SAMPAI sekarang, animo warga Aceh berobat ke Malaysia perkembangannya cukup signifikan. Mereka berasumsi bahwa rumah sakit di Penang, Malaysia, membuat nyaman untuk mengobati penyakitnya.

Kita jangan malu dan sepantasnya belajar dari kesuksesan dunia medis di sana dan telusuri apa yang membuat keunggulan dunia kesehatan Malaysia. Ini sebenarnya merupakan tugas utama Gubernur Aceh, Bapak Zaini Abddullah, karena beliau seorang dokter.

Banyak rakyat Aceh yang sudah terganggu kesehatanya sejak konflik.

sumber: aceh.tribunnews.com

Memiliki daerah terpencil dan kepulauan, serta masih berjuang dalam pemenuhan sarana dan prasarana, akan tetapi Kabupaten Kayong Utara telah 20 tahun lebih maju pada program jaminan kesehatan semesta bagi warganya. Ini terbukti ketika Pemerintah Republik Indonesia baru menargetkan cakupan jaminan kesehatan Semesta Indonesia 2019, Kayong Utara sudah melakukannya pada 2009.

"Roadmap atau peta jalan jaminan kesehatan nasional itu (target Pemerintah Pusat pada tahun 2019, Red), sesungguhnya telah dimulai dari Kabupaten Kayong Utara sejak tahun 2009, dengan nama lain universal coverage insurance (asuransi mencakup semesta, Red)," ungkap Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, belum lama ini.

Dikatakannya, kebijakan jaminan kesehatan semesta di kabupaten ini, tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 (Perbup 5/2009) tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Dalam peraturan itu kami menjamin pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, sampai pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit Kalbar. Penerima manfaat Jamkesda di KKU (Kayong Utara, Red), selain warga miskin dan tidak mampu yang tidak ditanggung asuransi lain seperti Jamkesmas, Askes, dan asuransi lainnya, juga masyarakat mampu," paparnya.

Bupati menerangkan bahwa yang menjadi dasar pihaknya menjalankan jaminan kesehatan semesta di kabupaten ini, sebab hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

"Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Pasal 25 ayat 1 Deklarasi, menyatakan (bahwa) setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya," kupasnya.

Diterangkannya di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila, terutama sila kelima, juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini, menurutnya, juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan.

"UU 36/2009 ditegaskan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (Jamkes)," ulasnya.

Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi tersebut, menurutnya, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

"Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan, jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ujarnya.

Usaha ke arah itu sesungguhnya, ditambahkan Bupati, telah dirintis pemerintah, dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan. Satu di antaranya, disebutkan dia, melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero), yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta.

"Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali," timpalnya.

Ia menerangkan UU 24/2011 juga menetapkan, jaminan sosial nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menurutnya, akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

"Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan antara lain di Peraturan Pemerintah (PP) 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden (Pepres) 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Nahkan roadmap jaminan kesehatan nasional inilah sebenarnya dimulai dari Kayong Utara," tegasnya lagi. (mik)

sumber: www.pontianakpost.com

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan klaim kesehatan rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat akan dibayar seluruhnya. Besaran dana akan sesuai dengan klaim yang masuk dalam sistem Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs).

"Sudah ada Peraturan Gubernur yang memungkinkan pemerintah memberi tambahan 25 persen dari jumlah tagihan," kata Dien, Sabtu, 21 September 2013. Pembayaran Berbeda dengan daerah lain yang hanya membayarkan 75 persen dari tagihan masuk.

Dengan begitu, rumah sakit tak perlu lagi khawatir biaya perawatan di kelas 3 akan membuat mereka merugi. "Pembayaran 100 persen tagihan Ina CBGs itu berlaku untuk rumah sakit berkategori B, C, dan D," kata dia.

Sebagian besar rumah sakit di Jakarta masuk kategori B, C, dan D. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat yang mendapat predikat lembaga dengan pelayanan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri masih masuk dalam kategori B. Sistem kategorisasi rumah sakit itu sempat membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meradang.

"RSUD Tarakan yang bisa menangani bedah jantung masih masuk kategori B, padahal kategori rumah sakit berpengaruh pada besaran tagihan yang diajukan," kata Ahok.

Menurut dia, ketidakadilan itu bersumber dari sistem kategorisasi rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur. Hanya rumah sakit dengan jumlah tempat tidur minimal 400 yang bisa masuk dalam kategori A. "Kualitas pelayanan kami tidak kalah, tetapi kapasitas tempat tidurnya tidak mencukupi," kata dia.

sumber: www.tempo.co

Kemajuan teknologi dimanfaatkan betul oleh Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan bagi para calon haji yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seperti disampaikan melalui laman resmi http://puskeshaji.depkes.go.id, Jumat (20/9/2013), Kementerian Kesehatan menyiapkan Help Desk Kesehatan Haji di Lobi Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Blok A, 2nd Floor, Jakarta.

