Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (The Eijkman Institute for Molecular Biology) hari Minggu (31/1) mengatakan telah mendapati satu kasus Zika di Sumatera, dan menambahkan virus itu tampaknya telah menyebar "untuk sementara waktu" di Indonesia.

Kantor berita AFP belum bisa mendapatkan komentar dari pejabat Departemen Kesehatan Indonesia atas laporan Lembaga Eijkman itu.

Virus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk ini telah menimbulkan kekhawatiran di sebagian benua Amerika. Virus yang memiliki gejala mirip dengan demam berdarah ini diduga menyebabkan microcephaly – yaitu bayi lahir dengan ukuran kepala dan otak yang kecil atau abnormal.

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ​mengatakan seorang laki-laki berusia 27 tahun yang tinggal di provinsi Jambi dan tidak pernah bepergian ke luar negeri, diketahui telah positif mengidap virus Zika. Institut itu menemukan kasus tersebut ketika mempelajari wabah demam berdarah di Jambi.

Tim peneliti menyisihkan contoh/spesimen yang menyebabkan gejala-gejala demam berdarah seperti demam dan ruam, yang setelah diuji ternyata bukan merupakan virus demam berdarah. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan.

Wakil Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo mengatakan kepada AFP, "dari 103 spesimen yang kami periksa dan terbukti negatif demam berdarah, kami mendapati satu yang positif Zika".

Zika ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti, yang juga menyebabkan penyakit demam berdarah dan chikungunya. Virus ini menyebabkan gejala-gejala seperti flu, termasuk demam, sakit kepala, sakit sendi dan ruam.

Herawati Sudoyo mengatakan spesimen itu diambil ketika wabah demam berdarah di Jambi antara bulan Desember 2014 dan April 2015. Belum diketahui bagaimana dan kapan laki-laki yang tidak pernah bepergian ke luar negeri itu, bisa tertular virus Zika tersebut.

"Kami menyimpulkan bahwa virus itu sudah ada di Indonesia untuk beberapa waktu," tambah Herawati Sudoyo.

Badan Kesehatan Sedunia WHO pekan lalu mengingatkan bahwa virus yang "menyebar secara luar biasa" di benua Amerika ini, diperkirakan akan diderita oleh 3 - 4 juta orang tahun ini.

Hingga laporan ini disampaikan, negara yang terkena dampak paling parah adalah Brazil, dimana sejak bulan April 2015 lalu ada lebih dari 1,5 juta kasus yang dilaporkan.

Sejumlah otorita kesehatan sedang menyelidiki kemungkinan kaitan antara virus Zika dengan lebih dari 3.400 dugaan kasus microcephaly pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tertular virus Zika. [em]

sumber: http://www.voaindonesia.com/

Tim bedah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) berhasil memisahkan bayi kembar siam dalam kondisi dempet perut dan panggul. Setelah menjalani operasi selama 16 jam, sejak Selasa (26/1) malam hingga Rabu (27/1) dini hari, bayi bernama Dwi Mustika Wardani dan Tri Tiara Wardani itu kini dalam kondisi stabil.

"Kedua bayi tersebut kini dalam perawatan intensif dalam inkubator. Kondisinya dalam keadaan stabil," kata Reyna Dwi Restuti,
Direktur medis dan Keperawatan, RSCM dalam penjelasannya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/1).

Bayi dwi dan tri adalah putri pasangan Yana (32) dan Purwanah (29) warga Kuningan, Jawa Barat. Bayi tersebut adalah kembar siam jenis conjoined twin ischiopagustetrapus, yang menyatu dalam perut dan panggul. Yang mana usus besar dan kandung kemih hanya ada satu.

"Sementara organ lain seperti hati, kantung empedu, limpa, ginjal dan usus halus masing-masing bayi terpisah," tutur Reyna.

Proses operasi yang melibatkan 50 dokter spesialis dan puluhan tenaga medis itu dilakukan dalam 4 tahap. Pertama, dilakukan pelepasan tulang panggul yang menyatu itu oleh tim orthopedi.

Selanjutnya, tim bedah anak melakukan operasi pemisahan usus besar dan membuat lubang pembuangan yang baru pada dinding perut. Operasi tahap ketiga, dilakukan tim urologi untuk memisahkan kandung kemih dan pembuatan lubang kencing pada dinding perut.

