Jakarta, PKMK. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayor Jenderal (Purn.) Syamsul Maarif mengatakan, kesadaran Pemerintah Propinsi se-Indonesia untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang memadai, sangat rendah. Sebagian Pemerintah Propinsi mengalokasikan dana tersebut tidak sampai 1 persen dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan di propinsi yang sangat rawan bencana, alokasi dana tersebut juga minim. "Dengan kondisi seperti itu, BNPB yang harus menanggulangi. Anggaran yang kami punyai harus disebar ke seluruh Indonesia," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI hari ini di Jakarta (2/6/2013).

Dia menjelaskan, di semua propinsi, sudah ada kemahfuman bahwa potensi bencana di Indonesia sangat besar dan potensi tersebut harus diantisipasi sedari awal. Dengan demikian, jumlah korban jiwa ataupun benda bisa diminimalkan. Namun ironi, kesadaran untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang memadai, masih minim. "Itu kan hal yang tidak sinkron," kata mantan kepala Pusat Penerangan TNI tersebut. Nanggroe Aceh Darussalam memiliki APBD senilai kira-kira Rp 7 triliun. Tapi, anggaran penanggulangan bencana hanya Rp 53 miliar atau tidak sampai 1 persen. Kemudian, di DKI Jakarta, anggaran penanggulangan bencana hanya sekitar Rp 8 miliar. Sementara, APBD di propinsi tersebut sekitar Rp 26 triliun. "Saat peristiwa banjir di Jakarta kemarin, semua dana penanggulangan bencana berasal dari BNPB. Saat itu APBD DKI Jakarta belum disahkan oleh DPRD," kata Syamsul.

Berikut ini beberapa propinsi yang mengalokasikan dana penanggulangan tidak sampai 1 persen dari APBD yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Jawa Timur. "Kemudian, Sumatera Barat, itu hanya alokasikan sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan APBD-nya sekitar Rp 1,9 triliun, Sumatera Barat sendiri tergolong rawan bencana, bukan?" Upaya Pemerintah Indonesia untuk mendesentralisasikan penanganan bencana juga belum berlangsung baik. Kondisi sentralisasi masih sangat terasa. Misalnya usai bencana gempa di Sumatera Barat di tahun 2009, bangunan rumah sakit disana belum dibangun kembali. Begitu pula gedung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, gedung Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan lain-lain. "Masih menanti peran dari Pemerintah Pusat," tambahnya. Keinginan BNPB untuk terjadinya cost sharingdana penanggulangan bencana antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga belum terjadi. Ada semacam gap di situ. "Sepertinya, lima buah rumah hanyut oleh bencana banjir pun, penanganannya masih mesti melibatkan Pemerintah Pusat. Saat ini, desentralisasi penanganan bencana masih sulit tercapai," kata Syamsul.

Kementrian Kesehatan Italia menemukan virus baru yang mirip dengan virus SARS. Pengumuman penemuan virus ini setelah seorang laki-laki usia 45 tahun yang baru-baru ini kembali dari lawatan 40 hari ke Yordania diopname di RS di Tuscany karena demam tinggi, batu-batuk dan kesulitan pernafasan.

Pejabat pemerintahan lokal di Tuscany, mengatakan seorang anak kecil yang terkait dengan laki-laki itu serta rekan sekerjanya juga mengidap virus tersebut. Ketiga pasien ini berada dalam kondisi baik dan sedang diobati dalam kondisi karantina.

Virus ini terkait SARS, yang menewaskan 800 orang ketika terjadi epidemi global pada 2003. PBB sebelumnya mengatakan ada 51 kasus virus barus sejak September.

Kasus-kasus seperti ini juga muncul di Inggris dan Jerman. Kebanyakan yang tertular pernah melawat ke Qatar, Arab Saudi, Yordania dan Pakistan.

(sumber: www.republika.co.id)

Jakarta, — Program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dinilai mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Pusat, Vita Gamawan Fauzi, pada kunjungannya di Kabupaten Gorontalo, untuk meninjau langsung penerapan program Keluarga Berencana - Kesehatan (KB-Kes), Minggu (2/6).

Kunjungannya di Desa Huidu Utara, kata Vita, memberikan kesan yang baik, sebab ternyata desa tersebut dinilai layak mengukir prestasi di tingkat nasional.

