Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi sekitar 5.543.276 penerima bantuan iuran (PBI) untuk wilayah Jawa Barat telah selesai dicetak dan siap didistribusikan. Dengan demikian, total pencetakan untuk segmen PBI tahun ini sebanyak 87.006.370 kartu.

"Jumlah itu melebihi target peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah, sebanyak 86.400.000 kartu," kata Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris saat melihat proses pencetakan dan distribusi kartu KIS dibawah PT Sandipala Arthapura, Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/12).

Sejumlah daerah di Jawa Barat yang menerima KIS, disebutkan, antara lain Kabupaten Bandung Barat (394.949 jiwa), Kabupaten Sukabumi (928.486 jiwa), Kabupaten Cianjur (957.641 jiwa), Kabupaten Purwakarta (179.199 jiwa) dan Kabupaten Majalengka (364.821 jiwa).

Selain itu ada Kabupaten Sumedang (247.714 jiwa), Kabupaten Kuningan (24.337 jiwa), Kabupaten Indramayu (649.500 jiwa), Kabupaten Garut (903.301 jiwa), Kabupaten Tasikmalaya (560.727 jiwa) dan Kabupaten Ciamis (332.601 jiwa).

Sebelumnya, peluncuran perdana KIS untuk peserta PBI sebanyak 4.426.010 jiwa telah dilakukan Presiden Jokowi bersamaan dengan peluncuran perdana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pada 3 November 2014.

Sebagai informasi, KIS yang diterbitkan BPJS Kesehatan terbagi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja).

Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan pemerintah (segmen PBI). (TW)

{jcomments on}

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan membuat regulasi terkait peredaran formalin di pasaran. Formalin tersebut harus mengandung denatonium saccharide, yang terasa lebih pahit di lidah.

"Dengan demikian, masyarakat bisa mendeteksi penggunaan bahan berbahaya formalin, karena makanan jadi terasa agak pahit," kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam diskusi media, di Jakarta, Rabu (24/12) petang.

Ditambahkan, selama ini formalin yang beredar di pasar Tanah Air masih berbentuk murni, yang terasa hambar. Sehingga jika dicampur ke bahan makanan seperti bakso sulit dideteksi. Dengan penambahan zat denatonium saccharide akan lebih mudah dikenali.

Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM Mustofa menjelaskan, zat denatonium saccharide mulai 2016 akan menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk menilai suatu makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Dengan demikian, masyarakat bisa secara langsung mengetahui apakah produk makanan tersebut mengandung bahan berbahaya.

"Penerapan regulasi ini nantinya akan dilakukan mulai dari proses hulu, yaitu semua produsen formalin harus menambahkan denatonium saccharide dalam produknya," ucap Mustofa menegaskan.

Dengan kata lain, jika peraturan itu diterapkan menyeluruh di Indonesia, maka semua produk formalin akan mudah dideteksi masyarakat. Karena mengandung zat tambahan yang akan terasa pahit jika dikecap oleh lidah.

"Formalin, sejatinya bukan untuk campuran makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Sesuai fungsinya, bahan ini seharusnya dipakai untuk mengawetkan mayat atau menjadi bahan campuran untuk produk-produk industri nonpangan," kata Mustofa.

Penggunaan denatonium saccharide ini, lanjut Mustofa, akan diujicobakan di dua propinsi. Salah satunya provinsi Jawa Barat. Sementara satu daerah lainnya masih dipertimbangkan.

"Jawa Barat dipilih karena di provinsi itu penyalahgunaan formalin sebagai campuran bahan makanan terbilangtinggi," tutur Mustofa seraya menambahkan masyarakat yang biasa menggunakan formalin sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan ketentuan baru tersebut.

Ditambahkan, dengan penambahan denatonium Saccharide nantinya hanya akan menambah ongkos beli formalin ekitar Rp80 per liter. Harga formalin yang ada di pasaran sekarang ini sekitar Rp7-9 ribu per liter.

Artinya, masyarakat yang biasa membeli formalin dan menggunakan sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan selisih harga.

"Ini demi keamanan pangan. Jadi penambahan harga Rp80 itu tidak begitu berat, jika dibandingkan dengan risiko kesehatan masyarakat jika formalin digunakan untuk makanan," kata Mustofa menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2015-2018, Profesor dr Ilham Oetama Marsis, SpOG mengatakan, pemerintah harus memperbaiki kesejahteraan dokter, jika ingin mereka bersedia praktik di daerah terpencil.