"Operasi tahap keempat dilakukan oleh tim bedah plastik untuk menutup lapisan kulit yang terbuka pasca operasi pada masing-masing bayi sehingga kelihatan rapi," tuturnya.

Sastiono, dokter spesialis bedah anak yang menjadi ketua tim operasi pemisahan itu menambahkan, bayi dwi dan tri sudah mulai ditangani RSCM sejak 8 bulan lalu. Bayi tersebut adalah pasien rujukan dan RSUD 45 Kuningan.

"Segera setelah bayi itu dilahirkan langsung dirujuk ke RSCM hingga 8 bulan terakhir ini. Selama masa perawatan itu, bayi dilakukan observasi yang melibatkan 50 dokter untuk proses pemisahannya," kata Sastiono.

Disinggung soal rencana operasi kedua untuk merekonstruksi anus, lubang kencing dan vagina, Sastiono mengatakan, hal itu menunggu kondisi kesehatan kedua bayi pulih.

"Minimal satu tahun lagi baru bisa dilakukan operasi kedua untuk merekonstruksi anus, lubang kencing dan vagina," tuturnya.

Dr Reyna menuturkan, kasus pemisahan bayi kembar siam di RSCM telah dilakukan sejak tahun 80-an. Namun, selama kurun waktu 2009 hingga 2015, tercatat ada 20 pasangan kembar yang dilakukan pemisahan.

Disebutkan, dari jumlah itu ada 8 kasus yang menyatu di perut dan dada, 3 kasus menyatu di bagian pusat, 3 kasus menyatu di bagian panggul, 2 kasus menyatu di bagian perut, 2 kasus menyatu di bagian dada hingga pusat, satu kasus menyatu di kepala dan satu kasus menyatu di bagian bokong.

"Sebelas kasus meninggal sebelum usia 14 hari, sebagian besar karena kelainan jantung bawaan," ujarnya.

Selain itu, Reyna menambahkan, dari 6 kasus yang dilakukan pemisahan ada 4 kasus yang berhasil sehat hingga dewasa, namun ada 1 kasus satu bayi hidup hingga dewasa dan satu meninggal. Satu kasus pasangan bayi yang meninggal pasca operasi.

Ditanya soal biaya, Reyna mengatakan, mereka tidak dikenakan biaya karena pemegang kartu BPJS Kesehatan. "Tak ada biaya. Semua ditanggung RSCM," ucap Reyna menandaskan.

Purwanah, ibu dari si kembar menuturkan, pihaknya tidak tahu anaknya kembar hingga saat akan dilahirkan di RSUD 45 Kuningan. Perutnya sudah kontraksi diusia kehamilan 36 minggu, namun kesulitan dalam persalinan. Sehingga perlu dilakukan operasi caesar.

"Saat itu baru tahu anak saya kembar setelah melahirkan," kata Purwanah yang mengaku tak pernah melakukan pemeriksaan dengan USG (ultrasonografi) selama kehamilannya. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/1) menegaskan, Indonesia akan meningkatkan kapasitas nasional, guna menghadapi ancaman kesehatan global.

Dalam pertemuan bertajuk Steering Group of the Global Health Security Agenda (GHSA) itu, Nila menilai perlunya negata meningkatkan peningkatan kapasitasnya masing-masing, karena masyarakat kini hidup tanpa batas wilayah yang jelas.

"Perpindahan manusia antar negara dan kawasan saat ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Pergerakan manusia tersebut bisa menimbulkan ancaman kesehatan global," kata Nila Moeloek dalam siaran pers yang diterima dari Kementerian Kesehatan, Senin (25/1).

Untuk itu, lanjut Menkes, masyarakat internasional perlu mengambil langkah untuk mengatasi berbagai ancaman kesehatan global, secara kontinue. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kapasitas nasional di masing-masing negara.

Pertemuan Steering Group GHSA itu juga menandai dimulainya masa keketuaan Indonesia sebagai Ketua Steering Group serta Ketua Troika kelompok negara-negara GHSA pada periode tahun 2016.

Menkes Nila Moeloek menekankan diperlukan kerja sama yang kuat antar negara dalam GHSA. Ia diyakini hal itu dapat membantu setiap negara meningkatkan kapasitas nasionalnya.

"Berbagai Action Packages yang telah disusun dan tengah dijalankan seluruh negara GHSA dapat membantu negara memperkuat kemampuannya untuk prevent, detect and respond terhadap berbagai ancaman pandemi," tutur Nila Moeloek.

