JUDUL RISET

Analisis Kebijakan Mengenai Merokok di Kota Makassar

DATA PENELITI

ABSTRAK

Di Kota Makassar sedang berlangsung pembahasan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok yang diinisasi oleh anggota DPRD Kota Makassar. Naskah Ranperda telah diterima Badan Legislasi DPRD Kota Makassar sejak 24 Maret 2012, namun belum ditetapkan pada masa sidang tahun 2012. Alotnya pembahasan dan tekanan dari kelompok kepentingan menyebabkan molornya penetapan Ranperda menjadi Perda Kawasan Tanpa Rokok sehingga perlu dipetakan para aktor yang terlibat melalui sebuah penelitian.

Tujuan penelitian untuk memetakan para aktor kebijakan dalam proses perumusan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan sebagai masukan bagi percepatan penetapan Ranperda menjadi Perda.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dengan menggunakan analisis stakeholder. Clarkson membagi dua macam stakeholder yakni stakeholder primer dan stakeholder sekunder.

JUDUL RISET

Analisis Kebijakan Jaminan Kesehatan Kota Bengkulu Dalam Upaya Efisiensi Dan Efektifitas Pelayanan Di Puskesmas

DATA PENELITI

ABSTRAK

Latar Belakang

Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2009 mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Kota Bengkulu. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Kota pada tahun 2010 dan 2011 di kelola oleh PT. Askes Cabang Bengkulu. Pada Tahun 2012 Peraturan tersebut diperbarukan dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Bagian Kesejahtraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu. Jumlah Anggara pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan jumlah rujukan 10.417 orang rata-rata Rp.115.196,- per orang, tahun 2011 anggaran Rp.999.960.000,- jumlah rujukan 8.333 orang rata-rata Rp. 120.000,- per orang dan tahun 2012 jumlah tagihan mencapai Rp. 3.000.000.000,- dengan jumlah rujukan 2226 orang atau rata-rata Rp. 1.347.708 per orang.

Besarnya biaya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Provinsi, dapat diefisiensikan dengan mengoptimalkan peran puskesmas sebagai pelayanan kesehatan kuratif dan promotif, preventif. Puskesmas di Kota Bengkulu mempunyai program pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis berdampak rendahnya motivasi pukesmas dalam memberikan pelayanan sehingga sering merujuk ke rumah sakit, maka peneliti tertarik menganalisis bagaimana kebijakan Jaminan Kesehatan Kota,

Metoda Penelitian

Jenis Penelitian ini non eksperimental atau disebut juga penelitian kualitatif, peneliti mengetahui peran Pemerintah Kota Bengkulu dan Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Kota terhadap upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penelitian ini termasuk riset evaluasi, untuk mengukur/mengatahui pelaksanaan suatu kebijakan jaminan kesehatan kota, dan kebijakan program jumput sehat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Sedangkan berdasarkan tujuan, jenis penelitian ini eksploratif (penjelajahan), untuk menemukan area baru yaitu peran Pemerintah Kota, Badan Penyelenggara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Unit Analisis : 1) Puskesmas yang dipilih menjadi unit analisis sebanyak 6 puskesmas, kriteria : kunjungan yang tertinggi, menengah dan terendah 2) Penyelenggaran (PT. Askes dan Bag. Kesra); 3) Pemerintah Kota : Kelapa Bag. Kesra, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Instrument adalah : 1) Pedoman Wawancara, buku catatan, Tape recorder dan kamera; 2) Chek list, 3) Kuesioner. Pengumpulan data dengan cara : 1) Wawancara; 2) Observasi dokumen, dengan mengunakan chek list.

JUDUL RISET

Studi Pelaksanaan Kebijakan Perda Jaminan Kesehatan Daerah Sumatera Barat Sakato dalam Menghadapi UU SJSN dan UU BPJS Tahun 2012

DATA PENELITI

ABSTRAK

Jaminan kesehatan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan sejak tahun 2007 yang tujuannya adalah untuk menampung masyarakat mendekati miskin yang tidak tertampung dalam kuota jamkesmas, pelaksanaan jamkesda dari tahun 2007 s/d tahun 2011 diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat no 40 dan no 41 tahun 2007 dan setelah berjalan lima tahun namun masih banyak kendala dalam pelaksanaan jamkesda, dan mulai tahun 2012 pelaksanaan jamkesda mengacu pada peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat sakato.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Tahun 2012.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebijakan dengan studi kasus yang bersifat retrospektif dengan pendekatan kualitatif .Pengumpulan data dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes, DPRD, Bappeda, Rumah Sakit dan masyarakat pengguna Jamkesda. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen yang terkait pelaksanaan Jamkesda. Analisis data kualitatif menggunakan content analysis.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui kebijakan peraturan daerah tentang Penyelenggaran Jamkesda Sumatera Barat Sakato, khususnya dalam pemanfaatan Pelayanan Kesehatan / Kunjungan Jamkesda di PPK Jamkesda, Kepesertaan Jamkesda, sistem pendanaan dan pengorganisasian serta beberapa permasalahnya di PPK, kepesertaan dan pendanaan.

