Kementerian Kesehatan (Kemkes) hingga kini belum mengetahui faktor penyebab kematian 32 balita (bayi dibawah 5 tahub) secara misterius di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, yang dikabarkan terjadi sejak Juni 2015 lalu.

"Hasil tim investigasi yang diturunkan Kemkes sepekan lalu, belum memberi kesimpulan atas kematian balita tersebut. Namun, beberapa temuan saat ini tengah diteliti di laboratorium kesehatan di Jayapura," kata Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek, di Jakarta, Minggu (29/11).

Nila menuturkan, pihaknya segera membentuk tim investigasi, begitu mendapat informasi dari sosial media yanf menyebutkan adanya kematian secara misterius pada 31 balita di Papua. Tim investigasi terdiri dati 6 orang yang berasal dari tim crisis center Dinkes Papua, Laboratorium Kesehatan Daerah Papu dan Balai Litbang Kesehatan Biomedis, Kemkes.

"Mereka melakukan investigasi di 4 desa yaitu Opmo, Digilmo, Ottolama dan Yerusalem," ucap Menkes.

Dikemukakan, tim kesulitan menuju desa karena cuaca sedang buruk. Sehingga perjalanan dilakukan lewat darat selama 8 jam melewati perbukitan. Selain itu, masyarakat setempat juga tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk itu tim didampingi penterjemah.

"Tim kesulitan mengirim laporan segera, karena selama kunjungan ke desa itu tak ada sinyal sama sekali," tutur Nila.

Hasil pantauan di lapangan, Menkes mengungkapkan, tim tidak menemukan data resmi kematian balita di Puskesmas setempat. Kabar data kematian 32 balita yang beredar di media sosial, ternyata berasal dari omongan pendeta yang merasa warganya sudah lama meninggal.

"Data yang beredar adalah kompilasi kematian dari Juni 2015. Namun, saat dikonfirmasi ke rumah pasien, ternyata balita telah meninggal tahun lalu," ujarnya.

Tim juga menemukan belum terlihat ada hubungan kejadian kasus antara satu pasien dengan pasien lain, dengan kekhasan outbreak yaitu peningkatan insiden kasus di atas normal secara mendadak dalam suatu komunitas.

"Namun ada gejala yang hampir sama, yaitu berupa batuk, sesak, demam dan ada yang disertai diare," kata Nila menegaskan.

Kematian balita itu, diduga karena penduduk di Kecamatan Mbuwa tinggal di rumah honay yang menyatu dengan babi. Ruangan dalam rumah honay hanya setinggi anak kecil dan mereka biasa tidak menggunakan alas kaki.

"Sumber air terkontaminassi dengan kotoran babi dan air tidak pernah dimasak saat dikonsumsi,' tuturnya.

Ditambahkan, Tim Kemkes telah mengambil spesimen berasal dari orang dan lingkungan untuk diteliti di laboratorium kesehatan di Jayapura. Spesimen berasal dari orang yang sedang sakit dan kontak berupa specimen darah, swab anal, swab hidung, swab tenggorokan dan sputum.

"Pada Senin (30/11) ini, Kemkes kembali mengirimkan tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi, membawa obat-obatan, makanan pendamping ASI, serta penyuluhan kesehatan," katanya.

Kemenkes meminta bantuan TNI agar dapat menembus lokasi dalam keadaan medan berat dan sulit diakses. (TW)

{jcomments on}

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan terus menyelidiki dugaan kartel obat di Tanah Air. Persekongkolan jahat dalam memainkan harga obat tersebut dinilai berpotensi membangkrutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ini sementara kita terus lakukan pengawasan karena akan sangat berbahaya jika perusahaan farmasi ini bersekongkol dalam menetapkan harga obat," tegas Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, seperti diberitakan Antara, Minggu (29/11).

Dia mengungkapkan, saat ini, sebanyak 201 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Sebanyak 26 perusahaan diantaranya asing. Dan lima hingga tujuh perusahaan farmasi asing tersebut fokus dalam pengembangan dan produksi obat paten.

"Harga obat paten ini yang sangat-sangat mahal dan menguras biaya pengobatan konsumen, terlebih jika obat itu ditanggung oleh layanan BPJS kesehatan," katanya.

KPPU selama beberapa bulan ini terus melakukan pengawasan intensif terhadap alur perdagangan obat di Indonesia.

