Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbukti menyediakan obat-obatan berkualitas dalam melayani masyarakat Indonesia. Tak mengabaikan hal tersebut, JKN berarti tak merugikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau pasien dikasih obat yang tidak berkualitas kan, jadi lama sembuhrtinya lama juga dirawat di rumah sakit. Berarti BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana lebih. Lama-lama keuangan menipis, bisa rugi BPJS. Ini bukan masalah nama baik BPJS yang jadi taruhan, tetapi lebih kepada kerugian yang ditanggung," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter Zaenal Abidin di Jakarta, Selasa (08/04/2014).

Menurut dokter Zaenal, JKN saat ini dan seterusnya sangat membutuhkan obat-obat inovatif yang murah dan berkualitas. Untuk itu, JKN berharap industri farmasi multinasional bisa mengakomodirnya.

"Ini bukan membeda-bedakan atau adanya diskriminasi. Kalau harga obat dari masing-masing industri farmasi sama mungkin tidak masalah. Ini kan, harganya beda-beda. Kami belum melihat ada perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap perusahaan farmasi multinasional," jelas Zaenal.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya pasien menerima obat apa, tetapi sekarang harus berdasarkan diagnosa.

"Dulu, pasien bisa minta diresepkan obat untuk keluarganya yang lain, sekarang tidak lagi. Dulu, pasien boleh minta obat antibiotik, sekarang harus berdasarkan resep dokter. Dulu, sakit sedikit dikasih obat, sekarang dilihat diagnosanya, kalau sakitnya ringan-ringan ya dikasih vitamin saja," terang Zaenal.

"Tindakan tersebut untuk menjaga ketersediaan obat, yang tentunya juga menguntungkan si pasien agar tidak disusupi obat-obat yang tidak diperlukan tubuh," kata Zaenal.

"PB IDI meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki peraturan terkait tarif INA-CBGs," imbuh Zaenal.

Sedangkan, Executive Director IPMG Parulian Simanjuntak menyatakan melalui sistim e-katalog, peran harga sangat menentukan, sehingga bahkan memungkinkan pemerintah menomorduakan kualitas.

"Seyogyanya semua industri farmasi naik nasional maupun multinasional boleh turut serta dalam e-katalog melalui skrining harga dan kualitas. Dengan adanya kompetisi sehat dimana semua industri farmasi diperkenankan turut serta, pasien BPJS-K akan lebih terjamin dalam mendapatkan obat berkualitas dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkannya. BPJS-K juga tetap dapat mengontrol biaya kesehatan yang dikeluarkannya," papar Parulian.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengimbau JKN kembali menggunakan tarif lama: Fee for Services. "Sistem INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups) justru jadi penghambat berjalannya JKN sesuai UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tegas Said.

Hal tersebut terungkap setelah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan tidak akan mengembalikan sistem tarif menjadi Fee for Services lagi. Baginya, sistem INA-CBGs melihat semuanya dalam satu bagian. Hal tersebut, baginya justru mendorong efisiensi rumah sakit dan tidak mengada-ada.

"INA-CBGs bukanlah barang baru. Sistem ini sudah ada sejak tahun 2010," kata Nafsiah.

"Contoh RS Annisa Tangerang, mereka sudah melakukan persiapan menghadapi JKN dengan menggunakan tarif INA-CBGs. Mereka bisa surplus 19 persen untuk rawat jalan dan 32 persen untuk rawat inap. Ini namanya efisiensi," terang Nafsiah. [aji]

sumber: gayahidup.inilah.com

Orang terkaya dan dermawan dunia, Bill Gates, serta Ketua Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, meluncurkan Dana Kesehatan Indonesia untuk memerangi AIDS, TBC dan Malaria.

Kemitraan Tahir Foundation dan Bill and Melinda Gates memberikan sumbangan sebesar 130 juta dolar Amerika Serikat kepada Global Fund dan 20 juta dolar Amerika Serikat kepada perluasan akses Keluarga Berencana Indonesia.

Peluncuran disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, dan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Jakarta, Sabtu (5/4/2014).

Mboi, bukan pertama kali pemilik Microsoft --didirikan dan dimiliki Gates-- bersentuhan dengan kesehatan di Indonesia.

Selain mendukung penanggulangan AIDS, TBC dan malaria, Gates juga mendukung perusahaan farmasi terkemuka Indonesia, PT Biofarma, dalam transfer teknologi pembuatan vaksin pneumococcal yang saat ini tengah dalam tahap ujicoba.

"Jika semua berjalan lancar akan siap dipasarkan dalam empat tahun," kata Mboi.

Dia berterima kasih kepada Gates atas dukungannya bagi kemandirian kefarmasian dan kemampuan menembus pasar internasional.

