Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mulai tahun ini akan menerapkan moratorium atau pemberian sementara izin baru bagi akademi kebidanan dan keperawatan. Hal itu dilakukan karena lulusannya dinilai sudah jenuh.

"Moratorium hanya pada daerah yang dianggap sudah jenuh, seperti di kota-kota di pulau Jawa," kata Dirjen Kelembagaan, Kemristekdikti, Patdono Suwignjo dalam penjelasan di Jakarta, Jumat (12/2).

Untuk itu, Patdono Suwignjo menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan organisasi profesi sebagai narasumber atas dasar penerapan moratorium. Karena merekalah yang tahu apakah lulusannya sudah jenuh di pasar kerja daerah.

"Jika organisasi bidan atau perawat menilai daerahnya itu masih kekurangan tenaga bidan dan perawat, tidak ada moratorium. Penerapannya sangat mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Menurut Patdono, daerah jenuh bisa mengajukan izin baru asalkan program studi yang ada ditingkatkan statusnya dari sebelumnya diploma 3 menjadi diploma 4 atau pendidikan profesi. Selain juga bisa membuka prodi untuk S1 dan S2," tuturnya.

Prodi lain yang dianggap jenuh, ditambahkan Patdono, adalah pendidikan guru. Namun, untuk bidang mata pelajaran IPA, bahasa Inggris dan mata pelajaran produktif bagi guru SMK tetap dibuka. "Hanya untuk tiga mata pelajaran itu saja. Lainnya dimoratorium," ucapnya.

Patdono mengatakan, proses moratorium akan terus berjalan selama jumlah lulusan lebih tinggi dibanding kebutuhan tenaga kerja di daerah itu. Alasannya terlalu banyak lulusan yang akan menganggur atau tidak bekerja.

"Sampai kita lihat jumlah lulusannya dibanding permintaannya sudah membaik lagi, artinya kebutuhan kerja dibandingkan lulusan sudah seimbang nanti kita hentikan moratorium," ucapnya.

Untuk mempermudah perguruan tinggi di daerah, lanjut Patdono, sejak Januari 2015 lalu proses pengajuan perizinan kini dilakukan secara online. Diharapkan, hal itu akan memotong rantai birokrasi yang ada di pemerintahan.

"Perizinan yang ditolak, bisa diajukan lagi dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Minimal 6 bulan sudah bisa diajukan kembali," ujar Patdono. (TW)

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek meminta Pemerintah daerah untuk mobilisasi sumber daya kesehatan tangani kasus demam berdarah dengue ( DBD). Mengingat, hingga Januari 2016 ada 50 orang meninggal karena DBD dari sekitar 2.000-3.000 kasus.

"Sejak Oktober kami sudah ingatkan kepada kepala daerah untuk waspada DBD, ternyata tidak direspon. Dampaknya selama Januari ada 50 pasien DBD yang meninggal," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai pelantikan pejabat eselon di lingkungan Kemenkes, di Jakarta, Rabu (10/2).

Nila kembali mengingatkan bahaya DBD yang dapat menyebabkan kematian. Mengingat, gangguan virus tersebut dapat menurunkan trombosit secara tiba-tiba, sehingga darah menjadi encer dan keluar lewat organ tubuh dalam waktu sekejap.

"Dalam waktu kurang dari 7 hari, jika tidak ditangani dengan tepat akan menimbulkan kegagalan organ dan pasien meninggal dunia," katanya.

Terlebih, lanjut Menkes, gejala awal DBD kini sulit diprediksi. Karena banyak pasien yang meninggal dunia akibat DBD, tanpa disertai dengan gejala awal demam tinggi.

"Pasien DBD saat ini sering tidak menunjukkan gejala karakteristik DBD, seperti demam di atas 38 derajat, pucat, muncul bintik merah di kulit dan tubuh terasa nyeri. Tahu-tahu trombosit turun dan tidak tertolong," ucap Nila.

Menkes menyebut saat ini masih ada 7 kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus kejadian luar biasa (KLB) akibat banyaknya pasien DBD meninggal dunia. Disebutkan, antara lain Kabupaten Tangerang, Banten; Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan; Kota Bengkulu, Bengkulu.

