Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal pada 2024, salah satu caranya dengan reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban kesehatan pembiayaan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai pemerataan pendanaan dan pemberian layanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Analisa data dilakukan dengan analisis kejadian manfaat (BIA) dan analisis kejadian pembiayaan (FIA) dengan menggunakan pendekatan cross-sectional.

Hasilnya, terdapat 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sedikit tidak proporsional; masyarakat berpendapatan rendah menerima proporsi manfaat layanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpendapatan tinggi. Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018 dan 2019. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak yang belum tercapai dalam meningkatkan pemerataan pembiayaan. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk layanan kesehatan primer akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan pendapatan rendah.

selengkapnya

Pelayanan kesehatan multidisiplin, kolaboratif secara berkelanjutan, dan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan merupakan faktor esensial dalam pelayanan kesehatan. Upaya penguatan kesehatan primer di Indonesia memiliki tiga faktor utama yaitu siklus kesehatan hidup manusia yang menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi kesehatan. Salah satu tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu ketersediaan tenaga kesehatan yang belum merata. Strategi utama untuk mengatasi kekurangan sumber daya terutama pada daerah rural adalah dengan membentuk kemitraan pemerintah-swasta untuk memanfaatkan kapasitas kedua sektor dalam mencapai tujuan kesehatan yang direncanakan.

Kemitraan publik-swasta pada dasarnya adalah kerja sama antara organisasi pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan informasi secara bersama untuk mencapai tujuan terencana yang disepakati. Keberhasilan kemitraan pemerintah-swasta bergantung pada faktor-faktor tertentu yaitu peran mitra yang terlibat, kerangka kebijakan, infrastruktur, proses, dan rencana yang jelas. Tanpa melibatkan masyarakat, rencana kesehatan akan gagal. Melalui bantuan dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat memfasilitasi proses untuk mencapai tujuan kesehatan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Interaksi yang tepat bersifat fleksibel dan dinamis, mencegah hilangnya sumber daya dan menghindari layanan kesehatan yang paralel dan berulang sehingga menghasilkan kemajuan yang sinergis menuju tujuan yang direncanakan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia pada 2017-2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts yang dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit (91% pada 2019) dengan pengeluaran tertinggi terjadi pada usia di atas 59 tahun. Selain itu, pengeluaran rawat inap rumah sakit didominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan menggunakan teknologi canggih.

Program JKN berperan penting sebagai perlindungan finansial bagi peserta, walaupun biaya kardiovaskular terus meningkat setiap tahunnya. Adapun adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya

Dalam konteks penerapan JKN di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi menyebabkan subpopulasi mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap konsep dan prosedur JKN, sehingga meningkatkan risiko kesenjangan akses layanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis prediktor keanggotaan JKN pada kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan berbeda di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan kumpulan data sekunder dari survei nasional “Kemampuan dan Kesediaan Membayar, Biaya, dan Kepuasan Peserta dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Tahun 2019” oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Populasi penelitian adalah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 18.514 orang miskin. Sementara itu, ruang belajar menganalisis tujuh variabel independen: kekayaan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan JKN pada masyarakat miskin cenderung lebih tinggi pada yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, berusia lebih dari 17 tahun, sudah menikah dan lebih kaya. Penduduk miskin yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi anggota JKN dibandingkan penduduk yang berpendidikan lebih rendah. Oleh karena terdapat perbedaan yang signifikan pada seluruh prediktor tersebut di kalangan masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan yang berbeda, hasil studi ini menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan masyarakat miskin guna memaksimalkan penggunaan kepesertaan dan layanan JKN.

selengkapnya

2024 Global Health Security Conference akan diselenggarakan di Sydney Australia pada Juni 2024. Agenda ini membuka kesempatan bagi para praktisi, akademisi kesehatan masyarakat, kesehatan dan kedokteran turut serta aktif dalam memberikan riset dan studi melalui call for abstract pada empat tipe pengiriman : Oral presentation, Poster presentation, panel presentation dan workshop proposal. Beberapa topik yang dibuka antara lain : mitigasi ancaman dan tantangan, konflik dan kesehatan, informasi dan komunikasi, inovasi pada pencegahan, kesiapan, respon dan resiliensi menghadapi pandemi, sistem keamanan kesehatan, peningkatan keamanan kesehatan global dan penguatan kerjasama multisektoral. Pengumpulan ini terbuka hingga 19 November 2023. Pemberitahuan hasil berikutnya akan diinformasikan pada 31 Januari 2024 dengan maksimal registrasi pada awal Maret 2024.

selengkapnya

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam pelayanan kesehatan, tantangan besar masih ada di daerah remote, di mana akses terhadap pelayanan kesehatan seringkali terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, integrasi pelayanan kesehatan dan peran sektor swasta menjadi solusi yang semakin relevan. Integrasi pelayanan kesehatan dan peran sektor swasta dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di daerah remote Indonesia memegang peran krusial dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Kolaborasi yang kuat antara sektor kesehatan swasta, komunitas lokal, dan pemerintah adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program-program KIA di lingkungan yang beragam dan seringkali sulit dijangkau. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah terpencil dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kedepannya, diperlukan lebih banyak inisiatif sektor swasta yang fokus pada daerah terpencil, dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak.

selengkapnya

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Diabetes tipe 2 merupakan faktor penyebab utama kondisi kesehatan yang parah, seperti kebutaan, kegagalan ginjal, serangan jantung, stroke dan amputasi anggota tubuh bagian bawah. Berhenti menggunakan tembakau adalah langkah penting untuk mengurangi risiko mengalami komplikasi kesehatan ini. Berhenti merokok menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 sebesar 30–40% dan meningkatkan kesehatan pengelolaan kondisi kronis ini. Selain itu, penggunaan tembakau secara signifikan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit kardiovaskular, yang merupakan hal yang sangat penting komplikasi bagi penderita diabetes tipe 2.

