Sebuah riset dilakukan oleh Irtanto, Slamet Hari Sutanto untuk mengidentifikasi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan layanan kelas bawah serta hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan kesehatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya penyediaan layanan kesehatan kelas bawah diwujudkan dalam bentuk keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan melalui penerbitan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya dokter spesialis (dokter kulit dan ahli bedah) dan keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi berbagai fasilitas dan infrastruktur kesehatan. Selain itu, masalah internal lainnya yang berasal dari kelas bawah sendiri, yakni keengganan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit pemerintah provinsi dan ketidakmampuan mereka untuk menanggung biaya akomodasi dan transportasi selama perawatan dan masa menunggu pasien. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Ilmu Administrasi Publik pada April 2019.

selengkapnya

Sugar - Sweetened Beverages (SSBs) atau minuman berpemanis bergula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula. Konsumsi minuman tersebut secara berlebihan berkontribusi pada Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Wdi A.C. Daeli dan Atik Nurwahyuni melakukan studi untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis.

Berdasarkan data Susenas 2017, variabel akses internet merupakan variabel yang konsisten berhubungan dengan penurunan pengeluaran dan partisipasi rumah tangga untuk mengkonsumsi minuman berpemanis. Sosialisasi promosi iklan layanan kesehatan masyarakat terkait bahaya konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan dan pencantuman batas aman konsumsi minuman berpemanis sangat diperlukan. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) merupakan cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan akses pelayanan kesehatan. Skala prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat salah satunya adalah menanggulangi penyakit tidak menular termasuk Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa yang prevalensinya semakin meningkat. Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa merupakan salah satu indikator keluarga sehat dalam PIS PK untuk mencapai SPM. Sebuah studi yang dilakukan oleh Trihardini Sri dan Prastuti Soewondo mengungkapkan bahwa belanja kesehatan untuk PIS - PK di Kota Depok digunakan untuk sosialisasi, edukasi dan pendataan.

Mengacu pada perhitungan costing SPM, Kota Depok mampu melaksanakan SPM untuk Pelayanan Dasar Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa karena hanya menggunakan 1,38% APBD Kesehatan Belanja Langsung (Non Gaji). Akan tetapi, Kota Depok belum siap dalam melaksanakan PIS - PK dalam hal komitmen, SDM, dan anggaran. Kota Depok sudah memahami PIS - PK namun pelaksanaannya tergantung pada ketersediaan pembiayaan yang berasal dari pencairan anggaran DAK non fisik. Hal ini disebabkan karena terdapat jeda waktu antara proses pengusulan dan realisasi pencairan anggaran sementara SDM terbatas. Diperlukan proses perencanaan yang lebih optimal serta pengalokasian SDM sesuai kebutuhan.

selengkapnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan dengan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

Terdapat 2.205 kebutuhan formasi jabatan yang dibuka. Pendaftaran direncanakan mulai pada 11 November 2019 secara online melalui SSCASN BKN. Pengumuman lebih lanjut terkait persyaratan pendaftaran dan lain - lain, akan diumumkan oleh Kementerian Kesehatan melalui website cpns.kemkes.go.id dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

selengkapnya

Rangkaian Forum Nasional JKKI IX telah berlangsung lancar. Memo ini disusun agar ada beberapa hal yang dapat dipelajari kembali. Bagi yang belum sempat mengikuti dapat mempelajarinya dari awal.

1. Fornas JKKI dimulai 3 bulan sebelum pertemuan 9 dan 10 Oktober dengan kursus Analisis Kebijakan. Kursus ini diikuti dengan pengembangan kemampuan teknis menyusun policy brief. Silakan klik link dibawah ini

2. Kegiatan Evaluasi JKN dengan fokus advokasi kebijakan berlangsung baik dan dipersilakan untuk mengklik materi. Di samping itu silakan mengklik berbagai berita di media mengenai Evaluasi JKN.

3. Fokus Fornas JKKI adalah mendukung pengembangan kebijakan KIA dan Gizi sebagai topik utama di Banda Aceh pada 9 – 10 Oktober 2019. Silakan laporan yang sudah tersedia, termasuk Workshop untuk Advokasi Kebijakan pada 11 Oktober 2019.

Apa Follow up Pasca Forum Nasional JKKI IX ?

Sesuai dengan tema, maka Advokasi Kebijakan menjadi kunci untuk topik JKN, KIA, dan Gizi. Bagi para penulis Policy Brief, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyusun format dalam ukuran A4. Disarankan untuk tidak lebih dari 4 halaman. Policy Brief yang sudah diperbaiki akan masuk ke web - web terkait sehingga mudah diakses.

Bagi peserta yang akan melakukan Advokasi Kebijakan, silakan menyusun Plan of Action untuk Advokasi. Akan diselenggarakan webinar untuk membahas PoA ini.

Demikian pengumuman dari kami Panitia Fornas JKKI IX. Fornas berikutnya yaitu tahun 2020 masih bertopik KIA, Gizi, dan JKN yang akan diselenggarakan di Banjarmasin.

