Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera menyiapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Abdul Rifai. Sementara ini, BKPP masih menyusun jumlah yang akan diajukan.

Dikatakan Rifai, sebelumnya Pemkab Berau telah mendapatkan surat dari Gubernur Kaltim untuk pengajuan formasi PNS tersebut. Sebenarnya, BKPP telah mengajukan permohonan formasi ini, hanya rincian yang dibutuhkan belum dilampirkan. "Surat yang dari gubernur sudah ada, untuk kita melakukan permohonan formasi CPNS tahun ini," ungkapnya kemarin.

Rumusan untuk formasi yang dibutuhkan, sampai saat ini masih disusun berdasarkan kebutuhan PNS yang dinilai masih kurang di Berau. Dan menurutnya, masih ada waktu untuk menyelesaikan rumusan formasi yang dibutuhkan hingga akhir bulan ini.

Rifai berjanji sebelum akhir bulan, formasi tersebut sudah siap untuk diajukan sebagai data riil kebutuhan PNS di Berau. Formasi yang dinilai sangat mendesak untuk dipenuhi, masih didominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan. "Kita utamakan guru dan tenaga kesehatan. Sejauh ini memang kita nilai ini yang masih kurang dan perlu ditambah. Ada juga formasi lain beberapa yang kita butuhkan, ini semua yang akan kita masukkan dalam formasi penerimaan 2014," terangnya.

Untuk tenaga pendidik dan kesehatan yang dinyatakan kurang khususnya untuk kawasan terpencil. Berdasarkan data, laporan dan evaluasi dua formasi ini membutuhkan banyak penambahan. Tidak jarang keluhan masyarakat dilontarkan.

Dikatakan, untuk tenaga kesehatan seperti dokter sangat mendesak untuk memenuhi layanan kesehatan tiap kecamatan dan kawasan terpencil lainnya, yang sulit dijangkau layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang berada di Tanjung Redeb. Ia berharap tenaga dokter bisa menjadi salah satu formasi yang dapat terpenuhi di samping kebutuhan tenaga lain dalam pembukaan CPNS tahun ini.

Kabupaten Berau memiliki 13 kecamatan yang setiap kecamatan belum semuanya memiliki tenaga dokter. Harapannya, tenaga dokter dan pendidik mampu ditempatkan secara proporsional. (app/fir/lhl/k7)

sumber: www.kaltimpost.co.id

Penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang diperkirakan menembus 305 juta jiwa atau meningkat 28,6 persen dari saat ini berjumlah 237,5 juta jiwa.

Pencapaian ini membuat Indonesia menempati lima besar penduduk dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Amerika Serikat (AS) dan Nigeria.

Hal itu terungkap dalam buku "Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035" yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang didukung United Nations Population Fund (UNFPA). Buku tersebut diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1).

Dalam kesempatan yang sama diluncurkan pula Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemko Kesra).

"Proyeksi penduduk tahun 2010-2035 memuat data penting penduduk, perkiraan jumlah penduduk, struktur penduduk serta angka kelahiran dan kematian tingkat nasional maupun propinsi," kata Menteri PPN dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta para gubernur dan bupati sejumlah daerah di Indonesia.

Armida menyatakan, angka penduduk produktif antara 15- 64 tahun juga akan bertambah. Pada tahun 2010 hingga tahun 2025 diperkirakan jumlah usia produktif mencapai 66,5 persen dari jumlah penduduk. Angka itu meningkat menjadd 68,1 persen pada rentang 2028 hingga 2031.

"Penting bagi kita semua pengambil kebijakan untuk senantiasa memperhatikan penduduk dan dinamikanya," kata Armida.

UNFPA yang mendukung buku proyeksi tersebut merupakan organ pendukung Majelis Umum PBB. UNFPA berperan dalam isu populasi penduduk dunia baik kesehatan reproduksi hingga kesetaraan gender.UNFPA sendiri bekerja sesuai dengan arahan badan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC).

sumber: www.beritasatu.com

Instrumen ekonomi dapat kendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Pasalnya, konsumsi rokok meningkat karena harga rokok ilegal cukup rendah.

Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI), konsumsi rokok ilegal banyak dilakukan oleh kelompok rentan, yakni kelompok yang berpendidikan dan berpendapatan rendah.