Kata Kunci: pembiayaan kesehatan, penyelenggaraan jamkesda, perda jaminan Kesehatan Daerah

JUDUL RISET

Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan (KTR) dalam Upaya Menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat Tahun 2009 – 2012.

DATA PENELITI

ABSTRAK

Latar Belakang: Kawasan yang bebas dari asap rokok merupakan satu-satunya cara efektif dan murah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Laporan Departemen Kesehatan Inggeris tahun 2006 menunjukan bahwa kawasan tanpa asap rokok 100% di tempat kerja menyelamatkan hamper 5.000 kehidupan pertahun. Menurut WHO Cost Effectiveness akan naik apabila kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan secara komprehensif dengan strategi pengendalian tambakau lainnya. di Sumatera Barat telah ada tiga kota yang memiliki Perda KTR yaitu Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Payakumbuh namun dalam kenyataannya belum dapat menurunkan perokok aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan KTR dalam upaya menurunkan prokok aktif di Sumatera Barat.

Metode: Penelitian ini dilakukan dengan mix method yaitu berupa penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan design explanatory. Pengumpulan data dilakukan di Kota Padang, Kota Padang panjang dan Kota Payakumbuh. Sebagai informan, Pemda ( Walikota,) Dinas Kesehatan, DPRD, Organisasi profesi, Tokoh masyarakat, perokok. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan FGD, sedangkan data didapatkan melalui telaah dokumen yang terkait pelaksanaan KTR. Analisis data kuantitatif melalui univariat dan kualitatif menggunakan content analysis.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui efektifitas kebijakan (perda) tentang kawasan Tanpa Rokok dalam upaya penurtunan perokok aktif di Kota Padang, Kota Padang panjang dan Kota Payakumbuh. Dan mengetahui persentase masyarakat yang berhenti merokok, dan masalah-masalah yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh.

Kata kunci: kawasan tanpa rokok, status merokok, perilaku merokok, masyarakat.

JUDUL RISET

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta menyambut Universal Health Coverage

DATA PENELITI

ABSTRAK

Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta yang diluncurkan awal tahun 2009, merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumsel yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Di tataran kebijakan Pemerintah Pusat akan menyelenggarakan jaminan kesehatan secara menyeluruh sesuai amanat UU SJSN sehingga Universal Health Coverage akan terwujud pada tahun 2014. Menurut beberapa sumber informasi diketahui bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan di daerah, harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat. Tetapi apabila dikaji secara lebih mendalam UU SJSN ini tidak secara jelas mengatur peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal jaminan sosial. Sementara saat ini kenyataannya, Pemerintah daerah baik pemerintah propinsi dan kabupaten mempunyai andil besar dalam jaminan kesehatan.

Jika implementasi UU SJSN ini terwujud sepenuhnya pada tahun 2014, yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) lainnya. Sedikit banyaknya akan menghadapi beberapa permasalahan dan tentu akan ada masyarakat yang dijamin oleh Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional. Padahal dalam penyelenggaraan asuransi ada namanya prinsip indemnitas dimana tidak boleh ada duplikat jaminan, sehingga tidak boleh ada masyarakat yang terjamin oleh dua program dengan tujuan berspekulasi untuk mencari untung. Sehingga pada penelitian ini akan dikaji rencana pengembangan kebijakan penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta dalam menyambut Universal Health Coverage 2014.

Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan desain exploratory. Paradigma yang diterapkan menggunakan relativist. Studi kasus dilakukan terhadap unit analisis pada penyelenggaraan Jamsoskes di wilayah Provinsi Sumsel. Kerangka teori menggunakan segi tiga kebijakan (Walt and Gilson, 1994), dimana analisis kebijakan difokuskan pada : isi kebijakan, konteks, pelaku dan proses kebijakan itu sendiri. Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis for policy.

Melalui desain dan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan didapatkan informasi mendalam tentang rencana pengembangan Jamsoskes Sumsel Semesta dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dalam menyambut Universal Health Coverage 2014. 

JUDUL RISET

Studi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Propinsi Kalimantan Timur.

