Pemerintah menetapkan alat-alat kesehatan impor dikategorikan sebagai barang mewah. Pengategorian tersebut tentunya akan membuat beban pajak lebih tinggi.

"Ini yang membuat kualitas jasa layanan kesehatan di Indonesia dinilai masih lemah. Ini kan untuk kepentingan pasien," ungkap Ketua Komite Tetap Kebijakan Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adib Yahya di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Adib mengatakan, alat-alat kesehatan semestinya tidak dimasukkan ke dalam kategori barang mewah karena dan meminta agar ini segara dihapuskan dari kategori barang mewah.

"Ini kan untuk pasien. Kita minta dihapuskan tax ini. Tax itu sekarang masih masuk dalam barang mewah untuk alat-alat kesehatan, ini menghambat," jelas Adib.

Tidak hanya persoalan itu, menurut Abid pembiayaan untuk biaya listrik dan air rumah sakit dimasukkan dalam kategori industri jasa air. Hal ini juga menambah beban pembiayaan rumah sakit.

"Ini yang menjadi masalah selalu. Kita pernah mengajukan minta dimajukan ke kategori industri sosial tapi itu baru bisa di Jakarta Barat saja, kenapa enggak secara nasional, harusnya secara nasional," tandasnya.

sumber: economy.okezone.com

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Indonesia bisa jadi target pasar atau sapi perah dalam industri farmasi atau kesehatan, apalagi menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (AEC). Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Kesehatan Adib A Yahya mengatakan, dari 575 juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan Asia Tenggara (Asean), 42 persen diantaranya adalah penduduk Indonesia. Padahal, kontribusi jumlah penduduk negara-negara lainnya lebih sedikit seperti Filipina hanya 16,5 persen, Vietnam 15 persen, dan Thailand 12 persen.

Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah Rumas Sakit yang ada di Indonesia juga ada lebih dari 2 ribu unit. "Untuk itu, negara tetangga mengatakan Indonesia adalah pasar yang menarik untuk industri kesehatan atau farmasi," katanya saat diskusi yang membahas tentang 'strategi peningkatan daya saing industri kesehatan Indonesia' di Jakarta, Rabu (28/8).

Seharusnya, kata Adhib, Indonesia harus malu pada Vietnam. Menurutnya, Vietnam mampu membidik pasar jasa kesehatan dibawah level negaranya seperti Kamboja, Tetapi Indonesia tidak bisa meniru kebijakan negara tersebut. "Indonesia kan punya Timor Leste, kenapa kita tidak menjadikannya pasar?" ujarnya.

Padahal, dia melanjutkan, Indonesia dikenal sebagai pengekspor perawat. Namun di satu sisi dia prihatin dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perawat ekspor dari Indonesia kalah bersaing dengan Filipina karena perawat Indonesia tidak menguasai Bahasa Inggris.

Untuk itu dia memperingatkan agar Indonesia lebih berhati-hati karena dapat dijadikan sapi perah oleh negara-negara asing. Apalagi Indonesia sedang menyongsong MEA pada 2015 dan adanya era perdagangan jasa keseharan intra-ASEAN.

Pihaknya memberi beberapa masukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Pertama, pemerintah menyusun desain utama jasa pelayanan kesehatan nasional guna optimalisasi peran jasa kesehatan domestik dalam industri jasa kesehatan di Asia Tenggara.

Kedua, pengembangan kapasitas jasa kesehatan melibatkan unsur swasta (public private partnership). Masukan ketiga yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

sumber: www.republika.co.id

Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 21 jenis baru narkoba yang masuk ke Indonesia, selama tahun 2013. Namun narkoba jenis baru tersebut belum masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Direktur Narkotika Alami Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Sugiyo mengatakan, pihaknya masih memproses temuan narkoba tersebut masuk dalam UU Narkotika di lampirannya.

"Target kami secepatnya. Lebih cepat lebih bagus, tahun ini diusahakan sudah selesai. Semuanya tergantung kepada DPR," ujar Sugiyo kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/8).

Lebih lanjut Sugiyo mengatakan dengan belum masuknya jenis baru narkoba tersebut ke dalam UU Narkotika, maka pelaku pengedar hanya bisa dijerat menggunakan UU Kesehatan.

"Jumlah jenis baru narkoba tersebut setiap tahun selalu bertambah, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga di seluruh dunia," tandasnya.

Menurut Sugiyo pengguna narkoba di Indonesia juga terus bertambah yakni mencapai 2 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga BNN terus berupaya agar jumlah pengguna narkoba semakin berkurang. Salah satunya adalah melalui sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswa dan pelajar.

sumber: www.merdeka.com

Dokter memiliki andil besar dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Walau distribusi dokter belum merata, pendapatan antardokter sangat senjang, serta munculnya ancaman keberadaan dokter dan fasilitas kesehatan asing, dokter Indonesia seharusnya tetap berpihak kepada rakyat.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam pembukaan Indomedica Expo dan Seminar Urun Rembug Nasional 2013 di Jakarta, Senin (26/8). "Dokter punya potensi membangun sistem kesehatan yang manfaatnya bisa dinikmati masyarakat dalam layanan yang bermutu dan terjangkau," katanya.

Agung berharap dokter Indonesia menjadi mitra pemerintah untuk mencapai sejumlah indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang belum tercapai, seperti penurunan angka kematian ibu melahirkan, menekan laju peningkatan pengidap HIV, penyediaan air bersih, hingga layanan keluarga berencana.

Besarnya peran dan harapan terhadap dokter belum disertai kualitas dokter-dokter muda yang akan menjadi tumpuan pembangunan kesehatan ke depan. Dalam seminar tersebut, sejumlah dokter senior mengkhawatirkan keterampilan dan kecakapan dokter-dokter muda dalam menangani pasien.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan, ada sekitar 2.500 lulusan fakultas kedokteran sebelum tahun 2013 yang gagal mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya sudah mengikuti ujian hingga 19 kali.

"IDI akan membimbing mereka," ujarnya. Hal itu dilakukan karena kegagalan itu bukan semata kesalahan mereka, melainkan juga akibat proses pendidikan yang kurang memperhatikan kualitas calon mahasiswa dan mutu pendidikan. Akibatnya, IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi calon dokter harus menanggung beban.

Sejak tahun 2008, jumlah fakultas kedokteran melonjak dari 52 menjadi 73 fakultas. Saat ini, antrean izin pendirian fakultas kedokteran masih panjang walau pemerintah menghentikan sementara pemberian izin fakultas kedokteran baru.

Pendidikan kedokteran sering dijadikan sumber keuangan universitas. Akibatnya, sejumlah universitas menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan ketersediaan dosen tetap dan sarana prasarana pendukung.

"Pemerintah harus berani menutup fakultas kedokteran yang proses pendidikannya tidak berkualitas," kata Zaenal.

Untuk meningkatkan kepercayaan diri lulusan fakultas kedokteran, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, para sarjana kedokteran wajib mengikuti program internship (pemagangan). Selama magang, mereka akan didampingi dokter senior dan mendapat insentif khusus.

Pemerintah daerah

Nafsiah mengingatkan, peningkatan mutu layanan kesehatan juga bergantung pada kepedulian pemerintah daerah. Selama ini, pemerintah daerah terlalu fokus pada upaya kuratif (penyembuhan) sehingga abai dengan upaya promosi, prevensi (pencegahan), dan rehabilitasi.

"Pemerintah daerah adalah penanggung jawab kesehatan di daerah. Apa guna otonomi kalau mereka tetap bergantung kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Pemerintah daerah juga membangun paradigma keliru tentang pembiayaan kesehatan dengan membangun jargon politik berobat gratis. Janji kampanye itu sebagian diwujudkan melalui program jaminan kesehatan daerah yang diberikan kepada semua warga tanpa pandang bulu.

"Tiap orang berhak mendapat layanan kesehatan memadai, tapi dia juga wajib berkontribusi untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi itu," kata Nafsiah.

Prinsip sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 adalah gotong royong. Semua peserta wajib membayar iuran, sedangkan iuran orang miskin dibayar pemerintah.

sumber: health.kompas.com

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kekeringan, banjir, pencairan es di kutub, melainkan juga menyebabkan lonjakan epidemi sejumlah penyakit. Berbagai virus yang umumnya tidak dapat bertahan hidup di suhu dingin, namun dengan kenaikan suhu akibat perubahan iklim mampu berkembang biak dalam iklim tropis dan menyebar.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, untuk mengendalikan perubahan iklim perlu keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) beranggotan orang kesehatan. Sebab, menurutnya, ada kaitan erat antara dampak perubahan iklim dengan kesehatan manusia.

"Saya harapkan ada orang kesehatan yang duduk di dewan. Karena selain sampah, kemacetan dan polusi udara juga mengganggu kesehatan," kata Menkes, di sela-sela perayaan HUT ke-5 DNPI dan peluncuran buku "Perubahan Iklim dan Tantangan Perdaban Bangsa".

Acara ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar.

Menkes menjelaskan, dampak dari perubahan iklim itu sendiri menyebabkan daya tahan tubuh manusia semakin menurun, sehingga banyak penyakit dengan mudah menyerang. Terutama anak-anak kecil yang paling terdampak, misalnya terhadap penyakit influenza, paru, dan lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, kata dia, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kesadaran ini harus dibangun mulai dari anak-anak, yang berpotensi besar menjadi agen perubahan untuk mengajak teman-temannya tidak membuang sampah sembarangan dan suka menanam pohon.

Sejak dirikan pada 4 Juli 2008 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DNPI terlibat aktif dalam upaya menanggulangi tantangan perubahan iklim di Indonesia. Menginjak usianya yang ke-5 tahun ini, DNPI lebih menyerukan tentang stop membakar hutan dan menebang pohon secara ilegal.

Rachmat Witoelar mengatakan, kebakaran hutan dan penebangan hutan secara ilegal sudah dalam tingkat parah. Selain sampah dan polusi kendaraan, penebangan hutan juga memberikan kontribusi dalam pemanasan global.

"Jika kita masih anggap sepele Indonesia akan punah, dan prediksi dunia 30 tahun lagi air laut naik sampai ke Tanah Abang tidak diragukan lagi. Karena pemanasan bumi menyebabkan permukaan air laut naik mencapai 56 cm," katanya.

DNPI merekomendasikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk serius menegakan peraturan larangan penebangan hutan secara liar. Masih banyak pemda yang mencari keuntungan melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemda yang demikian, kata dia, dikarenakan kesadaran dan pemahamannya tentang perubahan iklim masih minim.

Lebih jauh Rachmat mengungkapkan, keberadaan DNPI dalam lima tahun terakhir merupakan bukti nyata pentingnya keberadaan satu lembaga yang fokus pada pengendalian perubahan iklim. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, DNPI juga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan dalam prolog buku 5 tahun DNPI mengatakan, sebagai negara yang berperan penting dalam kancah negosiasi internasional perubahan iklim, Indonesia harus memiliki Undang-Undang tentang Perubahan Iklim. UU ini, kata dia, menjadi langkah maju karena ada proses politik di dalamnya, baik eksekutif maupun legislatif.

Tidak seperti sekarang, kata dia, semua masih setengah kamar. Artinya ganti presiden ganti menteri, maka tinggal menunggu digantinya kebijakan setengah kamar itu.

Anggota DPR Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai positif komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, namun harus didukung oleh kebijakan anggaran dalam ABPN. Anggaran tidak cukup hanya dilihat di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melainkan harus tampak pada seluruh unsur yang mempunyai kebijakan lingkungan.

Anggaran di KLH dan DNPI saat ini, kata dia, sangat kecil, sehingga niat pemerintah dalam memajukan Indonesia, misalnya untuk green economy, masih jauh. Keberpihakan anggaran yang kongkret akan mampu mewujudkan kebijakan perubahan iklim, misalnya upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Isu perubahan iklim memang enak didengar dan diperbincangkan, tetapi begitu sampai di masalah anggaran sulit direalisasikan. Presiden tinggal memeriksa berapa anggaran yang sudah dikeluarkan oleh kementerian itu untuk implementasi program perubahan iklim," ucapnya.[D-13]

sumber: www.suarapembaruan.com

Kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pelayanan rumah sakit, produk kesehatan terbaru, dan teknologi terkait kesehatan selama ini masih minim. Indo Medica Expo 2013 di Kemayoran, Jakarta, tahun ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Indo Medica Expo 2013-The 6th International Exhibition on Medical, Dental & Hospital Equipments, Medicine, Health Care, Supplies & Services, yang merupakan acara tahunan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2008 ini diselenggarakan pada tanggal 26-29 Agustus 2013 di Hall C Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran, Jakarta, memiliki tema 'Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan di Negeri Berdaulat'.

Dibuka dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, Dr HR. Agung Laksono, acara ini didukung oleh berbagai pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kemenkes RI, serta beberapa asosiasi terkait. Ditampilkan berbagai produk kesehatan, kecantikan, obat-obatan, serta industri peralatan rumah sakit.

"Saya menyambut baik atas diselenggarakannya acara ini. Saya harap acara ini bisa menjadi media komunikasi strategis di dunia kesehatan Indonesia," papar Agung, saat membuka acara Indo Medica Expo 2013, Senin (26/8/2013).

Selain itu, pameran ini juga diselenggarakan bersamaan dengan Indo Beauty (The 5th International Exhibition on Cosmetics, Skincare, Fragrance, and Hair Products, Equipment, and Packaging Technology).

Penyelenggaraan Indo Medica Expo 2013 ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha di bidang industri kesehatan untuk menghasilkan peralatan kesehatan yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dengan peralatan sejenis dari luar negeri.

Indo Medica Expo 2013 terbuka bagi para pelaku kesehatan dan masyarakat umum, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Para pengunjung dapat melakukan registrasi secara langsung di lokasi pameran dengan membawa 2 buah kartu nama, atau dengan membawa undangan jika memang telah dikirimkan.

"Malapetaka bagi suatu bangsa, terutama di bidang kesehatan, jika masyarakatnya lebih memilih produk kesehatan buatan luar negeri," ujar Ketua Umum PB IDI, Dr Zaenal Abidin, MH, dalam kesempatan yang sama.

Dr Zaenal juga mengungkapkan bahwa pameran ini sangat penting, agar masyarakat Indonesia tahu bagaimana kemajuan teknologi di bidang kesehatan di negerinya sendiri. Ia menegaskan bahwa teknologi kesehatan dalam negeri tak kalah dari produk luar negeri, terutama negeri tetangga.

sumber: health.detik.com

Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan seperti kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menyambut diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014.

"Betul bahwa pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan dipersiapkan, kita masih memiliki waktu empat bulan untuk melakukan penyempurnaan," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Supriyantoro di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Supriyantoro mengemukakan, pihaknya menyadari bahwa beberapa rumah sakit di daerah belum siap menghadapi diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa JKN pada Januari 2014.

"Untuk daerah-daerah yang belum siap, maka BPJS wajib memberikan kompensasi kepada daerah tersebut. Itu bagian dari proses. Kami memang harus memperbaiki pelayanan kesehatan," katanya.

Menurut Supriyantoro, salah satu tantangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah soal komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan para pasien, meskipun beberapa rumah sakit sudah diperbaiki.

"Kurangnya komunikasi yang baik di rumah sakit itu bisa menyebabkan pasien Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Meskipun sebenarnya pengobatan di Indonesia tidak kalah baik," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, Kemenkes akan membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit di daerah-daerah sebagai upaya untuk mengawasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya itu, Supriyantoro mengatakan agar masyarakat dapat melaporkan berbagai kasus di bidang kesehatan yang dianggap melanggar norma kepada Dinas Kesehatan setempat atau ke pihak Kemenkes dengan menghubungi 500567.

"Jadi, kalau terjadi kasus terkait pelayanan kesehatan yang mengecewakan itu bisa disampaikan, namun perlu ada bukti untuk mendukung laporan tersebut," ujar Supriyantoro.

sumber: health.liputan6.com

Jamu dan Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah dua jenis obat - obatan herbal yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun sebagai alternatif pengobatan kimiawi.

Khasiatnya pun mulanya beredar dari testimoni mulut ke mulut orang yang sembuh dari suatu penyakit setelah rutin mengonsumsi obat herbal.

Hal ini diperkuat oleh data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 bahwa hampir 96 persen masyarakat Indonesia percaya dan menyatakan bahwa jamu bermanfaat bagi kesehatan.

Namun yang perlu diperhatikan, tanpa adanya uji klinis, para dokter memiliki kendala dalam meresepkan obat - obatan herbal ini, karena mereka diharuskan untuk menerapkan Evidence Based Medicine (EBM) pada setiap obat yang diresepkan.

Selain itu, menurut dr. Arijanto Jonosewojo, Sp.PD., obat herbal berisiko memunculkan penyakit lain jika tidak mengerti indikasi dan dosis yang seharusnya.

"Jus belimbing memang bisa untuk turunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Tapi, kalau si pasien juga mengidap penyakit ginjal, justru semakin bahaya," kata Kepala Program Studi Obat Tradisional Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Pada pasien penyakit ginjal, racun saraf yang terdapat dalam belimbing tidak dapat disaring dan dibuang sehingga dapat berisiko mengancam kerja otak.

Melihat fenomena obat - obatan herbal ini, perusahaan farmasi SOHO Group memperkenalkan produk fitofarmaka, yaitu obat herbal yang telah lulus uji klinis mumpuni lewat Seed To Patient.

"Seed To Patient adalah konsep dimana kami mengontrol secara ketat dan menyeluruh proses pembuatan obat herbal. Mulai dari proses penanaman benih, panen, ekstraksi, pembuatan dan pengepakan, uji klinis, hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen," ujar Nick Burgess, Professional Liaison and Education Manager SOHO Flordis International.

Pada grand launching Seed To Patient, Kamis (22/8), SOHO Group juga sekaligus menghadirkan dua produk obat herbal andalan, yaitu Prospan dan Ginsana yang sudah teruji klinis.

Prospan dibuat oleh perusahaan asal Jerman, Engelhard Arzneimittel, yang telah menjadi obat batuk herbal nomor satu di dunia (IMS, 2011). Prospan berbahan dasar ekstrak daun ivy kering yang memiliki tiga aksi teurapeutik (mengencerkan dahak, melegakan saluran pernafasan, dan meredakan batuk.)

Sedangkan Ginsana berfungsi sebagai anaktogen yang dapat meningkatkan dan mempercepat metabolisme tubuh. Diproduksi di Swiss, Ginsana terbuat dari ekstrak Panax Ginseng C.A Meyer yang juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi paru - paru dan aktifitas pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis (COPD).

"Permasalahan utama pada produksi obat herbal tradisional adalah sulitnya mengidentifikasi jenis tanaman dan proses produksi yang seting tidak konsisten. Ini tentu dapat mempengaruhi efektifitas hasil akhirnya," ungkap Burgess.

Program Seed To Patient, jelas Burgess, telah bekerjasama dengan ilmuwan dan peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menjamin konsistensi kualitas bahan obat - obatan herbal serta proses produksi.

sumber: www.beritasatu.com