Manama-May-18(BNA)The Kingdom of Bahrain has today been declared free from Coronavirus disease-for the time being.

The Health Ministry has issued a statement in this regard assuring the public that no cases of coronavirus have been diagnosed to-date in Bahrain.

It urged people to abide by hygienic precautionary measures, including washing hands, avoiding touching one's eyes, mouth and nose, sanitary disposal of oral and nasal discharges and other preventive rules.

The Geneva-based World Health Organisation (WHO) has so far reported forty cases of coronavirus which were all been diagnosed at hospitals among people suffering from chronic diseases.

The ministry said that it had undertaken a series of precautionary measures to deal with a potential outbreak of Coronavirus.

It has established contacts with Saudi officials and WHO experts to keep updated on the regional and global incidence of the epidemic disease and ways of containing any potential outbreak.

The ministry has also issued a circular to all the staff at public and private hospitals including tips on ways of dealing with suspected cases of Coronavirus, collecting samples, stressing the importance of enforcing the WHO rules on preventing contaminations.

The ministry said that the World Health Organisation (WHO) has not put curbs on travelling, people's movement or trade.

(soure: www.bna.bh)

Jakarta : Menyusul hengkangnya 16 rumah sakit swasta dari kerjasama Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji kembali program bagi warga miskin Ibukota ini. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menampik, jika Pemprov DKI dikatakan belum siap menjalankan program ini.

"Bukan belum siap," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/5/2013). Menurut Ahok, besar premi yang dibebankan pada tiap oranglah yang menjadi penyebab 'kepergian' 16 rumah sakit swasta ini.

Sebagai relawan dalam uji coba program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia, Jakarta harus menerapkan besar premi sebesar Rp 23 ribu. Padahal, Jakarta sudah siap dengan premi sebesar Rp 50 ribu untuk KJS.

"DKI sudah siap dengan Rp 50 ribu. Tapi kami ada tugas nasional dengan menteri. Kami jadi relawan BPJS kesehatan nasional. Kan Rp 23 ribu tadinya untuk seluruh Indonesia, tahun depan. Makanya tidak ada provinsi yang uji coba penuh. Kami uji coba," tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, akan segera memberitahukan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bahwa premi Rp 23 ribu untuk BPJS dan KJS tidak bisa diterapkan. Selain itu, usulan premi dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebesar Rp 15 ribu juga dipastikan tak bisa diberlakukan.

"Ternyata Menteri Keuangan keluarin Rp 15 ribu malahan. Nah, Rp 23 ribu saja sudah diragukan, apalagi Rp 15 ribu," ucapnya.

"Nah, kami uji coba setelah Juni, secara teknis, biaya semua. Kami bisa kasih tahu pada Menteri, bahwa BPJS Indonesia itu tidak mungkin jalan dengan Rp 23 ribu," pungkas Ahok. (Ndy/*)

(source: news.liputan6.com)

Surabaya – Indonesia negara tropis memilikii banyak penyakit infeksi yang berkembang. Penyakit infeksi bagi bidang riset, farmasi, dan kesehatan merupakan sebagai salah pendorong bagi peneliti untuk menemukan vaksin.

Walhasil, jika penyakit infeksi dikelola dengan baik, maka Indonesia bisa unggul di kancah internasional, khususnya di bidang riset, farmasi, dan kesehatan.

Khususnya bila semua pihak, khususnya pemerintah Indonesia meu mendukung upaya riset terhadap berbagai virus penyakit infeksi itu. Maka akan dapat diketahui penyebabnya, sehingga dapat ditemui obat penangkalnya.

"Ditambah lagi, kita memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Berbagai tanaman obat itu dapat kita olah, sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi negara kita. Kekayaan hayati itu, banyak tidak dimiliki oleh negara-negara lain, termasuk negara maju. Dan itu dapat dimaksimalkan untuk keuntungan kita," Ketua Lembaga Penyakit Tropis atau Institute of Tropical Disease (ITD), Universitas Airlangga, Prof. Nasronuddin, saat ditemui si Kantor ITD, Unair, Surabaya, Kamis (16/5/2013).

Prof. Nasron mengatakan, Lembaga Penyakit Tropis yang menjadi satu dari tiga pusat unggulan iptek di Indonesia ini ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada 2012, sebagai pusat unggulan iptek nasional di bidang kesehatan dan obat dengan tema riset biologi molekuler. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki 15 studi spesialis antara lain influenza, dengue, HIV/AIDS, hepatitis, malaria, stem cell, human genetics, naturak products, molecular oncology, bee health product development, proteomic, tuberculosis, leprosy, entomology dan intestinal infection.