"Dengan perkembangan teknologi komunikasi, jemaah haji akan dengan mudah tetap terhubung dengan keluarga di Tanah Air melalui komunikasi telepon seluler sejak tiba di Jeddah atau Madinah. Perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini, telah menyediakan sarana yang lebih praktis, murah dan fitur layanan yang lebih komplet. Salah satunya adalah layanan videocall yang dapat dimanfaatkan secara gratis menggunakan smart-phone," papar pengelola laman itu sebagai pengantar.

Dalam rangka kemudahan akses komunikasi tersebut, lanjutnya, telah tersedia layanan Help Desk Kesehatan Haji di Lobby Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan. Help Desk itu merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat secara aneh menjadi Siskohatkes.

"Bagi masyarakat yang berkeperluan untuk berkontak atau mencari informasi tentang anggota keluarga yang tengah mendapatkan layanan kesehatan dapat dibantu untuk peroleh informasi melalui counter tersebut," tawar pengelola laman Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) Kementerian Kesehatan itu.

Keterangan berikutnya menyebutkan adanya petugas yang berjaga di counter help desk setiap harinya pada jam kerja. "Semoga bermanfaat dalam meningkatkan layanan informasi bagi masyarakat dan jemaah haji Indonesia," harapnya sebagai pemungkas kata.

Layanan Help Desk itu bukan kali pertama dilakukan Puskeshaji Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan tersebut hanya merupakan kelanjutan operasional Siskohatkes Mobile, peranti jejaring komunikasi yang dirancang untuk memudahkan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di setiap kelompok terbang (kloter) menyampaikan laporan kegiatan pelayanan selama masa perjalanan haji.

Thafsin Alfarizi selaku Kasubid Pengendalian Faktor Risiko Puskeshaji Kementerian Kesehatan sebagaimana dikutip Puskeshaji.depkes.go.id menyebutkan, "Setiap kloter akan dibekali satu peranti komunikasi Android untuk menyokong mekanisme pelaporan kegiatan pelayanan. Kami sedang menyiapkan untuk seluruh kloter. Semoga dengan kelengkapan alat ini, tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya."

Pelaporan data layanan oleh petugas kesehatan kloter, baik kasus kesakitan, kematian, maupun kejadian luar biasa akan dapat disampaikan secara real-time. Analisa epidemiologi akan lebih mudah dan cepat dilakukan, sehingga akan memudahkan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam pengendalian penyakit. Dalam situasi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian kesakitan virus corona, kehadirannya dapat membantu petugas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

sumber: www.solopos.com

Para peneliti mengatakan sebagian besar perawatan medis yang tidak aman terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mereka menguraikan data yang terdapat dalam 4.000 studi yang mempelajari contoh standar perawatan rumah sakit di seluruh dunia.

Ashish Jha, profesor kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard, membantu memimpin studi tersebut.

"Kami sejak lama curiga bahwa perawatan yang tidak aman, kesalahan medis, efek samping, dan hal-hal buruk yang terjadi pada pasien ketika mereka pergi ke rumah sakit, merupakan masalah yang besar," papar Jha.

Jha dan rekan-rekannya dari Organisasi Kesehatan Dunia di Jenewa dan RTI Internasional di Durham, North Carolina, menemukan bahwa hampir 26 juta kasus perawatan medis yang tidak aman terjadi di rumah sakit di negara berkembang. 16,8 juta kasus sisanya terjadi di negara Barat.

Penyebab utama cedera di rumah sakit di negara berpenghasilan rendah adalah pembekuan darah, karena pasien tidak cukup bergerak selama diopname.

Kesalahan obat merupakan penyebab utama perawatan yang tidak aman di Barat.

Jha mengatakan bukan berarti pelatihan rumah sakit di negara miskin lebih buruk daripada pelatihan di tempat lain di dunia. Sebaliknya, dia merasa ini merupakan masalah pemberian perawatan yang aman.

"Perawatan kesehatan telah menjadi lebih kompleks dan lebih berbahaya. Obat-obatan memiliki lebih banyak efek samping. Ada pasien yang sangat sakit di rumah sakit yang mengalami infeksi, dan sebagian besar organisasi di seluruh dunia tidak memperhatikan isu-isu ini," tambah Jha.

Jha mengatakan kemampuan keluarga pasien untuk menjamin keselamatan orang yang mereka cintai sangat terbatas, sehingga tanggung jawab utama terletak pada fasilitas rumah sakit. Tapi dia dan rekan-rekannya menyerukan para pembuat kebijakan untuk fokus pada peningkatan kualitas dan keamanan sistem kesehatan, serta meningkatkan akses ke perawatan.