Menkes meminta masyarakat untuk segera melapor ke dinas kesehatan setempat jika ditemukan satu pasien DBD di wilayahnya. Dinas akan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging.

"Fogging tidak boleh terlalu sering karena menggunakan bahan kimia. Tidak baik untuk lingkungan. Selain itu, nyamuk juga jadi resisten. Yang penting adalah membersihkan lingkungan dan abatisasi, agar jentik tidak berubah menjadi nyamuk," ucap Nila menegaskan.

Sistem abatisasi, menurut Nila, sebaiknya sudah dilakukan sejak pergantian musim kemarau ke musim hujan, tepat di bulan Oktober 2015 lalu.Sementara untuk deteksi dini, Nila menambahkan, Kemenkes telah mengirim Rapid Diagnostic Test (RDT).

Adapun dukungan logistik dari Pemerintah Pusat kepada Daerah didistribusikan berdasarkan permintaan Daerah, karena di beberapa daerah sudah ada yang memiliki logistik masing-masing.

"Beberapa lokasi KLB seperti Kaimana diberi tambahan RDT untuk percepatan penemuan dini kasus, saat ini kasus DBD di Kaimana sudah tidak ada," katanya. (TW)

{jcomments on}

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan membangun sinergi kemitraan dengan beberapa instansi, untuk keberhasilan sistem pengawasan obat dan makanan.

"Karena di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lalu lintas peredaran obat dan makanan tak lagi mengenal batas," kata Kepala BPOM, Roy Sparringa dalam peringatan 15 Tahun Kiprah BPOM, di Jakarta, Rabu (10/2).

Roy menambahkan, sejak akhir 2015 BPOM fokus pada penguatan daya saing ekonomi produk obat dan makanan. Untuk itu, ia berharap pelaku usaha mau berperan aktif untuk mewujudkan hal itu.

"Kami akan melakukan penggalangan komitmen dari masing-masing asosiasi/gabungan pelaku usaha dengan fokus mengedepankan tindakan pencegahan melalui risk management program oleh para pelaku usaha," tuturnya.

Selain memperkuat kemitraan, Badan POM akan meluncurkan berbagai inovasi program guna mendukung pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa strategi itu, antara lain pemberlakuan sistem online untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin edar.

Selain itu, lanjut Roy Sparringa, pihaknya juga akan meningkatkan partisipasi publik melalui pencanangan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA). Gerakan itu bertujuan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan yang aman.

"Aplikasi yang bisa diakses masyarakat yaitu aplikasi Cek BPOM dan Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan Kejadian Luar Biasa (SPIMKer KLB) Pangan," katanya.

Ditambahkan, BPOM juga memiliki aplikasi Special Access Scheme (SAS) Online untuk memfasilitasi pendaftaran uji klinik dan pemasukan obat ke Indonesia melalui jalur khusus. Terutama obat-obat yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tiga instansi, yaitu Polri, Kementerian Perdagangan, dan Universitas Indonesia untuk peningkatan kerja sama pengawasan dan penyidikan tindak pidada bidang obat dan makanan.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, penandatanganan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan penyidik di masing-masing lembaga.

"Ini dilakukan agar kemitraan penegak hukum dan BPOM menjadi lebih solid. Kerja sama ini juga untuk meningkatkan koordinasi seperti tukar-menukar informasi dan pembaruan SDM penyidik di masing-masing lembaga," ujar Kapolri.

Acara HUT ke-15 BPOM juga dihadiri Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Deputi Menko PMK Bidang Peningkatan Kesehatan Tubagus Rachmat Sentika, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, dan Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis. (TW)

{jcomments on}

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Oetama Marsis menegaskan, pemberian sponsorship kepada dokter dalam program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) tidak melanggar kode etik.

"Progran P2KB diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia. Jika pemerintah tidak bisa menyediakan dana untuk itu, biarkan urusan ini ditangani organisasi profesi," kata Prof Oetama Marsis kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (11/2).

Prof Marsis menambahkan, sponsorship untuk P2KB tidak diperlukan jika dokter junior digaji pemerintah dengan layak. Sehingga mereka bisa mengikuti seminar, simposium atau pelatihan dengan biaya sendiri.

