Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyatakan vaksin polio injeksi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional pada 8-15 Maret 2016, tidak memiliki efek samping dibanding vaksin oral yang masih meninggalkan efek imunitas pada feses (kotoran) bayi.

"Pada vaksin oral, zat imunnya masih terbawa pada feses bayi kemudian menyebar lewat air dan tertimbun di tanah," kata Direktur Gizi Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemkes Doddy Izwardy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (3/3).

Yang ditakutkan, lanjut Doddy, jika zat tersebut masuk rantai makanan sehingga memberi imun pada seseorang. Sedangkan vaksin injeksi akan mati, dan tidak akan keluar melalui feses," kata Doddy seraya menyebutkan provinsi Yogyakarta sejak 2007 lalu sudah tak pakai lagi vaksin polio tetes.

Menurutnya, sudah waktunya Indonesia yang dinyatakan bebas polio sejak 2014 beralih dari vaksin oral (tOPV) ke vaksin injeksi (bOPV). Sehingga capaian bebas polio berlanjut dari tahun ke tahun.

Doddy menjelaskan, distribusi vaksin injeksi perlahan akan dilakukan ke seluruh Indonesia. Diharapkan pelaksanaan PIN serentak pada Juli 2016 sudah tidak ada penggunaan vaksin tetes.

"Vaksin tetes yang di Indonesia saat ini tidak akan dimusnahkan, tetapi distribusi vaksin polio tetap jalan. Sehingga nanti kalau sudah habis vaksin polio tetesnya, baru diberikan vaksin polio injeksi," ujarnya.

Pelaksanaan PIN serentak diitargetkan untuk bayi usia 0 - 59 bulan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh anak Indonesia telah memiliki tingkat kekebalan tinggi terhadap penyakit polio. Selain mengurangi risiko penyebaran virus polio dari negara lain.

PIN Polio merupakan bagian dari rencana aksi vaksin global tahun 2020 dengan tujuan mencapai dunia bebas polio, mencapai target eliminasi regional dan global serta mencapai target cakupan imunisasi regional, nasional, dan individu.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menerbitkan fatwa halal terhadap proses dan kegiatan imunisasi untuk balita atau anak-anak. (TW)

Seluruh "Pasukan Oranye", sebutan bagi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di provinsi DKI Jakarta akan didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan demikian, petugas yang berstatus sebagai pegawai kontrak itu mendapat jaminan atas perlindungan kesehatan. Tak hanya dirinya, perlindungan juga mencakup keluarganya.

"Ketika sakit, mereka sudah gak pusing-pusing lagi kalau mau berobat," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai menyaksikan penandatanganan kepesertaan Pasukan Orange ke BPJS Kesehatan Divisi Regional IV, DKI Jakarta, Selasa (1/3).

Kontrak kerja sama itu, ditegaskan pria yang akrab disapa Ahok sudah sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No 111 Tahun 2013.

"Seluruh biaya BPJS bagi Pasukan Oranye akan ditanggung Pemprov DKI. Selain PPSU, pegawai kontrak di kelurahan serta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga akan mendapat fasilitas yang sama," ujar mantan Bupati Belitung itu.

Ahok menambahkan, para pegawai kontrak berhak mendapatkan perlindungan gak hanya BPJS Kesehatan, tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, para pekerja itu hanya digaji sesuai upah minimum regional (UMP) dan jumlahnya dibayar maksimal 13 kali selama setahun.

"Jika pekerjanya sakit, atau bahkan meninggal dunia sering kali keluarganya terbebani secara ekonomi. Keberadaan BPJS baik Kesehatan dan Ketenagakerjaan sangat membantu,"ujarnya.

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, lanjut Ahok, PPSU dan pegawai kontrak lainnya tidak perlu mikir uang saat sakit. Jika meninggalpun, mereka akan dapat "warisan" dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp 137 juta.

Disebutkan, saat ini ada sekitar 15 ribu pegawai PPSU atau Pasukan Oranye. Mereka bertugas membersihkan sampah dan lumpur yang menumpuk di selokan air, agar tidak menimbulkan genangan dan banjir saat musim hujan tiba.

