Lebih dari 1.500 formula yang diramu dari 24.927 jenis nama lokal tanaman obat ada di Indonesia. Hasil survei Kementrian Kesehatan baru-baru ini menyebutkan, ribuan formula ini didapat dari 20 persen dari 1.168 suku etnis di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Pokjanas TOI (Kelompok Kerja Nasional Tanaman Obat Indonesia), Indah Yuning Prapti mengatakan, kawasan hutan merupakan sumber keragaman hayati tanaman obat. Ini tanggungjawab bersama untuk melindungi semua bahan itu dari kepunahan serta pencurian hayati (biopiracy).

"Seperti hasil survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang baru meliputi 20 persen dari 1.168 suku etnis di Indonesia telah didapatkan lebih dari 1.500 formula yang diramu dari 24.927 jenis nama lokal tanaman obat di Indonesia," kata Indah saat seminar "Hutan dan Tumbuhan Obat untuk Kesejahteraan Masyarakat" di IPB Bogor sseperti dikutip dari Antara, Rabu (11/9/2013).

Kegiatan seminar yang diselenggarakan pada 10-12 September di IPB International Convention Center (IICC), Bogor ini juga bekerjasama dengan Kelompok Kerja Nasional Tanaman Obat Indonesia (Pokjanas TOI).

Seminar ini juga dihadiri lebih dari 200 orang yang berasal dari akademisi, peneliti, praktisi, LSM serta institusi pemerintah dan menjadi ajang berbagi informasi hasil-hasil penelitian terbaru mengenai tumbuhan obat, serta membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara sektor hulu dan hilir dalam pemanfaatan tumbuhan obat yang lestari dan berkelanjutan.

sumber: health.liputan6.com

Hepatitis masih menjadi masalah utama di Indonesia. Penelitian terakhir menyebutkan 9 dari 100 orang Indonesia terinfeksi hepatitis. Itu berarti Indonesia tergolong negara endemis tinggi terhadap hepatitis.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan Indonesia merupakan negara kedua dengan hepatitis terbesar di kawasan South-East Asia Regional Office (SEARO). Selain Indonesia, negara yang masuk dalam SEARO yaitu Bangladesh, Bhutan, The Democratic People Republic of Korea, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor-Leste.

Nafsiah mengakui angka itu cukup tinggi karena masyarakat kurang menyadari hidup bersih. "Kebiasaan masyarakat buang air besar di sembarang tempat menjadi salah satu penyebab berjangkitnya hepatitis," ujarnya.

Selain itu, banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan alat memasak. Mereka juga tak memahami penggunaan jarum suntik. Pemberian imunisasi pada anak-anak pun belum merata.

Di Nusa Tenggara Timur, Menkes mencontohkan sebanyak 27 persen bayi tak mendapat imunisasi hepatitis. "Meski pemerintah sudah menyiapkan imunisasi, tapi masih banyak ibu melahirkan yang tak peduli dan memenuhi kebutuhan imunisasi bayi," kata Nafsiah.

Untuk mencegah penyebaran Hepatitis, Kemenkes pun mengintensifkan pemberian imunisasi hepatitis pada bayi. Setiap petugas di dinas kesehatan dan puskesmas diminta aktif melakukan penyuluhan tentang pentingnya mencegah hepatitis.

Kemenkes juga terus melakukan skrining donor darah. Menkes mengingatkan petugas kesehatan agar terus melakukan kampanye guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terutama meningkatkan perilaku hidup bersih.

Berdasarkan penelitian Kemenkes, diperkirakan 50 persen penderita hepatitis B dan C di Indonesia berkembang menjadi gangguan hati kronis. Sedangkan 10 persennya berpotensi berkembang menjadi kanker hati.

Berdasarkan data lapangan Kemenkes pada 2007 sampai 2012 penderita hepatitis B melebihi 31 persen. Sedangkan peningkatan penderita hepatitis dari 2.000 hingga 2012 mencapai 80 persen.

