Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan dukungannya terhadap hasil riset ECVT dan ECCT untuk pengobatan kanker yang dikembangkan Warsito Puwo Taruno.

"Kami mendukung para innovator yang berkarya untuk bangsa dan negara," kata Nasir saat berkunjung ke CTECH Lab Edwar Technology, di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/1).

Menristekdikti memberikan apresiasi terhadap Warsito yang berhasil menemukan teknogi kelas dunia yaitu electrical capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) yang memberikan harapan baru kepada para penderita kanker, tak hanya di Indonesia, tetapi di dunia.

Pada awal Desember 2015, Warsito dan Kementerian Kesehatan telah bertemu dan membahas kelanjutan nota kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan PT Edwar Technology tentang penelitian teknologi ECCT dan ECVT.

Salah satu kesepakatan, disebutkan, pihak Kemenkes akan melakukan review hasil penelitian yang dilakukan PT Edwar Technology mencakup evaluasi penelitian in vitro dan in vivo.
"Kemenristekdikti juga berharap pada kelanjutan pengembangan teknologi ECVT dan ECCT. Penemuan ini memiliki manfaat yang sangat besar, karena jumlah pasien kanker didunia, termasuk di Indonesia meningkat.

Sejak kunjungan pertama kali ke CTECH Lab pada awal Desember 2015, Kemenristekdikti melakukan serangkaian aksi mediasi, berupa pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti Balitbang Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran di beberapa perguruan tinggi, pelaku penelitian kesehatan, masyarakat penderita kanker dan lain sebagainya.

"Upaya tersebut dilakukan agar terobosan inovatif di bidang kesehatan ini dapat dikembangkan, sehingga memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat," kata Nasir menegaskan.

Menristekdikti menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penelitian-penelitian yang inovatif di Indonesia. Harus ada tempat yang kondusif bagi para inovator yang tergolong genious di Indonesia. Selain karena jumlahnya tidak bangak, para inovator layak di beri tempat untuk berkiprah di bumi Nusantara.

Bagi para peneliti berprestasi yang kembali ke tanah air, seperti Warsito dan rekan-rekan di Edwar Technology yang menemukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi terobosan baru di dunia perlu diajak kerja sama, dan bukan dicurigai, diamputasi maupun dihambat.

Kedepan, Kemenristekdikti bersama Kementerian Kesehatan akan memperkuat kolaborasi dalam memajukan teknologi kedokteran, salah satunya terhadap pengembangan ECVT dan teknologi terapi kanker ECCT ini.

Menristekdikti berharap Warsito terus didukung pihak-pihak terkait seperti para dokter dan rumah sakit dapat menerapkan teknologi ECVT dan ECCT ini melalui tahapan proses riset sesuai dengan ketentuan.

"Sambil menunggu selesai uji klinis phase 3, alat terapi kanker ECCT ini dapat dijadikan complementary atau alternative treatment, terutama bagi para pejuang kanker yang gagal terapi atau yang sudah tidak mempunyai harapan lagi," tuturnya.

Kemerinstekdikti tengah membangun berbagai rumah sakit pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Ke depan, belajar dari pengalaman Teknologi ECVT dan ECCT, Kemenristekdikti akan membangun rumah sakit riset dan klinik-klinik riset untuk memfasilitasi penelitian di bidang kesehatan dan obat yang bermanfaat bagi masyarakat.

Warsito dalam situs bernama Scopus memiliki H-Index 19 dengan jumlah citations sebesar 1062. Situs Scopus adalah suatu situs yang memberikan data agregat terhadap suatu jurnal atau institusi dalam dunia publikasi ilmiah.

Situs Scopus juga disebut sebagai pusat dan bank data terbesar di jurnal ilmiah. Melalui situs ini, keterujian seorang ilmuwan secara ilmiah dapat dilihat melalui karya-karyanya yang dijadikan referensi oleh ilmuwan lain. (TW)

{jcomments on}

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Mohamad Subuh mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan jelang musim penghujan pada Januari dan Februari. Mengingat, ada kecenderungan peningkatan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada dua bulan tersebut.

"Hampir semua daerah di Indonesia belum bebas dari kasus DBD. Kami ingatkan untuk aktif membersihkan lingkungan minimal 1 kali seminggu," kata Subuh dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa ( 12/1).

Pada kesempatan itu, Subuh didampingi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Vensya Sitohang.

