Setelah mengidentifikasi 63 program unggulan dan melakukan verifikasi langsung di lokasi, para juri "Indonesia MDG Awards (IMA) 2013" mengumumkan program terbaik yang diinisiasi oleh empat kelompok berbeda, yaitu kabupaten atau Kota, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan akedemisi, serta sektor swasta.

Masing-masing kelompok tersebut fokus pada empat bidang berbeda pula, yaitu kesehatan Ibu dan Anak, Nutrisi, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular Lainnya, Akses terhadap air Bersih dan sanitasi Dasar, serta Pendidikan.

"Ini adalah kali ketiga kami menyelenggarakan IMA dan kami terus menemukan berbagai program pembangunan yang inovatif dan kreatif di tingkat akar rumput. Terobosan yang mereka lakukan memberikan perbaikan nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, dengan tenggat bagi pencapaian tujuan pembangunan millenium dan membangkitakan inspirasi serta harapan bagi masyarakat di wilayah lain yang tersebar di Indonesia," ujar Prof. Nila Moeloek, utusan khusus presiden Republik Indonesia untuk MDGs dalam malam penganugerahan penghargaan IMA 2013 pada Sabtu (15/3) di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.

Berikut ini daftar para pemenang Indonesia MDG Awards:

Kategori Peserta Kabupaten/Kota:

1. Tema Kesehatan Ibu dan Anak: Pembentukan Kelompok KB Pria Vasektomi di Surabaya, Jawa Timur
2. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Kampung ODF di Luwu Utara, Sulawesi Selatan
3. Tema Nutrisi: Kelas Gizi Balita Kurang Energi Protein di Bima, Nusa Tenggara Barat.
4. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Klinik Voluntary Counseling and Testing/Konseling (VCT) dan Tes HIV Sukarela di Puskesmas se-kota Tarakan, Kalimantan Utara.
5. Tema Pendidikan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kategori Peserta Organisasi Masyarakat

1. Tema Kesehatan Ibu dan Anak: Pencegahan Kelahiran Cacat (Fisik dan Mental) oleh Lembaga Jasa Psikologi Terapan Kupang.
2. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Sanitasi Total berbasis Masyarakat oleh Plan Indonesia & TTU dan TTS/NTT.
3. Tema Nutrisi: Kebun Gizi Mandiri (Pemanfaatan Lahan Sebagai Akses Pemenuhan Gizi Keluarga) oleh kelompok Kebun Gizi Mandiri Bantul, Yogyakarta.
4. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: @ODHABerhakSehat (Info HIV dan AIDS di media Jejaring Sosial oleh Indonesia AIDS Coalition.
5. Tema Pendidikan: Sekolah Hijau oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia.

Kategori Peserta Organisasi Muda:

1. Tema Layanan Air Bersih dan Sanitasi: Garbage Clinical oleh Indonesia Medika di Malang, Jawa Timur.
2. Tema Nutrisi: Positive Deviance untuk Pencegahan Gizi Buruk di Kota Maba oleh prodi DIII Gizi Poltekes Kemkes Makassar Halmahera Timur, Maluku Utara.
3. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Rumah Remaja sebagai New Generation Health Centre dalam Mewujudkan Generasi Berencana dan Berkualitas oleh Universitas Airlangga Surabaya
4. Tema Pendidikan: Dream Maker, Training Motivasi sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Minat, Bakat, dan Kreativitas Pemuda Aceh oleh The Leader Banda aceh.

Kategori Peserta Sektor Swasta:

1. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat Desa Minti Makmur oleh PT. Lestari Tani Teladan kab. Donggala Sulawesi Tengah.
2. Tema Nutrisi: Warung Balita Sehati (Pos Gizi) oleh PT. Pertamina (Persero) Jakarta.
3. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Program Pencegahan dan Penanggulan HIV/AIDS oleh Chevron di Riau, Balikpapan, Garut, Sukabumi, dan Bogor.
4. Tema Pendidikan: Program Smartfren Untuk Indonesia, Blessing The City Tangerang Selatan (To Inspire The NationO oleh PT. Smartfren Telecom Tbk Tangerang Selatan, Banten.