Hepatitis merupakan masalah kesehatan yang paling umum di negara berkembang yang terdiri dari Hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A dan E sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun penderita hepatitis jenis ini biasanya bisa sembuh.

Sedangkan hepatitis B dan C bisa ditularkan melalui kontak langsung yang dapat menjadi kronis dan menyebabkan kanker hati. Hepatitis D mengenai mereka yang menderita hepatitis B.(Go4)

sumber: www.metrotvnews.com

Konferensi Asia Pasifik tentang Pengendalian Tembakau dan Kesehatan (Asia Pacific Conference on Tobacco or Health – APACT) 2013 di Chiba, Jepang yang berlangsung pada 18-21 Agustus lalu secara resmi mendesak pemerintah Indonesia segera mengaksesi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control-FCTC).

"Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi konvensi ini, dimana komitmen pemerintah dalam dunia Internasional untuk turut serta memperhatikan kesehatan rakyat dipertanyakan," kata Dr. Kartono Mohamad selaku ketua TCSC (Tobacco Control Support Center) di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut Kartono, seluruh peserta konferensi yang terdiri dari 785 peserta dari 42 negara sepakat menekan pemerintah Indonesia untuk segera menandatangani peraturan internasional mengenai kesehatan masyarakat ini.

"Jika tidak, Indonesia membahayakan efektifitas upaya pengendalian tembakau yang sudah dilakukan dengan amat baik di kawasan Asia," imbuhnya.

Disahkan pada 2003 lalu, Konvensi Pengendalian Tembakau sudah diratifikasi oleh 177 negara di dunia. Saat ini di antara negara-negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia termasuk negara dari sebagian kecil yang belum mengaksesi FCTC ini.

Indonesia merupakan pasar terbesar ketiga tembakau di dunia. Populasinya terbesar keempat dan prevalensi merokok terus meningkat per tahunnya. Lewat deklarasi itu, Indonesia juga diimbau untuk melarang iklan, promosi, dan sponsor oleh industri tembakau. Artis dan atlet yang tampil di Indonesia juga diimbau agar tidak disponsori industri tembakau.

"Peserta konferensi melihat lambannya pemerintah Indonesia merespon tuntutan masyarakat sipil soal pengendalian tembakau, ini jelas membuat komitmen Indonesia di dunia Internasional dipertanyakan terlebih komitmen untuk mencegah remaja kecanduan nikotin," tutup Kartono.

sumber: www.beritasatu.com

Jakarta, PKMK. Pembahasan Rancangan Undang-undang Keperawatan (RUU Keperawatan) sebaiknya tidak terhenti karena perdebatan judul. Sebab, keberadaan undang-undang keperawatan penting bagi perlindungan hukum profesi perawat. Dengan undang-undang itu, kesejahteraan perawat lebih terjamin, begitu pula distribusi mereka ke seluruh Indonesia. Demikian dikatakan oleh Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI, di Jakarta (9/9/2013).

Sebenarnya, saat membicarakan terkait perawat, otomatis tentang kebidanan pula. Maka, debat tentang perlu atau tidaknya kata "dan kebidanan" ditambahkan ke judul RUU Keperawatan, tidak terlalu penting. Perdebatan harus lebih mengarah ke hal-hal yang lebih substansif, kata legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Lebih baik RUU Keperawatan bernasib sama dengan Revisi Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada revisi tersebut, perdebatan judul memerlukan waktu dua kali masa sidang. "Kalau RUU Keperawatan tidak selesai di masa sidang ini, berarti harus diperpanjang di periode berikutnya. Karena tenggatnya terlewati, sehingga harus mulai dari awal lagi," ia berkata. Penyelesaian RUU Keperawatan merupakan salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional PDIP yang berlangsung akhir pekan kemarin. "Fraksi PDIP ditugaskan untuk mempercepat pembahasan RUU Keperawatan," kata Rieke.

