Sesi 1: Perkenalan DASK dan berbagai Analisis Kebijakan yang dapat dilakukan.

Pembahasan:

• Mengapa ada DASK
• Apa tujuan DASK
• Analisis Kebijakan apa saja yang dapat dihasilkan?

klik disini

Pembicara:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

Sesi 2: Analisis Kebijakan dengan kasus Penyakit Kardiovaskuler

Sesi ini membahas berbagai data yang terkait dengan pelayanan kardiologis, antara lain:

• Fasilitas kesehatan dan SDM kardiologist
• Utilisasi penderita BPJS dalam pelayanan Kardiologi
• Portabilitas
• Masalah - masalah yang ditemui
• Usulan solusi

materi

Pembicara:

Relmbuss Biljer Fanda, MPH

Pembahas:

• Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)
• Direktur RSUP Sanglah Bali
• Dr. dr. Lucia Kris Dinarti, SpPD, SpJP (RSUP dr Sardjito)

Sesi 3: Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah

Sesi ini membahas mengenai apa yang dapat dilakukan oleh para peneliti kebijakan dan analis kebijakan di berbagai propinsi. Akan dibahas mengenai berbagai hasil yang dapat diperoleh dari DASK berupa artikel kebijakan di jurnal, dokumen analisis kebijakan, sampai policy brief. Diharapkan akan ada penulisan bersama mengenai kebijakan kardiovaskuler di setiap provinsi.

materi

Pembicara:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

Pembahas:

• Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
• Kaprodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana
• Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Program 1:

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: Agustus – 7 September 2019

Program 2:

Pelatihan Policy Brief, Kamis, 19 September 2019 di Yogyakarta

Program 3:

Seminar di Yogyakarta: Advokasi untuk Kebijakan JKN 8 Oktober 201

Program 4:

Seminar di Banda Aceh: Kebijakan KIA dan Kebijakan Gizi, 9 – 10 Oktober 2019

Rp 1.000.000,-

(bisa berkelompok)

Program 5:

Workshop tatap muka Metode Advokasi Kebijakan di Banda Aceh: 11 Oktober 2019

Sesi 1
Senin, 8 Juli 2019,
08.00 - 09.40

Sesi 1 Pengantar: Kerangka Sistem Kesehatan

Deskripsi:
Dalam menggambarkan sector kesehatan yang demikian besar dan kompleks, perlu pendekatan dengan menggunakan kerangka konsep yang jelas. Apa yang disebut sebagai Kerangka Konsep?

Di referensi disebutkan:
A theoretical structure of assumptions, principles, and rules that holds together the ideas comprising a broad concept

Kerangka konsep ini diperlukan oleh para pelaku di sector kesehatan agar batasan system kesehatan yang sangat besar ini dapat digambarkan dengan baik dan dilakukan analisis-analisis tajam untukperbaikan. Kerangka konsep diperlukan untuk kegiatan perencanaan, kegiatan evaluasi, sampai ke pegangan konsultan manajemen untuk bekerja.

Pertemuan 1 ini akan membahas Kerangka Konsep Sistem Kesehatan yang mendasari pemikiran berbagai pihak tentang sector kesehatan.

Tujuan:

Setelah mengikuti sesi ini para peserta mampu untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai Kerangka Konsep dalam Sistem Kesehatan
2. Memahami Sistem Kesehatan dan Reformasi Kesehatan.
3. Memahami kasus yang terjadi di program JKN saat ini, dan perbandingan dengan di berbagai negara Asia Tenggara.

Narasumber: Prof. dr. Laksono Trisnantoro

Materi Presentasi

materi 1   materi 2   materi 3

Sesi 2
Senin, 8 Juli 2019,
13.00-14.40

Sesi 2: Menggunakan pendekatan kerangka konsep Sistem Kesehatan untuk mendiagnosis berbagai Problem Kesehatan di Indonesia

Deskripsi:
Sesi ini membahas penggunaan Kerangka Konsep Sistem Kesehatan untuk membantu para pelaku disektor kesehatan seperti di: KIA, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Jantung, TB, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja programnya. Bagaimana menurunkan angka kematian ibu misalnya, perlu untuk menggunakan kerangka konsep ini. Penggunaan kerangkan konsep ini juga sangat penting untuk melakukan diagnosis mengenai mengapa terjadi kinerja program yang kurang baik.