Subuh menjelaskan pentingnya bersih-bersih lingkungan satu kali seminggu, karena masa inkubasi nyamuk dari telor menjadi nyamuk dewasa dibutuhkan waktu selama 8 hari. Jika lingkungan dibersihkan kurang dari waktu itu, maka peluang menjadi nyamuk dewasa akan hilang.

"Yang terpenting, bersihkan lingkungan yang bisa membuat air tergenang di musim hujan. Karena air tergenang akan menjadi tempat untuk perkembangbiakan telur nyamuk," ujarnya.

Subuh menambahkan, sejak Oktober 2015 lalu pihaknya sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah se-Indonesia untuk meningkatkan kesadaran atas kemungkinan terjadinya KLB DBD di daerah-nya masing-masing. Apalagi, data badan kesehatan dunia WHO menunjukkan potensi penduduk terkena DBD masih sekitar 40 persen.

"Hanya satu kabupaten yang tercatat bebas kasus DBD, yaitu Mojokerto, di Jawa Timur. Karena bupatinya rajin menggelar pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3 M Plus di wilayahnya," ucap Subuh.

Disebutkan, dalam lima tahun terakhir di indonesia, setiap tahun terjadi KLB berkisar antara 4-103 kejadian dengan kasus antara 630-8.056. Jumlah kematian tercatat ada 1-144 orang.

Menurut Subuh, terjadinya KLB DBD di Indonesia berhubungan dengan berbagai faktor risiko, yakni lingkungan yang masih kondusif untuk terjadinya perindukan nyamuk aedes spp, terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PSN 3 M Plus.

Faktor lainnya, disebutkan, adanya perluasan daerah endemik akibat perubahan dan manipulasi lingkungan yang terjadi karena urbanisasi dan pembangunan tempat permukiman baru. Dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Pengendalian penyakit DBD, menurut Subuh, bisa dilakukan dengan penemuan dini kasus DBD dengan pengobatan segera. Serta melakukan fogging pada radius 100 meter ditemukannya kasus DBD.

"Pemilihan jenis insektisida juga perlu diperhatikan, dengan rotasi tiga tahunan. Setiap tiga tahun, pergunakan insektisida yang berbeda untuk menghindari resistensi nyamuk pada insektisida tersebut," ucap Subuh menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperluas akses pembayaran iuran bulanan hingga agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan, tak ada alasan bagi peserta untuk menunggak iuran dengan alasan loket pembayaran sulit dijangkau.

"Jadi selain lewat bank, pembayaran iuran BPJS Kesehatan bisa lewat jaringan minimarket, kantor pos, dan sekarang agen pos perorangan," kata Plt Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat berkunjung ke agen pos di daerah Rangkasbitung, Banten, Senin (11/1).

Dijelaskan, sistem pembayaran melalui agen pos perorangan bisa dilakukan dengan teknologi yang disebut Payment Point Online Bank (PPOB), lewat kerja sama dengan bank mitra seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN (Bank Tabungan Negara).

Kerja sama dengan PT Pos Indonesia merujuk pada pengalaman dan keberadaan kantor pos cabang di desa dan puluhan agen pos di pemukiman penduduk. Tercatat, hingga Desember 2015, ada 4.126 Kantor Pos dan 38.145 Agen Pos di seluruh Indonesia.

"Mekanisme PPOB ini terbilang efektif dan banyak diminati masyarakat. Terbukti sejak diluncurkan, jumlah transaksi pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan melalui mekanisme tersebut terus meningkat,"tutur Fachmi.

Jumlah outlet yang tergabung dalam PPOB ada 113.401 outlet, yang terdiri atas 26.626 outlet modern dan 86.775 outlet tradisional. Hingga akhir Desember 2015, tercatat total 2.868.444 transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui PPOB dengan nominal mencapai Rp 218.682.728.334.

"Sementara ini, baik di outlet tradisional maupun modern, ada biaya tambahan (surcharge) untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp2.500 per transaksi. Namun untuk ke depannya, tagihan satu keluarga dapat digabung menjadi satu, sehingga masyarakat cukup mengeluarkan biaya satu kali transaksi pembayaran," kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga akan menggandeng beberapa jaringan minimarket besar lainnya sebagai gerai pembayaran PPOB modern channel, yang meliputi 183 gerai 7-Eleven, 600 Circle K, 310 gerai Bright, serta 200 gerai Super Indo.