Artikel mengenai perawatan medis yang tidak aman di rumah sakit di seluruh dunia ini diterbitkan dalam jurnal BMJ Quality & Safety.

sumber: www.voaindonesia.com

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah tergantung kepada komitmen dari Kepala Daerah dan jajarannya. Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya sudah ada di seluruh sekolah Indonesia.

Namun, penyediaannya tergantung komitmen Pemerintah Daerah. "Kalau Kepala Daerah beserta dinas-dinasnya menyadari betapa pentingnya investasi untuk menanamkan perilaku hidup sehat dapat dilakukan dari TK, fasyankes sudah ada di semua sekolah," katanya saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, Kamis (19/9).

Menkes mengatakan dibutuhkan komitmen dan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan hal ini. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah merupakan investasi jangka panjang karena dengan hal ini perilaku hidup bersih dan sehat sudah bisa ditanamkan sejak sedini mungkin.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bisa mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat anak karena petugasnya melakukan interaksi langsung dengan mereka.

Menkes mengatakan saat ini anak-anak dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi apapun. Namun dikhawatirkan hal mereka belum dapat membedakan mana informasi mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. "Hal ini mempengaruhi gaya hidup, perilaku hidup bahkan perilaku seksual mereka. UKS diharapkan juga berperan memberikan informasi yang tepat terutama mengenai kesehatan dan gizi," ungkap Menkes.

Saat ini pada umumnya masyarakat tidak hanya dapat terkena penyakit infeksi tetapi juga penyakit tidak menular akibat gaya hidup tidak sehat seperti obesitas, stroke, kanker, bahkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini, lanjut Menkes, adalah tantangan bagi generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu budaya hidup bersih seharusnya ditanamkan sejak kecil.

Perwakilan WHO di Indonesia dr Kancit menambahkan keberadaan UKS merupakan usaha jangka panjang untuk mempengaruhi perilaku hidup sehat anak-anak sedari dini. Hal ini merupakan usaha panjang dari pembentukan generasi bangsa yang sehat. "Mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dan orang tua yang kelak akan menurunkan perilaku hidup kepada anak-anaknya," ujarnya.

Di hari yang sama Menkes menerima pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional 2013 di Kantor Kemenkes. Para pemenang berasal dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jambi, Kepulauan Riau, Bali, Lampung, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan mulai dari jenjang TK hingga SMA. Selain itu Menkes juga memberikan penghargaan kepada puskesmas pembina UKS pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional 2013.

Tim penilai lomba yang diikuti 75 sekolah dari 20 provinsi itu berasal dari Kemenkes, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Vera Ermaty Ismainy)

sumber: www.metrotvnews.com

HINGGA saat ini belum ada vaksin spesifik untuk dapat mencegah infeksi virus jenis baru dari kelompok corona virus (nCoV) penyebab penyakit Middle East Respiratory Syndrom(MERS-CoV). Sampai saat ini, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih menjadi cara yang dinilai efektif sebagai upaya pencegahan infeksi virus tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, dalam surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik, baru-baru ini.

Prof Tjandra mengatakan bahwa sejak pertama kali dilaporkan pada September 2012 di Arab Saudi, jumlah kasus di sana per 13 Agustus 2013 merupakan yang terbesar yaitu 75 kasus (WHO). Karena itu, mendekati puncak ibadah haji, otoritas kesehatan dunia World Health Organization (WHO) dan pemerintah Arab Saudi merasa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap MERS-CoV.

"Meskipun belum menjadi darurat kesehatan, Indonesia tetap harus waspada akan penyebaran virus tersebut terhadap calon jemaah haji Indonesia, mengingat belum tersedianya vaksin spesifik untuk mencegah penyakit tersebut", ujar Prof Tjandra.

Prof Tjandra mengatakan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat melindungi diri dari virus tersebut, selain itu penting untuk menghindari kontak erat dengan penderita, beraktifitas menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan menerapkan etika batuk ketika sakit.

MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus jenis baru dari kelompok novel Corona virus (nCov) yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai dengan berat. Gejalanya adalah demam, batuk dan sesak nafas, bersifat akut, biasanya pasien memiliki penyakit ko-morbid diabetes dengan presentase terbesar yaitu 68% dibandingkan dengan yang lain.

Cara penularan MERS-CoV bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batu atau bersin. Sedangkan melalui tidak langsung melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Negara yang terserang virus ini dalam semua kasus umumnya pernah berhubungan dengan Negara di TimurTengah.