Menkes juga berterima kasih kepada Tahir yang telah mengundang Gates ke Indonesia dan mengumpulkan kolega bisnisnya untuk menjadi filantropis.

Selain Tahir ada delapan orang lagi yang jadi Pendiri Dana Kesehatan Indonesia. Mereka adalah Hendro S Gondokusumo, Lutungan Honoris, Adrian Bramantyo, Ted Sioeng. Edward Soeryadjaya, Henry J Gunawan, Benny Tjokrosaputro dan Anne P Sutanto. [ANT]

sumber: mobile.seruu.com

Delapan pengusaha Tanah Air menginisiasi dibentuknya Indonesia Health Fund (IHF) atau Dana Kesehatan Indonesia. Lembaga pendanaan kesehatan masyarakat yang baru di Indonesia bahkan di Asia ini didukung penuh oleh Tahir Foundation dan Bill Gates and Melinda Gates Foundation.

Delapan pengusaha ini masing-masing mendonasi US$ 5 juta atau total US$ 40 juta untuk program lima tahun ke depan. Sedangkan Tahir Foundation dan Bill Gates and Melinda Gates Foundation menyumbang US$ 40 juta, sehingga totalnya menjadi US$ 80 juta.

Dana ini akan dipakai untuk penanggulangan penyakit menular, yaitu malaria, HIV/AIDS, demam berdarah dengue, tuberculosis, dan program keluarga berencana. Delapan pengusaha ini tidak berlatar belakang kesehatan, melainkan properti dan garmen.

Salah satu pengusaha, Hendro S Gondokusumo mengatakan, IHF adalah wadah yang tepat bagi pengusaha dalam negeri untuk memberikan kontribusi dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia. Diharapkan IHF bisa menarik partisipasi lembaga pendanaan dunia seperti Bill Gates dan Melinda Gates Foundation untuk bermitra. Dengan begitu dana yang terkumpul untuk kesehatan Indonesia jauh lebih besar.

"Meskipun 5 juta dolar itu besar tetapi ketika dimanfaatkan di Indonesia dengan jumlah penduduk ketiga terbesar dunia dan persoalan kesehatan yang masih kompleks, angka ini menjadi kecil," kata Hendro di sela-sela peluncuran IHF, di Jakarta, Sabtu (5/4).

Vice President Commissioner PT Intiland Development Tbk ini menambahkan, inisitif pertama untuk membentuk IHF datang dari Dato Sri Tahir, pendiri Tahir Foundation sekaligus Chairman dan CEO Mayapada Grup. Tahir mengajak dan meyakinkan para pengusaha betapa pentingnya pendanaan ini untuk Indonesia.

Apalagi parameter dari IHF maupun Bill Gates dan Tahir Foundation adalah kuratif atau pencegahan penyakit. Dengan pencegahan dapat mengurangi mahalnya biaya pengobatan.

"Karena di Indonesia sakit itu masih mahal. Sementara kemampuan pemerintah pun belum cukup untuk menangani kesehatan sendiri, karenanya peran swasta sangat dibutuhkan," kata Hendro.

Hendro juga mengaku terinspirasi dari seorang Bill Gates. Meskipun orang asing, pemilik Microsoft itu peduli terhadap masalah kesehatan di Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia untuk hanya berpangku tangan.

Selain bisnis, pengusaha juga harus memberikan manfaat balik kepada negara dan masyarakat. Hendro berharap adanya IHF ini bisa menginspirasi pengusaha lain di Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi.

"Saya optimistis kalau lebih banyak swasta berperan bergandeng tangan dengan pemerintah maka permasalahan kesehatan di Tanah Air bisa selesai," kata Hendro.

Pengusaha lainnya, Adrian Bramantyo Musyanif juga mengungkapkan hal serupa. Chief Executive Officer PT Lintas Insana Wisesa ini mengatakan, merupakan kehormatan besar bisa bekerjasama Bill Gates dan Dato Sri Tahir. Mereka memiliki pendanaan yang profesional dan komitmen yang baik untuk memajukan sektor kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, IHF sangat penting bagi Indonesia mengingat kualitas kesehatan di dalam negeri masih minim. Ia juga berharap IHF memegang peranan penting untuk penanggulangan penyakit di Indonesia. Profesionalisme dari yayasan Bill Gates juga diharapkan bisa membantu IHF tersebut.

Commissioner PT Apparelindo Mitra Andalan Anne Patricia Sutanto mengaku sangat tertarik untuk bergabung dengan IHF. Anne adalah satu-satunya pengusaha perempuan yang bergabung dalam IHF ini.

