Pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan penularan melalui droplet infeksius, tentu menjadi perhatian saat ini. Berdasarkan cepatnya proses transmisi dan tingkat fatalitas kasus yang tinggi, maka penelusuran resiko dan analisa prognosis penting untuk dilakukan. Obesitas diketahui memiliki hubungan dengan gangguan sistem imunitas, yang berdampak pada tingginya kerentanan tubuh terhadap infeksi COVID-19.

Sebuah systematical review menggunakan empat basis data utama: Cochrane, MEDLINE, EMBASE dan PubMed dilakukan oleh Alice Tamara dan Dicky L. Tahapary untu meninjau hubungan antara obesitas dan prognosis kasus COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa obesitas termasuk pada resiko independen dan merupakan faktor prognosis berdasarkan tingkat keparahan dari kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, kelompok obesitas perlu menjadi kelompok yang perlu diperhatikan baik dalam bentuk intervensi treatmen yang agresif ataupun pencegahan penyakit pada kelompok rentan ini. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Diabetes & Metabolic Syndrome yang diakses dari laman Elsevier pada Mei 2020.

selengkapnya

Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 dapat menular antar manusia melalui kontak secara langsung. Sebuah riset dilakukan oleh Derek K Chu et al, untuk menginvestigasi efek dari melakukan pembatasan sosial, penggunaan face mask, dan pelindung mata dari transimisi virus pada setting pelayanan dan non pelayanan kesehatan. Riset ini menggunakan metode sistematikal review dan meta-analisis dari seluruh database yang ada hingga 3 Mei 2020. Temuan riset ini mendukung pemberlakukan pembatasan sosial sejauh 1 meter/lebih dan penyediaan perhitungan kuantitatif untuk pelacakan kontak/contact tracing.

Penggunaan face mask, respirator dan pelindung mata dalam setting kesehatan/non kesehatan perlu diinformasikan secara luas sesuai dengan konteksnya, berdasarkan temuan yang menunjukkan bahwa penggunaan ketiga hal tersebut berpengaruh pada penurunan resiko infeksi virus. Penelitian lanjutan melalui robust randomized trials perlu dilakukan untuk menguatkan bukti intervensi dengan lebih baik, namun hasil systematic review ini sudah sangat kuat sebagai panduan sementara dalam menghadapi COVID-19 saat ini.

selengkapnya

Peraturan Gubernur 51 Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Tujuannya antara lain meningkatkan partisipasi untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, mendorong agar diterapkannya PHBS dan secara sadar mematuhi protokol kesehatan, dan mendorong pemulihan aspek kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Secara umum, pada masa transisi, akan diberlakukan 4 hal utama, yaitu (1) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19; (b) Peningkatan penanganan kesehatan; (c) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; (d) Pengendalian moda transportasi.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, demikian halnya mengubah cara hidup manusia dengan memunculkan istilah kondisi normal baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus COVID-19.

Pada 27 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan sebuah dokumen regulasi untuk membantu memberikan pedoman sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Pada dokumen ini, dijelaskan secara lengkap mengenai pemetaan kondisi persebaran infeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dan lain sebagainya.

Selengkapnya

Pedoman tata laksana COVID-19 yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersifat multidisiplin dan dibuat untuk memudahkan tenaga medis yang berada pada garda terdepan untuk mengaskses informasi terkait penanganan COVID-19 terbaru di Indonesia. Pedoman ini disusun atas prakarsa perhimpunan profesi kedokteran untuk peningkatan pelayanan COVID-19. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan penyakit COVID-19. Terdapat 10 topik besar panduan yang ada pada pedoman ini yang di - update pada 16 Mei 2020.

selengkapnya

Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 resmi menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II setelah sebelumnya ada penurunan. Kenaikan iuran ini berlaku pada 1 Juli 2020, khususnya pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian iuran tersebut yakni Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III (dengan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 16.500 sebagai bantuan iuran). Pada 2021 nanti, Rp 35.000 ditanggung oleh PBPU dan BP, sementara hanya Rp 7.000 yang hanya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bantuan iuran.

Untuk April, Mei dan Juni 2020, peserta PBPU dan BP membayar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara Januari, Februari dan Maret 2020, peserta membayar Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Regulasi ini resmi diterbitkan di Jakarta pada 6 Mei 2020.

Selengkapnya

Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya pelayanan imunisasi sebagai salah satu pelayanan kesehatan esensial tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan langkah - langkah penting agar prosesnya tetap terlindungi.

Adapun, prinsip – prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I); 2) secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat; 3) kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya; serta 4) menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter. Selain membahas prinsip dasar, dokumen ini juga membahas mengenai pelayanan imunisasi yang termasuk pada kriteria OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19 atau pasien pasca COVID-19 dan kondisi khusus. Tidak lupa manajemen vaksin dan logistik imunisasi juga menjadi pembahasan.

selengkapnya

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI mempublikasikan sebuah pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada April 2020. Pedoman ini dapay diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah sistematis, terukur, dan berorientasi manfaat dalam pencegahan, penanganan serta pengambilan langkah tindak lanjut di bidang kesehatan jiwa dan psikososial dalam pandemic COVID-19. Pedoman yang terdiri dari 64 halaman ini menyusun pedoman untuk beberapa target sasaran, meliputi kelompok orang sehat, orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), kelompok rentan terdampak dan pekerja garis depan (tenaga medis dan relawan).

selengkapnya

Menyikapi perkembangan terkini mengenai status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat COVID-19 dan berlangsungnya kebijakan PSBB, maka dikeluarkan surat edaran menganai percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan COVID-19. Perhatian ini utamanya ditujukan kepada jajaran Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan para Nazir wakaf di seluruh Indonesia.

selengkapnya

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah pada fasilitas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Di dalamnya terdapat tiga bagian yang membahas lebih rinci mengenai pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah padat domestik dan pengelolaan limbah B3 medis padat.

Terdapat contoh lembar manifer yang perlu diisi dan dilengkapi oleh pengirim limbah B3, perusahaan pengangkut limbah B3 dan perusahaan penerima limbah B3. Pedoman ini dipublikasikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan pada 14 April 2020.

Selengkapnya