"Dokter kan manusia juga, mereka ingin hidup dengan layak. Jika masalah kesejahteraan tak terpenuhi, bagaimana kita bisa mendorong para dokter untuk bekerja di daerah terpencil," kata pria yang akrab dipanggil Prof IOM usai pelantikannya, di Jakarta, Minggu (20/12).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK-UKI) itu mengemukakan, banyak keluhan dokter terkait sistem kapitasi yang diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

"Hanya 10 persen dokter yang menyatakan puas atas bayaran yang diterima dalam sistem kapitasi. Sisanya, 90 persen dokter mengeluh," ujar Prof Marsis yang didampingi Sekjen Mohamad Adib Khumaidi.

Ditambahkan, dokter yang mengaku sejahtera dari sistem kapitasi umumnya berasal dari wilayah padat penduduk. Sistem kapitasi lebih memberi keuntungan, ketimbang sistem fee for service, yang mana upah diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien.

"Untuk daerah terpencil, biasanya penduduknya sedikit. Sistem kapitasi jelas merugikan dokter. Sudah minim fasilitas, minim pula kesejahteraannya. Bagaimana mereka senang hati ditempatkan di daerah terpencil," ujarnya.

Prof IOM menyebutkan, rata-rata penghasilan dokter di daerah minim sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sedangkan di daerah padat, dokter bisa mendapat penghasilan hingga Rp15 juta per bulan.

"Perbedaan upah dari sistem kapitasi itulah yang jadi salah satu pendorong terjadinya ketimpangan distribusi dokter di wilayah Indonesia. Kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan lainnya," kata Prof IOM menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan mengungkapkan, minimnya minat dokter muda praktik di daerah terpencil. Untuk itu, diharapkan peran organisasi profesi guna mengadvokasi para dokter muda untuk mau praktik di seluruh wilayah Indonesia.

"Program Nusantara Sehat untuk mengisi kebutuhan dokter di daerah terpencil, ternyata minim peminat. Dari 7 ribu tenaga kesehatan yang mendaftar, hanya 10 orang yang berprofesi dokter," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek disela pelantikan pengurus baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2015-2018, di Jakarta, Minggu (20/12).

Menkes mengemukakan, jumlah dokter di Indonesia sebenarnya sudah mencapai angka ideal, yaitu 125 ribu orang untuk penduduk berjumlah 250 juta. Namun, kendalanya penyebaran dokter tidak merata.

"Dokter banyak menumpuk di kota-kota besar. Perlu upaya yang lebih keras lagi dari pemerintah dan organisasi profesi untuk mendorong dokter agar mau bekerja di daerah terpencil," kata Nila menegaskan.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Katanya, dokter enggan praktik di daerah terpencil, lantaran minimnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

"Kami sudah ingatkan pada daerah-daerah yang minim dokter, untuk memperbaiki fasilitas kesehatannya, agar dokter merasa nyaman saat bekerja di daerahnya. Karena anggaran sekarang sudah transfer daerah," ucapnya.

Usman mengakui ada sekitar 10 persen atau 970 Puskesmas di Tanah Air yang jarang ada dokternya. Dokter enggan praktik di Puskesmas itu, lantaran minim fasilitas. Mereka lebih banyak praktik di Puskesmas Induk.

"Susah juga memberi sanksi pada dokter yang hanya datang satu kali seminggu di tempat pengabdiannya, jika tidak ada fasilitas standar di sana," tuturnya.

Ia berharap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat membuat pengaturan dokter menjadi lebih baik. Karena program tersebut menitikberatkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk ketersediaan tenaga kesehatannya.

"Saat ini dokter masih menumpuk di Jawa-Bali, angkanya mencapai 49 persen. Sisanya tersebar di kota-kota di luar itu. Dan sedikit sekali di daerah terpencil," katanya.

Solusi atas masalah itu, menurut Usman Sumantri, adalah pemberian kesejahteraan yang memadai. Agar beban kerjanya yang tinggi bisa setara dengan penghasilannya.

"Soal kesejahteran dokter di daerah, tidak bisa diputuskan Kemkes sendiri. Perlu izin prinsip dari presiden. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu segera," kata Usman Sumantri menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Guna memudahkan masyarakat membayar iuran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kantor Pos. Mengingat jaringan kantor pos tersebar hingga seluruh Indonesia, yakni ada 4.126 kantor pos kecamatan dan 19.202 agen pos di desa.

"Penambahan jumlah outlet PPOB (payment point online bank) melalui Kantor Pos diharapkan memudahkan masyarakat membayar iuran, terutama di kecamatan yang tak ada minimarketnya," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat melihat dari dekat outlet PPOB di Kantor Pos Kecamatan Conggeang, Sumedang, Jawa Barat, Senin (21/12).