Menurut Anne, kesehatan adalah sektor utama di samping sektor lain yang mesti mendapat perhatian serius semua pihak. Ia menjelaskan, bila hasil produksi garmen di dalam negeri sebanyak 99% diekspor. Selain itu perusahaannya juga mempekerjakan 20.000 karyawan dan ekspansinya 40.000 pada tahun 2016. Agar bisa menghasilkan hasil produksi yang kompetitif di level internasional, para pekerja dan masyarakat harus sehat. Bagi dunia usaha kesehatan pekerja dan masyarakat sangat penting karena mempengaruhi produktivitas usaha.

"Dari dulu saya sudah bilang apa yang bisa kita dapat dari Indonesia kalau kita tidak memberikan kontribusi balik. Sebagai pengusaha Indonesia sudah seharusnya kita berkontribusi dalam semua sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Anne.

Menurutnya, penanganan masalah kesehatan di Indonesia lebih banyak kepada kuratif atau pengobatan. Bahkan yang juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Karena itu, dengan berkontribusi dalam IHF diharapkan anggaran untuk pencegahan lebih jauh lebih besar. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dan utamanya pekerja bisa lebih produktif dan kompetitif pada pasar bebas Asean tahun 2015 mendatang.

IHF, kata Anne, adalah wadah yang lebih profesional, sehingga apa yang disumbangkan akan tersalurkan dengan baik. Lima juta Dollar AS adalah angka yang dianggap layak untuk mengisnpirasi pengusaha lain dan cukup membantu Indonesia.

"Asalkan IHF ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aspirasi Pak Tahir dan semuanya, banyak sekali pengusaha yang mau bergabung," kata Anne.

sumber: www.beritasatu.com

Orang terkaya di dunia, Bill Gates dikabarkan akan menyambangi Indonesia pada hari Sabtu, 5 April 2014. Bill Gates yang juga seorang filantropis ini akan mendukung rencana pembentukan Indonesian Health Fund (IHF).

IHF merupakan lumbung bantuan kesehatan yang dibentuk untuk menampung donasi para pengusaha dan filantropis di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengapresiasi inisiatif pengusaha itu.

"Ini patut dipuji. Diharapkan ini mampu membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem endemis yang masih menjangkiti masyarakat miskin di seluruh Tanah Air," kata Agung dalam acara konferensi pers, di Jakarta Rabu 2 April 2014.

Bill Gates dijadwalkan langsung meninjau sentra kesehatan masyarakat dan bertemu sejumlah filantropis Indonesia. Selain itu, pendiri Microsoft itu juga akan mendonasikan dana dari Bill & Melinda Gates Foundation untuk IHF.

Chairman dan CEO Mayapada Group Dato Sri Dr. Tahir mengungkapkan, dia bersama dengan pengusaha akan berusaha untuk mengetuk hati para donatur lainnya untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini.

Saat ini, menurut pendiri Tahir Foundation ini, sudah ada delapan pengusaha yang akan bergabung dan menandatangani MoU dengan IHF. Bantuan itu akan disalurkan ke seluruh Tanah Air dan terfokus pada lima problem kesehatan.

"Fokusnya akan mencakup malaria, TBC, HIV-AIDS, demam berdarah, dan keluarga berencana," katanya.

Dia memaparkan, malaria menjadi momok menakutkan di Indonesia. Menurut WHO, diperkirakan 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah endemis malaria. Sedikitnya, ada 30 juta kasus malaria terjadi setiap tahunnya di Indonesia dengan 3.000 kematian. (ita)

sumber: bisnis.news.viva.co.id

Badan Kesehatan Dunia atau WHO pekan lalu memberikan sertifikat bebas polio serta penghargaan kepada Indonesia yang dinilai mampu mengeliminasi tetanus pada ibu dan bayi hingga akhir tahun ini.

Dengan pencapaian prestasi tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) kantor Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, Indonesia tercatat di WHO sebagai negara yang mengimplementasikan penuh International Health Regulation (IHR).

Menurut Tjandra, IHR mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2007. Kesempatan itu juga diberikan kepada seluruh negara untuk mempersiapkan core capacities (kapasitas inti) agar mampu memenuhi standar IHR.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir ini, hanya Indonesia dan Thailand yang mampu mengimplementasi penuh IHR. "International Health Regulation (IHR) adalah aturan dunia bagaimana mencegah penyakit dan masalah kesehatan. Pengakuan bahwa Indonesia mampu, menunjukkan peran besar dalam menjaga kesehatan internasional di dunia," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Tjandra, tentu melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat setempat yang bertujuan mendeteksi dan menanggulangi kesehatan publik yang menjadi keprihatinan internasional.

sumber: www.tempo.co

Badan Kesehatan Dunia atau WHO pekan lalu memberikan sertifikat bebas polio serta penghargaan kepada Indonesia yang dinilai mampu mengeliminasi tetanus pada ibu dan bayi hingga akhir tahun ini.

