Kuota penyebaran tenaga kesehatan baik dokter, bidan, maupun perawat di daerah belum jelas. Penyusunan kuota bagi tiap daerah belum diimplementasikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) secara jelas di hadapan Komisi IX DPR. "Bagaimana dengan penyusunan kuota bagi setiap daerah untuk tenaga kesehatan. Belum ada anggaran untuk tenaga kesehatan di daerah-daerah yang memang sudah ada kuotanya," kata Okky dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Jakarta, Selasa (3/9/13).

Diungkapkan, banyak dokter yang mendatanginya untuk berkeluh kesah soal kebijakan Menkes. Banyak tenaga medis termasuk dokter yang masih berstatus PTT dan hingga kini belum jelas kapan bisa diangkat menjadi PNS. Okky lalu membuka keluhan para calon dokter yang mengadukan pernyataan Menkes dalam rapat dengan Komisi IX tersebut.

Kata Okky, Menkes pernah mengatakan kepada para calon dokter PTT itu, "Bila tidak lulus sebaiknya jadi pengusaha saja atau mencalonkan diri jadi bupati." Kata-kata ini sangat disayangkan bisa keluar dari seorang Menkes.

Okky berharap, agar para tenaga kesehatan PTT yang sudah terlalu lama mengabdi segera diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS. Dan mereka tersebar di beberapa daerah terpencil. Saat ini, pegawai di Kemenkes mencapai 52.427 orang. Jumlah itu terdiri dari dosen sebanyak 3.518 orang dan non dosen 48.909 orang. (A-109/A-108)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sebanyak 11.151 penduduk Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulbar sebesar 1,8 persen atau sekitar 11.151 orang dari jumlah penduduk Sulbar sebanyak 619.498 Jiwa.

"Data itu didapatkan dari hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI)," kata Perwakilan BNN, Dokter Jolan Tedjokoesoema pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema rehabilitasi adiksi pengguna narkoba berbasis masyarakat yang digelar di Mamuju, Rabu (4/9).

Seperti diberitakan Antara, menurut dia pecandu narkoba di Sulbar yang tinggi karena belum mendapatkan rehabilitasi secara maksimal sebagai bentuk penanggulangannya. Namun bukan hanya di Sulbar yang tidak maksimal mendapatkan rehabilitasi, tetapi juga secara nasional, rehabilitasi pecandu narkoba tidak maksimal.

"Dari total penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebesar 4,7 juta orang hanya sekitar 18.000 atau 0.47 persen yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi, karena terbatasnya sarana rehabilitasi di Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan terdapat empat panti rehabilitasi di Indonesia di antaranya di Sukabumi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta di pulau Batam, Provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang baru akan dibangun tahun ini.

"Jumlah panti rehabilitasi hanya mampu menampung 2000 orang pecandu narkoba, tidak sebanding dengan jumlah pecandu narkoba yang ada di negara ini," katanya

sumber: www.merdeka.com

Para pengambil keputusan di sektor kesehatan di Indonesia sering memutuskan kebijakan hanya berdasarkan intuisi.

Tidak berdasarkan data-data yang akurat, sehingga sering muncul kebijakan irasional di bidang tersebut. Akibatnya cukup fatal. Banyak kemudian muncul kasus-kasus kematian yang mestinya tidak perlu.

"Dengan kebijakan berdasar intusisi tersebut, maka hampir bisa dipastikan akan muncul dampak kematian yang tak perlu. Harga yang harus dibayar pun sangat mahal, Indonesia akan semakin terpuruk di bidang kesehatan," kata Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Prof.Dr.Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, di Yogyakarta, Senin (2/9/2013).

"Korupsi merupakan salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kebijakan irasional di sektor kesehatan. Terutama, menyangkut pembelian berbagai alat kesehatan maupun obat-obatan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan," jelas Laksono yang juga guru besar FK UGM itu.

Kebijakan sektor kesehatan di Indonesia juga banyak yang longgar. Salah satunya mengenai larangan merokok yang terkenal paling longgar di dunia.

Sebagai ajang dialog antara akademisi dan para pengambil kebijakan, PKMK (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan) FK UGM memprakarsai digelarnya Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, sekaligus Konas IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) ke 12, di Kupang, NTT, 4-7 September 2013. (Fetika Andriyani/BCS)

sumber: rri.co.id

Kampanye sejumlah partai politik terkait pemilihan gubernur ditandai dengan serangkaian janji-janji kandidat untuk merealisasikan peningkatan dalam penyediaan progran kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Namun, tampaknya janji-janji itu menguap seiring dengan terpilihnya sang kandidat menuju kursi nomor 1 di tingkat provinsi.