Syarkawi mengungkapkan Indonesia merupakan pasar menggiurkan untuk industri farmasi. Tahun ini diperkirakan omzet industri farmasi bisa menembus Rp 56 triliun.

Naik 11,8 persen ketimbang tahun lalu Rp 52 triliun. Untungnya, perusahaan farmasi nasional masih menguasai 70 persen pangsa pasar.

"Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59 persen dan obat bebas atau generik sebesar 41 persen dari keseluruhan pasar," katanya.

sumber: http://www.merdeka.com/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) eradikasi polio, eliminasi campak dan pengendalian rubella. Upaya itu dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dari ancaman ketiga penyakit tersebut.

Demikian dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai mengukuhkan Pokjanas Eradikasi Polio, Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella, di Jakarta, Jumat (27/11).

Menkes menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara South East Asia Region ( SEARO) pada Maret 2014. Namun, masih ada dua regional di dunia yaitu regional Eastern Mediteranian dan region Afrika yang belum mencapai eradikasi polio.

"Untuk mencapai target itu, Indonesia ikut menandatangani The Polio Eradication and Endgame Strategic Plan. Realisasinya berupa pembentukan pokjanas eradikasi polio seperti dilantik saat ini," tuturnya.

Selain polio, disebutkan Menkes, pengendalian penyakit lain melalui program imunisasi yang juga menjadi target global adalah eliminasi campak dan rubella (congential rubella syndrome).

"Eliminasi campak dilakukan lewat pendekatan case based measles surveillance/CBMS yang dikonfirmasi melalui hasil laboratorium," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Menkes Nila memaparkan sejumlah kegiatan eradikasi polio, eliminasi campak dan pengendalian rubella pada 2016. Yaitu, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada 8-15 Maret 2016 sebagai upaya mitigasi guna memberi perlindungan optimal dari polio.

Selain itu, pemerintah juga akan mengganti vaksin trivalent vaksin polio oral menjadi bivalent vaksin polio oral pada 4 April 2016. Dan pelaksanaan introduksi inactived polio vaccine (IPV) ke dalam program rutin pada Juli 2016.

"Penguatan imunisasi rutin ini diharapkan bisa melebihi target 95 persen," ucap Nila menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pendewasaan usia perkawinan harus segera disosialisasikan di kalangan remaja, agar mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental saat memasuki kehidupan berkeluarga.

"BKKBN menilai pentingnya pendewasaan usia perkawinan melalui program Generasi Berencana (GenRe), yang bertujuan memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Kamis (26/11) petang.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Tingkat Nasional 2015.

Surya Chandra menjelaskan, permasalahan remaja saat ini meliputi pernikahan dini hingga risiko kesehatan reproduksi remaja.

"Risiko kesehatan remaja di­maksud adalah seks bebas, HIV/AIDS hingga narkoba," katanya.

Karena itu, lanjuut Surya Chandra, pemilihan Duta Mahasiswa GenRe tingkat nasional 2015 dilakukan guna mencari figur teladan serta motivator di kalangan remaja.

Duta mahasiswa diharapkan berbagi pengetahuan kepada remaja lain dalam mewujudkan Generasi Berencana, menghindari seks bebas, HIV/Aids dan narkoba serta melakukan pendewasaan usia perkawinan atau tidak menikah dini.

"Duta Mahasiswa GenRe dituntut untuk selalu berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Karena, salah satu cara efektif untuk sosialisasi program GenRe adalah dengan melibatkan remaja itu sendiri," tuturnya.

Ditambahkan, Duta Mahasiswa juga bisa menjadi ikon yang akrab dengan dunia remaja. Sasaran dari program GenRe adalah remaja yang berada di lingkungan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi/akademi, maupun masyarakat.

"Program ini memberikan pengetahuan kepada remaja terutama tentang pendewasaan usia perkawinan," kata Surya Chandra seperti dikutip Antara.

Surya Chandra mengemukakan, BKKBN memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan prioritas kesehatan. "BKKBN membantu remaja/mahasiswa dalam penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja," katanya.

Dalam melakukan revolusi mental, kata dia, harus diawali dari perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak pada setiap individu pelakunya sehingga terbentuknya nilai positif.

"Ini memang bukan tugas mudah, tetapi hal yang bisa dilakukan jika dilakukan secara terencana dan bersungguh-sungguh," kata Surya Chandar menandaskan. (TW)

{jcomments on}

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil memodifikasi dua rangkaian Kereta Rel Disel (KRD) untuk dijadikan sebuah kereta khusus untuk pelayanan kesehatan.