Pasukan Oranye berada dibawah kendali kelurahan. Setiap kelurahan mendapat jatah 40-70 personel. Penempatan jumlah personel berdasarkan luas wilayah kelurahan. Semakin luas semakin banyak pasukan oranye yang ditempatkan.

Petugas PPSU ini tidak hanya mengurus kebersihan selokan air atau kebersihan jalanan saja. Personel PPSU harus serba bisa, seperti mengganti lampu jalan yang rusak, atau menebang ranting-ranting pohon yang menjulur ke jalanan. (TW)

{jcomments on}

Frost & Sullivan memprediksi belanja kesehatan dari semua lini di Indonesia akan naik di 2020.

Jyoti Nagrani, Consulting Analyst, Frost & Sullivan Asia Pacific, dalam laporannya mengatakan bahwa pembelanjaan kesehatan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan PDB Indonesia.

"Belanja kesehatan diperkirakan naik 4,3 persen mencapai 50,8 miliar dollar AS di 2020," kata dia.

Menurut dia, naiknya belanja kesehatan disebabkan oleh naiknya urbanisasi di Indonesia.

Jyoti memprediksi 68 persen masyarakat Indonesia akan hidup di perkotaan pada 2025. Sebanyak 80 persen dari masyarakat perkotaan di 2025 merupakan kelas menengah.

"Kuatnya pembelanjaan kelas menengah akan menciptakan efek berlanjut untuk pasar domestik dan ekonomi ASEAN. Menghasilkan peluang bisnis besar termasuk kesehatan," papar dia.

Urbanisasi dan naiknya jumlah kelas menengah, yang memiliki pola hidup kurang sehat, akan mendorong bertumbuhnya penyakit.

Dengan demikian, permintaan untuk pemeriksaan awal penyakit, teknologi medis untuk diagnosa awal, kebutuhan akan pengobatan terjangkau, serta dengan kualitas perawatan medis yang baik, dari masyarakat akan meningkat.

Menurut Jyoti, pada 2020 akan semakin banyak rumah sakit swasta bergabung dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan semakin banyak yang menerima pasien BPJS.

Lebih lanjut, rumah sakit untuk perawatan orang jompo, atau panti jompo juga akan meningkat di 2020.

Sebab, jumlah penduduk dengan usia diatas 66 tahun diperkirakan mencapai 5,4 persen dari total populasi di 2017.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah untuk segera menyusun panduan kompensasi jasa medis dokter. Mengingat selama ini banyak rumah sakit kurang layak dalam menghargai jerih payah dokter, akibat tidak ada aturan yang jelas.

"Dalam aturan pemerintah disebutkan jasa pelayanan sebesar 30-50 persen dari total klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Namun kenyataannya, tidak sebesar itu," kata dr Prasetyo Widhi Buwono SpPD, Ketua Bidang Advokasi dan Monev Terapan JKN, PB IDI dalam diskusi bertajuk "Dua Tahun Penerapan JKN" di Jakarta, Jumat (26/2).

Ditambahkan, pemberian jasa medis bagi dokter, terutana di RSUD (rumah sakit umum daerah) mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Sehingga tak ada standardisasi dalam pemberian jasa medis bagi para dokter, yang berlaku secara nasional.

"Kondisi ini menimbulkan kecemburuan di kalangan dokter. Pasalnya jasa medis mereka dibayarkan tergantung pada kemurahan kepala daerahnya. Jika peduli atas nasib dokter, pemberian jasa medis sesuai aturan. Jika tidak, ya terima nasib saja," ujarnya.

Karena itu, lanjut Prasetyo, IDI sangat berharap Kementerian Kesehatan segera menyusun panduan jasa medis untuk manajemen rumah sakit, termasuk RSUD. Dengan demikian, jasa medis dokter diberikan secara transparan dan berkeadilan.

