Kementerian Kesehatan tengah melakukan antisipasi masuknya virus Ebola dan MERS ke Indonesia melalui masa pemulangan jemaah haji. Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota untuk bekerjasama dengan seluruh bandar udara.

Kerja sama ini untuk memasang alat scanner thermal guna melihat kondisi suhu tubuh saat jemaah haji tiba di tanah air.

Jika ada jemaah haji yang demam tinggi, maka mereka bakal dimasukan ke karantina, ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama.

Dia mengatakan antisipasi pencegahan masuknya kedua penyakit menular itu cukup ketat. Jika ada penumpang di pesawat yang dicurigai terinfeksi kedua penyakit itu, pesawat akan diberi ruang mendarat khusus yang agak terpencil.

Kondisi kesehatan para jemaah haji, tambahnya, juga akan terus dipantau selama dua minggu. Para jemaah, lanjut Tjandra, telah diberikan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji (K3JH) untuk pengawasan setelah kembali ke Tanah Air.

Hingga saat ini ungkapnya belum ada jemaah haji yang terkena dampak virus tersebut. "Peningkatan kewaspadaan sebagai antisipasi agar Ebola dan MERS tidak sampai mewabah di Indonesia. Antisipasi ini dilakukan meskipun sampai selesai haji,di Arab Saudi tidak ditemukan kasus Ebola," ujarnya.

Kementrian Kesehatan juga telah menyiapkan sebanyak 100 rumah sakit milik pemerintah yang berada di daerah-daerah untuk merawat jamaah haji jika ada yang diduga terkena virus mematikan yakni Ebola dan MERS.

Tjandra juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan mewabahnya virus Ebola. Meski demikian, lanjut Tjandra, masyarakat tetap harus mewaspadainya terutama jika bepergian ke negara-negara endemik Ebola.

Meski Ebola telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan internasional tetapi Indonesia belum perlu melakukan penghentian perjalanan ke negara-negara endemis atau negara terjangkit, ujarnya.

"Deklarasi itu (membuat) perhatian jadi besar sehingga wabahnya bisa dikendalikan kemudian wabahnya bisa dikembalikan dan tidak takut menyebar ke berbagai negara," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan lembaganya selama ini terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak baik petugas haji daerah, agen perjalanan haji dan umrah, serta petugas kesehatan haji untuk memberikan informasi tentang virus ebola tersebut.

sumber: http://www.harianterbit.com/

Indonesia siap kembangkan teknologi sel punca (stem cell) dan jaringan secara serius, lewat kerjasama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang baru saja di tandatangani, di Jakarta, Senin (13/10).

"Langkah pertama adalah pembentukan konsorsium yang beranggotakan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas," kata Menkes Nafsiah Mboi dalam pidato sambutannya.

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kepala Badan POM, Roy Sparringa, dan Ketua Komite Pengembangan Sel Punca dan Jaringan, dr Farid Anfasa Moeloek.

Melalui penandatangan MoU ini, Menkes Nafsiah Mboi berharap pengembangan sel punca dan jaringan dapat terlaksana secara komprehensif, serta mencakup semua aspek. Baik penelitian, penerapan, pemanfaatan, pelayanan, maupun pengawasan.

"Di dunia, sel punca telah banyak digunakan dalam pengobatan baik untuk anak-anak hingga orang tua. Melihat begitu besar manfaat sel punca, kenapa kita tidak mengembangkannya. Padahal teknologi bukan hal baru di kalangan peneliti kita," ujar Menkes.

Pengembangan teknologi dan pelayanan sel punca dan jaringan telah mulai dilakukan di Indonesia sejak 2008. Sel punca dipergunakan untuk pengobatan seperti parkinson, alzheimer, stroke dan penyakit lain yang disebabkan oleh kerusakan sel dan jaringan.

Menkes menuturkan, dirinya begitu bersemangat menandatangani kerjasama ini tatkala mengetahui mantan presiden BJ Habibie menggunakan sel punca untuk mengobati lututnya.

"Kalau manfaatnya sebesar itu, kenapa kegembiraan ini tidak kita berikan kepada semua orang saja," kata Menkes.

Selain itu, lanjut Nafsiah, pihaknya juga bosan mendengar produsen sel punca dan jaringan saling menjelekkan satu sama lainnya sehingga terpikir untuk membentuk konsorsium dalam proses pengembangannya.