Tujuan:

Setelah mengikuti sesi ini diharapka para peserta:

1. Memahami mengenai penggunaan kerangka kerja untuk melakukan diagnosis permasalah kesehatan
2. Memahami penggunaan kerangka kerja untuk melakukan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah
3. Mampu menggunakan kerangka konsep yang ada untuk mengatasi permasalahan kesehatan khusus.

Materi

Sesi 3
Selasa, 9 Juli 2019,
08.00-09.40

Sesi 3: Latihan Diagnostik di berbagai Topik:

Sesi ini bertujuan untuk melatih para peserta menggunakan diagnostic tool untuk mengidentifikasi akar   permasalahan di berbagai bidang, antara lain:

• KIA
• Kesehatan Jiwa
• Jantung
• TB
• ….

Para peserta diharapkan untuk melatih diri menggunakan proses diagnostic.

materi

Sesi 4
Selasa, 9 Juli 2019,
10.00-11.40

Sesi 4: Perlukah Kebijakan Kesehatan yang Reformis di sektor kesehatan dan di berbagai masalah khususnya?

Deskripsi:
Setelah melakukan diagnosis permasalahan, apakah mungkin melakukan sebuah reformasi dalam kebijakan kesehatan? Pertanyaan ini akan dibahas dalam Sesi ini yang menggunakan kerangka konsep   Reformasi Kesehatan sebagai sebuah konsep ideal. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin berbagai topic seperti KIA. TB, Kesehatan Jiwa dan lain-lain dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan reformasi?

Tujuan kegiatan:

1. Memahami arti reformasi sector kesehatan
2. Memahami hasil diagnostik menggunakan konsep sistemkesehatan di berbagai masalah kesehatan
3. Membahas aplikasi reformasi dalam topic kebijakan khusus di sektor kesehatan

Kasus: Kebijakan KIA.

materi

Sesi 5
Selasa, 9 Juli 2019,
13.00-14.40

Sesi 5: Kerangka Konsep kebijakan Pembiayaan

Deskripsi:
Sesi ini membahas kerangka konsep pembiayaan dengan menggunakan pendekatan Revenue Collection, Pooling, dan Purchasing. Selama 5 tahun ini perdebatan mengenai apakah mengandalkan sumber daya pajak atau harus banyak dari masyarakat akan dibahas. Juga konsep single pool menjadi isu kunci dalam system jaminan kesehatan. Di beberapa waktu ini konsep Strategic Purchasing menjadi isu baru yang banyak dibahas dalam usaha mengatasi masalah kesehatan. Pendekatan pembiayaan ini selain untuk dipakai oleh system kesehatan besar, juga untuk memahami komponen pembiayaan di topic-topik kesehatan seperti KIA, TB, Jantung, dan sebagainya. Di dalam konteks ini perlu dilihat bahwa tidak semua pembiayaan kesehatan berasal dari JKN.

Tujuan:

Setelah mengikuti kegiatan ini para peserta mampu memahami:

• Kerangka Konsep Pembiayaan di sector kesehatan
• Aplikasi kerangka konsep pembiayaan di berbagai masalah kesehatan.