Ditambahkan, seluruh kegiatan yang akan dilakukan negara GHSA hendaknya tetap berlandaskan pada tujuan utama untuk peningkatan kapasitas nasional seluruh negara, dalam mengimplementasikan WHO International Health Regulation 2005 (IHR).

"IHR merupakan guidelines utama bagi seluruh negara dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi," katanya.

GHSA merupakan kerja sama yang bersifat sukarela (voluntary) dengan anggota sebanyak 60 negara. Kegiatan utamanya adalah meningkatkan kapasitas negara-negara pesertanya dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi global melalui tukar pengalaman serta kerja sama untuk peningkatan kapasitas negara dalam mencegah, mendeteksi dan menanggulangi terjadinya pandemi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat sejak awal pembentukan kerjasama GHSA pada 2014. Pada 2016, Indonesia menjadi Ketua Steering Group GHSA yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, Chili, Kenya, Arab Saudi, India, Kanada, dan Italia) serta beberapa organisasi internasional (WHO, FAO, dan OIE).

Selain itu, Indonesia juga menjabat Ketua Troika GHSA 2016 bersama Finlandia dan Korea Selatan. (TW)

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih mengarah pada kearifan lokal dan Islami.

"Komitmen yang harus dilakukan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti pakaian petugas medis yang pantas dan layak secara Islami," kata Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin di Takengon, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela membuka seminar bertema pengembangan model pelayanan kesehatan berbasis Islam.

Ia menjelaskan keramah-tamahan, ketulusan, keikhlasan serta nilai-nilai kebaikan lainnya perlu terus dibudayakan dalam bekerja dan melayani pasien atau masyarakat

"Pelayanan yang baik bisa menjadi obat bagi pasien, bukan sebaliknya yang terkadang disaat pasien sedang butuh istrahat ada suara atau bunyi-bunyian yang mengganggu dan malah membuat pasien bertambah sakit," katanya.

Ia mengatakan hal sederhana lainnya dapat dilakukan yakni waktu shalat tiba, maka terlihat tenaga medis secara bergantian menunaikan shalat.

"Kegiatan tersebut bukan ingin dilihat oleh pasien, tapi wujud dari kesungguhan untuk menegakkan nilai keislaman mulai dari dalam diri tenaga medis sendiri," katanya.

Ia menambahkan semuanya htenaga menis harus kembali kepada komitmen jajaran kesehatan, baik yang bertugas di rumah sakit, Puskesmas maupun instansi kesehatan lainnya.

sumber: http://www.republika.co.id/

Produk Indonesia khususnya alat kesehatan masih didominasi oleh produk luar negeri. Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengungkapkan, 94 persen alat-alat kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia masih impor.

Karena kondisi demikian, Kemenristekdikti pun berupaya mendorong agar produk-produk kesehatan dan obatan-obatan di Indonesia bisa distandardisasi. "Standardisasi ini perlu dan penting untuk dilakukan," ujar Jumain usai acara Silaturahim Awal Tahun Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Jumain, standardisasi ini menjadi salah satu cara agar bisa bersaing dengan produk kesehatan luar negeri. Dengan demikian diharapkan alat-alat kesehatan lokal bisa mendominasi di pasar dalam negeri. Dia mengatakan, diharapkan hal ini mampu menahan laju produk kesehatan dari luar negeri di Indonesia.

"Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan dan menstandardisasikan alat-alat kesehatan yang low technology seperti alat sunitk dan inkubator," ujar Jumain.

Sampai saat ini, Jumain menerangkan, terdapat dua negara Asia Tenggara yang menjadi saingan terberat dalam memproduksi alat-alat tersebut. Kedua negara ini, yaitu Singapura dan Thailand.

Selain itu, Jumain juga mengatakan, dorongan standardisasi produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi produk-produk yang dikeluarkan perusahaan industri. Namun, untuk dunia Perguruan Tinggi (PT) juga. Pasalnya, hampir sebagian besar PT Negeri maupun swasta juga telah menghasilkan berbagai inovasi.