Dan salah satu yang telah dihasilkan adalah enzim untuk menggemukan sapi. Hal ini untuk menjawab tantangan Indonesia teerkait ketersediaan daging sapi, yang faktanya masih mengalami kekurangan daging.

Selain itu, menurut dia, lembaganya juga sedang mengembangkan terapi 'stem cell' yang dapat digunakan untuk banyak hal, seperti untuk penderita ginjal sehingga tidak lagi memerlukan cuci darah seumur hidupnya. Penderita nantinya hanya perlu disuntik peremajaan dengan terapi stem cell. Juga sedang dilakukan pengembangan obat anti virus hepatitis c, obat anti-demam berdarah, terapi sengat lebah, dan penularan amoeba lewat air.

Sejak awal berdiri hingga saat ini Lembaga Penyakit Tropis memang bekerjasama dengan konsorsium nasional dan internasional seperti Jepang, Australia, Thailand dan Belanda. Tapi meskipun bekerja sama dengan pihak luar, dia menjamin hak paten dari hasil penelitian menjadi 100 persennya milik Indonesia. Karena pihak asing hanya membantu mentransfer teknologinya.

"Penelitian-penelitian yang lain dan tengah dilakukan di sini adalah penelitian untuk menghasilkan kit-diagnostik, standard Antigen dan antibody, vaccine seed, dan enzim. Itu semua sesuai dengan misi ITD Unair, yaitu membantu program pemerintah secara sinkron, sinergis, dan linear melalui penelitian dan riset," ujarnya.

Dan sejauh ini, ITD Unair telah menjalin kerjasama baik secara nasional maupun internasional antara lain dengan University of Sydney dari Australia, CRC-ERID dari Kobe University, Jepang, Erasmus University dari Belanda, Mahidol University dari Thailand, Oita University dari Jepang, JICA-JST/SATREPS dari Jepang, Nagasaki University dari Jepang, University Putra Bangsa dari Malaysia, dan AusAID dari Australia.

(sumber: www.poskotanews.com)

Jakarta - Kumpulan para dokter yang tergabung dalam wadah Dokter Indonesia Bersatu (DIB) akan melakukan aksi damai 20 Mei mendatang.

Para dokter yang bakal berdemo dengan menggunakan baju kebesaran lengkap dengan stetoskop ini, mengajak para dokter di seluruh Tanah Air untuk kembali kepada spirit perjuangan dokter Indonesia.

"DIB akan melakukan aksi damai hingga ke Istana Presiden. Dalam aksi ini kami mengajak seluruh dokter untuk berbaju putih lengkap dan stetoskop," kata dr Agung Sapta Adi, Presidium DIB dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (15/5) sore ini.

Anggota Presidium lainnya, dr Norman Zainal mengatakan, belum dipastikan berapa banyak dokter yang akan turun ke jalan untuk berdemo. Yang jelas, dalam aksi kali ini DIB menuntut reformasi kesehatan nasional yang berkeadilan dengan mengajukan petisi.

Menurutnya, aksi damai bertujuan untuk mengajak profesi dokter kembali kepada kemuliaan profesi dokter sesuai sumpah dokter.

Para dokter yang tergabung di DIB merasa wadah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya organisasi profesi belum bisa menampung segala keluh kesah dokter, termasuk adanya keterbatasan bersuara.

"Kami merasa dokter yang sudah mapan dan nyaman di IDI terkesan tidak ingin terkutak-katik dengan segala birokrasi yang sudah lazim ada di pelayanan kesehatan," katanya.

Agung Sapta Adi menambahkan, kepada seluruh dokter yang akan mengambil bagian dalam aksi damai 20 Mei nanti, untuk mengedepankan persatuan sebagai bentuk kekuatan yang mendorong perubahan secara progresif.

Ia mengajak para dokter Indonesia bisa bersatu menjauhkan segala perbedaan dan menjadikan perbedaan pandangan sebagai awal diskusi perbaikan sistem kesehatan nasional.

Ia juga menegaskan, wadah DIB yang mulai dbentuk sejak Februari 2013 di dunia maya, pada perkembangannya terus diminati para dokter.

Saat ini, sudah sekitar 17.303 dokter dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri yang bergabung. Mereka di forum dunia maya terbiasa mengungkapkan segala keluh kesah menyangkut pelayanan kesehatan di Indonesia. DIB murni gerakan moral tanpa ada intervensi politik maupun kepentingan meraih kekuasaan di pemerintah.