Peneliti Lembaga Demografi FE UI, Nur Hadi Wiyono, menyatakan rokok ilegal banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. "Ketika harga rokok legal meningkat, produksi rokok ilegal dengan harga yang sangat murah juga ikut meningkat. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengganti merek rokok dengan harga yang jauh lebih murah," ujar Nur Hadi Wiyono dalam Konferensi Indonesia Health Economics Association (InaHEA) baru-baru ini.

Upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia memang memerlukan pendekatan yang komprehensif, tak terkecuali dari aspek ekonomi. Instrumen ekonomi berupa cukai dan pajak telah dibebankan pada rokok dalam rangka mengurangi keterjangkauan harga rokok, terutama oleh kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dosen pengajar FE UI, Rus'an Nasrudin, menyatakan sistem cukai yang sederhana dan seragam (unifrorm) sangat diperlukan untuk mengendalikan konsumsi rokok. "Sistem cukai yang ada saat ini cukup rumit dan bersifat regresif, atau dengan kata lain, lebih banyak membebani masyarakat berpendapatan rendah," ujar Rus'an Nasrudin.

Sistem cukai yang uniform, lanjutnya, akan menghasilkan harga rokok yang lebih tinggi dan mengurangi keterjangkauan harga rokok. Hal lain yang patut menjadi perhatian untuk mengendalikan konsumsi rokok, menurut Rus'an, adalah pemanfaatan cukai dan pajak rokok. "Banyak negara yang berhasil memanfaatkan cukai untuk pendanaan kesehatan," kata dia.

sumber: www.republika.co.id

Direktur Pengendali Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kementerian Kesehatan (Kemkes) Slamet Basir mengatakan, pemerintah menargetkan bisa mengeliminasi kusta secara keseluruhan pada 2020.

"Ditargetkan pada 2020, tidak ada lagi kasus kusta di seluruh provinsi," ujar Slamet di Jakarta, Senin (27/1).

Provinsi yang masih banyak ditemui kasus kusta yakni Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

"Indonesia berhasil mengeliminasi kusta pada tahun 2000. Tapi di beberapa provinsi, masih banyak ditemui kasus kusta," kata dia.

Berbagai upaya yang dilakukan Kemkes untuk mengurangi penyebaran penyakit kusta adalah mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meminta pada masyarakat untuk berobat jika ada tanda-tanda kusta.

"Obat kusta ada disediakan gratis di puskesmas dan rumah sakit pemerintah," tambah Slamet.

Kusta diduga ditularkan melalui tetesan air dari hidung dan mulut selama berada berada di dekat dengan orang yang mengalami kusta, serta kontak langsung dengan kasus infeksi yang tidak bisa diobati.

"Penyakit kusta disebabkan bakteri berbentuk batang yang disebut Mycobacterium leprae. Bakteri itu memberi dampak terutama pada kulit dan saraf.

Pengobatan kusta tersedia di semua pos kesehatan di seluruh Indonesia, dan terdapat 10 rumah sakit yang berfungsi sebagai rujukan.

Indonesia termasuk negara dengan peringkat ketiga total kasus baru di seluruh dunia. Jumlah penderita kusta pada 2012 mencapai 182.000.

"Peningkatan kasus baru paling banyak terjadi pada 2011," jelas dia.

Dia menambahkan setidaknya terdapat 350.000 pasien kusta yang telah dirawat dan disembuhkan dari kusta.

"Meski penyakit menular, penularannya sangat kecil," jelas Slamet.

sumber: www.beritasatu.com

Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan, sektor kesehatan masih terjangkit virus korupsi.

"Pemantauan ICW atas penindakan korupsi kesehatan selama periode 2001-2013. Dalam periode ini penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) di seluruh Indonesia telah berhasil menindak 122 kasus korupsi kesehatan, kerugian negara Rp594 miliar," papar Febri kepada Suara Pembaruan, di Jakarta, Minggu (26/1).

"Kerugian negara kasus korupsi ini setara dengan pembiayaan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk 2,5 juta penduduk miskin atau pembiayaan operasional bagi 594 ribu pos yandu di seluruh Indonesia."

Febri menegaskan, kasus korupsi ini juga telah menjadikan sejumlah pejabat tinggi terkait kesehatan di pemerintahan pusat dan daerah menjadi tersangka. Beberapa pejabat tinggi tersebut antara lain 2 Menkes, dua Dirjen Kemkes, tujuh Anggota DPR/DPRD, tiga Kepala Daerah, 31 Kepala Dinas Kesehatan, 14 Direktur Rumah Sakit dan lima Kepala Puskesmas dan lainnya.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, ICW melakukan dua kali periode pemantauan, yakni periode pemantauan penindakan sebelum 2009 dan pemantauan 2009-2013.