Penghargaan untuk Media:

1. Sunudyantoro (Tempo.co - koresponden Trenggelek, Jawa Timur)
   judul artikel: Mencegah Lereng Sindoro Jadi Gurun - 28 Januari 2014
2. Chairul Akhmad (Harian Republika - koresponden Surabaya, Jawa Timur)
   judul artikel: Kerja Bareng Hadapi Musibah - 27 Desember 2013
3. Liliek Dharmawan (Media Indonesia - koresponden Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah)
   judul artikel Manfaatkan Lahan terbata, Kikis Ketergantungan - 13 November 2013

Penghargaan Khusus Provinsi Terbaik: Jawa Timur

sumber: www.beritasatu.com

Disparitas di bidang kedokteran masih merupakan kendala aspek kesehatan di Indonesia. Minimnya akses ke daerah-daerah terpencil adalah hal yang hingga kini masih sulit untuk diatasi. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi di daerah yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan memadai.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Chairul Radjab Nasution mengatakan, untuk menjawab tantangan tersebut, maka baik tenaga kesehatan, pemerintah, swasta, pasien ataupun pihak-pihak terkait lainnya perlu siap menghadapi "telemedicine" atau pengontrolan kesehatan jarak jauh.

"Telemedicine yang mencakup telekardiologi, tele-ultrasonografi, dan lain-lain merupakan hal yang memudahkan penyampaian informasi yang baik hingga ke semua daerah," ujarnya dalam konferensi pers program Mobile Obstetrical Monitoring (MoM) di Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Chairul, telemedicine membutuhkan sistem yang baik dan melibatkan tim dokter spesialis. Khususnya untuk menekan AKI, tim juga membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu bidan.

AKI merupakan indikator penilaian dari kondisi pelayanan kesehatan di suatu negara. Di Indonesia AKI masih terbilang tinggi. Data WHO tahun 2010 menunjukkan AKI di Indonesia mencapai 228/100.000 kelahiran hidup. Sementara Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, angkanya mencapai 359/100.000 kelahiran hidup.

Menurut dokter spesialis kebidanan dari RSIA Bunda Ivan Sini, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh minimnya kesadaran pemeriksaan kehamilan teratur oleh ibu hamil. Dengan kata lain, calon ibu tidak mengetahui faktor risiko dari kehamilannya sehingga rentan mengalami komplikasi.

"Dengan mengaplikasikan teknologi, maka tenaga kesehatan dapat menentukan risiko komplikasi tanpa harus pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang sudah mengetahui risiko pasien lah yang datang ke pasien," jelas Ivan.

Masih jauh dari target

Menurut Ivan, untuk mencapai sistem telemedicine yang baik maka diperlukan kolaborasi yang baik dari tenaga kesehatan, pihak pemerintah, swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kesiapan dari tenaga kesehatan menghadapi perkembangan teknologi sangat pesat harus bisa diimbagi oleh pemerintah dalam menciptakan payung hukum terhadapnya.

Di luar negeri, kata Ivan, semua pihak telah mendukung telemedicine. Pemerintah mengeluarkan miliaran dollar untuk infrastruktur yang mendukung sistem telemedicine.

Sementara itu, di Indonesia kondisinya masih jauh dari itu. Meskipun begitu, Ivan mengakui Indonesia sudah mulai memasuki era telemedicine. Terbukti dari mulai berjalannya sebuah proyek percontohan aplikasi pengontrolan risiko kehamilan di Padang sejak Desember 2013 lalu.

Hingga kini sekitar 500 ibu hamil telah diperiksa dan terdapat 60 lebih yang telah diidentifikasi memiliki kehamilan berisiko tinggi dalam tiga bulan pertama proyek tersebut berjalan.