Kasus: Pembiayaan TB

materi

Sesi 6
Rabu, 10 Juli 2019,
08.00-09.40

Sesi 6. Kerangka Konsep Mekanisme Pembayaran untuk Dokter dan Lembaga Pelayanan Kesehatan

Deskripsi:
Sesi ini membahas kerangka konsep yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme pembayaran untuk tenaga dokter dan lembaga kesehatan. Akan dibahas secara teoritis konsep perilaku Ekonomi Tenaga Kesehatan dan Lembaga Kesehatan yang bersifat profit maupun non-profit. Pemahaman akan kerangka konsep ini dapat digunakan untuk melihat potensi problem seperti fraud di kalangan tenaga dokter dan manajer, korupsi, rujukan yang berlebihan, sampai ke in-efisiensi pelayanan kesehatan. Untuk berbagai kasus, seperti kekurangan tenaga tertentu berbagai konsep seperti Taskshifting, dan pendidikan residensi akan dibahas.

Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami Kerangka Konsep Pembayaran tenaga Kesehatan dan Pembayaran lembaga Kesehatan
2. Mengidentifikasi berbagai isu sistemik dalam perubahan mekanisme pembayaran kepada tenaga dan lembaga kesehatan.
3. Memahami berbagai kebijakan di pembayaran ke SDM dan lembaga.

Kasus: JKN dan Vietnam

materi

Sesi 7
Kamis, 18 Juli 2019,
15.00-16.40

Sesi 7: Regulasi di sektor kesehatan

Deskripsi:
Sektor kesehatan merupakan bidang yang tidak boleh mempunyai kesalahan-kesalahan serta mutu pelayanan yang jelek. Pendekatan berbasis pada pasien (patient-centred) untuk pelayanan kesehatan menuntut kinerja prima pelayanan kesehatan. Sesi ini membahas berbagai hal dalam kebijakan Regulasi yang bersifat koersif untuk memaksa pelayanan kesehatan dan tenaganya untuk bersikap baik. Dalam proses regulasi yang memaksa ini diharapkan ada pelayanan yang standar di Indonesia.

Problem yang dihadapi adalah perkembangan kualitas pelayanan kesehatan yang jauh berbeda antar propinsi, missal antara DKI dengan Papua. Hal ini jelas menyulitkan kegiatan regulasi dalam bidang kesehatan. Kasus akreditasi yang memberikan beberapa level kelulusan menunjukkan bahwa proses untuk menstandarkan mutu melalui regulasi tidaklah mudah, dan membutuhkan program selama bertahun-tahun.

Proses Regulasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya JKN. Kasus-kasus penghentian kontrak RS oleh BPJS merupakan tanda bahwa kerumitan semakin terjadi di sector kesehatan di Indonesia.

Di sisi regulasi kesehatan masyarakat, risiko terjadinya wabah penyakit menular ataupun pencemaran lingkungan juga semakin meningkat. Terbukanya bandara-bandara untuk penerbangan internasional, sampai semakin berkembangnya gaya hidup yang merusak lingkungan menjadi tuntutan besar untuk memperhatikan regulasi di bidang kesehatan masyarakat.

Tujuan:

Setelah mengikuti sesi ini diharapkan para peserta memahami mengenai:

1. Konsep Regulasi dan peran Regulator serta Operator dalam pelayanan kesehatan.
2. Regulasi Kesehatan Masyarakat yang saat ini terus dikembangkan secara nasional dan internasional
3. Regulasi Rumah Sakit dalam berbagai bentuk termasuk perijinan dan akreditasi
4. Regulasi Internasional

Link webinar

https://attendee.gotowebinar.com/register/8760601186721502978
Webinar ID: 598-946-595

Sesi 8
Rabu, 10 Juli 2019,
10.00-11.40

Sesi 8: Kerangka Konsep Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan

Deskripsi:
Sesi ini membahas kerangka konsep yang digunakan untuk pengorganisasian sector kesehatan yang kompleks. Perngorgansiasi bida di level makro dan mikro. Contoh di level makro adalah keadaan yang kompleks tersebut semakin meningkat dengan adanya badan baru yang sangat kuat di system kesehatan yaitu BPJS di Indonesia. Di negara lain di Asia Tenggara juga terjadi peningkatan kompleksitas pengorganisasian karena adanya lembaga baru jaminan kesehatan yang sangat bertenaga karena memegang dana besar dan fungsi strategis.

