Program Pengembangan Jarak-Jauh Tahap 1:
Program Pengembangan Jarak-Jauh Tahap 1: Mengembangkan Tata Kelola Unit Penelitian
|
Program Pengembangan Jarak-Jauh Tahap 1: Mengembangkan Tata Kelola Unit Penelitian
|
September 2012 – Mei 2013
Dimulai tanggal 18 September 2012 pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional 2012
di Hotel Oval Surabaya
Diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Silahkan klik tombol untuk melihat isi halaman Proses Pembelajaran
Audio Streaming , 20 Februari 2013 Arsip Audio Streaming selengkapnya Klik Disini
|
Silahkan Klik pada Modul untuk melihat isi halaman
|
INFORMASI LEBIH LANJUT :Angelina Yusridar |
Dalam modul jarak jauh (2.C.4) digarisbawahi bahwa dewasa ini semakin marak tuntutan untuk evaluasi kebijakan kesehatan. Seiring dengan perkembangan di bidang evaluasi program sosial, pendekatan realist evaluation dalam evaluasi kebijakan kesehatan semakin diminati. Fokus pendekatan tersebut bukan semata pada apakah suatu kebijakan efektif atau tidak, namun lebih jauh pada kebijakan tersebut efektif bagi siapa dalam kondisi apa. Salah satu dasar pemikiran utama dari pendekatan ini adalah bahwa kebijakan yang sama apabila diterapkan dalam kondisi yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula (Bagan 1).
Sebagai implikasi dari prinsip dasar tersebut dalam evaluasi kebijakan dengan pendekatan realist evaluation peneliti mencermati:
Bagan 1. Interaksi context, mechanisme dan outcome dalam kebijakan kesehatan
Setelah mengikuti kegiatan workshop ini diharapkan para peserta:
• Memahami dasar-dasar realist evaluation
• Memahami aplikasi realist evaluation dalam konteks evaluasi kebijakan
Ketika seorang peneliti kebijakan bekerja di sebuah lembaga, pertanyaan pentingnya adalah: apa jenis lembaganya? Apakah lembaga penelitian saja, ataukah sebuah lembaga penelitian kebijakan yang dapat berfungsi sebagai think tank ? Lebih jauh lagi, pertanyaannya adalah: Apakah lembaga penelitian kebijakan ini bonafid? Apakah mempunyai dasar hukum yang kuat, apakah mempunyai infrastruktur yang cukup baik, apakah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup sehingga secara keuangan sehat. Pertanyaan lebih jauh lagi: apakah lembaga ini mempunyai independensi? Berbagai pertanyaan tersebut akan dibahas di Sesi ke 7 ini , dan diawali dengan pemahaman mengenai apa yang disebut sebagai konsultan, dosen, dan peneliti. Selanjutnya pembahasan mengenai lembaga penelitian kebijakan akan dilakukan dengan studi kasus Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM yang tahun ini berusia 15 tahun. Aspek keterlekatan peneliti dengan lembaga penelitian akan dibahas di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Surabaya pada tanggal 18 September 2012. Kegiatan ini dapat diklik pada www.kebijakankesehatanindonesia.net
Setelah mengikuti kegiatan Sesi 5 ini diharapkan para peserta:
• Memahami beda antara dosen, peneliti, dan konsultan (termasuk advocator kebijakan)
• Memahami jenis-jenis lembaga penelitian
• Memahami hubungan antara peneliti dengan lembaga penelitian
• Memahami system manajemen lembaga penelitian yang baik.
• Memahami tantangan dalam mengelola lembaga penelitian kebijakan.
Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes:
a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7
Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-Eft D . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity.
Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD. American Institutes for Research Washington, DC
White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager's approach.
Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002
Di dalam modul jarakjauh telah diuraikan bahwa pemanfaatan hasil riset kebijakan kesehatan merupakan salah satu isu yang berkembang dibicarakan di antara para analis kebijakan. Beberapa penelitian kebijakan dapat memberikan manfaat berupa temuan yang disitasi oleh peneliti atau penelitian lain. Namun beberapa peneliti lainnya bergerak lebih jauh dengan mencoba memasuki ranah proses pembuatan kebijakan. Menurut mereka, suatu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan seyogyanya merupakan hasil atau setidaknya mendapat masukan dari hasil-hasil riset kebijakan. Dalam konteks inilah upaya mengkomunikasikan hasil-hasil riset kebijakan kepada pengambil keputusan menjadi relevan.