Merokok memperburuk neuropati diabetik dan tukak kaki serta menunda penyembuhan luka. Merokok merusak pembuluh darah retina, meningkatkan risiko retinopati diabetik dan kehilangan penglihatan pada orang dengan diabetes tipe 2. Penggunaan tembakau dan paparan asap rokok dapat menyebabkan timbulnya diabetes tipe 2 lebih awal pada perhitungan usia. Berkaitan dengan banyaknya kompikasi buruk yang ditimbulkan dari tembakau dan rokok, pemerintah harus melindungi masyarakatnya dengan menjadikan semua tempat umum dalam ruangan bebas rokok.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk meneliti perilaku dan faktor risiko lingkungan yang terkait dengan kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak perkotaan Indonesia. Sampel penelitian ini adalah sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat. Sampel diambil secara acak sebanyak 1674, berusia 6–13 tahun dari 18 sekolah dasar negeri. Hasilnya, diantara anak-anak, 31% mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Prevalensi obesitas lebih tinggi pada anak laki-laki (21%) dibandingkan anak perempuan (12%). Jenis kelamin laki-laki dan tinggi badan meningkatkan kemungkinan kelebihan berat badan atau obesitas, sementara kemungkinannya berkurang dengan setiap umur tahun. Pendidikan ibu adalah berhubungan positif dengan nilai BMI anak. Skor risiko pola makan dan aktivitas fisik tidak dikaitkan dengan BMI anak. Skor lingkungan makanan rumah yang obesogenik secara signifikan dan positif berhubungan dengan BMI anak.

Studi ini menggambarkan hubungan potensial antara faktor risiko demografi, perilaku, dan lingkungan serta kelebihan berat badan atau obesitas di kalangan anak sekolah dasar di lingkungan negara berpendapatan menengah. Hasil studi ini diperlukan untuk menginformasikan penelitian masa depan dan untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan yang efektif dalam rangka melawan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada masa anak-anak.

selengkapnya

Kematian ibu masih menjadi tantangan utama bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas ibu hamil di perdesaan. Untuk menurunkan angka kematian ibu, Indonesia telah menerapkan kebijakan Rumah Tunggu Bersalin. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor kunci keberhasilan dalam implementasi Rumah Tunggu Bersalin di Kabupaten Bulukumba, sebagai representasi wilayah yang mewakili pedesaan daratan dan lautan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pihak publik dan sipil (n = 10), anggota pemerintah (n = 14), organisasi profesi (n = 8), dan anggota masyarakat lokal (n = 12).

Hasilnya, terdapat tiga tema yang diidentifikasi dari data kualitatif, yakni pengalaman pemangku kepentingan dalam mengelola Rumah Tunggu Bersalin di daerah pedesaan, upaya untuk meningkatkan implementasi Rumah Tunggu Bersalin oleh pemangku kepentingan, dan harapan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Rumah Tunggu Bersalin. Faktor kunci keberhasilan implementasi Rumah Tunggu Bersalin adalah kepemimpinan dan kolaborasi dengan masing-masing pemangku kepentingan. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada sesama pemangku kepentingan layanan kesehatan saja, namun juga menjangkau tenaga non-layanan kesehatan dari pusat hingga daerah.

selengkapnya

Sebuah studi mengkaji variasi geografis pada kematian akibat COVID-19 dan kaitannya dengan karakteristik kesehatan masyarakat, kapasitas layanan kesehatan dalam merespons pandemi, dan kondisi sosial ekonomi di 514 kabupaten di Indonesia. Studi ekologi nasional ini mencakup data agregat kasus dan kematian COVID-19 dari 514 kasus kabupaten/kota di Indonesia, selama dua tahun pertama epidemi (1 Maret 2020 - 27 Februari 2022). Variabel terikat adalah angka kematian akibat COVID-19 di tingkat kabupaten per 100.000 populasi. Variabel independen meliputi angka kejadian COVID-19 di tingkat kabupaten, kesehatan penduduk, kapasitas layanan kesehatan, dan data sosio-demografi dari sumber resmi pemerintah.

Hasilnya, dari total 5.539.333 kasus COVID-19 yang dilaporkan, 148.034 (2,7%) meninggal, dan 5.391.299 (97,4%) sembuh. Angka kematian di tingkat kabupaten berkisar antara 0 hingga 284 kematian per 100.000 penduduk. Lima kabupaten dengan angka kematian tertinggi adalah Balikpapan (284 kematian per 100.000 penduduk), Semarang (263), Madiun (254), Magelang (250), dan Yogyakarta (247). Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia sangat heterogen dan berhubungan dengan tingginya insidensi COVID-19, perbedaan prevalensi penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya, kapasitas layanan kesehatan dalam merespons pandemi, dan karakteristik sosial-ekonomi. Studi ini mengungkapkan perlunya pengendalian COVID-19 dan penyakit penyerta lainnya, penguatan kapasitas kesehatan, dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal bagi populasi rentan.

selengkapnya