Kendati demikian, Ivan mengatakan, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dari proyek percontohan tersebut. Antara lain masih kuatnya kepercayaan masyarakat pada tokoh penolong kelahiran non-medis hingga kendala sinyal.

sumber: health.kompas.com

Filantropis sekaligus orang terkaya versi majalah forbes, Bill Gates, akan datang ke Indonesia guna mendukung pembentukan Dana Kesehatan Indonesia atau Indonesia Health Fund (IHF) oleh para pengusaha di Tanah Air.

"Kedatangan Bill Gates merupakan momentum untuk mengajak pengusaha Tanah Air bergabung di IHF," kata Menkokesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.

Agung menjelaskan, IHF merupakan inisiatif yang baik yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Karena itu, Agung mengajak seluruh pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam IHF.

Gates, sambung Agung, dijadwalkan datang awal April mendatang dan akan meninjau sejumlah sentra kesehatan masyarakat sekaligus akan mendonasikan dana untuk IHF.

Sementara itu, menurut Chairman dan CEO Mayapada Group Dato Sri Dr Taher langkah Bill Gates diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengusaha yang ada di Indonesia.

"Pengusaha harus menanamkan bahwa keuntungan usaha harus disisihkan untuk kepentingan masyarakat luas," katanya.

Dia menambahkan, bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan di Indonesia dan fokus pada lima problem kesehatan yakni malaria, TBC, demam berdarah dan keluarga berencana.

Sementara itu menurut WHO diperkirakan 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah endemis malaria.

sumber: www.republika.co.id

Di Indonesia terdapat sekitar 550.000 pasien baru stroke setiap tahunnya. Angka ini terbilang sangat tinggi dan menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian di Indonesia, setelah kardiovascular dan kanker.

Hal ini diungkapkan oleh Bambang Kuncoro, Ketua Umum Ikatan Okupasi Terapis Indonesia di Gedung Vokasi, Universitas Indonesia, Program Studi Vokasi UI, Depok.

"Stroke ialah penyakit kardiovaskuler yang terjadi akibat gagalnya suplai oksigen ke sel-sel otak, yang beresiko terhadap kerusakan iskemik dan dapat menyebabkan kematian. Diperkirakan terjadi 550.000 kasus baru setiap tahun, dimana penyakit ini juga berdampak terhadap ekonomi secara langsung (kesehatan) maupun tidak langsung," ujarnya melalui rilis yang disampaikan, Senin (10/3).

Pada kesempatan yang sama Hermito Gideon menyatakan bahwa kejadian stroke semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, terutama akibat perubahan gaya hidup.

"Remaja yang sangat aktif menggunakan jari-jarinya untuk bermain hape atau gadget berpotensi mengalami penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah, karena kurangnya aktifitas produktif," ujarnya.

Gideon menyampaikan bahwa okupasi terapi merupakan sebuah metode rehabilitasi baru yang bekerja secara komprehensif mengembalikan kehidupan penderita stroke. Adapun tingkat penyembuhan yang bisa diraih hampir 80 persen.

"Dengan okupasi terapi, pasien bukan hanya dibantu untuk melakukan gross motoric seperti pada fisioterapi (aktifitas berjalan). Tapi pasien bisa kembali mandiri seperti semula, sesuai dengan latar belakang profesi atau hobinya," paparnya.

Okupasi terapi merupakan profesi kesehatan yang menggunakan pendekatan (terapi) dengan tujuan mendorong pasien yang dependent (tergantung) menjadi independent (mandiri), seperti kembali menyetir dan sebagainya.

sumber: www.beritasatu.com

Dua tahun lagi, kemampuan dokter puskesmas akan setara dengan dokter spesialis. Selain dokter puskesmas, kemampuan dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan primer lainnya seperti praktik dokter pribadi dan klinik pratama juga setara kualitasnya dengan spesialis.