"Konsorsium ini selain melakukan rekayasa sel punca dan jaringan untuk pengobatan, juga memiliki fungsi pengawasan atas peredaran sel punca dari luar negeri yang telah direkayasa untuk pengobatan," ucap Nafsiah.

Pemerintah menunjuk 9 rumah sakit (RS) vertikal untuk memulai pengembangan layanan sel punca dan jaringan, yaitu RS Dr M Djamil Padang, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Sardjito Yogyakarta, RS Fatmawati Jakarta, RS Khusus Kanker Dharmais, RS Dr Kariadi Semarang, RS Sanglah Bali, dan RS Persahabatan Jakarta.

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan, ilmuwan Indonesia sebenarnya tidak kalah kemampuannya dibanding ilmuwan negara lain dalam hal pengembangan sel punca dan jaringan.

Apalagi, Dahlan sendiri sudah merasakan manfaat yang cukup besar dalam penggunaan sel punca dan jaringan di dalam tubuhnya.

"Saya tidak mungkin mau menandatangi MoU ini kalau sel punca tidak bermanfaat. Malah saya sudah merasakannya untuk implan gigi dan rekayasa sel punca untuk memperbaharui sel dalam tubuh saya," kata Dahlan Iskan.

Bahkan Dahlan sangat bangga dengan hasil kerja tenaga medis asal Indonesia terkait dengan sel punca dan jaringan tersebut. "Saya tidak melakukannya di Jerman, tidak juga di Korea, tapi di Surabaya. Itu sudah menunjukan bahwa sel punca bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri," kata Dahlan menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Presiden terpilih Joko Widodo diminta segera memperkuat Undang-Undang (UU) Kesehatan Jiwa yang telah disahkan DPR pada 8 Juli 2014 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Agustus 2014 lalu.
Hal itu disampaikan inisiator Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Nova Riyanti Yusuf pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia bersama Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2014.

Menurut Noriyu, sapaan akrabnya, UU Kesehatan Jiwa harus memiliki peraturan turunan. Hal ini dimaksudkan agar UU bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

"UU Kesehatan Jiwa itu sifatnya general berupa bahasa hukum. Tapi pada saat menjadi peraturan turunan lebih sistematis, teknis dan implementantif," ujar Noriyu.

Mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini juga berharap, dalam waktu satu tahun nantinya Jokowi segera mengeluarkan peraturan turunan UU Kesehatan Jiwa ini.

Selain itu, kata Noriyu, ada juga lima peraturan menteri yang harus segera direalisasikan guna memperkuat UU Kesehatan Jiwa yakni, empat Peraturan Menteri Kesehatan dan satu Peraturan Menteri Sosial yang direncanakan terwujud dalam satu tahun ke depan.

"Ini mampu memberikan banyak dampak positif yang nyata bagi kondisi kesehatan jiwa Indonesia. Di mana jika ada masyarakat ada yang ingin berperan membantu orang yang gangguan jiwa, harus memenuhi kriteria dari peraturan tersebut," ucapnya.

Puluhan ribu dipasung

Noriyu melanjutkan, langkah itu juga nantinya bisa meminimalisir banyaknya panti yang sangat tidak memenuhi kriteria untuk melayani orang dengan gangguan jiwa.

"Ada banyak panti yang peduli pada orang dengan gangguan jiwa. Tapi, sayang sekali panti itu malah memberikan ruang bagi pelanggaran HAM," katanya

Noriyu memaparkan, di Indonesia ada sekitar 56.000 orang yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa.

"Pada 2009, diperkirakan yang dipasung sekitar 18.000 orang. Angka itu dikoreksi menjadi 56.000 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013. Itu termasuk orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Kita harus peduli akan hal itu," kata dia.

sumber: http://nasional.news.viva.co.id

Kementerian Kesehatan luncurkan iklan layanan masyarakat tentang dampak merokok di jaringan bioskop di dalam negeri dan sejumlah stasiun televisi lokal. Hal itu merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah prevalensi perokok muda di Indonesia.

"Tantangan yang harus dihadapi dalam pengendalian merokok adalah masih kuatnya iklan, promosi, dan sponsor perusahaan rokok. Ini dilakukan secara masif dan intensif agar anak-anak menjadi perokok pemula," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi saat peluncuran iklan layanan masyarakat tentanhg bahaya rokok, di Jakarta, Jumat (10/10).

Iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk memperkuat pencantuman peringatan bergambar pada bungkus rokok yang diluncurkan pasa 24 Juni 2014 lalu. Melalui iklan tersebut muncul kesadaran baru sehingga bertekad untuk berhenti merokok, mencegah para perokok pemula, dan membebaskan masyarakat dari asap rokok pasif.

Menkes menjelaskan, sejumlah kegiatan telah dilakukan Kemenkes demi mengurangi prevalensi perokok, mulai dari kampanye, peraturan pemerintah, hingga pemasangan peringatan gambar bahaya merokok di kemasan rokok.

Dengan menembus gedung Bioskop, Menkes berharap, para remaja yang menjadikan aktivitas menonton film di bioskop sebagai gaya hidup mampu menyerap makna dari iklan layanan masyarakat tersebut. Selain membantu sesama anak muda yang terlanjur menjadi perokok.

Iklan berdurasi sekitar 1 menit itu menampilkan kondisi penderita paru-paru yang kesakitan akibat penyakitnya tersebut. Ini untuk melawan iklan komersil dari industri rokok yang menampilkan kemudaan, riang, gembira dan bahagia.

"Kami ingin mengingatkan generasi muda yang merokok di usia muda usia, dampaknya itu setelah tua. Tidak bisa bermain-main dengan cucu karena sakit-sakitan. Penglihatan akan merekam pesan itu ke dalam otak, dan akan terus diingat," katanya.

Epidemi tembakau telah membunuh sekitar 6 juta orang per tahun. Data badan kesehatan dunia WHO 2014 menyebutkan dimana 600 ribu di antaranya merupakan perokok pasif.

"Jika tidak ada penanganan yang serius, maka pada 2030 diperkirakan jumlah korban akan bertambah menjadi 8 juta orang. Jumlah itu sebgian besar terjadi negara-negara berkembang," ucapnya.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, perokok usia di atas 15 tahun sebanyak 36,3 persen. Sebagian besar dari mereka adalah perokok laki-laki dengan prevalensi 64,9 persen dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia.

Sementara itu, lanjut Menkes, prevalensi pada perempuan merokok terjadi peningkatan dari 5,2 persen pada 2007 menjadi 6,9 persen pada 2013. Sekitar 6,3 juta wanita Indonesia usia 15 tahun ke atas juga merokok.

Hal itu juga selaras dengan data Global Youth Tobacco Survey (2009), 89,3 persen remaja Indonesia melihat iklan rokok di billboard, 76,6 persen di media cetak dan 7,7 persen pernah menerima rokok gratis.

Sementara studi yang dilakukan Universitas Muhamadiyah Prof Hamka (Uhamka) dan Studi Komnas Anak pp2007 menunjukkan, 70 persen remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh oleh iklan.

"Sebanyak 77 persen mengaku iklan menyebabkan mereka untuk terus merokok, dan 57 persen mengatakan iklan mendorong mereka untuk kembali merokok setelah berhenti," tuturnya.

Diakhir sambutannya, Menkes mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan upaya pengendalian tembakau.

"Marilah kita ubah norma di masyarakat agar merokok tak lagi menjadi norma sosial yang lazim dan yang dapat diterima masyarakat. Marilah kita ubah perilaku masyarakat terkait merokok yang sangat merugikan kesehatan individu, masyarakat, dan negara ini," kata Nafsiah menandaskan. (TW)

Dalam acara dialog nasional bertajuk "Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), dr. Hanibal Hamidi M.Kes menyatakan, untuk pelaksanaan revolusi mental harus dimulai dari bidang kesehatan.

"Ada lima persoalan kesehatan di Indonesia yang harus menjadi fokus pemerintah mendatang, yaitu, penyediaan dokter tiap desa, penyediaan bidan tiap desa, pemenuhan gizi masyarakat, sanitasi yang baik, dan tersedianya kebutuhan air bersih," kata Hanibal dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (8/10)

Kegiatan dialog ini sendiri, menghadirkan narasumber dr. Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), Prof.Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D (Universitas Indonesia), Prof. DR. Dr. Indrawati Lipoeta (Universitas Andalas), Prof. DR, dr. Tri Martiana,MPH (Universitas Airlangga), Prof. DR, dr. Mulyanto (Universitas Mataram) Prof. DR. Dr.bambang (Univeritas Tanjung Pura), Prof. DR. Dr. Muhamad Syafar dan Prof. DR. Dr. Alimin, MPH (Universitas Hasanuddin).