Pembahasan dalam sesi ini akan melihat hubungan antara posisi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang secara tradisional sangat kuat, menjadi “melemah” dengan adanya pemain baru dalam system kesehatan. “Pelemahan” ini dapat menjadi lebih berat ketika Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak siap menjadi Regulator di era baru. Dalam konteks RS, Kementerian Kesehatan mempunyai dua posisi yang menjadi sulit dalam era JKN. Pertama menjadi regulator untuk seluruh RS di Indonesia, namun sekaligus menjadi Operator RS yang cukup signifikan. Di sisi lain ada BPJS yang mempunyai power besar dalam system pembayaran RS. Akibatnya proses pengambilan keputusan menjadi problematic.

Di sisi mikro ada kebijakan otonomi RS pemerintah yang diwujudkan secara terbatas melalui kebijakan BLUD. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan motivasi kerja dokter. Di kebijakan RS Swasta, ada kebijakan yang memperbolehkan mempunyai dokter dari RS pemerintah. Dengan adanya pembayaran claim INA-CBG, pengorganisasi di level mikro menjadi lebih rumit.

Tujuan:

Setelah mengikuti sesi ini para peserta diharapkan mampu memahami:

1. Konsep Governance dan hubungan antar pelaku di era JKN
2. Desentralisasi dalam era JKN
3. Konsep Hubungan antar Agensi.

Link webinar

https://attendee.gotowebinar.com/register/8760601186721502978
Webinar ID: 598-946-595

Sesi 9
Kamis, 11 Juli 2019,
15.00 - 16.40

Sesi 9. Kerangka Konsep Merubah Perilaku Masyarakat

Deskripsi:
Ketika kebijakan pembiayaan ditingkatkan secara besar-besaran, namun kebiasaan merokok dibiarkan bahkan dipacu, para ahli pembangunan bangsa sudah akan memprediksi kesulitan besar di masa depan. Sesi ini membahas kerangka konsep penting perubahan di masyarakat untuk merubah pola hidupnya agar sehat dan menghindari berbagai penyakit. Indonesia merupakan negara yang buruk dalam kebijakan merubah perilaku ini, sementara Thailand dengan dukungan politik sangat kuat dari pemerintah dan rajanya,mengembangan kebijakan anti merokok yang sangat kuat. Sesi ini tidak hanya membahas mengenai masalah merokok,tapai juga bagaimana kerangka konsep yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat, menghindari dari obesitas dan kolesterol serta berbagai gangguan kesehatan yang katastropik.

Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini diharapkan para peserta mampu:

1. Memahami bahwa kebijakan merbah perilaku masyarakat menjadi hal yang sangat kunci dalam meningkatkan indikator sistem kesehatan.
2. Memahami berbagai strategi promosi kesehatan, mulai dari yang bersifat kebijakan multi sektor sampai ke kebijakan promosi kesehatan di rumahsakit
3. Memahami kemampuan merubah perilaku masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Link webinar

https://attendee.gotowebinar.com/register/2307256281739194626
Webinar ID: 913-636-707

Penutup: Apa yang diperlukan untuk mengaplikasi Konsep Reformasi Kesehatan di berbagai masalah kesehatan?

Analisis Kebijakan

Apakah kebijakan kesehatan di Indonesia sudah bercirikan sebuah Reformasi atau bukan?

• Reformasi KIA?
• Reformasi Kesehatan Jiwa?
• Reformasi Kesehatan Jantung?
• Reformasi Kesehatan….

Diskusi:

• Kebijakan KIA
• Kebijakan TB
• Kebijakan JKN
• Kebijakan Kesehatan Jiwa
• ….

Apakah membutuhkan Konsultan?