Indonesia Governance Index yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan bahwa pejabat terpilih di 33 provinsi di seluruh Indonesia ternyata hanya memberikan sedikit perhatiannya di bidang kesehatan dan peningkatan kemiskinan.

Dalam acara peluncuran nasional hasil indeks tata kelola pemerintahan Indonesia Governance Index IGI di

Jakarta (2/9) dipaparkan, belanja terbanyak dalam bidang kesehatan dilakukan provinsi Bangka Belitung dan itupun hanya sekitar Rp 170.000,- per orang setiap tahun.

Yang paling rendah investasi kesehatannya ironisnya ditemukan di provinsi yang kinerja keseluruhannya paling baik, DI Yogyakarta yang hanya mengalokasikan Rp.5.807,- per kapita tiap tahunnya.

"Angka-angka untuk pengentasan kemiskinan yang paling tinggi ditemukan di Bali dan jumlahnya kurang dari Rp 366 ribu per orang miskin setahun. Yang paling rendah ada di Nusa Tenggara Timur dengan Rp 20.900,- per orang miskin setahun," papar Abdul Malik Gismar, Ph.D., selaku penasihat senior IGI.

IGI menelaah kinerja 33 pemerintahan provinsi dan bagaimana mereka memutuskan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan masyarakat.

Indeks yang dibuat oleh Kemitraan ini membuat penilaian dengan mengukur empat arena tata kelola pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif,birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomis. Tiap provinsi diberi angka 1 hingga 10. 1 untuk paling rendah, dan 10 untuk yang terbaik.

Lebih lanjut Abdul Malik menyatakan bahwa, peneliti IGI menemukan rata-rata di 33 provinsi hanya ada 74,6 persen ibu melahirkan dibantu dengan petugas medis. Angka terendah ada di Sumatera Barat dengan 42.81 persen sedangkan perolehan tertinggi diraih oleh DI Yogyakarta.

Dari temuan penting lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, terdapat fakta bahwa 16 provinsi tidak memiliki unit untuk menampung keluhan warga tentang pelayanan untuk mengurangi kemiskinan.

Ini memicu pertanyaan apakah pemerintah provinsi sebenarnya memiliki mekanisme untuk mencari tahu dan memastikan apakah program-program awal yang dicanangkan benar-benar menjangkau masyarakat miskin sesuai target.

sumber: www.beritasatu.com

Para peneliti mengidentifikasi neuron jenis penghambat, yang menjadi kunci penting dalam perkembangan kemampuan melihat pada anak.

Dengan menemukan peran utama jenis inhibitory neuron yang menjadi kunci dalam memediasi bagian penting dari pengembangan penglihatan, Dr. Taruna Ikrar, PhD ilmuwan asal Indonesia, yang bekerja sebagai Staff Academik dan Saintis di UC Irvine dan juga sebagai, dengan bekerjasama dengan group neurobiologists di UCLA telah menemukan pendekatan baru untuk memperbaiki gangguan penglihatan pada anak-anak yang menderita katarak atau amblyopia.

Pendekatan baru ini bahkan dapat dilakukkan sebagai pencegahan sejak awal, sehingga kelak dapat mengurangi kecacatan pada penglihatan anak tersebut.

Sebagai mana diketahui, bahwa anak-anak yang menderita amblyopia dan katarak dalam perkembangannya dapat mengakibatkan cacat permanen pada penglihatan, bahkan sekalipun telah dilakukan operasi pengangkatan katarak atau dan memperbaiki aksis amblyopia (Kelemahan penglihatan).

Kekurangan ini sering merupakan akibat dari perkembangan system saraf otak yang tidak benar atau dengan kata lain terjadi suatu kesalahan dapat perkembangan system saraf dalam fase pertumbuhan anak tersebut.

Demikian pula karena kelemahan visual selama masa kanak-kanak. Sebaliknya, ketika terjadi katarak pada orang dewasa akan dilakukan pembedahan koreksi atau pemulihan penglihatan.

Pada penemuan tersebut, ditemukan fenomena menarik yang ditunjukkan oleh jenis atau tipe tertentu pada inhibitory neuron (neuron penghambat), yang mengontrol fase atau waktu, "periode kritis," dari pertumbuhan dan perkembangan dalam fase awal penglihatan, sebelum anak berusia 7 tahun.