Pemantauan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan kepada publik oleh penegak hukum ketika menindak korupsi di sektor kesehatan serta informasi dari jaringan masyarakat sipil lainnya yang memantau penindakan korupsi kesehatan di pusat dan daerah.

Rawan Korupsi

Dikatakan, dana program kuratif di dalam APBN dan APBD Kesehatan atau merupakan dana paling rawan korupsi di antara dana untuk program promotif, preventif, dan rehabilitatif.

"Dari 122 kasus korupsi kesehatan, sebagian besar (93 persen) di antaranya merupakan kasus yang melibatkan pengelolaan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), obat, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas, jaminan kesehatan, pembangunan laboratorium dan lain sebagainya," ujarnya.

Di antara dana program kuratif tersebut, dana pengadaan alkes merupakan paling banyak dikorupsi (43 kasus dengan kerugian negara Rp 442 miliar.

"Celakanya, alokasi program kuratif ini justru paling besar dalam APBN dan APBD Kesehatan. Sampai saat ini ditaksir lebih dari 70 persen, alokasi APBN dan APBD kesehatan justru diperuntukkan untuk program kuratif dan sisanya untuk promotif dan preventif," ucapnya.

Skala prioritas seperti ini jelas tidak sesuai dengan paradigma sehat yang sedang dibangun Indonesia saat ini.

Paradigma sehat

"Lebih baik mencegah (promotif dan preventif) daripada mengobati (kuratif dan rehabilitatif). Perlu diinvestigasi lebih dalam, apakah masalah ini -anggaran kuratif lebih besar dibanding promotif dan preventif- sengaja dibiarkan terjadi sehingga anggaran kesehatan selalu diprioritaskan untuk kuratif dibanding promotif dan preventif sehingga rawan dikorupsi," imbuhnya.

Modus

Febri menerangkan, dari 122 kasus korupsi kesehatan yang ditindak penegak hukum, sebagian besar di antaranya merupakan dilakukan dengan modus "mark up" (penggelembungan harga barang dan jasa). Hal ini bisa dimaklumi karena kasus yang ditindak umumnya adalah kasus korupsi pengadaan alkes, obat dan pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas.

Modus ini, katanya, dapat dilakukan dengan mudah karena adanya kongkalingkong antara panitia pengadaan yang diintervensi atasannya dengan rekanan pengadaan.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka harga barang dinaikkan jauh lebih tinggi dari harga wajar, misal harga pasar atau harga ditetapkan pemerintah," katanya.

Febri melanjutkan, berdasarkan lembaga tempat korupsi terjadi maka Kemkes merupakan lembaga paling besar merugikan negara yakni sebesar Rp 249,1 miliar. Kerugian ini berasal dari 9 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum di lembaga ini.

Selain itu, lembaga ini juga menyumbang koruptor kakap yakni dua Menkes dan dua orang Dirjen.

Oleh karena itu, katanya, wajar jika saat ini Kemkes dikatakan sebagai sarang koruptor kakap sektor kesehatan.

Selain Kemkes, korupsi kesehatan juga terjadi dilembaga kesehatan lain seperti Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas. Praktik korupsi banyak terjadi dilembaga-lembaga ini.

Berdasarkan pemantauan ICW, 46 kasus korupsi terjadi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, 55 kasus di rumah sakit, dan 9 kasus di puskesmas seluruh Indonesia. Total kerugian negara di 3 lembaga kesehatan ini mencapai Rp 210,1 miliar.

Sejalan dengan hal tersebut, terangnya, berdasarkan jumlah kasus dan kerugian negara pengelolaan anggaran kesehatan dipemerintahan pusat (Eksekutif, Legislatif, dan BUMN) penyumbang korupsi terbesar berdasarkan lokasi korupsi. Jumlah kasus yang terjadi di wilayah ini mencapai 12 kasus dengan kerugian negara Rp 273,15 miliar.

Sementara wilayah lain yang merupakan provinsi rawan korupsi kesehatan adalah Banten dan Sumut. Dua provinsi terakhir menyumbang 9 dan 15 kasus korupsi kesehatan dengan kerugian negara masing-masing adalah Rp 71,6 miliar dan Rp 59,2 miliar.