"Saat ini Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak terkait tengah menyusun standar kompetensi untuk dokter layanan primer (DLP), sehingga kemampuannya bisa setara spesialis. Mungkin, Juli 2015 standar kompetensi sudah jadi sehingga kualitas DLP bisa teruji," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes RI, Akmal Taher, pada dies natalis FKUI bertema "Tantangan Dokter di Era JKN, di Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Nantinya DLP berbeda dengan spesialis lainnya yang khusus menguasai satu bidang. DLP tetap seorang generalis yang menguasai masalah secara umum, namun memiliki perbedaan dalam menangani penyakit. Dengan level pendidikan yang lebih tinggi maka kompensasi yang akan diberikan akan lebih besar.

"Nantinya dokter yang baru lulus dan menjalani internship tetap berpraktik di fasilitas layanan primer. Namun mereka berbeda dengan dengan DLP dari standar kompetensinya," kata Akmal.

Akmal mengatakan, peningkatan kualitas dokter layanan primer merupakan bagian dari program JKN yang berfokus pada layanan promotif dan preventif. Dengan kompetensi yang tinggi, diharapkan standar kesehatan masyarakat akan semakin baik. Hal ini sekaligus memperbaiki citra dokter layanan primer yang kerap dipandang sebelah mata.

"Selama ini pelayanan di fasilitas primer kerap dianggap hanya menunggu waktu sebelum menunjukkan spesialis. Hal ini diperkuat dengan rendahnya reward untuk dokter layanan primer. Padahal dokter layanan primer berfungsi sebagai gate keeper yang menentukan tahap pengobatan selanjutnya," kata Akmal.

Pendidikan untuk DLP, kata Akmal, hanya disediakan fakultas kedokeran terakreditasi A. Untuk periode 2014- 2019, rencananya akan dilatih 9.600 dokter fasilitas layanan kesehatan primer seluruh Indonesia menuju DLP.

DLP beda

DLP dan dokter muda keduanya adalah generalis, namun standar kompetensi DLP lebih tinggi. kompetensi tersebut antara lain pengetahuan penyebab penyakit dan proses pemeriksaan di rumah sakit

"Kalau dokter biasanya hanya memberi obat berdasarkan penyakit, maka DLP akan mencari penyebab penyakit yang bisa berasal dari lingkungan sekitar atau dalam dirinya. Selain tentunya melakukan upaya promotif dan preventif," kata Direktur Utama RSCM, Czeresna H Soejono.

DLP juga dipastikan memahami 155 pedoman pelayanan kesehatan sesuai ketetapan organisasi profesi kedokteran. Karenya DLP lebih mudah berdiskusi dengan dokter spesialis yang berpraktik di rumah sakit. Dalam prosesnya, DLP juga menjalani pendidikan di rumah sakit, sehingga mengetahui proses diagnosis hingga terapi pengobatan.

sumber: health.kompas.com

Perawatan paliatif terhadap pasien yang berada pada kondisi terminal seperti kanker, alzheimer dan stoke di Indonesia belum optimal. Perawat yang memerankan posisi penting dalam perawatan paliatif masih terkendala baik dari sisi pengetahuan maupun kebijakan. Akibatnya, perawatan paliatif yang seharusnya melibatkan peran keluarga yang cukup besar belum bisa berjalan dengan baik.

Kondisi ini berbeda dengan luar negeri yang sudah berjalan dengan baik,papar staf pengajar di Program Studi Ilmu Keparawatan (PSIK) UGM, Martina Sinta Kristanti, S.Kep., Ns., M.N di sela-sela acara seminar Interprofessional Work for Enhancing the Family Roles for Palliative Care: Lesson learned from Several Countries di Gd. Ismangoen Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Selasa (4/3).

Martina menambahkan kebijakan perawatan paliatif sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2007. Sayangnya, pada praktik di lapangan perawatan paliatif tersebut belum menyentuh kebutuhan pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan, terutama pada stadium lanjut.

Yang dibutuhkan pasien dan keluarga bukan hanya penyembuhan namun juga perawatan optimal yang pada akhirnya jika pasien meninggal pada kondisi dignity (bermartabat),katanya.