Adanya wadah DIB, kata dia, bukan untuk menandingi IDI, tetapi sebaliknya mendukung gerakan IDI. Gerakan moral DIB sekadar untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan Indonesia yang berkeadilan terhadap masyarakat maupun pemberi pelayanan kesehatan.

"Kami tidak ingin melebarkan jurang antara satu dokter dengan dokter lainnya. Justru kami ingin para dokter khususnya di wilayah terpencil juga mendapat hak yang sama dengan dokter yang saat ini mapan", kata Agung.[D-13]

(sumber: www.suarapembaruan.com)

Jakarta, PKMK. Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pendidikan Tinggi Kedokteran di Komisi X DPR RI saat ini terhenti. Sebab, tim dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional ingin memperbarui daftar isian masalah (DIM) RUU tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya Panitia Kerja (Panja )RUU Pendidikan Tinggi Kedokteran Komisi X DPR RI sudah menyetujui DIM RUU itu, ungkap Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta (16/5/2013). Apa poin di DIM RUU yang membuat tim Kementerian Pendidikan belum sepakat? Ada adu argumen tentang DIM RUU dalam rapat pembahasan terakhir dan ditemukan adanya sejumlah DIM RUU yang tidak tepat. Kemudian, tim Kementerian Pendidikan mengakui bahwa belum ada kesiapan untuk pembahasan lebih lanjut serta mereka menyatakan ingin memperbarui DIM RUU itu.

Saat ini, tim Kementerian Pendidikan tengah menyusun DIM RUU lagi. Menjadi tugas tim itu untuk menyusun sebab merekalah yang menarik DIM RUU itu, sementara Panja sudah setuju. "Untuk pembahasan RUU itu berikutnya, ya kami menunggu DIM baru tersebut," ucap Raihan. Seberapa lama waktu yang diperlukan untuk DIM RUU baru? Raihan mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan hal tersebut. Hal yang pasti, sudah menjadi tugas Panja untuk mengingatkan agar proses tersebut tidak berlarut-larut. "Awalnya, Kementerian Pendidikan juga sudah menyetujui DIM RUU itu. Tapi lalu mau mengkaji ulang. Okelah, kami setuju," ucap Raihan. Sebaiknya, penyebab terhentinya pembahasan RUU tersebut tidak ditujukan ke Panja sebab DIM RUU lama itu disetujui Panja, kata Raihan. Pembahasan beasiswa dan ikatan dinas untuk mahasiswa fakultas kedokteran, termasuk dalam salah satu DIM RUU yang sudah disetujui Panja. Rapat pembahasan DIM RUU tersebut bisa dijadwalkan lagi jika Kementerian Pendidikan sudah menyerahkan DIM RUU baru. Kementerian Pendidikan telah membentuk tim baru untuk membuat DIM RUU versi baru.

Jakarta, PKMK. Siswono Yudhohusodo, Mantan menteri perumahan rakyat RI, menyarankan agar sosialisasi rumah honai sehat ke masyarakat Papua berlangsung lebih mengena. Untuk itu, sosialisasi perlu lebih dulu dilakukan melalui pendekatan sosiologis ke tokoh adat. Setelah itu, barulah sosialisasi berlangsung ke masyarakat sasaran rumah tersebut. "Kalau sosialisasi langsung dilakukan ke masyarakat, ya sulit. Sebab masyarakat tradisional cenderung sulit berubah daripada masyarakat modern," kata Siswono di Jakarta (16/5/2013).

Dengan kecenderungan tertutup itu, bisa dipahami bahwa desain rumah honai sehat masih sukar diterima masyarakat. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, sosialisasi pun perlu lebih bersifat lintas instansi Pemerintah Indonesia. Sosialisasi sebuah program Pemerintah Indonesia bukan sekadar tanggung jawab sektoral. Kata Siswono, "Sudah tentu, Pemerintah Daerah perlu terlibat intensif. Demikian pula tokoh agama dan adat. Pertama kali, manfaat program tersebut harus dijelaskan."