Hal yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangk peningkatan kewaspadaan terhadap MERS-CoV antara lain dengan peningkatan kegiatan pemantauan di point of entry atau pintu masuk negara. Selain itu perlu penguatan surveilans epidemiologi termasuk surveilans pneumonia. Hal lain seperti perlunya pemberitahuan keseluruh Dinkes Provinsi dan 100 RS Rujukan Flu Burung, RSUD dan RS Vertikal tentang kesiapsiagaan menghadapi MERS CoV.

Lebih lanjut, menyiapkan dan membagikan 5 (lima) dokumen terkait persiapan penanggulangan MERS–CoV seperti pedoman umum MERS-CoV; tatalaksana klinis; pencegahan infeksi; surveilans di masyarakat umum dan di pintu masuk negara serta diagnostik dan laboratorium.

Sebelumnya semua petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sudah dilatih dan diberi pembekalan dalam penanggulangan MERS-CoV, seperti menyiapkan pelayanan kesehatan haji di 15 Embarkasi/Debarkasi (KKP). Sementara itu meningkatkan kesiapan laboratorium termasuk penyediaan reagen dan alat diagnostik. Disisi lain pentingnya diseminasi informasi ke masyarakat terutama calon jemaah haji dan umrah serta petugas haji Indonesia.

Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kemenhub, Kemenag, Kemenlu dll tentang kesiapsiagaan menghadapi MERS CoV. Demi kelancaran dengan pihak di Arab Saudi perlu kordinasi dengan pihak kesehatan Arab Saudi dan meningkatkan hubungan Internasional melalui WHO. (ind)

sumber: health.okezone.com

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengakui, dibanding negara lain, seperti Singapura dan Amerika Serikat, pembangunan sarana umum di Indonesia belum mempedulikan kepentingan para penyandang cacat (disabilitas). Kesempatan disabilitas dalam pasar kerja juga masih sangat rendah.

"Bangunan umum di negara kita kurang memperhatikan para disabilitas, hanya untuk orang normal. Ini kurang tepat, padahal sebetulnya sudah ada regulasi yang mengatur ini," kata Agung Laksono seusai mengukuhkan pengurus Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) masa bakti 2013-2017, di Jakarta, Selasa (17/9). Prof Haryono Suyono kembali terpilih sebagai Ketua Umum DNIKS dengan wakil ketua Siswandi.

Agung menambahkan, dalam pemberian izin bangunan mewah maupun fasilitas umum seharusnya mewajibkan pengusaha untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas. Kebijakan ini dimulai dari Jakarta, lalu diikuti kota-kota besar lainnya. Misalnya, pembangunan gedung, tangga, jalan, trotoar, dan jembatan penyeberangan harus memudahkan disabilitas berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dalam pasar kerja pun belum banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk bekerja. Padahal UU 4/1997 mewajibkan perusahaan mempekerjakan minimal 1% dari seluruh karyawannya. Saat ini diperkirakan baru memenuhi di bawah 0,5%.

Belum terpenuhinya hak disabilitas oleh perusahaan, kata Agung, karena masih rendahnya sanksi yang diterapkan.

Ketua Umum DNIKS Prof Haryono Suyono mengungkapkan, perhatian pemerintah terhadap disabilitas masih minim, bukan saja soal ketersediaan sarana prasarana tetapi juga pemberdayaanya. Penanganan disabilitas lebih banyak kepada mendirikan panti dan diproyekan.

Karenanya, DNIKS mulai dengan promosi masal dan merekomendasikan kepada pemerintah pentingnya mencegah disabilitas. Menurutnya, jika kecacatan bisa dideteksi dan diintervensi sejak dini, beban yang ditimbulkan pun lebih kecil.

Upaya ini bisa dimulai dari sekolah, misalnya seorang murid jika dipanggil namanya berulang kali tetapi tidak menoleh kemungkinan mengalami gangguan pendengaran. Ketika diminta membaca di papan tulis tetapi tidak jelas kemungkinan mengalami gangguan penglihatan. Mereka ini lalu diberikan penanganan khusus, sehingga mencegah kecacatan total ketika tumbuh dewasa.

Kalau pun sudah terlanjur cacat, kata Haryono, perlu ada pemberdayaan sehingga penyandang disabilitas memiliki kebanggaan dan sama dengan orang normal.

"Untuk itu kita akan perluas kerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kemko Kesra untuk mengembangkan proses preventif kecacatan ini," kata Haryono.

DNIKS juga memberikan saran kepada pemerintah dan membantu lembaga-lembaga sosial yang mengurus disabilitas dalam hal olah raga. Para disabilitas ditingkatkan kemampuannya untuk berprestasi dalam bidang olah raga.

sumber: www.beritasatu.com