Menurut Jumain, Inovasi mereka bisa masuk ke dunia industri yang kemudian dikomersialisasikan ke masyarakat. Hal ini bisa diterapkan dengan syarat, yakni standardisasikan terlebih dahulu.

sumber: http://gayahidup.republika.co.id/

Rumah sakit kini bisa mencairkan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih cepat, dibawah15 hari sebagaimana diatur dalam pasal 38 Perpres No 12 Tahun 2013. Percepatan tagihan itu akan ditalangi 4 bank mitra, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

"Lewat program Supply Chain Financing (SCF) ini, rumah sakit yang kesulitan cash flow bisa tertanggulangi," kata Plt Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan program Supply Chain Financing dengan 4 bank mitra BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (20/1).

Fachmi menjelaskan, program SFC dilakukan khusus untuk menjaga likuiditas rumah sakit swasta. Empat bank mitra akan mengambil alih invoice, sebelum jatuh tempo pembayaran dari BPJS Kesehatan.

"Berapa lama proses pencairan invoice dengan bank mitra itu tergantung kesepakatan rumah sakit dengan dengan pihak bank mitra. BPJS Kesehatan tidak terlibat di dalamnya. Bank yang akan menentukan proses pencairan apakah bisa dilakukan dalam segera atau satu hari kemudian," ucap Fachmi.

Namun, lanjut Fachmi, pihaknya tetap akan membayar klaim rumah sakit sesuai aturan 15 hari setelah berkas diterima. Dananya akan ditransfer ke rumah sakit, bukan ke bank mitra.

"Jadi nanti rumah sakit yang akan membayar dana talangan ke bank mitra, bukan BPJS Kesehatan. Yang penting kewajiban BPJS Kesehatan sudah dilakukan sesuai prosedur," tutur mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Melalui SCF, Fachmi berharap semakin banyak rumah sakit swasta yang bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.

"SCF sebenarnya sudah dilakukan sejumlah rumah sakit swasta. Hal itu, ternyata menolong mereka menjaga likuiditas dan cash flow terus terjaga. Karena itu, MOU ini diharapkan bisa menjadi payung hukum," ujar Fachmi menandaskan.

Ditanyakan apakah ada jasa perbankan yang dibebankan dalam pinjaman itu, Fachmi mengatakan, ada namun jumlahnya tidak besar yaitu dibawah 1 persen. (TW)

{jcomments on}

Jakarta Sebanyak 24.299.117 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), belum memiliki Nomor Induk Kepersertaan (NIK). Untuk menyelaraskan data penduduk tersebut, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan data peserta.

"Pemanfaatan data kependudukan ini sangat penting dalam mempercepat proses registrasi peserta. Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dijadikan sebagai keyword data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran Peserta JKN-KIS," kata Plt. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati di acara spot check Distribusi Kartu Indonesia Sehat di Kantor Camat Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, ditulis Sabtu (16/1/2016).

Menurut Endang, saat ini KIS telah didistribusikan merata. Namun di skala nasional, dari total 87.006.370 peserta KIS PBI, terdapat 24.299.117 peserta KIS PBI yang belum memiliki NIK.

Sri Endang berharap, optimalisasi pendataan NIK dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi data peserta KIS dan data kependudukan secara umum. BPJS Kesehatan juga akan mengeluarkan aplikasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah terkoneksi dengan data
Dukcapil.

Selain itu, pihak Dukcapil juga akan melakukan demo perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang belum memiliki NIK di kawasan Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai informasi, KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja).

Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI). Untuk kartu kainnya seperti eks Askes, eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti KIS.

sumber; http://health.liputan6.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 9 pejabat eselon satu di lingkup jajarannya, di Jakarta, Rabu (13/1). Pelantikan tersebut terkait dengan perubahan dalam nomenklatur di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sesuai dengan SK Presiden Nomor 37/TPA Tahun 2015 dan Nomor 1/ TPA Tahun 2016.

Pejabat yang dilantik adalah dr Untung Suseno Sutardjo M.Kes sebagai Sekretaris Jenderal, Drs Purwadi Apt, MM, ME sebagai Inspektur Jenderal, dr Anung Sugihantono M.Kes sebagai Direktut Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya dr Anung adalah Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pejabat lainnya adalah dra Maura Linda Sitanggang PhD sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dr HM Subuh, MPPM sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima, Usman Sumantri MSc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tiga pejabat lainnnya adalah staf ahli menteri. Yaitu, dr Chairul Radjab Nasution, Sp PD KGEH FINASIM M.Kes sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, drg Tritarayati SH MH sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan.

Selain Sri Henni Setiawati MHA sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan. (TW)

{jcomments on}