"Pembagian jasa medis yang berkeadilan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dokter. Dampaknya jangka panjangnya adalah meningkatnya layanan kesehatan di seluruh Indonesia," ucap dokter spesialis penyakit dalam tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum IDI, Prof Ilham Oetama Marsis mengemukan banyak persoalan terjadi selama pelaksanaan 2 tahun program JKN, mulai dari jenis pelayanan, sistem rujukan, ketersediaan obat hingga kualitas manajemen rumah sakit.

"Dalam pelayanan, sistem rujukan harus dibenahi. Mengingat angka rujukan ke rumah sakit masih tinggi yaitu 80 persen, sedangkan kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hanya 20 persen," ujar Prof Marsis.

Padahal idealnya, lanjut dokter spesialis kebidanan itu, kasus di rujukan 20 persen. Sedangkan kasus di FKTP sebesar 80 persen. Jika tidak, kondisi itu hanya akan menguras dana BPJS Kesehatan.

Menurut Prof Marsis, masih tingginya kasus di rujukan, menandakan ada yang salah dalam pelaksanaan sistem layanan kesehatan. Permasalahan itu tak hanya terkait dengan kompetensi dokter, tetapi juga ketersediaan obat dan alat kesehatan.

"Tak sebanding beban dokter dengan pasien yang dilayani. Kurangnya jumlah FKTP menjadi salah satu sebab. Idealnya dalam pelaksanaan JKN ya 80 persen bisa selesai di FKTP dan 20 persen dana habis di FKTP," sebutnya.

Kemudian, persoalan lain yang disinggung terkait ketersediaan obat serta alat kesehatan. Ketersediaan obat ini diatur dalam formularium nasional (fornas). Dalam persoalan itu, seharusnya profesi dokter baik primer atau spesialis dilibatkan dalam memberikan masukan.

Menurutnya, seringkali terjadi kekosongan obat di pelayanan dengan tak tersedianya obat untuk jenis penyakit tertentu."Karena tidak masuknya obat itu dalam fornas. Tentu IDI berharap masukan bisa diberikan dokter primer atau spesialis agar bisa diikuti ketersediaan obat dan alkes di pelayanan sehingga tak ada masalah lagi," katanya.

Begitupun soal rendahnya tarif INA CBGS yang masih rendah karena dalam beberapa kasus. Serta masih ada disparitas tarif antara tarif rawat inap dan rawat jalan. Pasien yang diinapkan, perawatan intensif, sampai tindakan operasi.

Ditambahkan, disparitas tarif juga terjadi antar berbagai tipe rumah sakit. Persoalan itu kemudian membuat hanya sedikit rumah sakit swasta yang mau bekerjasama karena tak ada subsidi dari pemerintah.

"Ini yang membuat beban pelayanan terhadap pasien ada di rumah sakit pemerintah. Makanya peran organisasi profesi sangat diperlukan untuk memperbaiki masalah ini. Mulai masukan tarif, sistem rujukan, ketersediaan obat dan alat kesehatan di Fornas," kata Prof Marsis menandaskan. (TW)

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyatakan, pihaknya akan menfasilitasi pengembangan alat terapi kanker Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT) hasil temuan Warsito Purwo Taruno.

"Alat tersebut akan diujicobakan di 14 Rumah Sakit (RS) yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Nasir usai melantik pelantikan dua rektor, di Jakarta, Rabu (24/2).

Menristek menjelaskan, pengembangan alat ECCT dilakukan bekerja sama dengan fakultas kedokteran dan 14 rumah sakit pendidikan. Alat tersebut akan diujicoba hingga terbukti mampu menyembuhkan pasien kanker, seperti hasil penelitian Warsito.

"Ujicoba ini juga mendapat persetujuan dari menteri kesehatan," ujar Nasir.

Ditambahkan, saat ini peneliti Warsito juga bekerja sama dengan Singapura memberikan pelatihan atas penggunaan alat ECCT ke sejumlah negara seperti Polandia, Amerika dan Australia.

"Tidak masalah kerja sama dengan negara mana, asalkan alat tersebut nantinya disebutkan dibuat oleh orang Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Tritarayati mengatakan, hasil evaluasi tim pengkaji yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Komite Penanggulangan Kanker Nasional menunjukkan alat terapi kanker ECCT yang dikembangkan Warsito belum dapat disimpulkan atas keamanan dan manfaatnya.

Namun, Kemkes bersama Kemristekdikti telah membentuk konsorsium untuk pengembangan alat terapi kanker tersebut. Pembentukan konsorsium itu diharapkan bisa mempercepat proses pra klinik hingga penelitian klinis, sebelum dipergunakan secara nasional.

"Penelitian ECCT dikembangkan sesuai dengan jenis kanker dari tahap pra klinik hingga penelitian klinik, yang didasarkan Uji Klinik yang Baik sesuai standar WHO," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengembangan teknologi alat terapi kanker Warsito itu masih dianggap kontroversial di dunia medis. Karena alat ECVT dan ECCT menggunakan gelombang pinggiran.

Padahal pada umumnya, pengembangan teknologi memakai gelombang utama. Gelombang pinggiran disinyalir memiliki manfaat berkat pemanfaatan algoritma soft-computing jaringan sarat tiruan.

Meski belum terbukti secara ilmiah, namun disertasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 2015, Dr dr Sahudi Salim SpB(K)KL, menemukan mekanisme kematian sel kanker ketika dipaparkan ECCT. Karena itu, alat terapi kanker buatan Warsito akan dikembangkan lebih lanjut. (TW)

{jcomments on}

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menghadiri Sidang Promosi gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jovita Irawati. Dalam desertasinya, Jovita membahas kerancuan perundangan di bidang kesehatan dengan judul Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya terhadap Praktek Medik dan Eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Oso, sapaan Oesman Sapta, mengapresiasi disertasi yang disampaikan Jovita Irawati. Menurutnya, persoalan hukum yang terjadi dalam dunia kedokteran patut dibicarakan. Karena dalam praktek kedokteran, keberadaan hukum memang diperlukan untuk melindungi dokter. Sementara profesi dokter juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan.

Sayangnya, kata Oso, hingga kini masih ada saja rambu-rambu hukum dalam dunia kedokteran yang terasa menggelitik. Antara lain masalah ketidaksesuaian diantara UU yang terdapat dalam dunia kesehatan.

"Padahal semestinya UU tersebut harus bisa melindungi berbagai profesi yang bergerak dibidang kesehatan, khususnya para dokter," kata Oso di UPH Karawaci Tangerang Banten, kemarin.

Sementara Jovita menambahkan, perlunya kepastian hukum di bidang kedokteran. Ini penting untuk memberikan kenyamanan bekerja dan kepastian hukum. Baik bagi konsumen, maupun dokter. Karena saat ini UU di bidang kesehatan masih tumpang tindih. "Misalnya saja sampai ada UU tentang pasien yang jumlahnya mencapai empat buah, ini tentu tidak efisien perlu dirubah sehingga cukup satu UU saja," kata Jovita.

Jovita juga menolak bila dikatakan dalam seluruh kasus, para dokter selalu dimenangkan dalam persidangan. Menurutnya banyak juga dokter yang dijatuhi sanksi akibat adanya dugaan pelanggaran kedisiplinan. Dan dokter juga tidak selalu menang di pengadilan.
(M Bungalan/CN41/SMNetwork)

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Ketika menemukan sebuah inovasi, bahkan yang sederhana sekalipun, Menteri Kesehatan Nila Moeoloek menekankan pentingnya koordinasi.

"Selama ini banyak inovasi-inovasi yang koordinasinya kurang. Maka itu, saya harap BTKL-PP bisa berkoordinasi dan berintegrasi dengan unit lain. Kalau dikembangkan dari mereka saja, nanti outputnya bisa saja tidak sebesar jika tidak dikoordinasikan misalnya dengan Kemenkes," tutur Menkes Nila di sela-sela gelar karya BTKL-PP di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Setelah ada koordinasi, Menkes Nila mengatakan pasti ada upaya untuk mengimplementasikan, salah satunya melalui uji coba yang dilakukan lewat perantara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Setelah teruji, inovasi tersebut akan dimasukkan ke industri seperti usaha menengah ke bawah. Jika hal ini bisa dilakukan, menurut Menkes Nila pastinya amat membantu masyarakat. Misalnya ketika menggunakan minyak sereh sebagai obat oles nyamuk, nantinya bisa melibatkan para petani sereh dan juga masyarakat lokal.

