Pemerintah dinilai kurang melakukan eksekusi terhadap program dan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan. Akibatnya, program dan kebijakan tersebut dirasa kurang berdampak positif, dan belum banyak mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik.

Seandainya pemerintah bisa membagikan visi dan misi dalam programnya dengan lebih baik, maka masyarakat akan melakukan program atau kebijakan tersebut.

"Sebetulnya, program dari pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya masih kurang. Seharusnya bisa menyentuh sampai masyarakat awam tidak hanya seputar pejabat," kata Country Director Plan Indonesia Myrna Remata Evora pada KOMPAS Health, Selasa (19/11/13).

Kurangnya mantapnya eksekusi dibuktikan partisipasi masyarakat yang kurang dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Padahal, partisipasi yang tinggi akan mempercepat pelaksanaan program, tentunya dengan tingkat keberhasilan yang besar. Hal sebaliknya bisa terjadi bila partisipasi masyarakat rendah.

Daya partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan jika mereka mengerti manfaat program atau kebijakan tersebut. "Di sinilah kekurangan pelaksanaan program atau kebijakan yang ada. Bila masyarakat tidak mengerti manfaatnya, tentu sulit mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah lama tertanam," kata Evora.

Evora mengatakan, sebetulnya masyarakat Indonesia tidak sulit diubah. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat akan bersedia mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah lama dijalaninya. Selanjutnya masyarakat akan mempertahankan pola pikir dan kebiasaan baru yang dirasa lebih menguntungkan, serta membuang yang lama. Pola pikir dan kebiasaan baru inilah yang kemudian ditularkan pada generasi selanjutnya.

Evora mencontohkan pelaksaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Dibutuhkan waktu 13-14 tahun untuk meyakinkan dan membiasakan masyarakat di Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selalu mencuci tangan dan buang air pada tempatnya.

Memang bukan proses yang mudah dan sebentar, namun hasilnya diperoleh satu generasi yang yakin cuci tangan dan buang air pada tempatnya memang lebih baik untuk kesehatan. Keyakinan ini kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pada dasarnya masyarakatlah yang mengerti apakah mereka perlu ditolong dan sejauh apa pertolongan tersebut diberikan. Jika mampu membuat masyarakat mengerti kenapa mereka harus ditolong, maka program akan terlaksana. Selanjutnya masyarakat akan mengerti dan mengikuti program yang memang bertujuan baik," kata Evora.

Untuk menyukseskan pendekatan pada masyarakat, Evora menyarankan pemerintah banyak melibatkan tokoh muda. Dalam setiap populasi, pemuda selalu menempati porsi hampir separuh. Dengan jumlah yang banyak dan pola pikir yang baik, pemuda merupakan aset perbaikan kondisi masyarakat. Hal ini kurang diterapkan pada kebijakan pemerintah, yang umumnya melibatkan generasi tua.

Selain itu, Evora menyarankan untuk selalu menomorsatukan humor, kekeluargaan, dan loyalitas. "Orang Indonesia sangat terkenal dengan tiga karakter tersebut. Mereka humoris tapi juga serius dan berdedikasi. Bila bisa masuk ke hati dan pikirannya, maka orang Indonesia cenderung loyal," kata Evora yang berkebangsaan Filipina tersebut.

sumber: health.kompas.com

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa dinilai akan mempersulit koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Undang-undang (RUU) ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. DPR yakin melalui proses uji kesehatan ini, koruptor akan sulit berpura-pura gila.

Karena itu kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/11/2013), membahas RUU ini sangat penting, karena RUU Kesehatan Jiwa ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak.

RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak, melalui sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. "Dari situ akan diketahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak? Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka

korupsi yang berpura-pura gila," ujarnya.