Wakil Direktur Badan Pengembangan Amerika Serikat (USAID) Derrick Brown dan Direktur Jenderal Badan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Dr Tjandra Yoga Aditama meluncurkan dana $12.000.000 untuk Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Melawan Tuberkulosis (CEPAT) pada 3 September.

Program CEPAT USAID mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk memerangi tuberkulosis (TB) dan meningkatkan akses terhadap diagnosis dini TB dini secara efektif dan cara penanggulangannya.

"Atas nama rakyat Amerika, USAID bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia memerangi tuberkulosis dan menyelamatkan nyawa manusia," kata Brown. "Bersama dengan mitra kami, kami akan meningkatkan kesadaran tentang TB dan mendeteksi gejala tersebut secara dini. Kami juga membantu pengobatan mereka. USAID bangga bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mendukung program TB mereka."

"CEPAT mendukung Program Indonesia Tuberkulosis Nasional untuk mencapai akses universal terhadap kualitas dan diagnosis dini serta pengobatan TB di antara semua penyedia layanan," kata Dr Tjandra. "CEPAT dirancang dalam koordinasi yang erat dengan Program TB Nasional (NTP) dan dimaksudkan untuk mendukung Sistem Masyarakat Penguatan, Yang merupakan salah satu dari enam pilar NTP Model komprehensif untuk pengendalian TB di Indonesia."

Program ini akan meningkatkan jumlah penderita TB yang akan dites dan disembuhkan untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, dan Papua Barat.

CEPAT bekerja dengan masyarakat dan organisasi lokal untuk menargetkan orang-orang yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, pengungsi dan mobile, yang tidak diasuransikan dan orang-orang dengan kekebalan tubuhnya berkurang akibat kekurangan gizi atau infeksi HIV.

Program CEPAT USAID akan dilaksanakan oleh tiga organisasi Indonesia: Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) dan Katolik Roma Keuskupan Timika (RCD).

Awal tahun ini, USAID diakui kepemimpinan global Indonesia dalam memerangi TB dalam upacara di Washington DC dan Jakarta, menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium untuk TB. Namun kemajuan ini perlu dipercepat, karena Indonesia masih di antara lima negara teratas global dengan infeksi TB tertinggi.

Ada sekitar 450.000 kasus TB baru dan 65.000 kematian terkait TB di Indonesia setiap tahun. Berbagai jenis obat untuk TB sedang meningkat. Sekitar 30 persen kasus TB di Indonesia diperkirakan tidak terdeteksi, dan banyak pasien yang terlambat didiagnosa.

USAID bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk mengurangi ancaman penyakit menular dan memberikan pelayanan untuk mengurangi angka kematian.

Dukungan kami untuk memerangi TB merupakan komponen penting dari kemitraan kami secara keseluruhan dengan Indonesia di bidang kesehatan dan termasuk dalam Kerjasama Komprehensif AS-Indonesia, sebuah komitmen yang dibuat oleh Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono untuk memperdalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia.

sumber: www.waspada.co.id

Penyakit hepatitis kini menjadi ancaman serius bagi seluruh masyarakat dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam A Strategy for Global Action tahun 2012 mencatat khusus hepatitis B saja telah menginfeksi 2 miliar orang di dunia.

Lebih dari 350 juta orang di antaranya merupakan pengidap virus hepatitis B kronis, dan 150 juta penderita hepatitis C kronis. Sebanyak 350.000 di antara penderita hepatitis C meninggal dunia setiap tahunnya, dan antara 850.000 sampai 1,05 juta penduduk dunia meninggal setiap tahun disebabkan infeksi hepatitis B dan C.

"Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini hepatitis yang kita kenal adalah hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang paling banyak dan berpengaruh terhadap morbiditas serta ekonomi yaitu virus hepatitis A, B, dan C," kata Menteri Kesehatan Nasfsiah Mboi di sela-sela acara peringatah Hari Hepatitis Sedunia ke-4 tahun 2013, yang ditandai dengan pelepasan jalan sehat untuk kampanye hepatitis yang diikuti ribuan orang, di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (8/7).