Menkes Nila juga mengapresiasi inovasi berupa aromaterapi dari bunga Citronella sebagai pengusir nyamuk. Kemudian, ada pula hand sanitizer K'sih buatan BTKL-PP Surabaya dan perangkap tikus yang menggunakan semacam pipa kemudian menyasar si tikus agar memakan daslon yang kemudian akan diibawa tikus tersebut ke familinya agar tikus-tikus tersebut mati.

"Banyak hasil dari BTKL-PP yang penting untuk dikoordinasikan, bukan dikerjakan sendiri. Sebab, kalau seperti itu akan sulit disosialisasikan dengan baik ke seluruh Indonesia," kata Menkes Nila.(rdn/vit)

sumber: http://health.detik.com/

Isu perempuan dan anak sangat penting dimasukan dalam pembuatan indikator pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDGs), karena jika tidak maka target SDGs pada tahun 2030 tidak akan tercapai.

Bulan September 2015 lalu Perserikatan Bangsa-bangsa PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama "Sustainable Development Goals" (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya "Millenium Development Goals" (MDGs) yang telah berakhir.

SDGs yang memiliki 17 program berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia, untuk 15 tahun ke depan.

Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia hari Senin (15/2) meluncurkan indikator gender dalam pelaksanaan Program Pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Adriana Venny Aryani, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu lembaga yang tergabung dalam Gerakan Perempuan tersebut mengatakan isu perempuan dan anak sangat penting dimasukkan dalam pembuatan indikator pelaksanaan program SDGs.

Indikator ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah.

Menurutnya program pembangunan berkelanjutan ini tidak akan mencapai target pada 2030 jika tidak menitikberatkan pada persoalan perempuan. Pemerintah Indonesia menurut Adriana harus belajar dari kegagalan mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Salah satu penyebab kegagalan itu karena pemerintah tidak memasukkan isu perempuan dan anak ini secara lebih spesifik.

Hingga saat ini tambahnya banyak persoalan perempuan yang belum terselesaikan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender maupun angka kematian ibu melahirkan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya bahkan semakin meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut pada tahun 2015 angka kekerasan terhadap perempuan hampir mencapai 300 ribu.

Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi adalah 32 seribu kelahiran hidup. Sementara target penurunan AKI secara global pada tahun 2030 adalah 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Adriana mengatakan, "Kita akan gagal mencapainya kalau indikator gender tidak disusun dari sekarang. Harus kita pastikan ini dilakukan oleh negara misalnya dalam proses perdamaian itu perempuan dilibatkan sebagai agen perdamaian. Misalnya memastikan negara memberikan hukuman yang adil bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan."

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Chatarina Wahyurini mengatakan masalah kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia juga masih menjadi masalah besar. Selama ini pemerintah kurang mengalokasikan dana khusus untuk masalah tersebut. Menurutnya kondisi ini diperparah dengan keadaan yang masih patriarkhi

"Jadi persoalan gitu masih, misalnya istri menentukan mau menggunakan kontrasepsi harus izin suami, misalnya kayak gitu. Kemudian tabu diomongin, pendidikan seks selalu diartikan ajarin orang ngeseks. Hal-hal tabu, mitor-mitos itu juga yang memperlambat," kata Chatarina.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyambut baik indikator gender yang dibuat oleh Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Indikator tersebut menurutnya sangat penting sekali untuk membawa Indonesia berusaha mencapai target SDGs.

Menteri Yohana mengatakan, "Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri dan ini bukti nyata dimana kita semua bersatu dalam satu kesepahaman, membangun komitmen bersama untuk membangun perempuan-perempuan kita tidak lupa pula anak-anak kita."

Ada 17 Tujuan Global dalam SGDs yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan,kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau.

Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mengurangi ketidaksetaraan, membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan damai, serta memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. [fw/em]

sumber: http://www.voaindonesia.com/