Dikatakan, selama ini, tidak adanya keberpihakan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada kesehatan jiwa mengakibatkan banyak pihak kesulitan mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Data yang dihimpun Rumah Sakit Jiwa se-Indonesia menunjukkan fakta memprihatinkan, 30.000 penderita akhirnya dipasung oleh keluarganya. Langkah ini jelas melanggar HAM.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa seperti dikemukakan Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa. Hasil temuan Komisi IX DPR RI saat kunjungan spesifik membebaskan kasus pasung di NTB, ternyata masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran itu terjadi karena ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Menurut Nova, ini menjadi tanggungjawab DPR dan pemerintah. Bagaimana membangun kesehatan yang berpihak kepada pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia. Ketika ditanya berapa jumlah sebenarnya masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa, Nova menjelaskan pada saat terjadi bencana alam saja, kurang lebih 10 persen orang di penampungan bisa mengalami gangguan jiwa. "Itu baru bencana, belum lagi yang kita lihat," ujar politisi Demokrat ini.

Hanya saja menurut Nova, besarnya jumlah orang dengan gangguan jiwa tidak ditopang dengan jumlah psikiater. Jumlah psikiater di Indonesia hanya 600 untuk 240 juta penduduk Indonesia.

"Untuk Indonesia sudah tidak bisa pakai rasio berapa idealnya satu orang psikiater menangani orang gangguan jiwa seperti yang diterapkan dunia Internasional. Karena tidak akan pernah tercapai. Sedikit sekali orang yang menjadi Dokter Jiwa di Indonesia, karena masalah stigma," pungkasnya. (A-109/A_88)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com

Puluhan dokter yang tergabung dalam Forum Kumunikasi Tenaga Kesehatan Kota Bogor memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang telah membuat pernyataan akan "membunuh pelan-pelan" para dokter bila melaksanakan mogok kerja

Pernyataan Menkes dilontarkan menanggapi rencama para dokter yang akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk solidaritas bagi dokter Ayu yang dinilai telah dikriminalisasi dengan tuduhan malpraktek.

Aksi para dokter ini sebagai bentuk solidaritas atas rekan mereka yang dikriminalkan dengan tuduhan malpraktek. Uniknya, aksi yang dilakukan para dokter di Kota Bogor dilakukan disela-sela acara Seminar Kesehatan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tingkat Kota Bogor di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahun (LIPI) Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Senin (18/11/2013)

Dalam aksinya para dokter dengan membentangkan karton yang bertuliskan kecaman terhadap pernyataan Menkes. Tulisan yang dipampang antara lain berbunyi, " Menkes = Pejabat Koq Mau Bunuh Dokter ? Kami menuntut Menkes Minta Maaf, Menkes Becanda Kami Tersakiti.

Aksi yang dilakukan puluhan dokter didalam Gedung LIPI dilakukan dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah.

Selain membentangkan tulisan yang berisi kecamatan terhadap Menkes, mereka juga melakukan orasi, dihadapan peserta Seminar Kesehatan yang diikuti insan – insan kesehatan lainnya yang ada di Kota Bogor.

Salah perwakilan dokter di Kota Bogor dr. Ilham menyatakan, bahwa para dokter di Kota Bogor merasa prihatin dan solidaritas yang menimpa temen sejawat di Manado yang merupakan bentuk kriminalisasi atas profesi dokter didalam menjalankan tugasnya.

" Kami butuh perlindungan hukum dan keadilan dalam menjalankan profesi dan pelayanan kepada masyarakat, " kata Ilham

Ilham menyatakan, para dokter menyesalkan statmen Menkes yang menyatakan, dokter mogok, saya bunuh pelan-pelan. "Kami tanpa diminta sudah berjanji secara etika kedokteran untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh pengabdian pada masyarakat, sehingga sudah selayaknya mendapatkan rasa aman dalam menjalankan tugas, " tegas Ilham dalam orasinya.

Diketahui bahwa ancaman untuk membunuh pelan-pelan itu disampaikan Nafsiah dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 49, pada Jumat (15/11) lalu

Menkes Nafsiah Mboi sendiri mengaku pernyataannya tersebut hanyalah gurauan semata dan disampaikan sambil tertawa. Menurutnya, candaan seperti itu kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahkan sebelum menjabat sebagai Menkes.

Sementara itu diketahui, bahwa dr Dewa Ayu Sasiary Prawan, SpOG ditahan Jumat (8/11) lalu karena dugaan malpraktek yang ia lakukan bersama dua rekannya, saat membantu persalinan pasien pada 2010 lalu.

