Pada akhir Mei 2020, kasus COVID-19 telah mencapai 20796 kasus di 34 propinsi di Indonesia dengan tingkat kematian 6.4%. Penyebaran kasus ini tentu mengancam petugas medis, terutama petugas medis frontliner yang siap menangani kasus COVID-19 pada potensi peningkatan penularan virus dan resiko infeksi dalam perawatan kesehatan. Sebuah case report ditulis oleh Susandy Oetama dkk dari sebuah laporan kejadian pada RS Harapan Kita, Indonesia. Terdapat 12 kasus positif COVID-19 yang terjadi pada frontliner petugas medis di RS Harapan Kita dengan tanpa gejala atau bergejala minimal sebagai temuan umum.

Petugas medis dengan infeksi yang tidak diketahui dapat membawa resiko penularan nosocomial ke petugas medis lainnya. Teknik pemakaian APD dan doffing harus dipraktekan dengan benar sepanjang bertugas guna mencegah kontaminasi diri. Pada hasil laporan ini, belum semua petugas medis memakai perlindungan level III sebagai bagian dari alat pelindung diri, dan di sisi lain ukuran masker N95 tidak selalu fit untuk setiap petugas medis karena perbedaan ukuran hidung dan dagu yang masih memungkinkan masker pelindung bocor sehingga terjadi transmisi droplet melalui udara. Artikel ini dipublikasikan pada International Journal of Medical pada Juni 2020.

selengkapnya

Kementerian PPN/BAPPENAS menyelenggarakan webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 - 2024 di Jakarta melalui zoom meeting yang diikuti oleh 377 partisipan dan dapat diikuti secara livestreaming Youtube pada Rabu, 19 Agustus 2020. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Bappenas serta menginformasikan bagaimana strategi pelaksanaannya, dan untuk memperoleh masukan dari berbagai lembaga - lembaga terkait.

Melalui kegiatan ini, muncul sejumlah masukan untuk reformasi kesehatan. Salah satunya konsep reformasi yang akan dilakukan adalah membangun konsep holding dalam sistem pelayanan kesehatan, membangun standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan serta membangun KPI yang bermakna sehingga setiap faskes mampu menghadirkan dimensi baru dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Reformasi kesehatan yang akan dilakukan di RSUD yaitu reformasi konsep, manajemen, pelayanan, kinerja dan membangun kolaborasi dengan BUMN dan swasta. Sedangkan reformasi kesehatan yang akan dilakukan di puskesmas adalah pemisahan UKM dan UKP, penguatan konsep UKM, kolaborasi dengan BUMN dan swasta, serta penerapan konsep PSO.

selengkapnya

COVID-19 dapat ditularkan oleh orang yang tidak memiliki gejala dan tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi. Itulah mengapa penting bagi semua orang untuk mengenakan masker di tempat umum dan menerapkan jarak sosial/fisik. CDC merekomendasikan penggunaan masker sebagai penghalang sederhana untuk mencegah droplet/tetesan pernafasan mengalir ke udara dan ke orang lain saat ia batuk, bersin, berbicara atau meninggikan suara. Penggunaan masker sangat penting saat pengaturan jarak sosial/fisik sangat sulit dijaga.

CDC merekomendasikan semua orang yang berusia 2 tahun ke atas memakai masker di tempat umum dan saat berada di sekitar orang yang tidak tinggal di rumah Anda. Masker tidak untuk dipakai oleh anak - anak di bawah usia 2 tahun atau siapa pun yang mengalami kesulitan bernapas, tidak sadarkan diri, tidak mampu, atau tidak dapat melepas masker tanpa bantuan. Masker dengan katup atau ventilasi pernafasan tidak boleh dipakai untuk membantu mencegah orang yang memakai masker menyebarkan COVID-19 ke orang lain (kendali sumber) sebab jenis masker tersebut memungkinkan udara dihembuskan melalui lubang di material, yang dapat menyebabkan tetesan pernapasan/droplet keluar dan dapat mencapai orang lain.