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan Pos Indonesia, Poernomo dan Direktur Funding dan Distribution BTN, Sis Apik Wijayanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan sejak Agustus 2015 lalu melakukan perluasan channel PPOB dengan 4 mitra bank yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dan dua jaringan minimarket Indomaret dan Alfa Mart.

Sistem pembayaran dengan mekanisme PPOB terbilang efektif dan diminati banyak masyarakat. Terbukti sejak diluncurkan, pada minggu ke-3 Desember 2015 ini, jumlah transaksi pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mencapai hampit 2,4 juta transaksi pembayaran di 113 ribu outlet PPOB baik modern maupun tradisional.

Dijelaskan, pembayaran PPOB di outlet tradisional dilakukan pada 'agen' perorangan.di rumah-rumah, sebagaimana lazimnya pembayaran listrik atau pembayaran telepon. Dan pembayaran PPOB menggunakan saluran modern melalui bank dan jaringan minimarket.

Dalam melakukan pembayaran iuran, Fachmi menambahkan, calon peserta atau peserta BPJS Kesehatan cukup menunjukkan nomor virtual account (VA) kepada kasir minimarket.

"Target kami hingga akhir 2015 ada 100 ribu outlet. Saat ini sudah melampaui target," ucapnya.

Transaksi di outlet tradisional maupun modern channel, kata Fachmi, akan dikenakan biaya surcharge sebesar Rp2.500 per transaksi. Namun ke depannya, tagihan satu keluarga dapat digabung menjadi satu. Sehingga masyarakat cukup mengeluarkan biaya satu kali transaksi pembayaran.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga akan menggandeng beberapa jaringan minimarket besar lain sebagai gerai pembayaran PPOB modern channel, yang meliputi 183 gerai 7-Eleven, 600 Circle-K, 310 gerai Bright, serta 200 gerai Super Indo.

Tak hanya itu, tahun ini channel pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat merambah ke 350 agen/cabang jasa pengiriman barang JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun saat ini total terdapat 15.374 kantor bank dan 53.763 ATM bank mitra BPJS Kesehatan, dengan rincian Bank Mandiri 2.334 kantor dan 17.032 ATM. Untuk BNI ada 1.813 kantor dan 14.025 ATM. Sedangkan di BRI ada 10.410 kantor dan 20.876 ATM, di BTN 817 kantor dan 1.830 ATM. (TW)

Upaya promosi kesehatan adalah strategi pemerintah saat ini untuk mengurangi jumlah angka masyarakat yang sakit. Dengan demikian diharapkan akan makin sedikit orang yang berobat dan beban negara dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga berkurang.

Terkait hal tersebut Menteri Kesehatan Profesor Dr dr Nila Moeloek, SpM(K), berpesan kepada para Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang baru-baru ini selesai dilantik, Minggu (20/12/2015) untuk membantu pemerintah melakukan promosi kesehatan. Saat ini menurut Nila masih banyak hal yang harus ditingkatkan karena data menunjukkan hanya sekitar 20 persen populasi di Indonesia yang paham kesehatan.

"Angka sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 kami mencoba menilai, ternyata hanya baru 20 persen masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan. Ini tugas utama kita," kata Nila ketika memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus besar IDI, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,.

Masyarakat Indonesia yang homogen dari berbagai suku dan budaya adalah tantangan utama saat melakukan sosialisasi-sosialisasi kesehatan. Nila beberapa kali menyaksikannya sendiri saat mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah.

"Saya baru dari NTB (Nusa Tenggara Barat -red), Lombok Barat, pada waktu itu rumah sakitnya dibuat sungguh baik sekali. Tetapi yang tak enak saya mendengarkan pasien kelas tiga dengan begitu baiknya WC, tidak mengerti bagaimana buang air besar (pakai toilet -red)," kata Nila.

"Ini fakta yang harus kita hadapi. Masih ada masyarakat seperti ini," pungkasnya.

sumber: http://health.detik.com/

All too often mental health services are left to languish while physical health commands a disproportionate share of the attention and funding.

However, this perception is changing – and rightly so. Globally, governments have slowly woken up to the economic implications of mental health problems, which often afflict the young and are typically recurrent and frequently debilitating.

Research by the World Health Organisation suggests that mental health problems are among the most costly in terms of treatment and lost work days.

Another factor is a growing appreciation of the link between the physiological and psychological aspects of illness. This mind-body connection is particularly obvious in the case of diabetes, an illness with a disconcertingly high prevalence in the UAE.

The first thing to note about the relationship between depression and diabetes is the high rate of comorbidity. In other words, the elevated frequency that the two conditions occur together in the same person.

