Kebijakan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sampang

 

JUDUL RISET

Kebijakan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sampang

DATA PENELITI

Gelar      :  S.Sos., M.A.

Nama:  Ali Imron

Institusi  :  Universitas negeri Surabaya

Alamat institusi : Gedung I-7, Kampus UNESA Ketintang, JL. Ketintang Surabaya 60231

Email                   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nomor telepon :  03181835520

Fax: 0318281466

Nomor HP:  081271300713

 

ABSTRAK

KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN SAMPANG

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen global untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta kerangka pijakan yang digunakan untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2015 mendatang. Berkaitan dengan MDGs, isu yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Dalam isu tersebut target yang hendak dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) hingga tiga perempatnya antara tahun 1990 sampai 2015. Target tersebut untuk saat ini sepertinya sulit untuk diwujudkan apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret. Daerah dengan AKI dan AKB tertinggi adalah di Kabupaten Sampang. Kesehatan ibu sangat terkait dengan pencapaian seluruh target MDGs. Artinya, AKI dan AKB adalah indikator penting dalam pembangunan. Apabila masalah AKI dan AKB tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi lost generation. Melihat kondisi empiris tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka AKI dan AKB di Kabupaten Sampang. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka langkah selanjutnya adalah perumusan formulasi kebijakan yang tepat. Formulasi kebijakan menjadi strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengingat kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan rakyatnya melalui pemberian layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya AKI dan AKB. Dari hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi sebagai upaya perumusan kebijakan. Produk kebijakan yang bisa dihasilkan dari rekomendasi berdasarkan hasil penelitian lapangan adalah berupa program-program unggulan yang berorientasi pada penurunan AKI dan AKB. Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan mampu merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah terkait kesehatan ibu dan balita (Perda KIBBLA).

 

Bulan

Progress status

 Maret

Proses ijin penelitian telah selesai.
Telah dilakukan koordinasi dengan puskesmas Camplong, Kab. Sampang sebagai lokasi riset dan bidan-bidan terkait riset ini.

 Juni

Telah Selesai Penelitian

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis Kaitannya Dengan Kemudahan Geografis Di Kota Pasuruan

 

JUDUL RISET

Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis Kaitannya Dengan Kemudahan Geografis Di Kota Pasuruan

DATA PENELITI

Gelar: SKM, M.Kes.,AAAK.

Nama: Agus Widjanarko

Institusi: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Alamat institusi: Jl. Ir. Juanda No. 66 Pasuruan

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pribadi)    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (kantor)

Nomor telepon: 0343416640 (rumah) ; 0343423453 (kantor)

Fax:0343422563 (kantor)

Nomor HP: 08155919873

 

ABSTRAK

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya desentralisasi kesehatan pada awal tahun 2000an, perkembangan jumlah dokter spesialis di Kota Pasuruan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan dokter spesialis semakin meningkat.Keterbatasan tenaga ahli pada masing-masing program untuk dijadikan rujukan pelayanan spesialistik membuat pelaksanaan program dan pelayanan belum optimal.Dengan memperhatikan ciri-ciri sosial ekonomi determinan distribusi dokter spesialis, maka sesungguhnya Kota Pasuruan cukup dapat menarik minat dokter spesialis untuk bertugas di kota ini. Tetapi kenyataannya, sebagaimana tampak pada komposisi dokter spesialis yang bertugas di RSUD Dr.R. Soedarsono, fenomena tersebut tidak terjadi.

Perumusan Masalah, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Walaupun terikat kontrak, beberapa lulusan spesialis peserta kebijakan program ikatan dinas menolak ditempatkan di lokasi yang ditetapkan. Di sisi lain, diharapkan ada kebijakan yang merekrut spesialis berdasarkan kecocokan profil individu dokter dengan keadaan ekonomi dan budaya rumahsakit yang akan ditempatinya.Dari uraian dimaksud, maka rumusan permasalahannya adalah:Kebijakan nasional tentang pengadaan dokter spesialis belum memperoleh penguatan serta belum tegas dirumuskan dalam kebijakan lokal terkait dengan kemudahan geografis di Kota Pasuruan.