Hasil penelitian ini diterbitkan di Nature secara online pada tanggal 25 Agustus 2013. Nature Minggu ke-4 Agustus 2013.

Para peneliti menemukan bahwa fungsi yang tidak tepat dari neuron atau saraf kunci selama periode kritis dalam perkembangan yang bertanggungjawab terhadap kecacatan penglihatan ini.

Selain itu, dalam tes pada tikus, Dr. Taruna Ikrar bersama teamnya menggunakan senyawa obat tertentu dalam percobaan tersebut, untuk membuka kembali fase atau periode kritis ini yang menunjukkan modifikasi dan pengaruh obat tersebut dapat merangsang dan mengobati kecacatan saraf, yang diakibatkan oleh gangguan penglihatan mata selama fase awal pengembangannya.

Demikian pula, mereka menunjukkan bahwa obat yang ditargetkan pada neuron yang spesifik dan menjadi kunci pengaturan periode kritis tersebut, menunjukkan mengalami perbaikan gangguan penglihatan sentral pada anak-anak yang pernah menderita amblyopia atau katarak awal.

"Jenis neuron yang spesifik tersebut, meregulasi fase atau periode kritis selama perkembangan anak, yang selam ini masih menjadi misteri," kata Dr. Taruna Ikrar. "Terobosan kami menguraikan jalan baru untuk perawatan yang dapat mengembalikan penglihatan normal pada anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan awal."

Penulis: Faisal Maliki Baskoro/FMB

sumber: www.beritasatu.com

Rokok dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh asap rokok menjadi salah satu faktor penyebab lambannya pencapaian MDGs di Indonesia.

Menurut dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Made Kerta Duana, bahwa rokok menjadi salah satu penyebab lambannya pencapaian Millenium Develompment Goals (MDGs) di bidang kesehatan itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboy di Denpasar, Sabtu (30/8), saat bertemu dengan sejumlah aktivis yang menolak Konferensi Tembakau Asia.

"Dari pertemuan dengan Ibu Menteri Kesehatan diketahui salah satu faktor utama munculnya berbagai penyakit menular dan penyakit mematikan lainnya adalah merokok. Merokok saat ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia pasca-MDGs," ujar Duana menirukan kata-kata Menkes saat ditemui di Denpasar, Minggu (1/9).

Menurutnya, pernyataan Menkes didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Intern Union Againts Tobbaco. Koordinator Intern Union Againts Tobbaco Tara Singh Bams mengatakan, setiap tahun ada 200.000 orang di Indonesia tewas karena rokok.

Sementara itu, di seluruh dunia ada 100 juta lebih penduduk terpapar asap rokok setiap tahun. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh asap rokok. "Rokok itu penyebab utama penyakit," katanya.

Di Indonesia saat ini terdapat 67% perokok laki-laki, sedangkan perokok perempuan sebanyak 4,5 persen. Jumlah itu masih lebih kecil jika dibandingkan dengan China. "Namun, bila dibandingkian antara jumlah penduduk China dan Indonesia, prevelensi itu sangat besar jumlahnya," katanya.

Dari hasil penelitian, sambung Tara, sejak 1995 sampai hari ini jumlah perokok baru dari kalangan anak-anak muda Indonesia jumlahnya terus bertambah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meredam tumbuhnya perokok pemula, Tara berharap sponsor-sponsor rokok pada dunia pendidikan yang begitu besar di Indonesia bisa dibatasi.

"Membatasi sponsor oleh (perusahaan) rokok, bahwa pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Solusi lainnya yang harus dilakukan adalah menaikkan harga produk rokok. Di Indonesia, dengan uang US$1 seseorang bisa mendapatkan sebungkus rokok. "Di Singapura, harga satu bungkus rokok mencapai US$15. Itupun tidak jual eceran seperti di Indonesia," jelasnya. (Arnoldhus Dhae)

sumber: www.metrotvnews.com

Pelemahan rupiah terhadap dolar bisa menjadikan biaya kesehatan semakin mahal. Pasalnya, industri farmasi harus bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif ataupun keringanan pajak. Maka dari itu, jangan heran apabila biaya untuk bisa sehat menjadi lebih mahal. Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur Eksekutif GP Farmasi Darojatun Sanusi saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/8).