"Tapi persoalannya gaji dokter junior berkisar Rp3-4 juta per bulan. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensi jika gajinya hanya cukup untuk biaya sehari-hari," ujar Prof Marsis.

Dijelaskan, ada kewajiban bagi dokter junior untuk memenuhi 250 satuan kredit point (SKP) melalui Program P2KB selama kurun waktu 5 tahun, untuk meningkatkan kompetensi dokter. Kegiatan seminar atau simposium dibatasi hanya 20-30 persen dari total SKP.

"Sisanya bisa dilakukan dengan kegiatan membaca jurnal internasional, dan kegiatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran," ujar Prof Marsis menegaskan.

Masalah pemberian sponsorship bagi para dokter menjadi bahasan penting, karena hal itu dianggap sebagai gratifikasi dalam dunia kesehatan.

Dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Februari 2016 lalu, ditegaskan PB IDI sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi namun harus dicarikan jalan keluar terkait dengan keberlangsungan program P2KB.

Dalam kesempatan itu, Prof Marsis juga membantah tunduhan yang menyebutkan gratifikasi dokterlah sebagai penyebab mahalnya harga obat. Padahal, mahalnya obat karena bahan baku obat yang masih impor.

"Mahalnya harga obat itu dari bahan bakunya, jadi perlu kita klarifikasi bahwa dokter dalam hal ini tidak mempengaruhi harga obat," ujarnya.

Menurut Marsis, tuduhan mahalnya harga obat akibat adanya dugaan pemberian gratifikasi kepada dokter seharusnya didasari dengan data serta hasil investigasi yang kuat. Apalagi saat ini telah diterapkan model Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga masyarakat tak lagi mengeluarkan biaya saat berobat ke dokter.

"Selain itu, pengadaan obat juga telah melalui Formularium Nasional dan e-catalog sehingga hubungan dokter dengan industri obat semakin terminimalisir," kata dokter spesialis kandungan tersebut.

Prof Marsis berharap penetapan subyek hukum gratifikasi didasarkan UU No 20 tahun 2001 yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, bukan dokter swasta. Yaitu dokter yang bekerja di institusi/rumah sakit pemerintah.

"Sedangkan dokter swasta adalah dokter yang bekerja di RS swasta, dokter praktik pribadi, dokter PNS yang bekerja di RS swasta diluar jam kerjanya sebagai PNS," tuturnya.

Pengaturan sponsorship dan undangan kegiatan ilmiah, menurut Prof Marsis, bisa dibedakan jalurnya. Untuk dokter PNS, disampaikan melalui institusi masing-masing. Sedangkan dokter swasta disampaikan ke organisasi profesi.

"Bagi dokter PNS, urusan dilakukan oleh Kementerian kesehatan. Dan dokter swasta oleh Ikatan Dokter Indonesia," kata Prof Marsis menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Dalam pameran Arab Health 2016 yang berlangsung di Dubai International Convention & Exhibition Center, Uni Emirat Arab (UEA) 25-28 Januari silam, Paviliun Indonesia berhasil meraih transaksi senilai 6,2 juta dollar AS.

"Nilai transaksi sebesar 6,2 juta dollar AS tahun ini naik 57,2% dibanding tahun 2015 yang mencapai 3,9 juta dollar AS," tegas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak, melalui keterangan pers ke KOMPAS.com, Rabu (10/02/2016).

Nilai transaksi tersebut masih bisa bertambah karena sejumlah order potensial masih dalam tahap negosiasi. Hal itu mengindikasikan, produk alat kesehatan Indonesia berhasil mencuri perhatian negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Australia.

Perolehan transaksi paling besar berasal dari buyer Filipina, diikuti Uni Eropa, Australia, UEA, dan Iran. "Produk yang paling diminati buyer adalah hospital bed, auto-disable syringe, sphygmomanometer, incubator and facemasks, shoe cover, dan underpad," imbuh Nus.