Saat ini, kebiasaan bermukim di rumah honai biasa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, salah satunya penyakit tuberkulosis lebih mudah menular. Lebih dari 70 persen masyarakat di Lembah Baliem terkena tuberkulosis karena desain rumah honai yang tertutup. Desain tertutup itu karena iklim pegunungan yang dingin. Sekeluarga tidur satu lantai dengan mengelilingi api sehingga hangat, ternak pun di situ. "Dengan ilmu kesehatan, kita mengetahui bahwa hal itu tidak sehat dan Pemerintah Indonesia memiliki prakarsa baik untuk mengubahnya," jelas Siswono. Wujud prakarsa itu adalah bentuk rumah honai yang lebih sehat, yaitu sirkulasi udara dimungkinkan lebih baik dan berlantai dua. "Sekali lagi bisa dimengerti kalau desain itu belum bisa diterima, perlu sosialisasi yang lebih mengena dan intensif," papar Siswono.

SEMARANG – Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan di berlakukan 1 Januari 2014 diperkirakan bakal mempengaruhi penggelembungan peserta jaminan kesehatan di wilayah Jateng dan DIY hingga mencapai 15 juta dari saat ini hanya 2 juta.

Operasionalisasi BPJS Kesehatan itu diberlakukan untuk menggantikan model pelayanan kesehatan melalui Perseroan, di mana Badan baru itu menggabungkan peserta asuransi kesehatan, Jamkesmas, eks-Jamsostek dan anggota TNI/Polri dalam satu wadah layanan.

General Manager PT Askes (Persero) Divisi Regional VI Jateng – DIY, Andayani Budi Lestari mengatakan secara nasional peserta Askes saat ini sebanyak 16,5 juta orang dan tercatat 2 juta di antaranya berasal dari di Jateng dan DIY, bahkan dipastikan jumlah peserta di dua provinsi itu akan meningkat berlipat menjadi sekitar 15 juta jiwa karena penggabungan dari beberapa lembaga penjamin kesehatan.

Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Jateng-DIY itu, lanjutnya, sedang dipersiapka dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peguatan sistem informasi layanan sehingga data yang didapatkan atau dipublikasikan bersifat realtime.

Perseroan di wilayahnya juga akan menambah sekitar 250 pegawai dari 500 pegawai yang saat ini aktif, sehingga pelayanan ke depan bisa dijangkau sesuai dengan kapasitas kepesertaan. (41/rsj)

(sumber: www isnis-jateng.com)

Jakarta, PKMK. Keberadaan Rumah Sakit (RS) Siloam di Manado, Sulawesi Utara, bisa mengurangi jumlah pasien kelas menengah ke atas yang berobat ke Malaysia. Sebab, fasilitas berobat yang ditawarkan RS Siloam di Manado sama dengan di Malaysia bahkan lebih baik, ungkap Cixo Sianipar, PR Corporate Siloam Hospitals, di Jakarta (15/5/2013).

Selanjutnya, kelak kehadiran RS Siloam di kawasan lain Indonesia Timur seperti Ambon (Maluku) dan Papua Barat, juga bisa mengurangi jumlah warga yang berobat ke luar negeri. "Memang, selama ini RS swasta di Indonesia Timur masih sedikit, khususnya yang menyediakan layanan spesialis. Maka kami melakukan ekspansi ke kawasan yang belum dijamah pemain RS swasta yang lain," kata Cixo. Peralatan medis canggih yang dihadirkan di RS Siloam di Jakarta, juga dihadirkan di Indonesia Timur. Semaksimal mungkin, kualifikasi peralatan medis di Indonesia Timur setara dengan di Jakarta. Kata Cixo, "Hanya saja, kuantitasnya mungkin tidak sama. Misalnya, kalau di Jakarta ada dua atau tiga catch lab, di Kupang cukup satu."

Di Makassar, Sulawesi Selatan, manajemen RS Siloam bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk pengadaan ataupun pelatihan dokter. Di kota lain di Indonesia Timur, tidak tertutup kemungkinan bahwa pola serupa digunakan. "Kami pun akan mengutamakan tenaga medis putra daerah, porsi mereka sampai 98 persen dan didampingi tenaga ahli dari Jakarta," Cixo mengatakan.

Dapat dikatakan bahwa segmen pasien yang dibidik RS Siloam di Indonesia Timur, campuran, yaitu segmen menengah ke bawah ataupun atas. Cixo menampik anggapan bahwa RS Siloam identik dengan layanan pengobatan yang mahal. "Dengan membidik segmen pasar bervariasi, kami membuat subsidi silang. Pasien kaya menyubsidi yang tidak mampu," ujar Cixo. Siloam Hospitals menargetkan mempunyai 77 buah rumah sakit di tahun 2017. Saat ini, RS yang sedang dibangun ada di Padang (Sumatera Barat), Medan (Sumatera Utara), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).