Tak hanya itu, tahun ini channel pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat merambah ke 350 agen/cabang jasa pengiriman barang TIKI-JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan minimarket Indomaret dan Alfa Grup. Sebanyak 11.400 outlet minimarket Indomaret dan 10.666 gerai Alfamart, 977 gerai Alfamidi, 38 gerai Lawson, serta 74 gerai Dan+Dan kini juga dapat menerima pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Adapun saat ini total terdapat 15.374 kantor bank dan 53.763 ATM bank mitra BPJS Kesehatan yang dapat melayani pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan rincian Bank Mandiri 2.334 kantor dan 17.032 ATM, BNI 1.813 kantor dan 14.025 ATM, BRI 10.410 kantor dan 20.876 ATM, serta BTN 817 kantor dan 1.830 ATM. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 57 pejabat eselon II di lingkup jajarannya. Pelantikan itu merupakan tindak lanjut proses penataan organisasi, sesuai Permenkes No 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang baru.

"Penataan atau restrukturisasi organisasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi," kata Menkes dalam sambutannya usai pelantikan, di Jakarta, Jumat (7/1) petang.

Kepada para pejabat yang dilantik, Menkes menekankan agar membangun kesinambungan antara kebijakan dan program lintas sektor. Hal itu sangat penting dalam upaya pembangunan kesehatan yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

"Untuk itu, langkah pertama seringkali tidak hanya tersulit, namun juga terpenting" ucap Menkes.

Selanjutnya para pejabat yang baru dilantik diminta untuk menandatangani Pakta Integritas dihadapan pimpinan unit utama masing – masing. Pakta Integritas diharapkan mempercepat upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapat kepercayaan publik setinggi-tingginya.

"Namun perlu disadari, Pakta Integritas hanya merupakan salah satu alat atau tool dalam upaya mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih," kata Nila menegaskan.

Para pejabat yang dilantik di lingkup Sekretariat Jenderal, disebutkan, Slamet sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Wiwik Widarti sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Barlian sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Murti Utami sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Budi Dhewajani sebagai Kepala Biro Kerjasama LuarNegeri.

Selain itu ada Embry Netty sebagai Kepala Biro Umum, Pattiselanno Roberth Johan sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Donald Pardede sebagai Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan Achmad Yurianto sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Muchtaruddin Mansyur sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Di lingkup Inspektorat Jenderal, pejabat eselon II yang dilantik yaitu SR Mustikowati sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo sebagai Inspektur I, Wiyono Budihardjo sebagai Inspektur II, Rahmaniar Brahim sebagai Inspektur III dan Wayan Rai Suarthana sebagai Inspektur IV.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, pejabat yang dilantik Agus Hadian Rahim sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Gita Maya Koemara sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Meinarwati sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Menkes mengangkat Kuwat Sri Hudoyo sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kartini Rustandi sebagai sebagai Direktur Kesehatan Kerja danOlahraga, Doddy Izwardy sebagai Direktur Gizi Masyarakat, Imran Agus Nurali sebagai sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan, Dedi Kuswenda sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pejabat eselon II yang dilantik adalah Agusdini Banun Saptaningsih sebagai sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Bayu Teja Muliawan sebagai Direktur Pelayanan Kefarmasian.

Selain itu, pejabat lainnya R Dettie Yuliati sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Arianti Anaya sebagai Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Sodikin Sadek sebagai Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pejabat yang dilantik adalah Desak Made Wismarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Elizabeth Jane Soepardi sebagai Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan dan Wiendra Waworuntu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

Selain itu, pejabat lainnya adalah Vensya Sitohang sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Lily Sriwahyuni Sulistyowati sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Fidiansjah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pejabat yang dilantik Ria Soekarno sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pretty Multihartina sebagai Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Agus Suprapto sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Dede Anwar Mursadad sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan.

Dan yang terakhir pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Menkes melantik Kirana Pritasari sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Asjikin Iman Hidayat Dachlan sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Achmad Soebagjo Tancarino sebagai Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Suhardjono sebagai Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Suhartati sebagai Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah menghapus nama 1,754 juta peserta penerima biaya iuran (PBI) dari data masterfile BPJS Kesehatan kelompok PBI 2016. Kendati demikian, jumlah penerima PBI tahun ini ditingkatkan menjadi 92,4 juta orang.

"Jadi ada peserta yang dihapus, tetapi ada juga peserta baru yang masuk dalam kelompok PBI, termasuk sekitar 400 ribu bayi baru lahir dari keluarga penerima PBI," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Rahmat Sentika kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/1).