Adapun tujuan penelitianadalah untuk mengkaji dan memperoleh informasi terkait kebijakan daerah yang telah tersedia sebagai bahan masukan para aktor pengambil kebijakan di Kota Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Sementara pertanyaan penelitiannya adalah berkisar pada kebijakan yang telah dibuat oleh Kota Pasuruan, pertimbangan yang melandasi serta proses dan dampak penetapannya. Juga ditanyakan tentang gambaran kemampuan pengambilan keputusan serta pilihan masyarakat dalam mencari pelayanan spesialistik.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan strategi wawancara mendalam (WM), diskusi kelompok terarah (FGD) kepada para aktor pengambil kebijakan serta observasi dan tinjauan dokumen.Data diolah dengan melakukan analisis isi secara kualitatif yang berkembang terhadap hasil WM pada informan dan FGD pada kelompok masyarakat pengguna layanan spesialis, serta didukung analisis terhadap hasil observasi dan tinjauan dokumen.

 

Bulan

Progress status

 Maret

Proses ijin dari Bappeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu pertama : Identifikasi sumber dana penelitian dan mengenali berbagai format proposal

 

minggu Minggu Pertama

Identifikasi sumber dana penelitian
dan mengenali berbagai format proposal

Sumber Dana Penelitian

Dana penelitian dapat bersumber dari organisasi di dalam dan luar negeri.

Contoh sumber dana dalam negeri:

  • Litbangkes
  • Pusat penelitian di universitas / hibah dana penelitian universitas (LP3M)
  • DIKTI
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Institusi dalam negeri, dalam bentuk company social responsibilities (CSR) atau hibah penelitian umum

Contoh sumber dana luar negeri

Insitusi pemerintah

Insitusi non-pemerintah non profit

National Institues for Health (NIH)

Ford Foundation

World Bank

Bill & Melinda Gates Foundation

AusAID

Fulbright Program

USAID

World Health Organization

dll

dll

 

Ada 2 tipe proposal yang dapat diajukan oleh peneliti:

  1. Proposal yang dimintakan oleh lembaga pemberi dana penelitian (solicited proposals) .
    Dapat berupa Requests for Applications (RFA), yang merupakan permintaan/pengumuman dari lembaga donor. RFA memuat informasi mengenai jumlah dana yang tersedia, jumlah proyek yang dapat didanai, serta kewajiban institusi yang akan mengajukan proposal.
    Bentuk lain adalah Requests for Proposals (RFP), yang dikeluarkan oleh organisasi atau donor privat yang berniat untuk mendanai proyek/program tertentu. Proyek/program ini dapat berupa program baru maupun lanjutan dari program yang sedang berlangsung. RFP pada umumnya bersifat terbuka untuk seluruh institusi yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan proyek tersebut.
     
  2. Proposal yang diajukan oleh institusi penelitian (unsolicited proposals).
    Proposal ini dapat diajukan ke sponsor manapun yang berpotensi untuk memberikan dana penelitian, walaupun tidak ada permintaan tertulis dari sponsor tersebut. Lembaga sponsor dapat mendanai proposal yang dirasa sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut, dan dana tersedia untuk membiayai proposal. Apabila disetujui, kerjasama antara institusi penelitian dan donor dapat berupa hibah, kontrak kerja, maupun kerjasama.
    Contoh lembaga yang sering memberikan hibah untuk unsolicited proposal ini misalnya National Institutes of Health (NIH), yang sebagian besar mendanai proyek yang datang dari unsolicited proposal.

Format Proposal

Format proposal ditentukan oleh badan/institusi yang menawarkan dana penelitian. Format ini dapat berbeda-beda antar institusi. Namun, format proposal umumnya menggunakan standar yang sama. Yaitu, terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

  1. Data umum pemohon dana
  2. Abstrak proyek penelitian
  3. Deskripsi kemampuan sains dan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
  4. Bagian-bagian penelitian:
    1. Latar belakang penelitian
    2. Cakupan penelitian dan tujuan penelitian
    3. Dampak penelitian yang diharapkan
  5. Data peneliti
  6. Pendekatan/detail penelitian:
    1. Rencana detail penelitian
    2. Diseminasi data dan rencana penggunaan data
    3. Rencana kolaborasi
    4. Timeline penelitian
    5. Ethical clearance
    6. Kebutuhan dana/budget penelitian
  7. Lampiran proposal:
    1. Curriculum vitae peneliti
    2. Pernyataan kesediaan institusi untuk mendukung proyek penelitian
    3. Data subjek penelitian (apabila menggunakan subjek manusia/binatang)

Format proposal sepenuhnya ditentukan oleh institusi pemberi dana dan sifatnya baku. Proposal penelitian yang tidak mengikuti format yang telah ditentukan tidak akan dinilai. Sehingga, sangat penting untuk memperhatikan format proposal yang dimintakan, terutama; (1) susunan proposal dan (2) batas kata yang diperbolehkan.

