Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini turut mempengaruhi hasil survei yang dilakukan oleh AIA Group. Mendapat skor 55 dari 100 dalam survei tersebut, Indonesia berada di tingkat paling rendah dibanding 15 negara lain.

Survei yang dilakukan oleh AIA Group setiap tahunnya ini dinamakan AIA Healthy Living Index 2013. Melibatkan lebih dari 10.000 masyarakat dewasa di kawasan Asia Pasifik, survei ini rupanya menunjukkan hasil yang relatif stabil pada 750 orang responden Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil survei tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat dewasa yang berolahraga secara teratur sejak tahun 2011. Namun ditemukan juga bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai kegiatan pasif untuk melepas stres, seperti menonton televisi. Padahal kebiasaan ini justru meningkatkan ancaman baru bagi kesehatan.

Terlepas dari tingkat keprihatinan yang tinggi menyangkut penyakit jantung, kanker dan diabetes, hanya seperempat orang dewasa di Indonesia yang melakukan pemeriksaan medis dalam kurun waktu terakhir.

"Padahal medical check up itu penting untuk semua orang. Usia lebih dari 30 tahun paling tidak 2 tahun sekali, kalau sudah lebih dari 40 tahun ya setahun sekali," tutur dr Samuel Oentoro, MS, SpGK, ahli nutrisi dari Universitas Indonesia, dalam konferensi pers yang diadakan di XXI Premier Lounge Plaza Indonesia, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/12/2013).

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak puas terhadap kondisi kesehatan mereka, namun sayang tidak semuanya aktif dalam mengembangkan pola hidup sehat. Tak hanya itu, 71 persen dari masyarakat Indonesia yang disurvei juga menyatakan bahwa mereka merasa kesehatannya kini menurun jika dibandingkan saat 5 tahun lalu.

Dilihat dari sisi waktu tidur, responden menghendaki waktu selama 7,8 jam per hari untuk tidur, namun realisasinya hanya 6,8 jam per hari. "Kalau memang malam tidak bisa, diusahakan tidur siang, 30 menit cukup," lanjut dr Samuel.

Dari berbagai hasil tersebut kemudian dirangkum dan skor Overall Healthy Living Index untuk Indonesia adalah 55. Skor ini menandakan Indonesia berada di peringkat terendah di antara 15 kawasan Asia Pasifik yang berpartisipasi.

sumber: health.detik.com

Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di bidang peningkatan pelayanan darah.

Penandatanganan dilakukan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta, pada Selasa (17/12), disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berdasarkan nota kesepahaman, kedua pihak sepakat meningkatkan pelayanan darah, termasuk fraksionasi plasma dan kapasitas Unit Transfusi Darah Pusat PMI agar menjadi Unit Transfusi Darah (UTD) tingkat nasional.

Selain itu, PMI - Kemkes juga bekerja sama di bidang pertolongan pertama pada kecelakaan dan gawat darurat, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Hadir pada kesempatan itu, Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segal Al-Jufrie, dan perwakilan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Hingga tahun 2012, PMI telah mendirikan 1 Unit Donor Darah (UDD) Pusat di Jakarta dan 211 UDD di 210 Kabupaten/Kota. Pelayanan Darah yang dilaksanakan UDD PMI mencakup pengerahan dan pelestarian donor, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, uji saring infeksi, penyimpanan, dan pendistribusian darah ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

sumber: www.beritasatu.com

Tidak seperti negara lain yang memiliki satu obat generik, Indonesia memiliki dua jenis, yaitu obat generik berlogo (OGB) dan obat generik bermerek. Obat generik bermerk bisa didapatkan di apotik dan warung terdekat dengan aneka kemasan dan nama dagang. Sedangkan OGB dilambangkan simbol lingkaran hijau bertuliskan GENERIK dan dikemas sederhana, misalnya per strip isi 12 butir.