Hadir dalam kesempatan itu Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dan Hari Hikmat, Ketua Satgas Percepatan Verifikasi dan Validasi PBI.

Rahmat Sentika menuturkan penghapusan nama 1,754 juta peserta PBI disebabkan tiga hal, yaitu meninggal, status ganda dan peserta "naik kelas" secara ekonomi. Rinciannya, sebanyak 615.665 orang meninggal dunia, 159.648 orang memiliki status ganda (terdaftar di dua tempat) dan 979.096 orang naik kelas secara ekonomi.

"Untuk peserta PBI yang saat ini sudah "naik kelas", jangan buang kartunya. Tinggal lapor ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengubah status dari PBI menjadi mandiri. Setelah itu, bayar iuran per bulan sesuai kelas yang diinginkan," tutur Rahmat Sentika.

Hari Hikmat yang juga Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dampak Sosial menjelaskan, meski ada penghapusan 1,754 juta orang, namun secara keseluruhan jumlah penerima PBI 2016 malah bertambah menjadi 92,4 juta orang.

"Tambahan sekitar 8 juta orang ini, datanya sudah ada di tangan. Tinggal kami lakukan verifikasi dan validasi data. Kecuali 400 ribu bayi yang baru lahir dari keluarga penerima PBI," tuturnya.

Bagi peserta PBI yang keberatan namanya dihapus dalam daftar, menurut Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, bisa mengadukan masalahnya ke Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS)-PBI baik di tingkat kantor pusat, kantor divisi regional, kantor cabang dan kantor layanan operasional kabupaten/kota.

"Atau bisa melapor melalui alamat email yaitu, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.," kata Fachmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta, Slamet Budiarto, menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi izin atas praktik kesehatan Klinik Chiropractic First di Pondok Indah Mal 1. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan malapraktik yang menyebabkan kematian salah satu pelanggan Chiropractic, Allya Siska Nadya (33).

"Kami tidak pernah memberikan rekomendasi izin praktik atas Chiropractic First. Dia komplementer dan berdirinya ilegal," kata Slamet saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (7/1).

Meski demikian, Slamet mengakui masih banyak klinik kesehatan asing yang berdiri secara ilegal di Indonesia. Sebabnya, ketidakjelasan peraturan pemerintah daerah tentang pendirian izin klinik kesehatan.

"Di Indonesia regulasinya belum jelas sehingga klinik asing ini muncul ilegal. Mestinya diatur apakah Klinik Chiropractic itu masuk medis atau bukan. Untuk penanganan kesehatan wilayah leher, misalnya, jika tidak ditangani secara profesional berbahaya sekali," ujarnya.

Slamet mengatakan klinik kesehatan komplementer sejenis Chiropractic First di Amerika Serikat memang berkembang pesat. Namun, di Indonesia, kehadiran klinik kesehatan asing justru menimbulkan persoalan tertentu, yakni masalah perlindungan terhadap konsumen menjadi abu-abu.

"Karena sulit mendapatkan izin klinik akhirnya jadi ilegal berdirinya. Nah, ini yang susah kami pantau, termasuk kompetensi tenaga-tenaga medis dan tindakan medisnya," kata Slamet. "Lihat kasus sekarang, dokternya (Randall) malah sudah pergi ke luar negeri."

Slamet menyebutkan hingga saat ini, hanya terdapat sekitar 40 hingga 50 persen klinik kesehatan di Ibu Kota yang memiliki izin. Sisanya, tidak mendapatkan izin dari pemda DKI dan berdiri secara ilegal.

"Jakarta menerapkan sistem zonasi sehingga ada daerah tertentu yang tidak boleh dijadikan tempat klinik. Padahal, prinsip pendirian klinik harus dekat dengan masyarakat. Karena susah, makanya banyak yang ilegal," kata Slamet menjelaskan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah daerah DKI bisa merevisi aturan mengenai pendirian klinik. Sehingga, ujarnya, akan lebih mudah bagi IDI untuk memantau dan mengawasi praktik-praktik kesehatan dari klinik baik lokal atupun asing.

"Kami sudah sampaikan ke Gubernur DKI. Orang mau legal, kok, malah dipersulit. Nanti, jadinya ilegal. Namun, sampai sekarang belum juga ada respon lanjut," ujar Slamet.