Tren ekspor peralatan kesehatan Indonesia ke dunia selama lima tahun terakhir meningkat 6,42% dengan nilai ekspor sebesar 273,8 juta dollar AS di 2014.

Sementara itu, kawasan teluk dan Timur Tengah menjadi pasar potensial dan sangat menjanjikan bagi produk peralatan kesehatan Indonesia.

Negara tujuan utama ekspor produk peralatan kesehatan Indonesia adalah Singapura, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Belanda, Australia, Malaysia, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Sementara itu, neraca perdagangan di 2014 antara Indonesia dan UEA menunjukkan surplus sebesar 748,8 juta dollar AS bagi Indonesia.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

Dengan menggunakan KRI dr. Soeharso-990 dari Pelabuhan Lantamal VII Kupang, sebanyak 342 Personel TNI (AD, AL, AU) Misi Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari 186 Personel Kesehatan meliputi 2 (dua) Dokter Umum, 2 (dua) Dokter Gigi, 15 Dokter Spesialis, 2 (dua) Apoteker, 165 Personel dari Batalyon Kesehatan 2/Kostrad dan Batalyon Kesehatan 1 Marinir beserta 156 Personel KRI dan Crew Helly, telah tiba di Pulau Lakor, Sabtu (6/2/2016).

Misi Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan di Pulau Terluar Indonesia, seperti Pulau Lakor, Moa, Letti, Kisar, Wetar dan Liran, yang akan berlangsung sampai tanggal 15 Februari 2016 tersebut, sebagai tindak lanjut perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu, usai melakukan kunjungan ke beberapa Pulau Terluar di wilayah Indonesia bagian Timur.

Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS selaku Komandan Satgas Bantuan Sosial (Dansatgas Bansos) mengatakan bahwa, Pulau Lakor sangat sulit dijangkau. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan agar TNI datang ke pulau-pulau terpencil dan terluar dengan membawa KRI Rumah Sakit dr. Soeharso, serta membangun hubungan dengan masyarakat setempat yang saat ini membutuhkan pengobatan.

"Pengobatan yang dilayani diantaranya, penyakit Hernia, Bibir Sumbing, Bedah Minor (Khitan), Lipoma Poli THT, Poli Mata, Bedah Mayor (selektif)," ujarnya seperti dilansir Puspen TNI.

"Dalam menyiapkan konsep pertahanan semesta agar menjadi Prajurit TNI yang kuat, handal dan profesional, terutama yang paling penting adalah dicintai rakyat. Maka dari itu, bagi TNI misi ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Terluar," kata Dansatgas Bansos.

Dansatgas Bansos Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS juga menuturkan bahwa, tujuan kegiatan operasi bakti sosial kesehatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Pulau Terluar akhir tahun lalu, dan menjanjikan kepada warga masyarakat setempat yang membutuhkan pengobatan.

"Pada saat ada kegiatan pengobatan di Timor Leste beberapa waktu lalu, maka pulangnya diperintahkan untuk mengadakan pengobatan di masing-masing Pulau tersebut, kegiatan TNI ini merupakan bentuk dari kepedulian sesama manusia, khususnya di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari TNI kuat, handal, profesional dan dicintai rakyat," tuturnya.

Lebih lanjut, Dansatgas Bansos Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS mengatakan, peran dari pada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, para Pejabat yang berada di Pulau Lakor ini sebagai Pembina. Pulau terdepan ini merupakan asset yang sangat luar biasa, pola pembangunan di daerah ini sudah dicanangkan, kedepan akan dibangun proyek-proyek perintis, proyek pendahuluan agar sebuah Gugusan Nusantara itu terbentuk dengan baik. Kita awali dengan misi kesehatan, selanjutnya akan dibangun Pos-Pos AL dan termasuk Koramil untuk menjaga Pulau Lakor ini.

"TNI akan berkordinasi terus kepada Pejabat yang ada di sini demi ketenangan, kedamaian, keamanan masyarakat setempat," pungkasnya.

Sementara itu, Waaster Panglima TNI Brigjen (Mar) TNI Gatot Triswanto selaku Wadansatgas Bansos mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan ini harus melibatkan peran serta dari unsur-unsur TNI dari tiga angkatan yang ada di daerah.