OGB biasanya dinamai dengan zat aktif dalam obat misal parasetamol. Walau keduanya memiliki kualitas yang sama, namun obat generik bermerek lebih mahal 40-200 kali dibanding OGB.

"Keduanya memiliki bahan aktif yang sama sehingga khasiat yang dihasilkan sama. Namun obat generik bermerek membutuhkan biaya promosi dan pengemasan karena itu harganya lebih mahal," kata pemerhati masalah obat dan kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Iwan Dwi Prahasto pada KOMPAS Health.

Obat jenis generik bermerek, kata Iwan, sebetulnya merupakan branding image perusahaan obat untuk dekat dengan masyarakat. Tentunya dibutuhkan promosi dan pengemasan untuk mendekatkan brand tersebut kepada masyarakat.

Kondisi ini, jelas Iwan, sebetulnya sudah terjadi sejak dulu saat penerbitan surat keputusan terkait peredaran obat generik yaitu SK Menteri Kesehatan RI nomor 085/Menkes/1989. Pada akhirnya, pemerintah menempatkan logo untuk memudahkan masyarakat mengenali OGB. Obat generik yang dimaksud dalam SK tersebut sebetulnya adalah OGB.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, kondisi ini dikarenakan Indonesia yang tidak memiliki sistem asuransi kesehatan. Padahal selain mengatur pelayanan kesehatan, sistem ini juga mengatur pengoabatan yang diterima masyarakat. Dengan sistem ini pengobatan siatur seefektif mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk kualitas yang baik.

Menghadapi kondisi ini, Iwan menyarankan segera dilakukan perbaikan pada sistem tata niaga obat. Perbaikan ini akan menyudahi kebingungan masyarakat terhadap obat generik. Masyarakat juga tidak perlu membayar mahal untuk obat yang sebetulnya berkualitas sama, hanya beda pengemasan.

Perbaikan inilah yang akan dilakukan melalui formularium nasional (fornas) yang merupakan penyedia obat untuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014. Melalui fornas dengan harga yang ditentukan pemerintah, masyarakat akan mendapatkan pengobatan yang paling efektif. Tentunya harga ini disesuaikan dengan paket pengobatan INA-CBG's yang digunakan JKN 2014.

"Pada 2019 nanti diharapkan obat generik bermerek tidak lagi ada dan digantikan OGB. Sehingga masyarakat bisa menikmati pengobatan yang lebih bermutu tanpa tercekik biaya," kata Iwan.

sumber: health.kompas.com

Kerja sama antara pemerintah Australia dan Provinsi Bali di bidang kesehatan bernama Australian Bali Memorial Eye Center (ABMEC) ditutup pada hari ini. Dalam penutupan tersebut, diserah-terimakan aset berupa Rumah Sakit Indra kepada Pemerintah Provinsi Bali yang juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan RI.

Bantuan dari Australia yang dimulai sejak 2002 pascatragedi bom Bali berupa fasilitas pusat kesehatan mata, pelatihan staf, pengoperasian mobil klinik, dan beasiswa tenaga medis.

Menurut pimpinan program bantuan Australia untuk Indonesia, James Gilling, jaringan klinik ini sudah mengobati secara gratis kepada masyarakat miskin di Bali, terutama masyarakat miskin di daerah terpencil.

"ABMEC telah memberikan operasi mata dan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin di Bali. Kami yakin pemerintah Indonesia akan dapat meneruskan kegiatan ini dengan program yang lebih luas," ujarnya di Denpasar.

sumber: www.tempo.co

Unilever membantah iklan cuci tangan sabun Lifebuoy yang ditayangkan di berbagai televisi nasional mendiskreditkan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan itu menjawab protes dari warga setempat yang merasa dilecehkan oleh iklan tersebut.