Hanibal mengatakan, revolusi besar-besaran di bidang kesehatan perlu diwujudkan untuk membangun kembali karakter bangsa. "Revolusi mental erat kaitannya dengan karakteristik bangsa. Gagasan revolusi mental, harus segera dimulai dari revolusi kesehatan," kata Hanibal.

Revolusi kesehatan, lanjut dia, merupakan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Hal itu, kata Hanibal, bisa dilakukan lewat rekonstuksi total terhadap sistem kesehatan, ditambah dengan penyempurnaan sistem rekrutmen tenaga kesehatan yang bebas dari sistem transaksional.

"Salah satu alasan, mengapa banyak tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di daerah terpencil adalah kurangnya penghargaan dari pemerintah. Hal ini sangat keliru dan harus ada kepastian soal kesejahteraan bagi mereka," tambah dia.

sumber: http://www.beritasatu.com

Jumlah dokter di daerah terpencil atau daerah tertinggal masih sangat minim, padahal banyak warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain karena banyak dokter yang tidak mau atau tidak betah ditempatkan di daerah terpencil.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Hanibal Hamidi menilai perlu revolusi mental terhadap para dokter ini. Menurut dia, dokter harus memiliki integritas sosial yang tinggi.

"Bukan orang kaya saja yang sekolah di kedokteran karena mahal. Jadi saat bertugas pun kepekaan sosialnya tinggi, mau ditempatkan di mana pun," kata Hanibal dalam diskusi Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/10/2014).

Hanibal menilai banyaknya dokter yang memilih bertugas di kota besar merupakan suatu hal yang logis. Mereka telah mengeluarkan banyak biaya untuk sekolah. Akibatnya, dokter menumpuk di suatu kota, sementara daerah terpencil kekurangan dokter.

"Karena sekolah mahal, dia tentutnya ingin dapat tugas yang bisa kembalikan uangnya. Logis. Manusiawi," kata dia.

Menurut Hanibal, kesejahteraan bagi para dokter sebaiknya dijamin oleh negara. Ia juga meminta pemerintah memastikan pendidikan kedokteran tidak mahal, bahkan gratis. Selain itu, mempertimbangkan adanya sekolah kedinasan bagi tenaga kesehatan ini. Revolusi mental bagi para dokter harus dibangun sejak mereka mengenyam pendidikan.

"Memastikan proses pendidikan menjauhkan spirit transaksional menjadi spirit sosial," imbuhnya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Muhammad Syafar yang juga Koordinator Pedesaan Sehat wilayah Sulawesi mengemukakan contoh. Ia mengatakan banyak dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang tidak menyelesaikan masa tugasnya di daerah. Mereka tidak mau mengabdi di daerah terpencil sehingga kembali ke kota-kota besar.

"Memang ini menjadi fenomena di lapangan. Beberapa dokter PTT, misalnya di lapangan dia terjadwal 3 tahun, tapi biasanya ditemukan di lapangan tidak ada sampai 3 tahun," terang dia.

Para dokter itu yang tidak terpantau oleh pemerintah daerah setempat. Syafar mengatakan, di daerah pun sulit mendapatkan lulusan dokter karena tingkat pendidikan yang rendah.

sumber: http://health.kompas.com

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)2007 menunjukkan satu dari 7 orang usia 18 tahun terkena penyakit jantung. Kondisi ini kemungkinan bertambah, jika melihat prevalensi perokok pada 2013 yang mencapai 36,3 persen dan perubahan gaya hidup masyarakat yang malas bergerak dan gemar makanan manis, asin dan berlemak.

"Untuk itu pentingnya upaya promosi kesehatan. Karena penyakit jantung dan stroke ini bisa dicegah dengan gaya hidup sehat," kata Agus Purwadianto, Plt Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kementerian Kesehatan dalam seminar memperingati Hari Jantung Sedunia 2014, di Jakarta, Selasa (7/10).

Ia menyebutkan upaya kecil yang bisa dilakukan individu untuk terhindar dari penyakit jantung dan stroke seperti lari pagi secara rutin, tidur malam maksimal jam 8, diet makanan sehat dan tidak merokok.

"Sayangnya banyak dokter yang hanya memberi obat statin kepada orang yang didiagnosa jantung. Padahal ada yang tak kalah penting untuk diingatkan tentang perubahan gaya hidup sehat agar penyakitnya tidak makin parah," ujarnya.