Menkes mengungkapkan, Indonesia sendiri tergolong negara dengan endemisitas tinggi, sehingga merupakan negara dengan pengidap hepatitis terbesar kedua di antara negara anggota WHO South East Asia Regional Office(SEARO), seperti Bangladesh, Bhutan, Korea, Maldives, Myanmar, dan Nepal.

Diperkirakan 9 di antara 100 orang di Indonesia terinfeksi hepatitis B.

Estimasi penderita hepatitis B dan C sebanyak 25 juta, di mana 50 persen atau sekitar 12,5 di antaranya diperkirakan akan menjadi chronic liver disease (penyakit liver kronis), dan 10 persen atau 1,25 juta akan menjadi liver fibrosis. Jika tanpa penanganan yang intensif penderita yang sudah liver fibrosis akan menjadi kanker hati.

"Karena itulah tujuan dari peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan perhatian kita mengenai pentingnya pengendalian virus hepatitis," kata Menkes.

Adapun, lanjut Menkes, tema yang diusung pada Hari hepatitis Sedunia tahun ini mengandung makna bahwa hepatitis virus perlu mendapat perhatian lebih. Sudah saatnya semua pihak peduli dan memberi dukungan yang nyata dalam penanggulangan penyakit mematikan ini.

Keberhasilan pengendalian hepatitis sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, termasuk lintas sektor pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Hepatitis merupakan masalah kesehatan dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu saya mengimbau pada kesempatan ini, agar kita secara bersama-sama bahu-membahu berupaya dalam pengendalian hepatitis secara serius melalui gerakan pemerintah bersama masyarakat," kata Menkes.

sumber: www.beritasatu.com

Jakarta, PKMK. Mahkamah Konstitusi RI (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal/ayat dan undang-undang tersebut dinilai telah memakai prinsip gotong royong. "Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak keseluruhan permohonan," kata Akil Mochtar, Ketua MK, dalam pembacaan keputusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (5/9/2013).

Undang-undang tersebut, Akil mengatakan, mewajibkan warga yang mampu untuk membayar premi ataupun iuran asuransi. Selain untuk diri sendiri, iuran itu juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu. "Jadi, prinsip gotong royong ada di undang-undang itu," kata Akil. Keputusan penolakan tersebut muncul dari rapat permusyawaratan hakim konstitusi yang telah berlangsung Selasa, 26 Maret 2013. "Sedangkan keputusan tersebut selesai diucapkan pada Kamis (5/9)," tambah Akil. Pemohon uji materi itu adalah M. Komarudin dan rekan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia. Sedangkan bertindak sebagai kuasa hukum adalah Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Pasal 27 Ayat 1 tersebut berbunyi sebagai berikut: "Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja". Pasal tersebut mengatur iuran jaminan kesehatan di SJSN. Pemohon meminta agar frasa "sampai batas tertentu" dimaknai: "Besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran dua kali pendapatan tidak kena pajak".

Ribuan buruh menuntut asistem jaminan kesehatan yang mulai 1 Januari 2014 dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tidak diselewengkan.

"Kami menuntut agar jaminan kesehatan di Indonesia tidak lagi diselewengkan," kata seorang orator demonstrasi di depan Istana Negara, Kamis.

Demonstran menilai seharusnya tidak ada lagi warga Indonesia yang ditolak rumah sakit karena tidak memiliki biaya pengobatan.

"Kalau ada rumah sakit yang menolak pasien karena biaya, akan kami kepung," teriak sang orator.

Selain jaminan kesehatan, para buruh juga menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) naik hingga 50 persen untuk nasional dan Rp3,7 juta untuk wilayah Jakarta.

Mereka juga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut instruksi presiden tentang penetapan UMP.

Dari pantauan ANTARA News, demonstran melanjutkan beraksi di Kementerian Kesehatan. Mereka juga berkumpul di depan patung MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

sumber: www.antaranews.com