"Jika ada pihak yang merasa tidak nyaman saat menyaksikan iklan itu, kami sampaikan permohonan maaf. Kami tidak pernah bermaksud merendahkan martabat anak-anak dan masyarakat NTT," kata Head of Corporate Communications PT Unilever Indonesia, Maria Dwianto, Rabu, 11 Desember 2013.

Menurut Maria, iklan tersebut merupakan bagian dari edukasi cuci tangan pakai sabun yang telah secara konsisten dilakukan Unilever selama hampir 10 tahun di Indonesia.

Program "5 Tahun Bisa untuk NTT" yang ditayangkan di televisi, kata Maria pula, berdasarkan data ilmiah yang terdapat dalam ringkasan eksekutif data dan informasi kesehatan Provinsi NTT dan laporan pendahuluan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian balita tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yakni 58 per 1.000 kelahiran hidup. "Satu dari empat kematian balita di NTT disebabkan oleh diare, penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan cuci tangan pakai sabun," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa seorang warga NTT, Dany Wetangterah, menulis petisi bahwa warga NTT merasa dilecehkan oleh iklan sabun Lifebuoy, "5 Tahun Bisa untuk NTT", yang ditayangkan di televisi. "Apa benar anak NTT terancam meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun," kata Dany kepada Tempo, Jumat, 29 November 2013.

sumber: www.tempo.co

Menanggapi kabar mengenai obat yang berasal dari gealatin babi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH angkat bicara.

Menurutnya memang benar beberapa obat di dalam prosesnya menggunakan zat-zat yang berasal dari babi, tapi tidak lagi dari bentuk yang sama dengan yang ada di babi tersebut.

"Saya enggak pernah bilang tidak boleh sertifikasi halal. Prosesnya itu memang menggunakan zat yang berasal dari babi, tapi itu sudah bio affraction," kata Nafsiah Mboi di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013)

Sekarang, lanjut Nafsiah, tersedia ratusan ribu jenis obat dan vaksin yang mana tidak secara menyeluruh bersertifikat halal.

"Saya bukan ahli agama. Kami ada majelis MPKS, syariat. Tapi untuk saya pribadi adalah, kalau pasien tidak boleh, terus bagaimana kalau tidak ada obat lain? Itu saja kerisauan saya," kata Nafsiah lirih.

Jika ke depannya ada masalah, Nafsiah mengatakan siapa yang akan menanggungnya? Contohnya saja vaksin influenza. Pada eranya Menkes terdahulu, (alm) Endang Rahayu, vaksin itu dikatakan harus ada sertifikat halannya, kalau tidak ada maka tidak boleh diberikan.

"Lalu saya katakan, kalau pasiennya sakit dan meninggal, siapa yang bertanggung jawab?," kata Nafsiah Mboi

"Kita harus berikan perlindungan. Itu hak setiap orang. Saya sama sekali tidak menolak halal atau tidak halal. Itu bukan urusan saya, karena kami punya badan sendiri," kata Nafsiah Mboi menambahkan.

Nafsiah Mboi mengatakan, bila nantinya ada pasien tidak mengonsumsi obat karena tidak ada sertifikat halalnya, lalu pasien itu terkena penyakit dan meninggal dunia, ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah pihaknya lagi yang akan disalahkan?

"Jadi ini saja kerisauan saya. Saya sama sekali tidak menolak. Tapi mohon dipertimbangkan, supaya obat dan vaksin jangan dimasukkan sama dengan makanan minuman," kata Nafsiah Mboi.

Dikatakan Nafsiah Mboi lagi, obat yang ada di Indonesia banyak yang masih diimpor dan itu pun yang menjadi kerisauannya. Kalau boleh meminta, Menkes menginginkan obat dan vaksin harus dipisah.

"Atau kalau pasien sakit tidak boleh minum obat, bagaimana?," kata Nafsiah Mboi bertanya.

Yang jelas, lanjut Nafsiah Mboi hal-hal seperti ini masih menjadi rancangan undang-undang (RUU) yang sudah dibahas sejak Fadillah Supari menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Nafsiah sendiri bingung, mengapa ini kembali dibahas lagi.