Dengan pencapaian prestasi tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) kantor Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, Indonesia tercatat di WHO sebagai negara yang mengimplementasikan penuh International Health Regulation (IHR).

Menurut Tjandra, IHR mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2007. Kesempatan itu juga diberikan kepada seluruh negara untuk mempersiapkan core capacities (kapasitas inti) agar mampu memenuhi standar IHR.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir ini, hanya Indonesia dan Thailand yang mampu mengimplementasi penuh IHR. "International Health Regulation (IHR) adalah aturan dunia bagaimana mencegah penyakit dan masalah kesehatan. Pengakuan bahwa Indonesia mampu, menunjukkan peran besar dalam menjaga kesehatan internasional di dunia," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Tjandra, tentu melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat setempat yang bertujuan mendeteksi dan menanggulangi kesehatan publik yang menjadi keprihatinan internasional.

sumber: www.tempo.co

Terkait pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015 di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia masih mempunyai urusan yang cukup banyak, terutama dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2013 disebutkan, angka kematian ibu melonjak drastis sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal di tahun 2012, angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, pemerintah akan terus terupaya mencapai target MDGs 2015 dengan memperbaiki data soal AKI di tiap provinsi.

"Tentang Angka Kematian Ibu, memang ada perbedaan antara tiap provinsi. Misalnya, di salah satu provinsi disebutkan Angka Kematian Ibu meningkat, padahal kami tahu siapa saja ibu yang meninggal. Setiap ibu hamil kami catat dan jumlahnya tidak sebanyak itu (yang disebutkan SDKI). Jadi kesimpulannya, ayo kita perbaiki data. Setiap ibu hamil didata, yang berisiko didampingi dan diingatkan untuk periksa," kata Nafsiah Mboi di sela acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Selasa (1/4).

Di samping itu, pemerintah menurutnya juga akan lebih fokus pada provinsi dengan AKI yang memang tinggi. "Selain pendataan ibu hamil, perlu juga meningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk menagani kehamilan berisiko," jelas dia.

Terkait kasus malaria, saat ini menurut Menkes hanya tinggal enam provinsi saja yang angkanya masih tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung.

"Untuk penanggulangan HIV/AIDS, kami juga akan terus fokus di kawasan prostitusi, pelabuhan, terminal, dan sebagainya, sehingga satu-per satu bisa kita perbaiki," lanjut dia.

Namun Menkes juga mengeluhkan adanya beberapa anggaran tahun 2014 yang belum juga dicairkan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Menurutnya, belum cairnya dana di tahun 2014 tersebut sangat mempengaruhi program kerja Kemkes.

"Masih ada anggaran yang belum keluar, padahal ini sudah bulan April. Saya pusing," kata Menkes.

Total dana yang belum dicairkan tersebut sebesar Rp 2,9 triliun yang rencananya akan dialokasikan untuk biaya optimalisasi, obat-obatan, vaksin, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sebagainya.

sumber: www.beritasatu.com

DALAM rangka implementasi strategy Health Programe of Action (SHPA) diadakan pertemuan 8th Steering Committee on Health (SCH). Lantas, apa tujuan dari pertemuan ini?

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSC, PhD mengatakan bahwa Steering Committee ini akan mengkaji strategy Health Programe of Action (SHPA) dari 2014-2023. Program-program tersebut kemudian dibahas lagi untuk lebih detailnya dan Steering Committee.

"Ada beberapa negara yang tergabung serta akan mengevaluasi keseluruhan dari program-program mulai dari planning sampai action di lapangannya," ujar Wamenkes di hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2014).

Wamenkes menjelaskan bahwa program-program yang akan dibahas lebih detail tersebut ada 6, yaitu resolusi dalam OIC Strategic Health Programme of Action 2013-2023 dan penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Kemudian, program berikutnya adalah Resolusi dalam gaya hidup sehat serta pencegahan dan kontrol terhadap penyakit menular maupun tidak menular.

Lalu, dibahas juga mengenai program resolusi dalam nutrisi dan kesehatan ibu hamil dan anak dan resolusi dalam kemandirian terhadap suplai dan produksi farmasi, termasuk vaksin.

"Selanjutnya, resolusi dalam kondisi kesehatan di teritori Palestina, Yerusalem Timur, dan Suriah, serta resolusi dalam program kesehatan bagi jamaah haji. Ini dibahas untuk betul-betul dan menjadi komitmen di antara negara-negara anggota," jelasnya.

sumber: health.okezone.com