Ditempat yang sama Camat Pulau Lakor D.J. Heljanan mengatakan antara lain bahwa, jumlah penduduk Pulau Lakor sebanyak 2443 orang dari 586 Kepala Keluarga dan 5 Desa. Masyarakat sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas kegiatan ini yang berjalan dengan baik.(fri/jpnn)

See more at: http://fajar.co.id/

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan saat ini pemerintah hanya akan memberlakukan status waspada Virus Zika. "Kami waspada Virus Zika," katanya Selasa 2 Februari 2016 di Kantornya.

Menurut Oscar, pemerintah menetapkan status waspada karena sampai saat ini tidak ada kasus Virus Zika di Indonesia yang menyebabkan kematian. Memang ada pasien yang dinyatakan terkena Virus Zika pada 2014 di Jambi, namun pasien itu berhasil sembuh.

"Kami minta masyarakat tidak panik, tapi bukan berarti kami akan lengah, kami akan terus waspada," kata Oscar. Ia mengatakan di Indonesia, dibanding Virus Zika, lebih banyak kasus Demam Berdarah Dengue yang akhirnya memakan lebih banyak korban.

Kewaspadaan yang dilakukan pemerintah dengan menyiagakan petugas di kantor kesehatan pelabuhan yang menjadi pintu masuk udara dan laut dari luar negeri serta daerah perbatasan. Kepada turis dan juga pendatang dari daerah epidemi Zika, petugas diminta waspada dan memeriksa bila ada yang memiliki gejala Virus Zika, seperti gejala demam.

Baca: Wabah Virus Zika, Benarkah Gejala Sama dengan Malaria?

Pemerintah pun meminta masyarakat untuk waspada terhadap virus itu. Salah satunya dengan mewaspadai bila ingin bepergian ke daerah yang epidemi Virus Zika. Beberapa pencegahan bisa dilakukan bagi warga Indonesia, baik yang ada di daerah epidemi Zika di luar negeri atau daerah DBD di kawasan Indonesia. Cara untuk menghindari terkena Virus Zika bisa dilakukan dengan mencegah agar tidak tergigit nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau menggunakan pakaian lengan panjang.

Menurut Oscar, pemerintah akan lebih fokus pada memberantas sarang nyamuk yang menjadi sumber vektor Virus Zika. Himbauan pemberantasan sarang nyamuk ini sudah dilakukan dengan menyebarkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk waspada terhadap sarang nyamuk itu. "Cara memutus mata rantainya dengan melakukan tindakan di hulu, yaitu menghilangkan sarangnya."

sumber: http://gaya.tempo.co/

TEGUCIGALPA – Honduras telah menyatakan darurat nasional setelah pejabat di sana mengungkapkan bahwa penyebaran infeksi virus zika sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

Menteri Kesehatan Honduras Yolani Batres mengatakan, sejak 16 Desember ketika kasus virus zika muncul terdapat 3.649 orang yang terinfeksi virus ini. Yolani memaparkan semenjak itu orang yang terinfeksi virus zika semakin bertambah tiga kali lipat dalam kurun tiga hari ini.

Dikabarkan di Honduras, satu orang yang berusia tua diduga meninggal dunia akibat virus ini. Namun, pihak otoritas kesehatan di negara ini masih menyelidiki kabar tersebut.

"Jumlah orang-orang yang terjangkit virus ini semakin meningkat setiap harinya dan mencapai tahap yang mengkhawatirkan," kata Batres di konferensi pers, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (2/2/2016).

Virus zika sendiri yang membuatnya jadi berbahaya adalah karena tidak menyebabkan gejala yang terlalu menonjol karena efeknya rata-rata seperti flu biasa dan ruam-ruam saja.

Gejala inilah yang membuat 70–80 persen kasus virus zika tidak terdeteksi. Hingga saat ini masih belum ada perawatan yang spesifik untuk menyembuhkan orang yang terkena virus zika.

Dikabarkan, virus ini dapat menyebabkan pasien yang terinfeksi terkena Sindrom Gullain-Barre. Ini adalah gangguan neurologis yang dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian.

sumber: http://news.okezone.com/