Ditambahkan, upaya promosi kesehatan menjadi penting, karena penyakit jantung dan pembuluh darah jika tidak dikendalikan dari sekarang akan memberi beban kesakitan, kecacatan, dan beban sosial ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Hal senada dikemukakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki) Anwar Santoso. Bahkan penderita penyakit jantung di Indonesia sudah banyak yang berusia muda.

"Data yang tercatat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, pasien berusia 30 tahun sudah ada yang terkena penyakit jantung," kata Anwar Santoso

Bila tidak dikendalikan lewat kampanye hidup sehat, Anwar memprediksi usia penderita penyakit jantung di Indonesia akan lebih muda lagi. "Tidak menutup kemungkinan usia penderita jantung semakin muda. Kita lihat saja makin banyak anak SD (sekolah dasar) yang merokok," katanya.

Sementara itu Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Ekowati Rahajeng mengatakan, Kemenkes dalam pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah melakukan upaya komprehensif dari hulu sampai hilir, yang mencakup upaya promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif.

Upaya yang dilakukan antara lain, pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Posbindu melakukan upaya deteksi dini, monitoring, dan tindak lanjut penyakit tidak menular termasuk penyakit jantung. Saat ini tercatat ada 7.225 Posbindu PTM di seluruh Indonesia.

Selain itu, upaya penguatan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan bahan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

"Juga ada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat tentang Pajak Rokok yang pelaksanaan pemungutannya dimulai sejak 1 Januari 2014," ujar Ekowati Rahajeng.

Dan yang tak kalah penting adalah Permenkes No 30/2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada Pangan Olahan dan Siap Saji. Hal ini penting untuk pengendalian faktor risiko PTM.

"Permenkes No 30/2013 ini baru secara efektif diterapkan 3 tahun setelah diundangkan atau tahun 2016. Industri minta waktu 3 tahun untuk persiapan," ujarnya.

Waktu menunggu 3 tahun ini, lanjut Ekowati, dimanfaatkan Direktorat PTM untuk melakukan pendataan makanan siap saja mana saja yang ada di pasaran yang terkena aturan Permenkes tersebut. "Jadi peraturan ini bisa cepat dijalankan," kata Ekowati Rahajeng menandaskan. (TW)

Pemerintahan Jokowi - JK ke depan diminta mengedepankan persoalan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang paling krusial dan dampak dari kesehatan itu sendiri adalah pembangunan karakter mental anak bangsa.

"Pendidikan menjadi penting, tapi kalau dasar hak hidup sehat saja belum terpenuhi bagaimana seorang manusia dapat berpikir, dan belajar menyerap dengan baik," kata Direktur Kajian Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen), Rhugby Adeana S, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2014).

Menurut pandangan Permanen, ada lima dasar yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang kesehatan, adalah penyediaan dokter tiap desa, penyediaan bidan tiap desa, gizi, dan sanitasi serta tercukupinya air bersih. "Kita ingin bangun dan merekonstruksi masalah kesehatan di Indonesia. Kami prihatin dengan masalah kesehatan ini," ujarnya.

Pria yang biasa disapa Aden itu mengungkapkan, Indonesia bila diukur melalui angka harapan hidup (AHH) berada di urutan ke enam setelah Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam dalam lingkup ASEAN.

Posisi ini disebabkan oleh moralitas banga sendiri, seperti AKI yang merosot menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012, dibandingkan tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Oleh karena itu, Permanen akan melakukan Dialog Nasional bertajuk Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental yang diadakan di Univeritas Indonesia pada Selasa (7/10/2014) esok hari. Selain dihadiri oleh perwakilan dari 8 universitas di Indonesia, acara tersebut juga rencananya akan dibuka oleh presiden terpilih Joko Widodo.

"Hasil rekomendasi dari pertemuan besok, akan diserahkan ke pak Jokowi dalam penanganan persoalan kesehataan di Indonesia," ucapnya.
Acara tersebut juga akan menghadirkan Prof. Purnawan Junadi dari Univ Indonesia, Prof. Indrawati Lipoeta dari Univ Andalas, Prof. Tri Martiana dari Univ Airlangga, Prof. Mulyanto dari Univ Mataram, serta Dr. Hanibal Hamidi yang merupakan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya KPDT.

sumber: http://www.tribunnews.com