Berdasarkan penjelasan PB IDI, sang pasien yang bernama Julia Fransiska Makatey (26) merupakan pasien rujukan dari puskesmas. Pasien yang mengandung anak kedua tersebut diketahui telah mengejan dan dijadwalkan untuk persalinan normal. Namun ternyata dalam kurun waktu 8 jam, tidak ada kemajuan bahkan dinyatakan dalam keadaan gawat janin.

Oleh karena itu, tindakan operasi sesar dilakukan. pada operasi tersebut, keluar darah hitam yang menandakan sang ibu kekurangan oksigen. Tim dokter berhasil mengeluarkan sang bayi perempuan dengan berat 4,1 kg. sayangnya, kondisi sang ibu memburuk dan 20 menit kemudian meninggal.

Meninggalnya sang ibu memunculkan dugaan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak dokter yang menangani. Hal itu kemudian yang membuat Ayu dan kedua rekannya diduga melakukan malpraktek dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Padahal, menurut IDI, gelembung udara yang masuk ke jantung pasien dan menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah tidak dapat diperkirakan oleh dokter. Selain itu, seluruh standar operasi juga telah dilakukan.

Ayu sendiri diamankan di Balikpapan, Kaltim, Jumat (8/11) pekan lalu setelah masuk dalam daftar pencarian orang. Ayu diamankan Tim Gabungan Satgas Kejagung bersama Kejari Manado dan Kejari Balikpapan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, di jalan Imam Bonjol No 1, Kota Balikpapan, Jumat pukul 11.04 Wita.

Atas ditangkapnya Ayu, muncul berbagai dukungan dari teman seprofesinya. Bahkan sempat muncul pernyataan mogok kerja dari rekan profesi Ayu. Menkes Nafsiah Mboi yang ikut mendengar isu tersebut juga sempat menunjukkan rasa tidak senangnya. Menkes bahkan sempat mengancam akan membunuh pelan-pelan jika para dokter tersebut berani mogok kerja.

sumber: koranbogor.com

Puluhan dokter yang tergabung dalam Forum Kumunikasi Tenaga Kesehatan Kota Bogor memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang telah membuat pernyataan akan "membunuh pelan-pelan" para dokter bila melaksanakan mogok kerja

Pernyataan Menkes dilontarkan menanggapi rencama para dokter yang akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk solidaritas bagi dokter Ayu yang dinilai telah dikriminalisasi dengan tuduhan malpraktek.

Aksi para dokter ini sebagai bentuk solidaritas atas rekan mereka yang dikriminalkan dengan tuduhan malpraktek. Uniknya, aksi yang dilakukan para dokter di Kota Bogor dilakukan disela-sela acara Seminar Kesehatan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tingkat Kota Bogor di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahun (LIPI) Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Senin (18/11/2013)

Dalam aksinya para dokter dengan membentangkan karton yang bertuliskan kecaman terhadap pernyataan Menkes. Tulisan yang dipampang antara lain berbunyi, " Menkes = Pejabat Koq Mau Bunuh Dokter ? Kami menuntut Menkes Minta Maaf, Menkes Becanda Kami Tersakiti.

Aksi yang dilakukan puluhan dokter didalam Gedung LIPI dilakukan dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah.

Selain membentangkan tulisan yang berisi kecamatan terhadap Menkes, mereka juga melakukan orasi, dihadapan peserta Seminar Kesehatan yang diikuti insan – insan kesehatan lainnya yang ada di Kota Bogor.

Salah perwakilan dokter di Kota Bogor dr. Ilham menyatakan, bahwa para dokter di Kota Bogor merasa prihatin dan solidaritas yang menimpa temen sejawat di Manado yang merupakan bentuk kriminalisasi atas profesi dokter didalam menjalankan tugasnya.

" Kami butuh perlindungan hukum dan keadilan dalam menjalankan profesi dan pelayanan kepada masyarakat, " kata Ilham

Ilham menyatakan, para dokter menyesalkan statmen Menkes yang menyatakan, dokter mogok, saya bunuh pelan-pelan. "Kami tanpa diminta sudah berjanji secara etika kedokteran untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh pengabdian pada masyarakat, sehingga sudah selayaknya mendapatkan rasa aman dalam menjalankan tugas, " tegas Ilham dalam orasinya.