Link berikut memberikan contoh format proposal yang pernah dikeluarkan oleh dua organisasi yang berbeda. Silahkan pelajari perbedaan masing-masing format proposal.

File:

  1. RFP dan format proposal oleh WHO
  2. Format proposal oleh USAID

 

 Kegiatan Pembelajaran

Pertanyaan

  1. Daftarkan 3-5 sumber dana penelitian dalam negeri beserta link sumber tersebut (gunakan sumber dana selain yang telah disebutkan di dalam modul)
  2. Apa saja perbedaan utama dari format penelitian yang dikeluarkan oleh WHO dan USAID (terlampir di dalam modul)? Sebutkan 3 perbedaan utama.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 9 Maret 2013, pukul 24.00

 

 

MODUL Jarak Jauh Tahap II ,Pengembangan Proposal Penelitian

MODUL Jarak Jauh Tahap II
Pengembangan Proposal Penelitian

  Deskripsi

Lembaga penelitian dan konsultasi dituntut untuk senantiasa menghasilkan penelitian yang bermutu serta memproduksi hasil temuan yang akan bermanfaat untuk kemajuan kesehatan. Seiring dengan perkembangan evidence-based policy dan semakin meningkatnya tuntutan penggunaan data dan bukti dalam perencanaan bidang kesehatan di Indonesia, maka institusi penelitian nasional perlu terus mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian.

Proses penelitian oleh sebuah lembaga kesehatan membutuhkan biaya yang tidak kecil, dan seringkali lembaga penelitian membutuhkan berbagai hibah dana untuk penelitian. Hibah dana ini dapat bersumber dari banyak sumber, baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara penerima hibah terbesar di kawasan Asia. Berbagai donor dan lembaga penelitian telah banyak menawarkan hibah dana untuk melakukan riset di bidang kesehatan, seperti dari AusAID, USAID, serta WHO. Donor dalam negeri dapat berasal dari DIKTI dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk lembaga di dalam universitas masing-masing.

Kompetisi adalah hal yang wajar dalam pengajuan hibah penelitian. Kompetisi penting untuk menyaring penelitian yang memiliki kualitas baik serta untuk tetap memacu lembaga penelitian agar tetap menjaga kualitas organisasinya. Namun, keterbatasan waktu dan kompetensi menjadi halangan utama dalam menghasilkan proposal penelitian yang berstandar tinggi. Untuk tetap mampu bersaing dan berkembang, maka sebuah lembaga penelitian perlu melakukan investasi dalam menyusun proposal penelitian secara berkesinambungan.

 TUJUAN
 

  1. Memahami jenis sumber dana penelitian dan mengidentifikasi peluang hibah penelitian
  2. Melakukan penyusunan proposal penelitian yang berstandar tinggi
  3. Menyusun proposal pembiayaan untuk penelitian

 

Modul ini dibagi menjadi beberapa fase:

Minggu pertama:

Identifikasi jenis sumber hibah penelitian dan format proposal yang sesuai dengan permintaan donor

Minggu kedua & ketiga:

Penyusunan proposal:

•  Pembentukan tim penyusun proposal dalam sebuah institusi
•  Penyusunan proposal penelitian yang sesuai dengan parameter donor

Minggu keempat:

Menyusun anggaran sebagai bagian dari proposal penelitian

Silakan Klik untuk mempelajari modul tiap minggunya.