Sementara itu, kepada masyarakat, Slamet mengimbau agar lebih mengutamakan layanan kesehatan primer atau sekunder, alih-alih komplementer untuk mengatasi persoalan kesehatan.

"Kalau nanti ada rekomendasi untuk melanjutkan ke klinik komplementer, baru dijalankan," ujar Slamet.

Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia tersebut juga berharap masyarakat tidak berpikir sempit bahwa tenaga medis asing akan selalu lebih baik dari tenaga medis lokal.

"Masyarakat harus menyadari kalau terjadi masalah, tenaga medis asing tak mungkin menetap di sini. Jadi, bagaimana menelusurinya," kata Slamet.

Sebelumnya, Allya, yang merupakan putri mantan Wakil Direktur Komunikasi Perusahaan Listrik Negara, tewas di RS Pondok Indah pada hari Kamis (5/8) tahun lalu. Sebelum tewas ia melakukan terapi di Chiropractic First karena merasa sakit pada bagian leher bagian belakang akibat aktivitas kerjanya yang terbilang tinggi.

Wanita yang lulus dari jurusan Media dan Komunikasi di Universitas Teknologi Queensland, Australia, merasakan sakit yang luar biasa pada bagian lehernya hingga mengakibatkan muntah-muntah usai melakukan dua kali terapi dalam satu hari di klinik tersebut.

Orang tuanya yang panik kemudian membawa Allya ke RS Pondok Indah dan dimasukkan ke Instalasi Gawat Darurat untuk mendapat penanganan mendis yang lebih intensif. Namun, setelah beberapa jam berada di IGD, Allya menghembuskan nafas terakhirnya meski pihak RS telah melakukan langkah alternatif untuk menyelamatkan nyawa Allya.

Alasan Allya untuk melakukan pengobatan pada bagian lehernya karena pada pertengahan Desember tahun lalu akan meninggalkan Indonesia menuju Prancis untuk melanjutkan pendidikan Masternya.

Atas kejadian tersebut, Orang tua Allya kemudian melaporkan kejadian dugaan malapraktik yang dilakukan Klinik Chiropractic First ke Polda Metro Jaya. (utd)

sumber; http://www.cnnindonesia.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek menyatakan, tenaga kesehatab Indonesia yang ingin praktik di luar negeri, tampaknya masih harus menahan diri. Karena kesepakatan soal kompetensi hingga kini masih belum ditandatangani.

"Skema Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diterapkan sejak awal 2016, tetapi hal-hal yang lebih detik seperti kompetensi tenaga kesehatan yang bisa praktik di luar negeri belum disepakati," kata Nila Moeloek dalam jumpa pers awal tahun 2016, di Jakarta, Selasa (5/1).

Ditambahkan, hingga kini masih terjadi perdebatan terkait dengan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dokter. Karena, ada pihak2 yang diuntungkan dalam kondisi ini. Misalkan, dokter dari Singapura yang bisa mudah praktik di Myanmar, tapi belum tentu sebaliknya.

"Masih ada standar-standar yang harus dipenuhi. Dan hingga kini masih dalam tahap pembahasan," tutur Nila seraya menyebutkan tenaga kesehatan itu menyangkut dokter, dokter gigi dan perawat.

Menurut Nila, sejauh ini belum ada titik temu di antara negara ASEAN soal keleluasaan pertukaran tenaga kesehatan ini. Untuk itu, ke depannya masih akan dibicarakan di antara negara ASEAN soal harmonisasi kompetensi tenaga kesehatan ini.

Ditambahkan, MEA sejatinya memberikan kemudahan di antara negara ASEAN untuk berbagai hal salah satunya soal tenaga kerja. Kendati begitu, untuk soal tenaga medis belum ada kesepakatan.

"Meski begitu, belum adanya kesepakatan soal pertukaran tenaga medis tidak lantas membatasi masyarakat ASEAN untuk melakukan aktivitas yang berkenaan dengan urusan kesehatan di antara negara Asia Tenggara," katanya.

Disebutkan, antara lain, konsultasi kesehatan, transfer pengetahuan kesehatan, penelitian kesehatan pertukaran misi kemanusiaan dan berobat di antara negara ASEA.

"Kita tidak bisa melarang orang konsultasi kesehatan, berobat ke Indonesia apa kita bisa larang. Tentu soal dokter dan sarana prasarana kesehatan lintas negara ini harus ada regulasi," katanya.