Diketahui bahwa ancaman untuk membunuh pelan-pelan itu disampaikan Nafsiah dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 49, pada Jumat (15/11) lalu

Menkes Nafsiah Mboi sendiri mengaku pernyataannya tersebut hanyalah gurauan semata dan disampaikan sambil tertawa. Menurutnya, candaan seperti itu kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahkan sebelum menjabat sebagai Menkes.

Sementara itu diketahui, bahwa dr Dewa Ayu Sasiary Prawan, SpOG ditahan Jumat (8/11) lalu karena dugaan malpraktek yang ia lakukan bersama dua rekannya, saat membantu persalinan pasien pada 2010 lalu.

Berdasarkan penjelasan PB IDI, sang pasien yang bernama Julia Fransiska Makatey (26) merupakan pasien rujukan dari puskesmas. Pasien yang mengandung anak kedua tersebut diketahui telah mengejan dan dijadwalkan untuk persalinan normal. Namun ternyata dalam kurun waktu 8 jam, tidak ada kemajuan bahkan dinyatakan dalam keadaan gawat janin.

Oleh karena itu, tindakan operasi sesar dilakukan. pada operasi tersebut, keluar darah hitam yang menandakan sang ibu kekurangan oksigen. Tim dokter berhasil mengeluarkan sang bayi perempuan dengan berat 4,1 kg. sayangnya, kondisi sang ibu memburuk dan 20 menit kemudian meninggal.

Meninggalnya sang ibu memunculkan dugaan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak dokter yang menangani. Hal itu kemudian yang membuat Ayu dan kedua rekannya diduga melakukan malpraktek dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Padahal, menurut IDI, gelembung udara yang masuk ke jantung pasien dan menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah tidak dapat diperkirakan oleh dokter. Selain itu, seluruh standar operasi juga telah dilakukan.

Ayu sendiri diamankan di Balikpapan, Kaltim, Jumat (8/11) pekan lalu setelah masuk dalam daftar pencarian orang. Ayu diamankan Tim Gabungan Satgas Kejagung bersama Kejari Manado dan Kejari Balikpapan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, di jalan Imam Bonjol No 1, Kota Balikpapan, Jumat pukul 11.04 Wita.

Atas ditangkapnya Ayu, muncul berbagai dukungan dari teman seprofesinya. Bahkan sempat muncul pernyataan mogok kerja dari rekan profesi Ayu. Menkes Nafsiah Mboi yang ikut mendengar isu tersebut juga sempat menunjukkan rasa tidak senangnya. Menkes bahkan sempat mengancam akan membunuh pelan-pelan jika para dokter tersebut berani mogok kerja.

sumber: koranbogor.com

Pengusaha dan investor asal Amerika, yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council mendukung langkah pemerintah dalam meraih tujuan Indonesia Sehat dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sebagai pihak swasta, kami ingin menyelaraskan bisnis kami dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kami bisa lebih mendukung pemerintah. Untuk itu, kami berharap dialog seperti ini dapat dilakukan lebih intensif," ungkap Chris Tan, Managing Director MSD (Merck Sharp & Dohme) Indonesia, kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (14/11/2013).

Saat ini, perlumeningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pihaknya memandang partnership antara swasta dan pemerintah memang diperlukan untuk mendukung kesuksesan program JKN yang akan dimulai 2014 mendatang.

Dukungan ini penting karena pemerintah memiliki program-program jangka panjang di bidang kesehatan, termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan pengendalian jumlah penduduk.

Seperti diketahui, pemerintah kini tengah menekankan beberapa program di bidang kesehatan seperti penekanan angka kelahiran dan pengurangan angka kematian ibu melahirkan melalui program Keluarga Berencana (KB). Hingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang rencananya dimulai awal 2014.

Namun, pelaksaan program tersebut masih menemui banyak tantangan seperti, lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,49% tiap tahun, tingginya angka kematian ibu, serta maraknya penyakit mematikan seperti diabetes dan kanker di Indonesia.

Terkait program KB, Chris mengatakan, MSD mendukung pemerintah dalam program pengendalian penduduk melalui advokasi, program, seperti pelatihan bagi tenaga medis, penyediaan produk kontrasepsi berkualitas termasuk implan satu batang, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam mencapai keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera.