DATA PENELITI

ABSTRAK

Penerapan SMK3 di perusahaan sudah lama diupayakan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 5 tahun 1996 namun belum diimplementasikan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selain karena komitmen perusahaan menerapkan SMK3 masih rendah, juga tidak adanya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, hal ini terjadi karena kebijakan yang berhubungan bidang K3 di daerah tidak ada. Apalagi di era otonomi, pemerintah daerah orientasinya difokuskan untuk pendapatan daerah, sehingga yang berhubungan dengan bidang K3 kurang mendapat perhatian.

Penerapan SMK3 di Indonesia masih terkebelakang di banding di negara tetangga baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tenaga kerja masih dianggap sebagai obyek K3, sehingga dalam perkembangannya tenaga kerja belum dilibatkan sepenuhnya sebagai subyek K3 di perusahaan. Tenaga kerja juga belum mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut K3 karena masih berfokus pada tuntutan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peraturan atau kebijakan nasional yang kurang mendorong pendapatan daerah kurang mendapat perhatian oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu penelitian kebijakan yang dapat mendorong kebijakan bidang K3 di propinsi Kalimantan Timur.

JUDUL RISET

Monitoring proses penyusunan Peraturan Walikota Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan

DATA PENELITI

ABSTRAK

Permasalah merokok merupakan permasalahan kesehatan masyarakat. Aturan tentang rokok sangat lemah di Indonesia, sehingga jumlah perokok terutama perokok muda semakin tinggi. Indonesia menempati posisi ketiga perokok dunia dan kelima dalam jumlah perokok. Penduduk Sumut usia > 10 tahun yang merokok sebesar 23,3% dan data PHBS menunjukkan bahwa sebesar 86,1% perokok merokok di dalam rumah.

Perdebatan tentang aturan rokok menimbulkan pro dan kontra. Pada tingkat nasional, pemerintah dibuat tidak berdaya dalam menghadapi industri rokok. Seharusnya hal ini dapat diatasi oleh pemerintah daerah dengan membuat perda KTR terutama bagi daerah yang tidak menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan kompensasi bagi pemerintah daerah yang mempunyai industri rokok, penghasil tembakau dan cengkeh. Sementara bagi daerah yang tidak menerima DBHCHT hanya akan menerima dampak biaya kesehatan bagi warganya. Demikian pula halnya dengan Kota Medan, dalam upaya melindungi warga dari bahaya rokok dan pengendalian biaya kesehatan akibat konsumsi rokok diperlukan aturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam pengendalian konsumsi rokok. Ranperda Walikota tentang KTR sudah lebih satu tahun diajukan ke badan legislatif, namun hingga saat ini belum ada respon ataupun tanggapan terhadap ranperda yang diusulkan, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimanakah proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang KTR di Kota Medan.

Desain penelitian ini adalah Studi Kasus dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat digali hambatan-hambatan struktural, ekonomi dan kultural dalam penerapan KTR, dan bagaimanakah dukungan anggota legislatif terhadap KTR.

Informan adalah anggota legislatif bidang kesehatan, perindustrian, ketenaga kerjaan, perdagangan dan pertanian.

Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan menggunakan triangulasi data untuk memperoleh jawaban informan yang valid.

JUDUL RISET

Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi Balita di Propinsi Jawa Barat

DATA PENELITI

ABSTRAK

Desentralisasi dalam sistem kesehatan dapat dikatakan berhasil bila mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah lokal dan Kemampuan pemerintah daerah merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Selama perjalanan desentralisasi di Indonesia bisa dikatakan bahwa tujuan desentralisasi belum tercapai. Heywood dan Choi (2010) dalam studinya menemukan bahwa secara umum hanya terjadi sedikit peningkatan kinerja sistem kesehatan pasca desentralisasi. Kenyataan yang sama juga terlihat dari fakta sembilan kabupaten di Jawa Barat masuk sebagai daerah merah atau rawan gizi buruk.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam kisaran decision space, kapasitas institusi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam empat fungsi sistem kesehatan : perencanaan strategis dan operasional(tata kelola), Penganggaran, SDM dan organisasi pelayanan/pelayanan kesehatan di Propinsi jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh decision space, akuntabilitas dan kapasitas institusional terhadap efektifitas, pemerataan dan efisiensi finansial dari sitem kesehatan di 4(empat) kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat , antara lain Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemahaman secara mendalam mengenai pengambilan keputusan pada penyusunan kebijakan kesehatan pada era desentralisasi akan ditelusuri dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview).

Hasil yang diharapkan adalah diketahuinya seberapa besar decision space, kapasitas instutusional dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di daerah pada fungsi pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, perencanaan strategis dan operasional(tata kelola) serta pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian diharapkan diketahui pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari kualitas,pemerataan, efektifitas dan efisiensi pembiayaan. Selain itu juga dilihat bagaimana keterkaitan antara decision space, kapasitas institusional dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.