PKMK - Bali. Indonesia Health Economic Association mengadakan konferensi ke - 6 di Bali, tepatnya pada 6 - 8 November 2019. Pertemuan InaHEA 2019 merupakan bentuk platform dinamis yang mewakili peneliti, akademisi, agensi, pembuat kebijakan, profesional industri, pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk menginspirasi dan menciptakan diskusi produktif tentang peran ekonomi ekonomi dan ekonometrik kesehatan di masa depan serta memberikan bukti kuat terhadap kebijakan kesehatan nasional dan / atau penggunaan teknologi kesehatan. Pada kesempatan kali ini tema yang diusung dalam INAHE ke-6 yaitu "Economics of Non-Communicable Diseases in Indonesia-Gathering Evidence for National Action Plan”.

Akan ada tiga sesi pleno dimana para pakar nasional dan internasional akan menginspirasi para delegasi untuk berpikir di luar kondisi ekonomi kesehatan saat ini untuk membayangkan masa depan ketika semua bagian dari ekosistem bukti - aksi bekerja secara harmonis. Pleno akan mempertimbangkan tiga topik berikut:

1. Pleno Satu: “Beban ekonomi NCD”
2. Pleno Dua: "Mobilisasi Fiskal untuk memenuhi biaya NCD"
3. Pleno Tiga: “Tantangan NCD di bawah JKN”

Pada kesempatan kali ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi dalam INAHEA Ke-6. Berbagai pleno dan diskusi akan didokumentasikan melalui laporan reportase. Silahkan klik hasil reportase dari agenda INAHEA berikut ini.

Selengkapnya

Salah satu berita yang cukup menarik perhatian akhir - akhir ini adalah penetapan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 pada peraturan tersebut dengan kenaikan Rp 160.000/ orang/ bulan untuk Kelas I, Rp 110.000/ orang/ bulan untuk kelas II, dan Rp 42.000/ orang/ bulan untuk kelas III.

Besaran iuran tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Adapun beberapa perubahan lainnya terdapat pada isi pasal 29, pasal 30, pasal 32, pasal 33, pasal 33A, dan pasal 103A peraturan ini ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada 24 Oktober 2019.

Selengkapnya

Saat ini, ada banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan global yang mengakibatkan peningkatan masalah kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Kebutuhan untuk penyelesaian masalah kesehatan melalui promosi kesehatan mulai marak dilakukan, diantaranya melalui digitalisasi kesehatan. Digitalisasi kesehatan sendiri bertujuan untuk mempromosikan aksesibilitas layanan kesehatan dengan fokus untuk meningkatan kesejahteraan kesehatan dan mengatasi kebutuhan layanan kesehatan pada kelompok rentan.

Sebuah konferensi mengenai hal ini akan diselenggarakan di Malaysia pada Juni 2020 mendatang. Hasil riset dan penelitian mengenai usaha kesehatan masyarakat baik oleh praktisi, akademisi dan stakeholder relevan terbuka untuk dapat ditampilkan dalam acara tersebut. Dengan mengambil tema “Current Public Health Practices: Building Resilience and Well-being”, agenda ini membuka kesempatan call for papers hingga 15 Januari 2020 dengan beberapa topik yang diangkat, antara lain healthcare management, migration and public health, reproductive health, health informatic, child and adolescent health, health policy, epidemiology dan lain-lain.

selengkapnya

Sistem Kesehatan Indonesia sangat bervariasi. Situasi di Jawa Tengah dan NTT sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda - beda itu, kebijakan kesehatan cenderung bersifat sama untuk berbagai daerah yang berbeda. Dalam usaha memperbaiki kebijakan kesehatan agar sesuai dengan situasi daerah, dikembangkan DASK yang merupakan singkatan dari "Dashboard Sistem Kesehatan".

DASK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan Para peneliti kebijakan melakukan penelitian; Para analis kebijakan melakukan kegiatan memberikan masukan kebijakan ke pengambil keputusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 5 November 2019 di Bali. informasi dan materi selengkapnya silahkan klik link berikut

selengkapnya

Banyak kepala negara/pemerintahan telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu strategi kesehatan di negaranya, namun tanpa adanya aksi nyata untuk memperbaiki pelayanan kesehatan hal tersebut tidak akan berarti. Pengembangan kesehatan dengan penjaminan kualitas mutu yang tinggi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tampak dari ketersediaan sistem kesehatan berkualitas tinggi yang mengoptimalkan pelayanan kesehatan dalam setiap konteks yang diberikan dan mampu dipercaya oleh masyarakat dalam menanggapi perubahan kebutuhan di setiap waktu.

Margaret E Kruk et al., mengusulkan empat intervensi yang dapat dilakukan, diantaranya pengaturan kualitas sebagai tujuan, desain ulang pemberian layanan yang berfokus pada mutu, transformasi tenaga kerja dengan pendidikan klinis berbasis kompetensi, dan memicu permintaan akan kualitas dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak - hak kesehatan mereka. Hal ini dapat diwujudkan melalui semakin banyak stakeholder yang dapat memainkan perannya dalam rangka penguatan sistem pelayanan kesehatan. Kuncinya adalah mulai dari saat ini, monitoring terhadap proses perbaikan yang sedang dilakukan dan pembelajaran dari setiap keberhasilan dan kegagalan dari intervensi yang dilakukan.

selengkapnya