"Kami memiliki keahlian dan portfolio yang kuat di bidang kesehatan perempuan dan kami berkomitmen membantu pemerintah dalam mencapai target MDG no.5 yaitu memperbaiki kesehatan ibu. Kami mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan penerimaan terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang sedang menjadi fokus program BKKBN," katanya.

Ia mencontohkan MSD mendukung Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam program Bidan Delima Awards 2013 dan memberikan edukasi MKJP implan dalam Kongres Nasional IBI. Kami melihat peran strategis bidan sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB secara nasional," ungkap Chris.

sumber: www.tribunnews.com

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dalam bidang kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka yang telah mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekitar," kata Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi sebagaimana dalam sambutannya yang dibacakan Kapolres Bangka Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai SIK, saat upacara Hari Kesehatan ke-49 tahun 2013, di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan petugas kesehatan merupakan pejuang kemanusiaan yang dengan bangga dan tulus iklas mengabdi ilmu pengetahuan dan keterampilannya bagi kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

"Banyak petugas kesehatan yang gugur dalam mendarma baktinya demi mengabdi dan kecintaan kepada bangsa dan negara," jelasnya.

Ia berharap, semoga petugas kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi semua masyarakat di daerah ini yang mampu mengabdi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Selain itu juga momentum hari Kesehatan Nasional tahun 2013 untuk melakukan refleksi tentang apa yang dapat kita berikan bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa, masih harus bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk mengutamakan upaya promotif dan preventif demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pada peringatan hari Kesehatan ke-49 tahun 2013, pemerintah Kabupaten Bangka memberikan penghargaan ini diberikan kepada tenaga kesehatan dan instansi yang berjasa dalam bidang kesehatan dan lingkungan, seperti dokter teladan diraih dr Jasminar, perawat teladan diraih Widianingsih dari Puskesmas Sinar Baru.

Bidan teladan diraih Ratna Puspasari dari Puskesmas Gunung Muda, tenaga gizi diraih Maruwan dari Puskesmas Petaling, tenaga kesehatan masyarakat diraih Sri Juana dari Puskesmas Sungailiat.

Untuk Puskesmas Bersih Berprestasi diraih Puskesmas Petaling, Posyandu Teladan diraih Posyandu Tunjung Biru dari PKM Bakam, Kader Posyandu Teladan diraih Lilis Musjawaroh dari PKM Riau Silip.

Sementara untuk sekolah sehata TK Taman kanak-kanak diraih TK Pembina Petaling dari kecamatan Petaling, tingkat SD diraih SDN 1 Riau Silip, SMP diraih SMPN 3 Sungailiat, dan SMA diraih SMAN 1 Pemali.

Pemilihan dokter teladan di RSUD diraih dr Adithia Andiska Ferdhana, penunjang medis teladan diraih Hari Agustriadi, perawat teladan diraih Sulistriawati, Ulfah Rahmawati dan Satrian. Sedangkan untuk karyawan teladan diraih Kusumawati.

Untuk penghargaan kepada masyarakat dan instansi pelayanan kesehatan diraih Ws.Halim Setiawan atas jasanya menghibahkan tanahnya untuk PKM Pemali, Rs Medika Stania dan RS Arsani sebagai rumah sakit rujukan Jamkesda, dan paray beasch hotel dan resort atas partisipasi aktif dalam pelatihan pra bencana SPGDT.(rr)

sumber: id.berita.yahoo.com

Membanjirnya berbagai produk pangan impor yang belum terjamin keamanannya, risiko kesehatan masyarakat Indonesia akibat konsumsi pangan semakin meningkat. Saat ini kebijakan impor komoditas pertanian melonjak menjadi 70 persen dari sebelumnya yang hanya 20-30 persen.

"Dari 225 item buah-buahan yang dijual di supermarket, 60-80 persen merupakan produk impor. Angka impor pangan pada Januari-November 2012 mencapai Rp 92,5 triliun, angka yang sangat besar," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Ahmad Sulaeman dalam Diskusi Diversifikasi Pangan di Aula Kantor Redaksi HU Pikiran Rakyat Jln. Soekarno Hatta Bandung, Selasa (12/11/2013).