Penerapan PHBS dan kesadaran masyarakat bukan sekedar untuk mengikuti lomba saja, namun sudah menjadi kebiasaaan rutin yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penataan lingkungan yang baik, membuktikan desa di Kecamatan Limboto Barat ini, layak menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Gorontalo dan Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) setempat, Khadijah Tayeb, mengatakan, program KB-Kes dan PHBS di kabupaten ini berjalan dengan optimal, dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat khususnya para kaum ibu.

Desa Huidu Utara sebagai pemenang lomba KB-Kes tingkat provinsi, mampu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang sadar akan pentingnya penerapan PHBS didukung berbagai program pemerintah daerah.

Diantaranya, program gemerlap sehat dan pembentukan gugus tugas (G-Gas) yang siap siaga 1x24 jam untuk membantu ibu yang akan menjalani proses persalinan di setiap desa dan kecamatan.

Serta keberhasilan pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur-sayuran.

(sumber: www.aktual.co)

Jakarta, PKMK. Selain meningkatkan konsumsi, iklan rokok juga menyebabkan inisiasi perilaku merokok pada anak-anak. Iklan tersebut dikemas dalam tampilan yang sangat menarik. Pesan yang menekankan aspek rasa, lebih mudah menyentuh hati dan pikiran pemirsa. Nilai-nilai percaya diri, setia kawan, kreativtas, tampan, dan berani, sangat cocok dengan citra diri yang banyak diinginkan remaja. Demikian dikatakan Profesor dr. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta (31/5/2013). Berbagai penelitian ilmiah menjelaskan keberadaan hubungan sebab-akibat antara pemasaran rokok dengan peningkatan konsumsinya. Iklan, promosi, dan sponsor rokok, membangun friendly familiarity terhadap produk rokok.

Untuk mengurangi konsumsi rokok, diperlukan pengendalian iklan dan promosi rokok secara menyeluruh. Hal ini merupakan larangan iklan rokok yang bersifat menipu dan menyesatkan, menghindari pemasaran rokok yang membidik remaja, dan lain-lain. Akhir tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi mendasar dalam pengendalian tembakau. Itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. "Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pengendalian media iklan rokok. Juga pengendalian sponsor dan promosi rokok," kata Tjandra.

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia sekarang menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak, yakni sebesar 61,4 juta orang. Tingginya jumlah perokok aktif itu berbanding lurus dengan jumlah perokok pasif yang kian bertambah menjadi 97 juta orang. "Sekitar 43 juta anak-anak Indonesia terpapar asap rokok dan 11,4 juta di antara mereka berusia nol sampai empat tahun." Rokok mengandung lebih dari 4.000 zat yang mengancam kesehatan. 43 di antara zat tersebut bersifat karsinogenik. Rokok menjadi faktor risiko bagi penyakit tidak menular yang mematikan seperti jantung koroner, stroke, dan kanker.

Jakarta, PKMK. Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyampaikan gerakan anti-rokok di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Di luar Jakarta dan sekitarnya, gerakan tersebut juga berjalan bagus. Walau demikian, bisa dikatakan bahwa gerakan tersebut belum seperti yang diharapkan. "Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berhenti merokok. Mereka berhasil melewati sebuah perjuangan berat," kata Menteri Nafsiah dalam acara Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2013 di Jakarta (31/5/2013).

Ia menceritakan, keluarganya mengalami beratnya perjuangan berhenti merokok. Ada yang berhasil berhenti merokok ataupun tidak. Serta ada pula yang meninggal karena penyakit kanker dari rokok. "Ibu-ibu yang berusaha agar suami ataupun anak berhenti merokok pun banyak dan upaya tersebut sering tidak dipedulikan," ujar dia. Gerakan anti-rokok muncul oleh kepercayaan bahwa rakyat Indonesia berhak memperoleh derajat kesehatan yang paling tinggi. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2013 di Jakarta, merupakan satu tonggak penting bagi Indonesia. Disini, ada satu konsensus dari generasi muda Indonesia untuk semakin menyadari bahaya zat adiktif dalam rokok. "Bagi Pemerintah Indonesia, perang terhadap bahaya rokok harus bersifat total football. Dari hulu, sudah ada regulasi memadai untuk hal itu," kata Menteri Nafsiah.