"Waktu itu mandek, karena Menkes dulu juga mempertanyakannya. Kan repot jadinya. Saya risau saja, kasihan pasien yang butuh obat itu," kata Nafsiah menjelaskan.

sumber: health.liputan6.com

Dugaan malpraktek yang dilakukan petugas pelayanan kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian mulai dari materi, cacat fisik bahkan sampai meninggal dunia memperlihatkan masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

NERACA

Patient safety (keselamatan pasien) belum menjadi budaya yang harus diperhatikan oleh rumah sakit di Indonesia. Perubahan paradigma dalam lembaga pelayanan kesehatan yang saat ini beralih pada patient centered care belum benar-benar dijalankan dengan baik.

Ahmad Ahid Mudayana,SKM.,MPH, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat mengatakan, masih ada rumah sakit yang berorientasi pada kepentingann manajemen yang pada akhirnya melupakan keselamatan pasien di rumah sakit.

Menurutnya, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah dengan jelas menyatakan bahwa rumah sakit saat ini harus mengutamakan keselamatan pasien di atas kepentingan yang lain. Jadi, kata dia, sudah seharusnya rumah sakit berkewajiban menerapkan budaya keselamatan pasien. Tidak ada lagi alasan bagi setiap rumah sakit untuk tidak menerapkan budaya keselamatan pasien karena bukan hanya kerugian secara materi yang didapat tetapi juga ancaman terhadap hilangnya nyawa pasien.

"Keluhan masyarakat soal dokter, yang paling banyak soal pemberian informasi yang tidak lengkap, diagnosis penyakit yang kurang tepat, dan tidak sedikit juga yang mengadukan sikap dokter yang tidak ramah. Bahkan ada juga dokter yang ngambek kepada pasien," katanya.

Apabila masih ada rumah sakit yang mengabaikan keselamatan pasien sudah seharusnya diberi sanksi yang berat baik untuk rumah sakit maupun petugas pelayanan kesehatan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, pihak rumah sakit bahkan petugas pelayanan kesehatan tidak mendapat sanksi apapun sehingga menjadikan penegakan hukum kesehatan di Indonesia masih sangat lemah.

Sudah seharusnya apabila terjadi kelalaian bahkan kesengajaan dari pihak rumah sakit yang mengakibatkan terancamnya keselamatan pasien maka tidak hanya sanksi internal tetapi juga sudah masuk ke ranah pidana. Inilah yang sampai saat ini belum berjalan sehingga masyarakat yang dirugikan karena lemahnya penegakan hukum yang pada akhirnya kasusnya menguap begitu saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa budaya keselamatan pasien belum benar-benar diterapkan di berbagai rumah sakit. Pertama, rendahnya tingkat kepedulian petugas kesehatan terhadap pasien, hal ini bisa dilihat dengan masih ditemukannya kejadian diskriminasi yang dialami oleh pasien terutama dari masyarakat yang tidak mampu.

Kedua, beban kerja petugas kesehatan yang masih terlampaui berat terutama perawat. Perawatlah yang bertanggung jawab terkait asuhan keperawatan kepada pasien, sedangkan disisi lain masih ada rumah sakit yang memiliki keterbatasan jumlah perawat yang menjadikan beban kerja mereka meningkat.

Selain perawat, saat ini di Indonesia juga masih kekurangan dokter terutama dokter spesialis serta distribusi yang tidak merata. Ini berdampak pada mutu pelayanan yang tidak sama di setiap rumah sakit. ketiga, orientasi pragmatisme para petugas kesehatan yang saat ini masih melekat disebagian petugas kesehatan. Masih ditemukan para petugas kesehatan yang hanya berorientasi untuk mencari materi/keuntungan semata tanpa mempedulikan keselamatan pasien.