Analysis published by the American Diabetes Association explored 42 previous studies and concluded that depression was twice as common in individuals with diabetes than the general population. Around 20 per cent of all diabetes patients also experienced clinical depression.

The consequences of this relationship are negative. Depression in diabetic patients is associated with poorer glycaemic control, poorer self-management, in terms of diet and exercise and an increased likelihood of diabetic complications. Many of these findings are also true for even mild depression.

In other words, even the presence of depressive symptoms (eg, guilt, loss of interest, sadness) tends to be associated with poorer diabetes management.

We might assume that this relationship between diabetes and depression is born of the life-changing implications of receiving diabetes diagnosis. On any bad-news scale, the diagnosis of a disease that you may have to live with for the rest of your life must rate pretty highly.

Counter-intuitively however, it is not the diagnosis of Type 2 diabetes that gives rise to depression. In fact, research has shown that in most cases, depression precedes diabetes by several years. If anything, this suggests that depression is a risk factor for the onset of diabetes rather than a subsequent complication.

Depression among diabetics is responsive to all the usual treatments. The one most commonly used is antidepressant medication. The widespread use of antidepressants has more to do with the ease of availability than long-term effectiveness. For long-term effectiveness the most successful intervention to date is cognitive behavioural therapy (CBT), a type of psychological therapy designed to explore beliefs and attitudes, and empower patients with the skills to prevent future low moods spiralling into full-blown depressive episodes.

The evidence suggests that the successful treatment of depression improves diabetic outcome, increases adherence to self-care regimes and reduces the rate of diabetic complications.

This is all undoubtedly very valuable. However, there is a chronic lack of psychological therapists. If we are to have a holistic approach to the treatment of diabetes, then employing, educating and training adequate numbers of mental health professionals is a must.

A world-class health care service cannot ignore mental health.

Diabetes is not the only chronic physical complaint associated with depression. Heart disease is another prime example and treating co-morbid depression always leads to better outcomes.

If we truly want to improve our health and reduce the burden of chronic physical health problems, then we seriously need to improve mental health services.

To echo the World Health Organisation: "There is no health without mental health."

Dr Justin Thomas is an associate professor of psychology at Zayed University and author of Psychological Well-Being in the Gulf States

source: http://www.thenational.ae/

PT Taspen menggandeng BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja dalam penanganan kecelakaan kerja. Diharapkan, terjadi peningkatan layanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, serta pimpinan dan nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai peserta Taspen.

"Jika peserta Taspen mengalami kecelakaan kerja, maka 3 lembaga ini akan memberi jaminan kecelakaan kerja," kata Dirut Taspen, Iqbal Lantaro di Jakarta, Kamis (17/12).

Disebutkan, manfaat yang diperoleh pemegang kartu Taspen dapat perawatan kelas 1 sampai sembuh. Semua manfaat tersebut hanya untuk mereka yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

Iqbal menjelaskan, kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi, baik dari dan menuju tempat kerja. Artinya, tempat kerja dan waktu yang bersangkutan berangkat dan pulang dari tempat kerja melalui jalan dan waktu yang wajar dan biasa sehari-hari dilalui.

"Pokoknya yang tidak melanggar aturan. Kalau kecelakaan terjadi saat tidak memakai helm, itu ada yang dilanggar," ujarnya.

Iqbal mencontohkan, ASN yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat bekerja. Pertama, pasien akan ditangani lebih dulu oleh Jasa Raharja. Setelah masuk rumah sakit, beban kemudian ditanggung Taspen bersama BPJS Kesehatan.

"Ada perhitungannya. Biaya dipisahkan antara Taspen dan BPJS. ASN hanya cukup mengikuti proses perawatan dan tidak perlu pusing dengan biaya atau proses administrasi," tuturnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, jaminan kecelakaan kerja akan dibayar maksimal mencapai Rp 10 juta dan akan dibayarkan oleh Jasa Raharja.

Selanjutnya, jika dinyatakan belum sembuh, maka biaya perawatan sepenuhnya akan ditanggung oleh Taspen dan BPJS Kesehatan hingga yang bersangkutan sembuh total.

"Kalau ini kecelakaan lalu lintas, itu akan ditangani Jasa Raharja, Plafon Rp 10 juta, sisanya BPJS Kesehatan sampai sembuh," ujarnya.

Fachmi mengatakan, kerja sama seperti ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masing-masing peserta Taspen dan BPJS Kesehatan.

"Kita ingin lembaga-lembaga ini mengkoordinasikan manfaat ini, tanpa melanggar ketentuan dan aturan tapi masyarakat terlayani dengan baik, jangan sampai dibayar double. Ini akan jadi masalah," kata Fahmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}