Dalam gerakan anti-rokok, semua media harus dimanfaatkan. Bukan hanya media seperti televisi dan billboard, social media ataupun layanan SMS juga perlu digunakan. "Saya rasa, SMS bisa berperan vital. Sekarang ini, SMS bisa digunakan sebagai alat pressure. Semisal, saya memperoleh seribu SMS yang menanyakan kelanjutan Rancangan Undang-undang (RUU) Keperawatan. Ini mengherankan karena saya tidak menentang RUU itu," kata dia. Sekarang merupakan waktu bagi masyarakat Indonesia untuk memerangi bahaya rokok melalui jalur masing-masing. Sudah tentu, industri rokok tidak akan tinggal diam terhadap hal itu, kata Menteri Nafsiah pula.

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan bea masuk alat kesehatan yang cukup tinggi. Akibatnya, biaya kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat menjadi makin mahal. Di sisi lain, pemerintah justru tengah bersiap membangun jaminan sosial lewat Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada 2014.

"Parahnya lagi, impor untuk alat-alat kesehatan masih dikenakan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM)," kata Wakil Ketua Komite Tetap Kebijaksanaan Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Herkutanto, di Jakarta, Rabu, (29/5).

Kadin menilai bea masuk seharusnya menjadi instrumen restriksi untuk melindungi barang yang bisa diproduksi di dalam negeri dari impor. Namun, kenyataannya, Indonesia hingga kini belum bisa memproduksi sendiri alat-alat kesehatan canggih di dalam negeri. Langkah impor pun tak bisa dihindari.

Kalaupun bisa diproduksi di dalam negeri, Herkuntanto mengatakan pemerintah belum memberikan insentif untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan tersebut. Herkutanto menjelaskan, dengan besarnya pajak yang dikenakan pada alat-alat kesehatan, biaya operasional penyelenggara kesehatan pada akhirnya menjadi terlampau tinggi."Yang mereka terima lebih sedikit dari yang riil dikeluarkan. Kalau kita lihat costnya, komponen yang lebih besar ada pada investasi alat-alat canggih. Kalau untuk penyakit sederhana tidak terlalu mahal karena tidak menggunakan alat canggih. Tapi kalau sampai masuk ICU bisa lebih dari Rp 15 juta," lanjut Herkutanto.

Dia menegaskan, Kadin kini tengah mendesak Menteri Keuangan untuk menghapuskan bea masuk alat-alat kesehatan. "Kita bisa bersama-sama menekan Menkeu bagaimana menangani ini, acces to health care," tegas Herkutanto.

Tantangan Global

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan, James T. Riady mengatakan dalam rangka persiapan menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ASEAN Economic Community 2015, maka pemerintah Indonesia harus melakukan pembenahan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten agar mampu berdaya saing.

"SDM dikatakan berkualitas, jika aspek kesehatannnya juga baik. Sementara saat ini kondisi layanan kesehatan masyarakat masih banyak yang perlu dibenahi, tentu ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya," tuturnya.

James mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari kualitas tenaga kesehatan, khususnya dokter dan enaga profesional lainnya serta kualitas alat kesehatannya."Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja kesehatan khususnya dokter spesialis masih terbatas dan belum merata disemua daerah, selain itu ketersediaan alat kesehatan canggih juga masih sangat terbatas," ujarnya.

Menurutnya untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan diperlukan terobosan-terobosan dalam pendidikan bidang kesehatan, yakni kemudahan pendidikan, pelatihan dan praktek kerja yang cukup untuk meningkakan keterampilan skill.

Namun demikian, akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan bidang kesehatan, menyebabkan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan menjadi sangat terbatas."Sebagai contoh, mahalnya bea masuk alat kesehatan membuat praktek kerja dokter menjadi jarang, sehingga menyebabkan keterampilan para dokter kurang terasah. Di sisi lain, tingginya bea masuk alat kesehatan membuat biaya kesehatan semakin mahal, apalagi di tengah tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka BPJS," tuturnya.

Maka, lanjutnya, Kadin meminta Kementerian Perdagangan membuka kran impor alat-alat kesehatan selebar-lebarnya, dengan cara mencabut tarif bea masuk barang mewah untuk peralatan kesehatan tersebut.

Bisnis Tumbuh

Pertumbuhan pasar alat kesehatan (alkes) domestik ternyata sejalan dengan pertumbuhan bisnis obat. Pebisnis farmasi menyatakan, pasar alat kesehatan di tahun 2012 naik 5% menjadi Rp 7 triliun dibanding tahun 2011.

Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk (KAEF), Vidjongtius, sebelumnya memaparkan, pertumbuhan bisnis alat kesehatan terus menunjukkan kurva positif. Vidjongtius yakin nilai pasar alat kesehatan tahun 2014 bisa naik menjadi Rp 10 triliun - Rp 15 triliun.