Keempat, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap para petugas kesehatan. Lemahnya pengawasan sendiri dikarenakan beberapa faktor mulai dari terbatasnya personel yang dimiliki dinas kesehatan sampai rendahnya bargaining position dinas kesehatan.

Keempat hal tersebut di atas setidaknya menjadi penghalang terwujudnya budaya keselamatan pasien di setiap rumah sakit. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, kata Ahid, kasus-kasus yang mengancam keselamatan pasien akan terus terjadi sehingga perlu upaya yang maksimal untuk mewujudkan budaya keselamatan pasien.

"Karena itu, mulai diterapkannya aturan baru terkait akreditasi rumah sakit versi 2012 menjadi sebuah harapan baru agar budaya keselamatan pasien bisa diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia," ujarnya. Selain itu, harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran para pemberi pelayanan kesehatan tentang pentingnya menerapkan budaya keselamatan pasien dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

Menurut Ahid, diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terutama yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki perilaku mereka dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Upaya-upaya ini harus segera dilakukan agar tidak ada lagi kasus dugaan malpraktik yang dapat merugikan masyarakat sehingga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa meningkat. Dengan meningkatkan kepedulian terhadap pasien, maka dengan mudah budaya keselamatan pasien bisa dijalankan. "Jangan sampai hanya karena kesalahan sedikit yang dilakukan oleh rumah sakit bisa berakibat pada rusaknya citra dunia perumah sakitan di Indonesia dimata internasional," katanya.

sumber: www.neraca.co.id

Tingkat kecelakaan kerja serta ancaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih tinggi. Setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang korban fatal dengan kerugian 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau sebesar Rp 280 triliun

"Berbagai kecelakaan kerja sering terjadi dalam proses produksi terutama di sektor jasa konstruksi," ungkap Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (5/12/2013), saat mengerahkan 138 mobil Unit Reaksi Cepat (URC) dilengkapi sarana dan prasarana alat uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai perbandingan, berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekira 6.000 kasus.

Oleh karena itu, seluruh pihak harus melakukan upaya dan kerja keras agar penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di setiap jenis kegiatan usaha dan berbagai kegiatan masyarakat dapat menekan angka kecelakaan kerja.

"Kita terus mendorong partisipasi para pimpinan perusahaan dan buruh/pekerja untuk bersatu padu bersama pemerintah dan masyarakat luas agar terus berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melaksanakan agar budaya K3 di seluruh level kehidupan masyarakat kita," kata Muhaimin.

Dia mengatakan, program sosialisasi K3 ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, persepsi yang sama akan dicapai baik di tempat kerja, di rumah, di jalan, maupun di luar tempat kerja lainnya.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia industri lebih banyak menggunakan peralatan yang canggih. Dampaknya, potensi bahaya bagi pekerja juga ikut meningkat. Apabila tidak dilakukan pengendalian sebaik mungkin, makin besar pula potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan.

"Pelaksanaan K3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selain sebagai pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan, juga merupakan upaya dalam memenuhi tuntuntan perdagangan internasional," kata Muhaimin.

Apalagi negara-negara maju mulai peduli terhadap hak azasi manusia, yang mensyaratkan suatu produk barang atau jasa harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional seperti ISO 9001 series, ISO 14000 series, OHSAS 18000 series dan SMK3.

Sejauh ini, pemerintah juga telah meluncurkan slogan anti-kecelakaan kerja dengan tagline "Saya Pilih Selamat". Peluncuran slogan ini ditujukan untuk mengkampanyekan pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahan-perusahaan dalam rangka mengurangi jumlah kecelakaan kerja di Indonesia.

"Program 'Saya Pilih Selamat' suatu ikon baru, diharapkan dapat populer dan mudah diingat yang merepresentasikan seseorang yang menjunjung tinggi keselamatan.dan kesehatan kerja serta mendukung Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015," kata Muhaimin. (A-78/A-89)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com