Sejauh ini sudah ada lima rumah sakit yang dinilai mampu memberikan perawatan paliatif di Indonesia tetapi menurut Martina masih tetap belum optimal, termasuk RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta. Ke lima rumah sakit ini ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makasar.

Perawatan paliatif ini adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan perawat memiliki peran yang sangat penting,tegas Martina.

Seminar yang digelar ke empat kali di PSIK UGM tersebut menyajikan 32 free paper dan 18 poster. Ada sekitar 160 peserta dan tamu undangan hadir dalam kegiatan itu, seperti dari Malaysia, Kalimantan, Semarang, Gombong, Jember, Bali, Jakarta dan Yogyakarta. Melalui seminar ini diharapkan dapat membagikan keilmuan paliatif bagi perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan paliatif.

sumber: www.merdeka.com

Meskipun prevalensinya menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penderita penyakit tuberkulosis (TB) di Indonesia masih terbilang tinggi. Bahkan, saat ini jumlah penderita TB di Indonesia menempati peringkat empat terbanyak di seluruh dunia.

"Indonesia peringkat empat terbanyak untuk penderita TB setelah China, India, dan Afrika Selatan. Tapi, itu karena sesuai dengan jumlah penduduknya yang juga banyak," kata Direktur Jenderal Pengawasan Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI Tjandra Yoga Aditama di sela-sela acara Forum Stop TB Partnership Kawasan Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Mediterania Timur, Senin (3/3/2014), di Jakarta.

Dalam forum tersebut, hadir pula Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Khanchit Limpakarnjanarat, Executive Director of Global Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria Mark Dybul, Executive Secretary of Global Stop TB Partnership Lucica Ditiu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Emil Agustiono. Forum tersebut melibatkan 100 peserta dari 13 negara yang terdiri dari pengelola program TB nasional, national stop TB partnership, dan LSM terkait.

Tjandra mengatakan, prevalensi TB di Indonesia pada 2013 ialah 297 per 100.000 penduduk dengan kasus baru setiap tahun mencapai 460.000 kasus. Dengan demikian, total kasus hingga 2013 mencapai sekitar 800.000-900.000 kasus.

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, Indonesia dan negara-negara lain dengan beban tertinggi penyakit TB perlu banyak belajar dari negara yang tergolong sukses menanggulangi TB. Maka dari itu, pembentukan forum diskusi untuk berbagi informasi tentang situasi terkini, pelaksanaan, dan tantangan dalam upaya melibatkan kemitraan yang luas dan program penanggulangan TB penting untuk dilakukan.

"Kerja sama antarnegara untuk memperluas dan memperkuat penanggulangan TB juga perlu dilakukan. Tidak hanya kerja sama soal dana, tetapi juga inovasi agar tiap orang bisa terbebas dari TB," ujarnya.

Nafisah menegaskan, TB dapat dicegah dan diobati, tergantung kepada perilaku seseorang. Menurut dia, selama seseorang menjalani hidup bersih dan sehat, ada banyak penyakit yang bisa dicegah, termasuk TB.

Selain itu, ia juga menekankan pada pentingnya berobat sedini mungkin. Jika terjadi batuk, perlu dicurigai dan diperiksakan. Apabila benar TB, bisa segera diobati. Semakin cepat diobati, kemungkinan kesembuhannya pun besar.

sumber: health.kompas.com

Berbicara mengenai wisata kesehatan, Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Negeri Jiran tersebut begitu serius menggarap potensi wisata kesehatan, terutama sejak 10 tahun terakhir.

Salah satu rumah sakit yang memiliki jaringan terbesar dalam wisata kesehatan ialah KPJ Healthcare Berhard, anggota Johor Corporation, milik pemerintahan Johor yang sudah berdiri sejak 1981.

Ilya Arifin, Head, Health Tourism Indonesia dan Group Marketing and Corporation Communication KPJ Healthcare Berhard mengatakan pengembangan wisata kesehatan oleh Healthcare Berhard sudah berjalan sejak sekitar 10 tahun yang lalu.

"Perkembangan health tourism ini sudah mulai terlihat sejak 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 25% hingga 45% per tahun," ucapnya ditemui di sela pameran Indonesia Travel and Holiday Fair 2014 yang diselenggarakan sejak Jumat (28/2) hingga Minggu (2/3) di JCC Senayan.

Hingga saat ini, grup yang memiliki 24 jaringan rumah sakit spesialis di Malaysia dan Singapura, serta 2 rumah sakit di Indonesia ini, telah melayani lebih dari 2,5 juta pasien setiap tahunnya yang terdiri dari 2,4 juta pasien rawat jalan, dan sisanya pasien rawat inap.

Pasien tersebut berasal dari berbagai negara, dan dari 20 negara terbanyak yang melakukan perawatan kesehatan di sana, Indonesia menempati posisi pertama yang didominasi oleh masyarakat dari Sumatra seperti Medan, Aceh, Pekanbaru, Batam. Sementara itu, sisanya dari negara Asean lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

Bisa dibayangkan, hanya dari satu rumah sakit saja, negara tersebut sudah mampu mendatangkan 2,5 juta pasien yang sekaligus menjadi wisatawan. Belum lagi, dari setiap pasien biasanya membawa teman atau keluarga.

"Pasien dari Indonesia paling banyak. Adapula yang berobat hanya 3 orang, tetapi yang datang ada 10 orang, mereka membawa keluarganya, dan perawat. Kami banyak bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan travel agent untuk mengembangkan health tourism ini," ucapnya.

Pada 2012 lalu, grup rumah sakit tersebut mampu membukukan pendapatan lebih dari RM2 miliar (Rp7 triliun) dengan laba sebelum zakat dan pajak RM196,9 juta (Rp697 miliar).

Sementara itu, di Indonesia saat ini masih terus dalam proses pembahasan dan sebatas demo. Belum ada langkah konkret baik dari pihak rumah sakit maupun pemerintah untuk meningkatkan dan mempersiapkan diri baik dari segi kualitas pelayanan dan kesehatan.

Padahal, sudah ada dua rumah sakit yang sebetulnya akan disiapkan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan yakni Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dan Rumah Sakit Dr. Cipto di Jakarta.

"Potensi kita sebetulnya sangat besar dan perlu untuk dikembangkan. Sudah mulai banyak pula fasilitas medical yang modern tetapi kalau dari rumah sakitnya sendiri belum siap dari kualitas pelayanan, akan sulit bagi kami para travel agent untuk mempromosikannya dalam paket wisata," ucap Asnawi Bahar, President Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita).

Sementara itu CEO National Hospital Rudi Surjanto mengatakan siap untuk bersaing dengan rumah sakit internasional termasuk rumah sakit di Malaysia. "Rumah sakit Nasional Hospital ini akan terus melengkapi berbagai kesehatan dengan teknologi modern. Kami berharap semua fasilitas yang kami sediakan bisa memberi layanan kepada pasien lokal agar tak perlu lagi untuk pergi ke luar negeri," kata Rudi.

Ditanya tentang peluang menjadi salah satu destinasi wisata kesehatan di Surabaya Rudi mengaku punya keinginan tersebut. Salah satu upaya dengan terus melengkapi fasilitas yang ada termasuk perencanaan pembangunan hotel serta keberadaan fasiltas restoran yang terlebih dulu ada.

Rumah sakit bertaraf internasional ini dibangun PT Surabaya Jasa Medika, yakni sebuah perusahaan patungan antara PT Istana Mobil Surabaya Indah dengan PT Grande Family View (salah satu anak perusahaan PT Intiland Development Tbk).

"Salah satu misi utama pembangunan Nasional Hospital agar warga Surabaya dan kota lainnya tidak perlu lagi berobat ke negara lain. Dengan berobat disini kan bisa membantu negara agar devisa tidak lari ke luar negeri," katanya. sh,bn

sumber: www.surabayapagi.com