Kenaikan pasar itu karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) mulai beroperasi. Selain itu, belakangan ini mulai bermunculan sejumlah rumah sakit baru. Melihat peluang bisnis ini, Kalbe berani memasang target pendapatan hingga 20% di tahun ini.

(sumber: www.neraca.co.id)

Jakarta, PKMK. Komisi IX DPR RI menolak rencana efisiensi terhadap anggaran Kementerian Kesehatan RI tahun 2013. Di samping itu, Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 4 Triliun Rupiah. Usulan ini akan diperjuangkan secara maksimal melalui Badan Anggaran Komisi IX DPR RI. Demikian kesimpulan rapat antara Kementerian Kesehatan RI dengan komisi tersebut, hari ini di Jakarta (30/5/2013). Ketua Komisi IX DPR RI dr. Ribka Tjiptaning mengatakan, penolakan pemangkasan anggaran itu memiliki latar belakang yang tidak sedikit. Antara lain, operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mulai 1 Januari tahun 2014 dan percepatan tercapainya target MDGs Tahun 2015. "Dua hal itu bisa terpengaruh negatif bila anggaran Kementerian Kesehatan dikurangi," Ribka menjelaskan.

Ia pun mengatakan, selanjutnya Komisi IX DPR RI akan melakukan konsinyering dengan pejabat eselon I Kementerian Kesehatan RI. Hal ini dilakukan untuk mendalami lebih jauh tentang anggaran Kementerian Kesehatan RI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Dalam rapat tersebut, sejumlah legislator dari berbagai fraksi menyatakan menolak pemangkasan anggaran tersebut. Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan keharusan pengurangan anggaran itu oleh Kementerian Keuangan RI. Padahal, sebelumnya anggaran tersebut telah dicermati dan disepakati bersama. "Apakah DPR RI dianggap bodoh semua oleh Pemerintah RI," dia beretorika.

Sementara, Profesor Dina Mahdi dari Partai Demokrat mengatakan, kalaupun ada efisiensi anggaran, beberapa pos penting jangan dikurangi. Itu seperti anggaran untuk program dokter pegawai tidak tetap (PTT) ataupun program dokter internship. Anggaran untuk dua hal tersebut jangan dihapus, tapi tetap ada melalui mekanisme realokasi. Adapun Matri Agung dari Partai Keadilan Sejahtera berkata: "Dari pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pemerintah Indonesia menghemat Rp 30 triliun. Tapi kok malah Kementerian dan Lembaga Negara masih diharuskan memangkas anggaran." Oleh karena itu, kurang tepat bila Komisi IX menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan. "Mengapa di saat APBNP ada pengurangan anggaran? Jangan-jangan, di awal sudah dialokasikan bahwa nanti ada efisiensi itu," ucap Matri Agung.

Jakarta, PKMK. Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan di Kementerian Kesehatan RI merupakan upaya untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Undang-Undang itu mengharuskan defisit anggaran tidak melebihi 3 persen. Sementara, pergerakan ekonomi makro menyebabkan defisit tersebut melebihi angka tersebut. Maka, Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah seperti mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan melakukan efisiensi anggaran di Kementerian ataupun Lembaga Negara. "Kondisi ekonomi makro telah menyebabkan tekanan terhadap pendapatan negara," kata diadi Jakarta (30/5/2013).

Terkait efisiensi, tidak seluruh pos bisa dikurangi anggarannya. Itu terutama anggaran prioritas nasional di bidang kesehatan. Seperti yang terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Demikian juga yang terkait remunerasi pegawai Kementerian Kesehatan, belanja modal, dan lain-lain. Apabila efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan RI harus dilakukan di kisaran Rp 1,9 triliun, untuk Juni-Desember 2013 hanya tersisa sekitar Rp 1 triliun untuk seluruh aktivitas. Hal itu tentu menyebabkan sejumlah target tidak tercapai. "Antara lain, target di RPJMN, percepatan pembangunan kesehatan di Papua Barat, dan lain-lain. Itu bisa tidak terdanai optimal," kata Menteri Nafsiah.

Apabila efisiensi sebesar Rp 1,9 triliun itu tetap dilakukan, Kementerian Kesehatan akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4 triliun melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. "Bagi Kementerian Kesehatan, efisiensi anggaran jelas merupakan satu hal yang berat. Kami sebenarnya tidak menyetujui begitu saja pemotongan tersebut," kata Menteri Nafsiah.