14 Januari 2019

Pembukaan: Kerangka Kerja Health System Reform

  MATERI   video

Outlook 2019 untuk Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

  MATERI 

Reportase dan Ringkasan diskusi dapat diakses pada link berikut

  REPORTASE

Diskusi panel narasumber dan pembahas:

• Analisis Anggaran Kemenkes 2019
• Pendanaan untuk JKN
• Peran Pemerintah Daerah dalam JKN

Narasumber:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

video

M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH

video

Pembahas:

dr. Donald pardede, MPPM (Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan)

video

Ir. Gatot Saptadi ( Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta)

video

16 Januari 2019

Outlook 2019 Kebijakan Governance Sistem Kesehatan

  MATERI   video

Topik 1:

• Hubungan Kemenkes, DJSN, BPJS dan berbagai lembaga pusat
• Hubungan Pemerintah daerah dan BPJS pasca Perpres 82 Tahun 2018.

Topik 2:

Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Kesehatan

  MATERI   video

  REPORTASE

Narasumber Topik 1:

• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

Pembahas Topik 1:

• dr. Asih Eka Putri, MPPM (DJSN)
• dr. Andi Afdal Abdullah, MBA, AAK (Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan

video

Narasumber Topik 2:

• Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes.

Pembahas Topik 2:

• Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS)

video

17 Januari 2019  

Outlook 2019 Kebijakan Sumber daya Manusia Kesehatan (Khusus Dokter)

Topik 1:
Masa depan dokter umum dalam era JKN: Bagaimana kesempatan bekerja untuk dokter umum?

  materi

Topik 2:
Penyebaran Spesialis pasca dibatalkannya WKDS: Menelaah Sistem Kontrak dan Task Shifting.

  MATERI

  reportase

Narasumber:

Topik 1: Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS

Topik 2:

• Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes
• dr. Jon Paat, M. Kes (dari Papua)

Pembahas:

Topik 1:

• Kepala Pusat Perencanaan & Pendayagunaan SDM, Kemenkes RI
• Ikatan Dokter Indonesia

Topik 2:

• Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM, Kemenkes RI

18 Januari 2019  |  08.00 - 10.00 Wib

Outlook 2019 Kebijakan IT di sektor kesehatan IT untuk mendukung Telemedicine dan sistem rujukan terpadu

  materi

Resume Medis Terintegrasi sebagai pendukung Sistem Rujukan

  materi

Sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi

  materi

  reportase

Narasumber:

• Dody Naftali, ST (RSUP Dr. Sardjito)
• Anis Fuad, Sked., DEA (FKKMK UGM)

Pembahas:

• dr. Lutfan Lazuardi, PhD.
• dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHltInfo
• Dr. dr. Yout Savitri, MARS

23 Januari 2019 

Outlook 2019 Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan

Narasumber:

Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan - Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD

  materi

Mengukur Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional: Pandangan dan Harapan di Tahun 2019 - dr. Hanevi Djasri, MARS

  materi

Sistem Anti Fraud Pelayanan Kesehatan di Tingkat Provinsi - drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

  materi

  reportase

Diskusi panel:

• Penerapan National Quality Policy and Strategy (NQPS) Indonesia untuk 2019-2023
• Mengukur Mutu Pelayanan Kesehatan dalam JKN
• Sistem Anti Fraud Pelayanan Kesehatan di tingkat Provinsi

Pembahas:

• PERSI Provinsi DI Yogyakarta
• Dinas Kesehatan DIY
• BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah - DIY
  
  

23 Januari 2019  

Kebijakan Pendidikan: Teaching hospital

  materi

Bahan bacaan:

• University- Versus Community-Based Residency
  Programs: Does the Distinction Matter? 

Narasumber:

• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Pembahas:

• dr. Widyandana, MHPE, Ph.D, Sp. M
  
  

4 Februari 2019  |  10.00 - 12.00 Wib

Outlook 2019 Kebijakan Obat dan Teknologi Kedokteran

Manajemen Kebijakan Obat

materi

Health Technology Assessment

materi

reportase

Narasumber:

• Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, PhD
• Dra. Erna Kristin, M.Si., Apt

Pembahas:

• Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K) (Direktur Utama RS Pelni)