Modul 3 jarakjauh telah membahas beberapa saluran yang dapat digunakan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil riset kebijakan kepada pengambil keputusan atau pemangku kepentingan (stakeholders) lain, misalnya Policy Brief, Policy Paper dan Policy Memorandum. Tanpa mengecilkan arti saluran lain yang ada dan ketrampilan lain yang dibutuhkan, sesi ini secara khusus akan melatih penyusunan Policy Brief.
Sebagaimana telah disampaikan dalam pengantar Modul 3A (modul jarak jauh), sebelum menyusun Policy Brief, Anda harus telah mengidentifikasi beberapa hal berikut:
Setelah mengikuti kegiatan workshop ini diharapkan para peserta:
Modul Penyusunan Policy Brief - Nenggih Wahyuni
Implementation research evidence uptake and use for policy-making
(Health Research Policy and Systems 2012, 10:20)
Yes, research can inform health policy; but can we bridge the 'Do-Knowing It's Been Done' gap?
(Health Research Policy and Systems 2011, 9:23)
The Knowledge Translation Toolkit: Bridging the Know-Do gap, a resource for researchers (IDRC, 2011) .
Available online at: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=851
J. Lavis. J. Lomas, M. Hamid and N. Sewankamo. Assessing Country-Level Efforts to Link Research to Action.
Bulletin of the World Health Organisations, 84 (2006): 620 – 28. Available online at:
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/8/06-030312.pdf
What Difference does a Policy Brief Make? Penelope Beynon, Christelle Chapoy, Marie Gaarder and Edoardo Masset (August 2012).
Available online PDF [[115p.] at: http://bit.ly/NX9hWx
Di dalam modul jarak jauh diuraikan berbagai hal:
Di dalam modul jarak jauh disebutkan bahwa: Identifikasi masalah sebagai dasar menentukan focus dan pertanyaan penelitian. Lebih lanjut diuraikan: Langkah pertama dari HPSR adalah mengidentifikasi isu atau problem serta pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Berbagai isu atau permasalahan dalam pendahuluan dimunculkan dengan pertimbangan relevansi kebijakan serta ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan.
Semestinya penetapan prioritas isu senantiasa dikaitkan dengan aspek konteks, konten, dan actor pada skala lokal, nasional bahkan global. Keterlibatan para stakeholder atau actor kebijakan adalah penting untuk menerjemahkan permasalahan kebijakan dan system kesehatan menjadi sebuah pertanyaan penelitian, termasuk kemudian penetapan permasalahan berdasarkan urutan prioritas. Pertanyaan penelitian yang baik harus mampu kelola (feasible), misalnya ruang lingkup studi harus mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia (Robson 2002; Varkevisser, Pathmanathan & Brownlee, 2003)
Dalam modul tatap muka ini akan dilakukan identifikasi masalah riset kebijakan yang lebih pragmatis. Mengapa? Pengamatan menunjukkan bahwa para peserta masih kebingungan untuk menentukan masalah penelitian kebijakannya. Oleh karena itu dalam tatap muka ini diusulkan dalam menentukan masalah penelitian kebijakan perlu memperhatikan gambar di bawah ini:
Setelah mengikuti kegiatan workshop ini diharapkan para peserta:
10.00 – 10.20:
Membahas perumusan masalah peserta (sampel 2atau 3 peserta).
10.20 – 10.50:
Diskusi mengenai masalah penelitian kesehatan dan masalah penelitian kebijakan kesehatan. Apa persamaan dan perbedaannya?
10.50 – 11.20:
Perbaikan perumusan masalah penelitian masing-masing.
11.20 – 11.45:
Diskusi perbaikan dan menempelkan di papan.
Setelah menempuh modul jarak jauh melalui web selama lebih kurang dua bulan, para peserta sampai ke program Tatap Muka. Kegiatan ini akan berjalan selama dua hari efektif. Dalam program ini para peserta diharapkan melakukan kegiatan sebagai berikut:
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan para peserta:
Setelah menempuh modul jarak jauh melalui web selama lebih kurang dua bulan, para peserta sampai ke program Tatap Muka. Kegiatan ini akan berjalan selama dua hari efektif. Dalam program ini para peserta diharapkan melakukan kegiatan sebagai berikut:
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan para peserta: