembahasan RUU di tingkat Panja berjalan secara simultan. Hal itu untuk memastikan agar antara RUU tidak bertentangan satu dengan lainnya. Ia menilai RUU tentang Keperawatan bersifat lex spesialis dari RUU tentang Tenaga Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU.

Dikatakan Ribka, UU Keperawatan mengatur mulai jenis perawat. Menurutnya, perawat dibagi dua, yakni perawat profesi dan perawat vokasi. Selain itu, registrasi, izin praktik dan registrasi ulang diatur secara komprehensif. Dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan, menteri dan konsil keperawatan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat.

Khusus perawat warga negara asing (WNA), dapat berpraktik setelah mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Tentunya, itu bias dilakukan setelah mengikuti proses evaluasi kompetensi. STR bagi perawat WNA berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahu berikutnya. Ia mengatakan, praktik perawat WNA ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perawat Indonesia.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik perawat warga negara asing diatur dengan peraturan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut Ribka mengatakan, dalam UU Keperawatan mengatur hak dan kewajiban perawat dan klien. Selain itu mengatur organisasi profesi keperawatan, kolegium keperawatan, konsil keperawatan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Tak ketinggalan, sanksi adminsitratif.

Mewakili pemerintah, Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan rampungnya pembahasan RUU tentang Keperawatan berkat kerja keras DPR dan pemerintah. Menurutnya, perawat mesti memiliki mutu dan standar agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. "Untuk itu harus diberikan kompetensi terus menerus dan kode etik," katanya.

Dikatakan Amir, penyelenggaraan praktik keperawatan dilakukan mesti akuntabel dan tidak terpisahkan dengan tenaga kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang komprehensi dalam menjamin kesehatan.

"Pemerintah berharap dapat menjamin keperawatan dan perlindungan hukum bagi keperawatan. Semoga RUU ini dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan," pungkasnya.

sumber: http://www.hukumonline.com