selengkapnya

Pada 4 Agustus 2020, Presiden RI baru saja mengeluarkan sebuah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi ini diberikan kepada para menteri kabinet, setkab, pihak TNI dan kepolisian, lembaga pemerintah non kementrian, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dukungan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, sinkronisasi pedoman sampai pada monitoring dan evaluasi mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Pengefektifan penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol juga sudah harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selengkapnya

Pemerintah Indonesia tidak menggunakan lockdown atau karantina sebagai opsi untuk mengatasi penyebaran Coronavirus, karena dampak lockdown pada komunitas kecil di sektor informal yang hidup dari pendapatan harian akan memburuk. Pemerintah menegakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons terhadap keadaan darurat dalam kesehatan masyarakat. Sejak Juni 2020, pemerintah telah menerapkan transisi PSBB di beberapa daerah zona merah, termasuk di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, meskipun ada peningkatan jumlah kasus.

Sebuah riset dilakukan oleh Helen Andriani untuk menyelidiki efektivitas kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia selama wabah COVID-19 dan kesiapan untuk memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), antara April dan Juni 2020, berdasarkan analisis literatur cepat dalam pencarian Medline (-Pubmed), pidato dan laporan pemerintah, platform media sosial dan media massa. Implementasi PSBB adalah langkah pencegahan untuk memerangi penyebaran Coronavirus di beberapa wilayah Indonesia. Indonesia seharusnya tidak berada dalam situasi AKB. Situasi AKB hanya bisa diterapkan di wilayah dimana terdapat penurunan kasus dan pemerintah telah siap untuk melakukan pengujian PCR secara ekstensif, pelacakan kontak dan penyediaan layanan kesehatan yang optimal. Fase PSBB transisi berfungsi sebagai bab awal dari AKB yang hanya akan berlaku pada sektor strategis dengan risiko yang dapat dikelola bersamaan dengan regulasi dan kepatuhan publik yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesia Health Policy and Administration pada Juli 2020.

selengkapnya

WHO baru saja mempublikasikan sebuah artikel mengenai rekomendasi perjalanan internasional pada 30 Juli 2020. Artikel ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemerintah/negara dan pemangku kebijakan yang relevan dalam mempertimbangkan langkah - langkah untuk mengukur kondisi perjalanan internasional sesuai dengan keadaan epidemiologis dari pandemi COVID-19, kapasitas kesehatan nasional dan kesehatan yang tersedia di negara lain serta pemahaman akan perkembangan COVID-19.

Saat ini, WHO merekomendasikan prioritas perjalanan internasional diberikan pada keadaan darurat, tindkaan kemanusiaan, perjalanan personel penting, repatriasi dan transportasi kargo yang berisi pasokan obat, makanan dan hal penting lainnya. Negara juga perlu memiliki kapasitas mitigasi untuk kasus impor melalui sistem ketahanan kesehatan yang memadai khususnya di titik masuk (pelabuhan, bandara, penyeberangan darat) untuk menguji, mengisolasi dan menangani kasus, mengkarantina kontak, serta melakukan pertukaran informasi dan data secara internasional, jika diperlukan.

Selengkapnya

WHO telah mendeklarasikan COVID 2019 – 2020 sebagai keadaan darurat kesehatan yang perlu perhatian khusus. Penularan lokal penyakit ini hampir terjadi di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dumilah dkk untuk menganalisis inisiatif lokal yang dilakukan di Indonesia dalam menangani COVID-19 berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 31 sumber berita (media dan artikel) tentang “pandemi COVID-19 di Indonesia dan “bantuan masyarakat” sebagai kata kunci.

Hasilnya diketahui bahwa pemerintah menerapkan jarak fisik sebagai cara untuk menangani COVID-19. Pada level masyarakat, terdapat inisiatif lokal melalui edukasi masyarakat tentang COVID-19, penggunaan APD, menyediakan fasilitas/infrastruktur pendukung, crowdfunding baik secara pribadi atau berkelompok, dan melakukan pencegahan dengan mengenakan masker dan pemberlakuan karantina. Berbagai elemen masyarakat telah berperan dan berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan COVID-19. Koordinasi lintas sektor perlu diintensifkan untuk pelaksanaan upaya komprehensif sebab penyelesaian COVID-19 tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesia Health Policy and Administration pada Juli 2020.