"Industri farmasi dibebankan dari berbagai macam sisi. Seperti dari pajak PPN maupun pajak alat kesehatan yang masuk dalam pajak penjualan barang mewah (PpnBM), perizinan yang rumit serta yang terakhir adalah nilai kurs rupiah yang melemah sehingga bisa membuat harga obat yang lebih banyak impor bisa mengalami kenaikan," ujar Darojatun.

Ia menyebutkan bahwa hampir sebagian besar bahan baku obat adalah produk impor. Seperti untuk obat tanpa nama dagang maka kandungan impornya mencapai 70-75% sementara obat dengan nama dagang maka kandungan impornya bisa mencapai 30%. "Saat inikan rupiah melemah hampir melesat 20%, maka dari itu kenaikan harga obat bisa mencapai 6-12%. Akan tetapi, saat ini industri farmasi masih menunggu nilai rupiah. Kalau memang terjadi berkepanjangan maka harga obat bisa akan naik," ucapnya.

Namun demikian, Darojatun memastikan dalam 2-3 bulan terakhir tidak akan ada kenaikan harga obat lantaran stok impor obat yang dilakukan oleh pengusaha farmasi masih ada sehingga tidak akan mempengaruhi harga obat. "Komponen kenaikan harga obat kan bukan hanya dari nilai tukar rupiah saja, akan tetapi bisa dari biaya transportasi, kenaikan UMP yang diisukan hampir 50%, serta listrik," jawabnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pengusaha masih bisa menahan tidak akan menaikkan harga tatkala nilai tukar rupiah terhadap dolar plus minus 5-7% dari yang ditetapkan dalam APBN. Namun situasi sekarang berbeda, karena rupiah melemah mencapai 20%. Tidak hanya rupiah saja yang membuat sektor farmasi beserta turunannya jadi mahal. Jika terus seperti ini, maka bisa jadi penyelenggaraan ASEAN Economic Community (AEC) di 2015 membuat industri farmasi Indonesia akan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. "Jika daya saing industri farmasi Indonesia kalah bersaing, maka bisa jadi nanti penyelenggaraan BPJS justru dinikmati oleh industri farmasi dari negara ASEAN lainnya," katanya.

Agar bisa meningkatkan daya saing, kata dia, maka dibutuhkan insentif kepada industri farmasi. "Semua bahan baku obat di negara-negara ASEAN rata-rata impor akan tetapi yang membedakannya adalah insentif. Insentif di negara-negara ASEAN jauh lebih besar dari pada di Indonesia. Sementara kita dibebankan dengan berbagai macam masalah seperti permintaan kenaikan UMP hampir 50%," imbuhnya.

Padahal, jika Pemerintah bisa memberi perhatian dan mempermudah perizinan terhadap industri farmasi maka akan banyak manfaatnya. Misalnya akan banyak menyerap sektor tenaga kerja, penyerapan pajak. "Tetapi, Pemerintah susah banget. Seperti contoh ada perusahaan farmasi yang ingin pindah dari kawasan Puncak, Bogor ke kawasan industrial estate. Tetapi baru dapat izin 4-5 tahun kedepan, padahal perusahaan tersebut mempunyai alat-alat yang canggih," tegasnya.

Saat ini, kata Darojatun, yang dibutuhkan adalah insentif baik dari sisi penelitian riset and development, pengurangan pajak. "Kan mungkin saja segala sesuatunya dipermudah dan dipercepat karena hal itu diberikan Pemerintah tanpa mengurangi kewenangannya. Kalau ingin mengurangi beban pasien, ya mesti memberikan insentif baik dari sisi pajak. Karena kalau dikenakan pajak, maka akan menjadi beban dari pasien juga," jelasnya.

Picu Angka Kemiskinan

Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu PhD mengatakan, saat ini hanya sekitar 3% rakyat Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Mereka pada umumnya adalah karyawan atau pegawai di instansi pemerintahan dan swasta lainnya. Selebihnya, terutama rakyat miskin tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun jaminan sosial lainnya seperti jaminan di hari tua.

Oleh karena itu, Dinna mengkritik keras program-program bantuan sosial yang diberikan pemerintah berupa uang tunai sesaat kepada rakyat miskin. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah jaminan sosial yang merata. "Pendekatan saat ini (bantuan sosial) hanya pura-pura peduli saja pada orang miskin," ujarnya.