Nila mengatakan, penerapan MEA sejatinya memberikan dampak terhadap pencegahan dan penanggulangan permasalahan kesehatan. Selain itu, ada persoalan kesehatan yang makin mengancam Indonesia pada 2016, seiring mobilisasi penduduk akibat penerapan MEA.

"Hal itu belum ditambah dengan adanya kendala ancaman penyakit, pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah dan ketersediaan infrastruktur," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutardjo mengatakan, negara-negara ASEAN sejauh ini masih dalam tahap penyesuaian soal pertukaran tenaga medis ini.

"Seluruh negara ASEAN sejauh ini belum berani membuat kesepakatan bersama. Dalam fase ini, kita saling bantu dan sembari melihat kesetaraaan di antara potensi kesehatan kita," katanya. (TW)

{jcomments on}

Dua tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum mencapai target ideal. Pasalnya, proporsi terbesar biaya manfaat program JKN 2015 terbesar masih pada layanan rujukan di rumah sakit, sebesar 80 persen.

"Idealnya, proporsi biaya manfaat JKN di fasilitas kesehatan (faskes) tahap satu adalah 70 berbanding 30. Sekarang masih jauh dr perkiraan ideal," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dalam jumpa pers awal tahun 2016 di Jakarta, Selasa (5/1).

Nila menjelaskan, sebelum pelaksanaan program JKN pemerintah seharusnya gencar melakukan tindakan prevensi dan promosi kesehatan. Sehingga pasien bisa diselesaikan penyakitnya di faskes tingkat satu, karena kondisinya yang tidak parah.

"Ketika JKN diterapkan, masyarakat yang sebelumnya sudah sakit tapi takut ke dokter, langsung memanfaatkan program itu. Akibatnya, rumah sakit langsung penuh di mana-mana," tuturnya.

Disebutkan biaya manfaat program JKN 2015 yang dipergunakan di layanan rujukan sebesar Rp33 triliun (80 persen) dan Rp8,2 triliun (20 persen) pada faskes tingkat satu.

Peserta yang dirujuk ke rumah sakit pun, lanjut Nila Moeloek, hampir 42 persen dirawat di rumah sakit tipe B, dan sekitar 10 persen dirawat di rumah sakit tipe D. Padahal, rumah sakit di Indonesia terbanyak adalah tipe D (37 persen), tipe C (43 persen) dan tipe B sebanyak 17 persen.

"Ini menandakan belum efektifnya sistem rujukan. Pasien banyak menumpuk di rumah sakit tipe B. Kondisi semacam ini akan kita benahi. Pasien yang tidak tertampung di B, harus bisa didistribusikan ke C dan D," tuturnya.

Menkes juga memaparkan perubahan beban penyakit. Jika pada tahun 90-an didominasi oleh penyakit seperti tuberkolusis, ispa, diare, stroke, komplikasi kehamilan, kini didominasi oleh penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kanker, diabetes dan kecelakaan lalu lintas.

"Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penyakit degeneratif ini sangat mahal. Misalkan jantung, pada 2015 dana JKN sekitar Rp3,5 triliun, pencernaan Rp3,3 triliun dan stroke sebesar Rp1,5 triliun. Dananya habis buat kuratif," ucap Nila.

Untuk itu, pemerintah akan terus menggiatkan kegiatan promosi kesehatan agar penyakit degeneratif bisa dicegah sedini mungkin. Upayanya, dengan cara memperkuat keberadaan Puskesmas.

"Mulai tahun ini Puskesmas akan diberikan dana penguatan melalui dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) sebesar Rp 42 juta per tahun. Ada sekitar 472 puskesmas yang akan dilibatkan dalam program 2016 ini," tuturnya.

Ditegaskan, dana itu diluar biaya rutin puskesmas yang diberikan setiap bulannya. Selain dana kapitasi yang dialokasikan oleh BPJS kesehatan.

Nantinya, puskesmas akan bekerja sama dengan tim penggerak PKK di masing-masing kecamatan, tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang dinilai mampu melaksanakan program promosi kesehatan dengan pendekatan keluarga.

"Cara kerjanya bisa dengan mendatangi langsung rumah-rumah yang tercatat memiliki resiko kesehatan tinggi," tuturnya.

Keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti, yakni bapak ibu dan anak-anak. Puskesmas akan memantau status kesehatan, apalagi kalau ada penyakit kronis di dalam keluarga tersebut. (TW)

{jcomments on}