Selengkapnya

Peran kesehatan masyarakat dalam membantu memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan tercukupi bagi masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya terhargai. Dampak krisis ini diperburuk oleh adanya ras atau kelompok minoritas. Di samping itu, beberapa faktor lain juga berkontribusi terhadap masalah yang terjadi di wilayah pedesaan, seperti berkurangnya populasi, stagnasi ekonomi, terbatasnya jumlah tenaga medis, populasi tinggi pada kelompok lansia, tingginya jumlah penyakit kronis dan sedikitnya masyarakat yang dilindungi oleh asuransi.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Sandra C. Melvin dkk menggambarkan tantangan yang dihadapi selama pandemi COVID-19 pada masyarakat pedesaan di Amerika Tenggara. Pada praktiknya, Indeks Kerentanan Komunitas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi komunitas beresiko tinggi dengan 6 indikator utama yang meliputi status sosial ekonomi, komposisi rumah tangga (termasuk disabilitas), status minoritas dan bahasa, tipe perumahan dan transportasi, faktor epidemiologi, dan faktor pelayanan kesehatan. Nantinya, pelaku utama yang bertanggung jawab pada sektor masyarakarat pedesaan atau marjinal perlu dimasukkan dalam bagian perencanaan tanggap darurat sehingga mampu menjangkau kelompok tersebut. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal Public Health Research, Practice and Policy pada Juli 2020.

selengkapnya

John Hopkins Center for Health Security telah merilis sebuah laporan pada 5 Mei 2020 berupa Rencana Aksi Nasional untuk memperluas dan menyesuaikan sistem kesehatan untuk durasi pandemi COVID. Laporan ini membahas tantangan - tantangan jangka pendek yang mendesak yang sekarang dihadapi oleh fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan dalam pandemi ini, serta banyak kerentanan dari sistem perawatan kesehatan dan reformasi struktural jangka panjang yang diperlukan untuk mempertahankannya. Para penulis mencoba mengelaborasi melalui 10 pertanyaan dan memberikan rekomendasi jangka panjang dan pendek untuk mengadaptasi sistem perawatan kesehatan agar lebih tangguh terhadap epidemi dan keadaan darurat di masa depan.

Pembahasan yang dituliskan kurang lebih mencakup pencegahan transmisi infeksi di rumah sakit, pengaktifan kembali layanan kesehatan yang tertunda, dukungan finansial, dukungan mental dan sustainability tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan pemberian cuti sakit, pemnafaatan telemedicine, layanan medis darurat. pengurangan jumlah transmisi penyakit menular tanpa gejala, serta respons layanan kesehatan terhadap pandemi COVID-19 dan pandemi berikutnya.

selengkapnya

Sebuah studi cross-sectional dilakukan oleh Dina Keumala Sari dkk untuk melihat korelasi antara pengetahuan dan sikap masyarakat umum tentang wabah COVID-19 pada 1 bulan setelah kasus pertama dilaporkan di Indonesia. Studi ini dilakukan pada awal Maret hingga April 2020 secara acak di zona merah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 201 orang memiliki pengetahuan yang baik (98%) dan sikap positif (96%) mengenai COVID-19.

Responden memiliki sikap negatif dalam kaitannya dengan dua aspek dari wabah COVID-19, yakni a) harus selalu menjaga jarak 1,5 m saat berada di keramaian, dan b) tidak bisa berolahraga atau makan makanan bergizi secara teratur (78,6% dan 79,1%). Walaupun sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif mengenai pandemi COVID-19, tetapi keberadaan sikap negatif masih tetap ditemukan sehingga langkah - langkah pencegahan penularan tidak dapat secara efektif dan maksimal dilakukan hanya dengan mempublikasikan peningkatan kasus dari hari ke hari ke masyarakat umum. Artikel ini dipublikasikan di Journal of Community Health pada Juni 2020.

Selengkapnya