 

Laporan Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan

 

Program Pengembangan Metode Penelitian Kebijakan dan Pelaksanaanya

Diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM
Bekerjasama dengan IDRC Canada

LAPORAN

Silahkan klik tombol untuk melihat isi Bab.

bab1

bab2

bab3

bab4

bab5

bab6

Proses Pembelajaran                            

bab7

bab8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Silahkan Klik pada Modul untuk melihat isi halaman

diagramalur idrc


 

 

Modul 1b. Isu Ideologi dalam Sistem Kesehatan

Modul 1b. Isu Ideologi dalam Sistem Kesehatan

  Deskripsi

Modul ini membahas isu ideologi dalam sistem kesehatan serta penanganan masalah pemerataan (equity). Dalam modul ini para peserta diajak untuk memahami aspek ideologi dalam sistem kesehatan yang membentang dari kutub sosialisme ortodoks sampai ke ideologi pasar bebas. Aspek ideologi di sektor kesehatan merupakan hal menarik karena ternyata dapat bertentangan atau berbeda dengan ideologi negara. Terkait erat penggunaan ideologi, aspek pemerataan menjadi isu penting dalam kebijakan di sistem kesehatan. Sebagai gambaran, transformasi pembiayaan di Indonesia dari penggunaan mekanisme pasar ke arah peningkatan peran negara dilandasi oleh ideologi kesejahteraan, walaupun ada aspek pencitraan politik. Disamping ideologi, aspek social determinant of health sangat terkait dengan konsep equity. Para peserta di ajak untuk memahami aspek social determinant in health dalam hubungannya dengan pemerataan kesehatan.

 

  Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti modul ini, para peserta diharapkan mampu untuk:

  1. Memahami makna Ideologi Kesehatan dan aplikasinya di berbagai negara
    Catatan:
    Dinamika dalam sistem kesehatan selalu tidak lepas dari debat ideologis. Kasus perdebatan Obamacare di Amerika Serikat sampai sekarang masih terus berjalan. Kelompok penentang selalu menggunakan alasan siapa yang akan membayar model kesehatan Obama. Mereka takut akan ada kenaikan pajak orang kaya atau korporasi. Kelompok ini cenderung berada dalam ideologi dimana pemerintah diharapkan minimalis. Sering disebut kelompok neoliberal, walaupun terkadang susah melabelnya. Mereka menganggap ideologi Obama terlalu sosialis, bahkan sebagian cenderung menganggap sebagai komunis. Di Inggris saat terjadi reformasi di tahun 1948, Menteri Kesehatan Inggris (Bevan) menyatakan bahwa reformasi kesehatan tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dokter. Artinya: ideologi dokter harus diperhatikan, termasuk pendapatannya. Para peserta diharapkan memahami aspek ideologi dalam sistem kesehatan. Diharapkan peserta dapat pula menganalisis ideologi yang ada di sistem kesehatan di daerahnya.
     
  2. Memahami makna pemerataan dalam konteks sosial ekonomi dan geografis
    Catatan:
    Pemerataan sosial ekonomi dan pemerataan geografis di Indonesia perlu dipelajari peserta pengembangan di Indonesia? Kebijakan pemerintah saat ini adalah membantu masyarakat miskin dan setengah miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dengan teknologi tinggi. Tercatat sekitar 76 juta masyarakat Indonesia terkover kebijakan ini. Kebijakan ini dijalankan dalam situasi Indonesia yang belum merata penyebaran dokter dan tempat pelayanan kesehatan termasuk rumahsakit. Ketidak merataan ini sangat besar. Dikawatirkan kebijakan ini akan menyedot dana Jamkesmas oleh para pengguna pelayanan kesehatan di daerah perkotaan atau daerah yang baik aksesnya terhadap teknologi tinggi. Akibatnya terjadi ketidak adilan geografis. Keadaan ini menyebabkan Universal Coverage tidak akan tercapai secara riil. Masyarakat yang sulit akses hanya mendapat jaminan di atas kertas. Hal ini merupakan dilemma yang perlu diperhatikan oleh para peserta pelatihan.
     
  3. Memahami Social Determinant of Health dan hubungannya dengan Inequity.
    Catatan:
    Daerah dan kelompok masyarakat yang tidak beruntung banyak tergantung pada aspek Sosial Determinant dalam hal status kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara social determinant of health dengan inequity. Para peserta diharapkan memahami hubungan ini dan menghubungkannya dengan situasi di daerah masing-masing.