Meski banyak kasus yang berhasil ditindak penegak hukum, katanya, namun masih banyak praktik korupsi di sektor kesehatan yang lolos. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum atas praktek korupsi kesehatan.

Dari 42 kasus korupsi kesehatan yang ditindak sebelum tahun 2009, lebih dari setengah kasus tersebut (26 kasus) tidak jelas perkembangan penanganannya sampai akhir tahun 2013. Hanya 8 kasus dari 42 kasus yang mendapatkan vonis dari pengadilan. Sisanya, masih dalam proses persidangan, buron, atau SP3.

sumber: www.beritasatu.com

Kementerian Kesehatan melakukan upaya untuk pengendalian penyakit dan pelayanan air bersih bagi korban banjir di DKI Jakarta dengan melakukan penilaian data lingkungan serta memberikan bantuan jamban darurat dan penjernih air Poly Aluminium Chloride (PAC).

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Kementerian Kesehatan Sri Henni Setiawati dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan dalam posisi memantau kondisi dan bersiap untuk turun tangan jika dibutuhkan.

"Sampai saat ini permasalahan kesehatan akibat musibah banjir masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Namun, Kemenkes RI bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pemantauan," ujar Sri Henni.

Kementerian Kesehatan telah menyiapkan bahan-bahan sosialisasi terkait dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit dan pelayanan air bersih dan berkoordinasi dengan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk melakukan pencegahan penyakit melalui penilaian data lingkungan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memobilisasi tim Rapid Health Assesment (RHA) untuk melakukan penilaian kesehatan cepat ke lokasi banjir.

Pelayanan kesehatan juga diberikan bagi korban banjir dengan mendirikan Pos Kesehatan di lokasi pengungsian dengan jumlah pengungsi lebih dari 300 orang atau pelayanan kesehatan melalui tim kesehatan mobile di lokasi pengungsian dengan jumlah pengungsi kurang dari 300 orang.

Sri Henni juga mengatakan bahwa Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL-PPM) Jakarta telah melakukan distribusi logistik, antara lain Alat Reverse Osmosis sebanyak satu unit, Lysol 50 liter, Hygiene Kit 200 buah dan Poly Bag 400 buah.

Intensitas curah hujan yang berlangsung secara terus-menerus selama sepekan terakhir telah memicu luapan sungai Ciliwung dan Pesanggrahan dan mengakibatkan beberapa wilayah Ibu Kota menjadi tergenang.

Berdasarkan informasi dari Pusat Pengendali Operasi (Pusdalop) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional DKI Jakarta, serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga Minggu malam (19/1) pukul 24.00 WIB, jumlah pengungsi akibat musibah banjir berjumlah 40.057 jiwa, yang terdapat di Jakarta Timur (4.824 jiwa), Jakarta Selatan (16.434 jiwa), Jakarta Pusat (2.676 jiwa), Jakarta Barat (8.314 jiwa), dan Jakarta Utara (7.809 jiwa).

Data jumlah pelayanan kesehatan rawat jalan di Pos Kesehatan yang berada di wilayah terkena banjir mencatat ada sebanyak 5.979 pasien yang berobat di 74 pos kesehatan, yaitu di Jakarta Timur (1.673 pasien yang berobat di 20 pos kesehatan), Jakarta Selatan (1.196 pasien yang berobat di 21 pos kesehatan), Jakarta Pusat (492 pasien yang berobat di delapan pos kesehatan), Jakarta Barat (689 pasien yang berobat di 18 pos kesehatan), dan Jakarta Utara (1.929 pasien yang berobat di tujuh pos kesehatan).

Banjir di wilayah DKI Jakarta juga telah mengakibatkan salah satu fasilitas kesehatan milik Kemenkes, yaitu RS Jiwa Soeharto Heerdjan mengalami kerusakan/terendam. [ANT]

sumber: indonesiana.seruu.com

Indonesia menduduki peringkat ketujuh negara yang penduduknya menderita penyakit diabetes dengan jumlah delapan juta orang pada 2011 menjadi 8,5 juta pada 2013.

"Dari jumlah itu, 90 persen penyakit diabetes di Indonesia termasuk kategori II atau yang disebabkan faktor keturunan," kata Ketua Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) Prof Sidartawan Soedondo, MD, PhD, Face, di Kuta, Bali, Sabtu (18/1).

Menurut dia, anak-anak, remaja, dan dewasa muda sangat mudah terserang diabetes kategori II. "Kalau anak muda kebanyakan karena gaya hidup yang tidak sehat," ujarnya di sela-sela acara "Global Diabetes Forum" itu.

Gaya hidup yang tidak sehat itu, jelas dia, berdampak pada kenaikan berat badan yang dapat memicu serangan diabetes. "Faktor lain yang memicu diabetes adalah urbanisasi dan kurangnya aktivitas seseorang," katanya.

Jika dipersentasekan, Sidartawan memperkirakan 5,7 persen masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air terkena penyakit diabetes.

"Diabetes tidak terlihat gejalanya dan baru terdeteksi setelah kronis," kata Ketua Persadia, Bahkan dalam penelitiannya terungkap bahwa 70 persen masyarakat Indonesia tidak mengetahui jika dirinya terkena diabetes.

Ia menganggap bahwa penyakit diabetes di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena masyarakat berobat jika sudah penyakitnya kronis.

Untuk mendeteksi secara dini faktor penyakit risiko tersebut, lanjut dia, masyarakat perlu melakukannya sejak dini dan berkala sehingga prevalensi diabates dapat ditekan.

"Sekali terkena diabetes, maka penderitaannya bisa mencapai seumur hidup," kata Sidartawan.

sumber: www.beritasatu.com

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengingatkan, penerapan prinsip-prinsip budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang optimal di tempat kerja akan melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan.

"Kita terus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat industri untuk bersatu padu bersama pemerintah dan masyarakat luas agar terus berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melaksanakan budaya K3 di perusahaan," kata Muhaimin Iskandar, seusai menjadi inspektur upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Dalam kesempatan ini, Muhaimin mencanangkan pelaksanaan Bulan K3 tahun 2014. Pencanangan ini menjadi momentum dimulainya gerakan seluruh bangsa Indonesia guna mendukung tercapainya Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015.

Dia mengatakan, K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaannya.

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, khususnya masyarakat industri. Apalagi, dalam menghadapi persaingan global dan penerapan Asean Economic Community (AEC) 2015.

"Untuk memasuki Indonesia berbudaya K3 Tahun 2015 kita hanya punya waktu 1 tahun. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan, para pekerja, serikat buruh, asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat harus menyadari pentingnya K3 yang berimplikasi kepada menurunnya angka kecelakaan kerja," kata Muhaimin.

Dicontohkan, kecelakaan mobil tanki Pertamina yang ditabrak kereta di Bintaro, Jakarta, beberapa waktu lalu, itu karena salah satu sebabnya tidak menggunakan standar K3 di dalam melaksanakan pekerjaan baik supir, penjaga perlintasa KA, dan semua yang terlibat. Oleh karena itu, peristiwa seperti tersebut tidak boleh terjadi lagi.

Ditegaskan, pelaksanaan kegiatan K3 hendaknya dapat memenuhi tuntutan negara-negara maju, khususnya negara-negara yang menjadi representasi masyarakat internasional terhadap persyaratan suatu produk barang atau jasa. Antara lain, harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional.

"Ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global. Di sisi lain, persyaratan tersebut selalu dihubungkan dengan perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak asasi manusia," kata Muhaimin.

Agar penerapan budaya K3 dapat berlaku efektif, maka harus diintegrasikan pada setiap jenjang manajemen perusahaan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja.

"Integrasi penerapan budaya K3 di perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen agar tidak hanya mengurangi kecelakaan kerja, tapi juga menekan tingkat keparahan dan pencapaian kecelakaan nihil," kata Muhaimin.

Pemerintah berharap kalangan pengusaha dan tenaga kerja lebih banyak mengambil inisiatif dalam meningkatkan kinerja K3 di lokasi pekerjaan. Dalam jangka panjang, masyarakat industri di Indonesia memiliki budaya K3.

Sebab, salah satu ciri budaya K3 adalah menerapkan ketentuan atau standar K3 secara konsisten, sehingga potensi teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan efisien.

Budaya K3 merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua potensi bangsa

harus berkonsentrasi penuh, kerja lebih baik dan bermanfaat. Hal ini mengarah pada satu tujuan, yaitu menciptakan setiap individu bangsa Indonesia yang berperilaku dan bertindak aman dalam setiap aktivitasnya. (A-78/A-89)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com