Dinna membeberkan standar kemiskinan di Indonesia yang sangat rendah dan tidak memperhitungkan variabel biaya kesehatan. Pemerintah menggunakan patokan garis kemiskinan menggunakan standar hidup Rp212.000 per bulan. Dengan standar tersebut, pemerintah mencatat ada sekitar 31 juta orang miskin. Padahal, ada sekitar 147 jutaan orang lain yang hidup mendekati garis kemiskinan, pendapatan mereka tak lebih dari Rp313.000 per bulan. "Sementara, harga pelayanan kesehatan di Indonesia sama mahalnya dengan di negara semaju Malaysia. Di negara lain, upah minimum adalah standar kemiskinan. Di sini justru tidak," tuturnya.

sumber: www.neraca.co.id

Guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan yang akan digunakan oleh Satuan Tugas Surya Bhaskara Jaya (Satgas SBJ), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Edwin Yulian Firdaus meninjau KRI dr. Soeharso-990, di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2013), kemarin.

KRI dr. Soeharso-990 merupakan Unsur Tugas (UT) Angkut Gugus Laut SBJ sekaligus menjadi Posko Pelayanan Kesehatan (Yankes) dalam rangka mendukung kegiatan nasional "Sail Komodo Tahun 2013". Bertindak selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) SBJ LXII/2013 Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Bantu (Dansatban) Koarmatim.

Sesuai dengan visi dan misi Operasi Surya Bhaskara Jaya, kegiatan gugus tugas ini dititikberatkan pada promosi kesehatan, pelayanan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, dengan target melayani kesehatan bagi 7.000 pasien yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau terpencil. Kegiatan Operasi SBJ LXII/2013 dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang berada di kapal perang (rumah sakit KRI dr. Soeharso-990) yang memiliki fasilitas bedah ICU serta unit kesehatan pendukung lainnya, untuk melayani pengobatan umum, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), diare, penyakit kulit, hernia, malaria klinis, pengobatan gigi dan mulut, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan pelayanan KB.

Pada tahun ini, gugus laut SBJ akan memberikan pelayanan kesehatan di Lembata, Maumere, Labuan Bajo dan Waingapu. Operasi Surya Bhaskara Jaya sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah terpencil, sehingga sampai sekarang masih banyak permintaan masyarakat dan daerah, agar daerahnya dapat disinggahi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya dari SBJ.

Kegiatan kemanusiaan yang melibatkan sedikitnya 616 orang, termasuk di dalamnya ada 126 orang tenaga kesehatan ini dikolaborasikan dengan beberapa pihak, antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan swasta.

Hajad tahunan yang dimulai sejak tahun 1980 ini dilakukan sebagai salah satu bentuk perwujudan tugas dan tanggung jawab TNI dalam hal ini TNI AL sebagai komponen bangsa dalam pembangunan nasional dan wujud nyata kepedulian TNI/TNI AL terhadap upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Gugus Tugas SBJ dilepas oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat H.R. Agung Laksono bersama tiga gugus laut yang tergabung dalam Sail Komodo 2013 lainnya, yakni Gugus Laut Expedisi Bhakti Kesra Nusantara dengan KRI Banda Aceh-593, Gugus Laut Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/KPN dengan menggunakan KRI Makassar-990, serta Gugus Laut Pelayaran Lingkar Nusantara dengan KRI Surabaya-591. Jumlah seluruh peserta empat gugus laut tersebut sebanyak kurang lebih 1.416 orang, di luar prajurit pengawak empat kapal perang tersebut.

Sementara itu di hari yang sama, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut selaku Ketua Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional Laksamana Pertama TNI Kingkin Suroso, S.E, telah memberikan pembekalan terhadap 359 peserta Pramuka Saka Bahari Pelayaran Lingkar Nusantara III Tahun 2013 di hanggar heli KRI Surabaya bernomor lambung 591, yang sandar di dermaga Tanjung Priok Jakarta Utara. Pembekalan bertujuan untuk membina generasi muda dan pramuka dalam kerangka "National Character Building" yang pada akhirnya dapat mewujudkan rasa kesadaran bela negara, cinta tanah air, dan kesadaran akan pentingnya pengamanan perairan dan pulau terdepan, serta memiliki pengetahuan tentang potensi kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia.

Pelayaran Lingkar Nusantara III Tahun 2013 akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus sampai dengan 18 September 2013 dengan rute Surabaya-Jakarta-Makassar Tanjung Batu, Kwandang, Makassar, Jakarta dan Surabaya. Hadir pada acara pembekalan tersebut para Perwira Dispotmar TNI Angkatan Laut para Pembina dan Penegak Saka Bahari 2013.

sumber: www.lensaindonesia.com