 

  Bahan belajar 


Silahkan anda masuk ke JMPK on line di www.kebijakankesehatanindonesia.net Klik di Jurnal.
Trisnantoro L. Riyanto S. Ideologi apa yang dianut oleh kebijakan kesehatan di Indonesia. JMPK. Vol. 13 No. 04 Desember 2010: 167 – 168

Anda dapat mencari informasi mengenai : Improving Health Equity via the Social Determinants of Health in the EU melalui:
http://www.health-inequalities.eu/pdf.php?id=0c9084c524cc62a73516460143ea8534

Berbagai referensi in akan kami kirim melalui email.

Blas E, Sommerfeld J, and Kurup AS. Social determinants approaches to public health: from concept to practice. WHO 2011

Bong-Min YANG. Politics of Health Equity: Experiences from Asia. The Flagship Course on Equity and Health Sistems 29th November – 3rd December 2010 Tagaytay, Philippines

O'Donnell O et all. Who pays for health care in Asia? Journal of Health Economics 27 (2008) 460–475.

O'Donnell O, van Doorslaer E, Wagstaff A, Lindelow M. Analyzing Health Equity Using Household Survey Data. A Guide to Techniques and Their Implementation. The World Bank Washington, D.C. 2008.

Trisnantoro L. Overview of Equity in Indonesia . Mimeo. Course on Equity. UNICEF. 2011

Silahkan anda klik situs WHO untuk memahami Social Determinants of Health dan berbagai referensi di dalamnya:
http://www.who.int/social_determinants/en/

 

  Kegiatan pembelajaran

Peserta diharapkan menjawab berbagai pertanyaan di bawah ini:

  1. Apakah UU SJSN dan UU BPJS mempunyai ideologi yang ke arah sosialisme/welfare state? Uraikan jawaban anda dengan mengacu pada UUD Republik Indonesia dan filsafat Pancasila.
  2. Bagaimana perbandingan ideologi dalam pelayanan kesehatan di Amerika Serikat dan Inggris. Harap anda hubungkan dengan ideologi partai politik yang berpengaruh di kedua negara tersebut.
  3. Apakah partai politik di Indonesia mempunyai ideologi yang dipergunakan untuk menyusun kebijakan sistem kesehatan di level nasional?
  4. Bagaimana ideology/pandangan hidup dokter spesialis? Apakah pandangan hidup mereka cocok dengan ideology BPJS?
  5. Mengapa distribusi dokter spesialis tidak merata? Harap anda jawab dengan pendekatan ideologi dalam sistem kesehatan di Indonesia selama ini dan pandangan hidup dokter spesialis.
  6. Apakah anda setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan Jamkesmas tanpa memperbaiki pemerataan fasilitas pelayanan medik dan tenaga kesehatan akan memperburuk ketidak adilan geografis? Harap uraikan jawaban anda dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan publik dalam sistem kesehatan di Indonesia.
  7. Apa arti social determinants of health dan hubungannya dengan equity. Uraikan jawaban anda dengan menggunakan kasus penyakit TB. Dimana peran kebijakan medik dalam penanggulangan penyakit TB?

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1b.doc dan dikirim sebagai attachment.

Keterangan:

X       = nomor fasilitator anda.
YYY   = kode nama peserta
M1b   = Modul1b

 

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.
Tugas paling lambat dikirim hari Kamis tanggal 14 Maret pukul 24.00.

 

PJJ Kebijakan Medik Modul 1

Modul 1. Memahami Sistem Kesehatan, Ilmu Kebijakan dan Penelitian Kebijakan
Dengan Penekanan Pada Kebijakan Medik

 

 Deskripsi

Modul ini secara umum membahas aplikasi ilmu kebijakan dalam sistem kesehatan dan penelitian kebijakan kesehatan. Secara khusus akan membahas kasus-kasus di dalam kebijakan ilmu kedokteran/medik yang mencakup:

  • kebijakan medik di level rumahsakit yang ditetapkan direktur rumahsakit ataupun komite medik;
  • kebijakan terkait dengan ilmu kedokteran/medik yang ditetapkan di pemerintah propinsi atau kabupaten/kota;
  • kebijakan terkait ilmu kedoktaran/medik yang ditetapkan di level pusat.

Untuk memahami kebijakan medik, diharapkan para peserta dapat membaca terlebih dahulu Seminar yang diselenggarakan di Hotel Santika Jakarta pada awal tahun 2013. Silahkan klik di sini.

Para peserta pelatihan didorong untuk mempelajari sistem kesehatan, arti ilmu kebijakan dan penerapannya di sistem kesehatan, serta makna dan kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan (khususnya kebijakan medic) dan sistem kesehatan. Dalam hal penerapan, dengan adanya desentralisasi kesehatan, kebijakan kesehatan dapat ditetapkan di level pusat, propinsi, ataupun kabupaten/kota. Pemahaman mengenai kebijakan publik (public policy) dan kebijakan di rumahsakit sangat penting untuk dapat memahami makna penelitian kebijakan medik. Oleh karena itu para peserta diharapkan membaca buku kebijakan publik yang ditulis oleh para ahli ilmu-ilmu sosial.

Disamping memahami isi, Modul 1 menyiapkan peserta untuk menulis bagian pendahuluan dari proposal yang akan disusun pada Modul 2.

Penulisan pendahuluan ini merupakan langkah pertama dalam konteks 4 langkah riset kebijakan:

  1. Identifikasi fokus penelitian dan pertanyaan-pertanyaannya;
  2. Rancangan penelitian;
  3. Penjaminan mutu penelitian; dan
  4. Melaksanakan prinsip-prinsip etika.

Identifikasi fokus penelitian ini akan ditulis dan dikirim sebagai tugas akhir dalam Modul 1 ini.

Modul 1 tersusun atas beberapa bagian, silahkan klik.

mod1a

Membahas arti sistem kesehatan, Ilmu Kebijakan, aplikasi ilmu kebijakan di sistem kesehatan, dan pengantar penelitian kebijakan kesehatan dengan penekanan pada kebijakan medic.

mod1bbr

Membahas isu Ideologi dalam sistem kesehatan dan aspek pemerataan (equity) yang terkait dengan kebijakan medik.

Membahas Desentralisasi di sektor kesehatan dan hubungannya dengan kebijakan medik.

Memahami Topik-topik Prioritas dan Isu-isu penting dalam Kebijakan Medik.

Membahas penggunaan data besar untuk penelitian kebijakan.

Setelah mengikuti Modul 1 ini diharapkan para peserta dapat melakukan penulisan awal untuk pendahuluan dan identifikasi fokus penelitian yang akan dipergunakan di Modul 2.

 

Modul Jarak-jauh Tahap II Modul 1.

Modul Jarak-jauh Tahap II

Modul 1.

Isi: Pengembangan Sumber-sumber Dana Penelitian dan Konsultasi

  PENGANTAR

Di sebuah lembaga penelitian, selama periode 10 tahun terlihat grafik sebagai berikut (catatan untuk tahun 2007, masih 6 bulan). Catatan tersebut menunjukkan hal menarik, yaitu pada tahun tahun awal banyak dana berasal dari APBN dan APBD. Sementara itu sumber dana penelitian dan kegiatan ilmiah yang berasal dari dana luar negeri baru mulai ada pada tahun 2000.

pjj-ta2-mod1

Terlihat bahwa tidak ada dana penelitian berasal dari lembaga atau rumahsakit swasta. Berdasarkan data ini, ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mendapatkan dana-dana penelitian, konsultasi, lembaga swasta, serta lembaga donor. Apakah memang ada perbedaan cara untuk mendapatkan dana?

  TUJUAN
 

  1. Memahami peluang-peluang sumber dana penelitian
  2. Memahami peluang-peluang sumber dana untuk konsultan dan pelatihan
  3. Melakukan identifikasi sumber dana penelitian, konsultasi, dan pelatihan di tahun 2013 dan 2014
  4. Melakukan pendekatan untuk menggali dana.

Kegiatan pada bulan Pebruari 2013:

Tim pengelola

  1. Melakukan Identifikasi sumber dana untuk lembaga anda:
    1. Penelitian
    2. Konsultasi
    3. Pelatihan
       
  2. Menilai peluang untuk mendapatkan dana pada tahun 2013 dan 2014
  3. Mulai melakukan pendekatan-pendekatan.

Kegiatan harap dilaporkan dan akan dilakukan Audio Streaming.

Audio Streaming 1 pada minggu 2 bulan Februari tahun 2013.

  • slot resmi
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot