Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia bebas rabies pada 2020 atau sesuai dengan sasaran global dari Badan Kesehatan Dunia, meski baru sembilan dari 33 provinsi yang tidak memiliki kasus rabies.

"Negara-negara ASEAN juga menargetkan bebas rabies 2020, Indonesia juga, kalau bisa lebih cepat lagi," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama dalam diskusi Sehati Bicara memperingati Hari Rabies di Jakarta, Kamis (3/10).

Hari Rabies Sedunia diperingati setiap 28 September untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit yang mematikan dan ditularkan oleh hewan liar seperti anjing, kucing, monyet maupun beberapa hewan lain.

Sementara itu, Tjandra mengaku Indonesia membutuhkan waktu cukup lama untuk menargetkan bebas rabies karena pengendalian penyakit tersebut harus dilakukan di hewan juga.

"Butuh waktu (untuk bebas rabies) karena ada faktor anjing (dan binatang liar lain) yang harus ditanggulangi juga," kata Tjandra.

Untuk anjing saja, diperkirakan ada sekitar empat juta ekor di seluruh Indonesia dengan 75 persen diantaranya atau tiga juta anjing merupakan anjing liar tanpa pemilik.

Bahkan anjing yang dipelihara juga dapat tertular dari hewan lainnya karena dibiarkan di luar rumah oleh pemiliknya.

Kepada para pemilik anjing dan hewan lainnya, Tjandra menyarankan untuk melakukan vaksinasi rabies untuk langkah antisipasi penularan lebih lanjut termasuk kepada orang.

Saat ini, hanya sembilan provinsi yang dinyatakan bebas rabies karena tidak pernah melaporkan adanya kasus yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat.

Sedangkan kasus rabies terbanyak pada tahun 2012 lalu adalah Sumatera Utara dengan 14 kematian disusul oleh Sumatera Barat dengan enam kematian dan Nusa Tenggara Timur dengan empat kematian.

Di dunia, tiap tahun diperkirakan korban rabies mencapai 55 ribu orang dengan 31 ribu kematian diantaranya berada di Asia dan 24 ribu sisanya di Afrika.

Sepanjang tahun 2010, Kementerian Kesehatan mencatat ada 78.574 kasus rabies dengan 206 korban jiwa.

Wabah rabies di beberapa daerah seperti Bali pada 2009 juga telah memicu gerakan vaksinasi besar-besaran pada hewan serta dibentuknya Komisi Nasional Provinsi/ Kota/ Kabupaten Rabies yang saat ini telah ada di 18 provinsi.

Selain itu juga telah didirikan Rabies Center di Puskesmas dan rumah sakit yang jumlahnya telah mencapai 480 diseluruh Indonesia yang melakukan penanggulangan rabies secara terpadu kepada hewan dan manusia.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Andi Muhadir mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dengan gigitan binatang liar.

"Jatuhnya korban dapat dicegah dengan cara menghindari gigitan anjing (atau binatang liar lain) namun jika terlanjur tergigit maka lakukan pencucian luka dengan sabun/detergen selama 10-15 menit dan konsultasikan dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan vaksin antirabies," papar Andi.

sumber: www.beritasatu.com

World Economic Forum (WEF) baru saja merilis laporan mengenai kualitas sumber daya manusia di tiap-tiap negara di seluruh dunia.

Melalui laporan tersebut, kualitas sumber daya manusia bisa diketahui, yang kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat pilar yang digunakan WEF untuk mengukur tingkat sumber daya manusia di setiap negara.

Keempat pilar itu adalah tingkat kesehatan fisik dan jiwa, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Dengan empat pilar itu, level kualitas sumber daya manusia di setiap negara akan bisa diketahui.

Indonesia adalah salah satu negara yang juga diukur. Namun sayangnya, posisi Indonesia masih di bawah negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di urutan ke-53 dari berbagai negara di dunia.

Tidak usah dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia saja Indonesia kalah jauh lantaran posisi negeri jiran itu berada di urutan ke-22. Adapun Thailand berada di urutan ke-44.

Namun, Indonesia setidaknya masih bisa berbangga lantaran posisinya masih lebih baik dari Filipina, yang berada di urutan ke-66.

Salah satu penyebab jebloknya kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah faktor kesehatan dan kebahagiaan. Untuk poin ini, Indonesia berada di urutan ke-85. Adapun penilaian yang paling baik yang diperoleh Indonesia adalah dari sisi keterampilan kerja.

Berikut urutan tingkat kualitas sumber daya manusia dari berbagai negara di dunia versi WEF:

1. Swiss
2. Finlandia
3. Singapura
4. Belanda
5. Swedia
6. Jerman
7. Norwegia
8. Inggris
9. Denmark
10. Kanada
...
22. Malaysia
23. Korea Selatan
...
43. China
44. Thailand
...
53. Indonesia
...
66. Filipina
...
70. Vietnam
...

78. India
 

sumber: bisniskeuangan.kompas.com

Sebanyak 386 peserta dari 20 negara hadir dalam acara World Toilet Summit 2013 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2013), dengan agenda membahas berbagai isu tentang kebersihan, kesehatan, dan sanitasi.

Para peserta tersebut di antaranya berasal dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Banglades, Belanda, Bhutan, China, Ekuador, Inggris, India, Jepang, Kanada, Malaysia, Taiwan, Rusia, Singapura, Swedia, Ukraina, dan Vietnam.

Ketua Umum Asosiasi Toilet Indonesia (ATTI) Naning Adiwoso mengatakan, kesehatan dan sanitasi sangat penting bagi manusia. Namun, masih banyak orang yang belum peduli.

Ia mencontohkan, tidak sedikit masyarakat pedesaan yang masih buang air besar sembarangan. Kondisi ini, ujarnya, harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah, mengingat salah satu target Indonesia dalam sasaran pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) adalah di bidang sanitasi.

"Kita perlu menekankan pentingnya toilet yang bersih, sehat, dan higienis kepada seluruh masyarakat. Hal ini adalah dasar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat yang pada akhirnya akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat," katanya.

Penyelenggaraan World Toilet Summit 2013 di Solo kali ini mengangkat tema "Rural Meets Urban Sanitation". Pertemuan tingkat tinggi di bidang sanitasi ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bersih di pedesaan dan perkotaan, serta diharapkan dapat membantu menciptakan serta meningkatkan kesadaran sanitasi masyarakat rural.

Sementara pendiri World Toilet Organization, Jack Sim, berharap acara tersebut bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan toilet di Indonesia, serta dunia.

"Isu-isu sanitasi dan kesehatan toilet tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah masalah global yang bisa ditemui di mana pun di dunia," katanya.

sumber: regional.kompas.com

Pemerintah berjanji meningkatkan akses sanitasi termasuk unsur toilet di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada 2012, Sanimas dilakukan pada 522 lokasi di 169 Kota/Kabupaten dan pada tahun ini di 344 lokasi pada 180 Kota/Kabupaten.

"Selain terus membangun infrastruktur sanitasi hal yang tidak kalah pentingnya ialah perlunya perubahan perilaku masyarakat," kata Menteri PU, Djoko Kirmanto, saat membuka World Toilet Summit 2013 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima, Rabu (2/10) siang.

Acara yang diikuti 20 negara tersebut membahas isu-isu sanitasi dan kesehatan toilet yang merupakan masalah global. Selain Menteri PU, World Toilet Summit ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam Santoso Ernawi, Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua World Toilet Organization Jack Sim, dan Ketua Indonesia Toilet Association Naning Adiwoso.

Sesuai pernyataan Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2010, akses sanitasi yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia sendiri menurut Menteri PU perlu mengejar gap 5,06% untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 62,41 persen pada akhir 2015.

Untuk menyadarkan masyarakat tersebut, kata Djoko, Kementerian PU sejak beberapa tahun terakhir mengadakan kampanye peduli sanitasi dan air minum melalui Duta Sanitasi. Acara yang diikuti siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama se-Indonesia tersebut diharapkan dapat mengkampanyekan perubahan perilaku terkait sanitasi mulai dari keluarga dan masyarakat terdekatnya. "Mengapa anak SMP? Karena pada usia merekalah sikap kritis terhadap lingkungan mulai timbul, dan mudah-mudahan suara mereka didengar setidaknya oleh keluarga," tegas Djoko.

sumber: www.beritasatu.com

Gedung Putih terus berupaya menerapkan Undang-Undang Layanan Terjangkau, Selasa (1/10), meskipun fraksi Republik di Kongres berupaya keras untuk menunda atau membatalkannya.

Para pejabat menyatakan Gedung Putih akan menggelar kampanye informasi yang menjelaskan betapa mudahnya mendaftar asuransi kesehatan berdasarkan program Obamacare, mulai Selasa, 1 Oktober 2013.

Formulir aplikasi baru bagi program itu dikabarkan hanya terdiri dari tiga halaman, jauh lebih ringkas daripada aplikasi asuransi kesehatan lainnya yang bisa mencapai 17 halaman.

Para pejabat Gedung Putih menyatakan mereka juga mengadakan pertemuan puncak 'Joining Forces' untuk menyoroti manfaat Obamacare bagi para veteran dan keluarga anggota militer.

Sebagai bagian dari kampanye promosi tersebut, Wakil Presiden Joe Biden dan Menteri Kesehatan Kathleen Sebelius telah menulis komentar mengenai manfaat undang-undang kesehatan baru itu yang muncul dalam sedikitnya 29 surat kabar di Amerika.

sumber: www.voaindonesia.com

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan, segera menganggarkan dana jaminan kesehatan bagi pekerja di sektor informal sebesar Rp 19,9 triliun bagi 86,4 juta penduduk Indonesia. Karena diperkirakan 31,2 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, dengan usia di atas 15 tahun dipastikan belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah.

"Pemerintah baru menganggarkan dana sebesar Rp 19,9 triliun untuk jaminan kesehatan bagi 86,4 juta penduduk Indonesia yang dikelola Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014,'' kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Menurut dia, belum tercovernya jaminan kesehatan bagi 31,2 juta penduduk yang bekerja di sektor informal tersebut salah satunya karena permasalahan fiskal yang dihadapi pemerintah. Karena kalau harus menanggung lagi jaminan kesehatan bagi 31,2 juta penduduk, maka dalam satu tahun saja dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 7- 8 triliun.

Dikatakan, jika dana tersebut digabungkan dengan dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 19,9 triliun, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 27 triliun. Selain itu, para pekerja di sektor informal harus membayar premi perbulan Rp 230.400 per tahun.

Sebab, kata dia, tidak sebatas premi dibayar selesai, namun pengumpulan pembayaran premi juga menjadi masalah lantaran petugas BPJS tidak mungkin turun untuk menagih premi asuransi.

Apalagi pekerja informal tersebut, bisa dari berbagai sektor dari petani dan nelayan. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah mencari sistem yang dianggapnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan mencari masukan dari beberapa negara untuk mendapatkan sistem yang dapat diterapkan di Indonesia.

sumber: www.suaramerdeka.com

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak terhadap industri alat kesehatan. Hampir 80% produk alkes yang dijual di dalam negeri, barang impor. Jika keadaan ini terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan menaikkan harga alkes sebagai solusi terakhir.

"Sebenarnya menaikkan harga itu pilihan terakhir karena berdampak langsung pada masyarakat. Kalau bisa ini harus dihindari mengingat harga obat di Indonesia termasuk paling mahal di Asean," kata kata Direktur Sales dan Marketing Soho Global Medika, Obed Fukliang, Senin (30/9), usai peresmian showroom USG perusahaan SOHO Grup itu, di Jakarta.

Ia mengungkapkan, sekitar 200 perusahaan yang tergabung pada Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan (Gakeslab), sebagian besar mengeluh 'aduh' atas melemahnya nilai rupiah. Ini belum termasuk 100 perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer (CV), yang merupakan 'pemain kecil'.

Soho Global sebagai pemain industri alat kesehatan, kata Obed, telah melakukan berbagai upaya menyiasati dampak terburuk pelemahan rupiah. Kami mengorbankan margin keuntungan kami. Upaya lainnya, dengan buffering stock, negosiasi dengan principal, evaluasi harga, dan rencana pengembangan usaha.

"Pada 1 November ini, jika situasi rupiah belum menunjukkan perubahan, kami akan menaikkan harga produk alat kesehatan 10 persen, tapi untuk alkes dengan teknologi advanced tidak naik," kata Obed.

Pihaknya pun meminta pemerintah untuk memperbaiki terpuruknya nilai rupiah. Alat kesehatan sangat dibutuhkan rumah sakit dan klinik yang dikhawatirkan akan berdampak pada penundaan pemenuhan alat kesehatan terbaik.

"Kementerian Kesehatan kan menargetkan akan membangun 1000 rumah sakit dalam 10 tahun ke depan. Berarti ada 100 rumah sakit yang dibangun setiap tahunnya. Dan, ini berarti dibutuhkan alat kesehatan baik yang bentuk kecil hingga besar. Nah, ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada masyarakat," tuturnya.

Saat ini, ia mengungkapkan, pemain manufaktur alkes baru sekitar 15-20% berdasarkan klasifikasi alatnya. Sedangkan untuk alkes dengan teknologi canggih baru sekitar 5% produksi dalam negeri. Hal inilah yang membuat dampak pelemahan rupiah sangat terasa.

Meski terjadi pelemahan, Obed menyatakan, tetap optimistis mampu bertahan menjadi pemimpin pasar untuk segmen alat kesehatan perawatan luka. "Saat ini untuk pemain lokal kami masih market leader," kata Obed, yang menargetkan penjualan naik 70 persen pada tahun ini, mencapai Rp50 miliar.

Terkait peresmian showroom USG, pihaknya yang pertama memiliki showroom USG di Indonesia dan menggunakan 95% perawat sebagai tenaga penjualnya.

sumber: www.harianterbit.com

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH, membuka acara The Third APEC High Level Meeting on Health and the Economy, di Nusa dua Bali. Hadir pada acara tersebut, Menteri Kesehatan dari China Taipei, Malaysia, Brunai Darussalam, Jepang (diwakili oleh Assisstant Minister), Amerika Serikat dan Filipina (diwakili oleh Senior Officials).

Dalam sambutannya Menkes menyampaikan tema pada pertemuan APEC ke-3 ini ialah Model untuk Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan (A Model for Sustainable Health Care). Hal ini perlu diapresiasi karena untuk yang pertama kalinya kesehatan menjadi isu prioritas dalam agenda APEC, yang selama ini banyak menitik beratkan pada pembangunan Ekonomi.

Dengan tema tersebut medorong kita untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk sistem kesehatan berkelanjutan yang menyeluruh, mudah di akses, tepat guna dan efisien. Dalam menentukan strategi kita harus menekankan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dan kecacatan. Selain itu, upaya promosi kesehatan selain berkoordinasi dengan lintas sektor harus terintegrasi dengan baik ke layanan rujukan, dengan pelayanan sekunder dan tersier lanjut Menkes.

Hasil yang diharapkan pada pertemuan HLM ini adalah rekomendasi untuk membantu mencapai sistem kesehatan berkelanjutan di seluruh ekonomi APEC, guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan biaya kesehatan individu, nasional dan antar ekonomi APEC

Saya berharap kita dapat bersama-sama mencapai tujuan penting ini, bekerja bersama menuju prestasi, dengan cara bekontribusi pada kesejahteraan rakyat serta terus membangun kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat APEC, kata Menkes.

Agar individu mendapatkan derajat kesehatan tertinggi, isu kesehatan harus menjadi tujuan penting dari ekonomi. Upaya ini membutuhkan investasi signifikan dan upaya terorganisir dalam menghasilkan status kesehatan masyarakat, berkualitas tinggi dan adanya tenaga kerja yang produktif. Hal ini bisa dicapai melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, berkelanjutan dengan penuh kepedulian. Hal tersebut akan menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat dan menambah daya saing di pasar global.

Pemerintah Indonesia telah memilih isu Kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan APEC yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan berkeadilan. Isu utama kesehatan dalam agenda APEC tahun ini mencerminkan pengakuan kita akan tumbuhnya ekonomi diantara anggota APEC. Mari kita memanfaatkan dua hari pertemuan untuk memutuskan rencana-rencana terbaik untuk menformulasikan atas kepentingan ekonomi rakyat kita, jelas Menkes.

Menkes menegaskan, pertemuan ini penting untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memajukan kesehatan bangsa dan memperkuat ekonomi kita ke depan. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Menteri APEC dan pemimpin dunia untuk dirtimbangkan dan disepakati pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC dan Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada bulan Oktober mendatang.

Sebelum menutup sambutannya, Menkes mengajak semua delegasi dalam pertemuan untuk berpartisipasi aktif berbagi pengalaman dan memperluas pengetahuan melalui interaksi dengan delegasi lain dan para panelis.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sumber: www.depkes.go.id