Menurut Ahmad, meningkatnya risiko pangan ditunjukkan dengan munculnya berbagai penyakit baru serta penyakit berat yang kini banyak diidap masyarakat. Selain itu muncul berbagai perilaku menyimpang yang semuanya berawal dari konsumsi makanan.

"Autis, homoseksual, itu tidak jauh-jauh dari panganan. Menyebabkan anak-anak dan yang kelompok rentan terkena penyakit serius. Juga penyakit jangka panjang, seperti ginjal, tumor, kanker, dan penyakit berat lainnya," ucapnya.

Menurut Sulaeman, sudah saatnya Indonesia kembali ke pangan lokal. Tidak perlu menggunakan banyak pestisida karena pestisida yang berfungsi memandulkan serangga berdampak buruk jika termakan oleh manusia, salah satunya adalah mengurangi tingkat kemaskulinan. "Yang sekarang justru menjadi tren dunia adalah agribisnis lokal dan produk yang menyehatkan, bukan hanya tidak mengandung racun tapi juga memiliki manfaat kesehatan," katanya.

Sementara itu, Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang juga staf Pengajar IPB Yayuk Farida Baliwati mengatakan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi melalui diversifikasi pangan masih belum diaplikasikan dengan baik. Sebab sampai saat ini orientasi dari pola konsumsi masyarakat di Indonesia masih pada orientasi kenyang saja.

"Berdasarkan data konsumsi pangan di Jabar sebetulnya sudah melebihi standar minimal dan melebihi anjuran. Namun untuk mutu keseimbangan gizi penduduk Jabar masih 2/3nya. Karena hanya berorientasi pada kenyang saja. Komposisi gizi seimbang belum terpenuhi masih 70 persen," tuturnya.

Yayuk menuturkan, yang sudah memenuhi standar minimal baru padi-padian atau pemenuhan sumber energi. Sementara sumber lainnya seperti sayur, buah masih belum terpenuhi.

"Konsumsi padi-padian anjurannya 1000 kilokalori/orang/hari, faktanya 1218 kilokalori/orang/hari. Kemudian pangan hewani yang dikonsumsi 160 kilokalori/orang/hari dari yang seharusnya 240 kilokalori/orang/hari. Sayur dan buah, anjurannya 120 kilokalori/orang/haru tapi baru terpenuhi 65 kilokalori/orang/hari," ungkapnya. (A-157/A-147)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com

HARI Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013 mengambil tema Indonesia Cinta Sehat, serta subtema "Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Bermutu". Lantas, apa yang menjadi perhatian utama di HKN tahun ini?

Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr. Supriyantoro, Sp.P,MARS mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian di HKN ke-49. Ia mengatakan bahwa pemerintah ingin tema Indonesia Cinta Sehat dijabarkan dalam bentuk pola hidup bersih dan sehat.

"Pertama, kita ingin bahwa Indonesia Cinta Sehat yang dijabarkan dalam bentuk pola hidup bersih dan sehat betul-betul menjadi budaya seluruh masyarakat, Bahkan sudah dimulai sejak masa di dalam kandungan sampai kepada remaja, dewasa dan seterusnya,"ujar dr. Supriyantoro pada Konferensi Pers dalam rangka peringatan HKN ke-49 tahun 2013, di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2013).

Selanjutnya yang kedua, menurut dr. Supriyantoro, jelang Jaminan Kesehatan Nasional pada Januari 2014 maka diharapkan HKN menjadi salah satu persiapan akhir. Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan monitoring ke berbagai wilayah di Indonesia.

Tujuan melakukan monitoring tersebut adalah untuk lebih memastikan lagi masyarakat mengerti bagaimana Jaminan Kesehatan Nasional, apa manfaatnya, dan apa kewajibannya, demikian juga kesehatan-kesehatan yang lain.

"Mulai dari kesehatan penyelenggaranya, kesehatan fasilitas kesehatannya dan berbagai kendala-kendala yang mungkin dihadapi, karena pada Januari nanti tidak mungkin semua akan beres, pasti ada berbagai kendala, dan secara bertahap kendala itu bisa kita atasi,"tandasnya. (ind)

sumber: health.okezone.com