Executive VIce President (EVP) Balai Yasa Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis PT Kereta Api Indonesia, Eko Purwanto menjelaskan, kereta ini dibuat di Balai Yasa Yogyakarta karena di Pulau Jawa hanya tempat itulah yang menangani spesialis kereta berpenggerak. Kereta yang dinamakan Rail Clinic ini diklaim menjadi yang pertama kali di Indonesia.

"Mungkin ini di Indonesia yang pertama kali, karena ini kereta khusus, dulu pernah ada tapi kereta atau gerbong yang dirangkaikan di kereta api kepresidenan," kata Eko di Balai Yasa Yogyakarta‎, Rabu (25/11/2015).

Dijelaskannya, Rail Clinic ini hanya dikerjakan dalam waktu satu bulan. Rail Clinic ini sebelumnya KRD yang dioperasikan di wilayah DAOP 2 Bandung. Mengingat kereta tersebut sudah tidak cukup tangguh untuk menjalani rute di wilayah Jawa Barat, maka dilakukanlah modifikasi.

Rail Clinic ini hanya terdiri dari dua kereta dimana kereta pertama disetting sebagai ruang pelayanan, mulai dari pemeriksaaan umum hingga pemeriksaaan gigi dan mata. Sementara kereta kedua, digunakan sebagai kamar-kamar yang bisa digunakan untuk beristirahat layaknya di rumah sakit.

"Ini sebenarnya permintaan dari‎ teman-teman medis di KAI, makanya kita buatkan, nanti pelayanan di Rail Clinic ini juga dari teman-teman medis kami," paparnya.

KRD yang di cat dominan dengan warna putih bergaris biru dan orange ini‎ nantinya akan dioperasikan sesuai dengan misi yang diprogramkan oleh perusahaan. Dicontohkan Eko, Rail Clinic ini akan singgah di beberapa stasiun terpencil di wilayah Pulau Jawa untuk melayani kesehatan masyarakat sekitar.

"Bahkan kita bisa layani persalinan, jadi yang ingin melahirkan di kereta, silahkan, biar nanti bisa ada ceritanya," ucap Eko.

Rail Clinic ini membuktikan bahwa KAI terus menciptakan inovasi baik dari segi pelayanan, tekhnologi serta fasilitas-fasilitas dimana tujuan utamanya untuk menciptakan kenyamanan bagi para penikmat kereta api. (Yas/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/

Kementerian Kesehatan menggelar acara evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tingkat nasional 2015. Acara tersebut berlangsung di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari 23-25 November 2015. Adapun acara diikuti 307 peserta yang meliputi petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas dari berbagai wilayah regional III antara lain Dinkes Sumatera Utara, Dinkes Aceh, Dinkes Sumatera Barat, Dinkes Riau, Dinkes Kepulauan Riau, dan Dinkes Sumatera Selatan.

Acara bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil pelaksanaan JKN/KIS dari masing-masing daerah dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan JKN, antara lain pengalaman koordinasi penyelenggaraan JKN dalam rangka integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinkes Provinsi, kemudian membahas Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN di Dinkes Kabupaten /Kota.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Rusdiana, M. Kes, pelaksanaan JKN/KlS masih menemui kendala dalam aspek kepesertaan dan pendataan. Masalah tersebut terjadi hampir dua tahun.

"Makanya penting sekali acara evaluasi ini diadakan," sambungnya.

Ketua Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan, Donald Pardede mewajarkan apabila sampai saat ini masih didapatkan banyak kendala.

"JKN kita ini satu sistem baru yang besar sekali saat ini kalo kita lihat peserta 154 juta, nggak ada di dunia ini yang sistem penjaminan ada pesertanya 154 juta dengan satu Badan nggak ada, cuma di Indonesia. Padahal kita juga masih banyak persoalan dari sisi suplai, penyediaan pasilitas, kemudian dengan sekali besar itu pasti ada kekurangannya," terang dia.

Walau begitu, lanjut Donald, pihaknya tetap on-track di dalam perjalanan JKN itu."Semua hal hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. kita evaluasi bersama dengan daerah," ucap Donald.

Menurutnya, masalah kepesertaan perlu terus di dorong. Akurasi sasaran di kelompok penerima bantuan iuran juga hars diperhatikan. "Ini kan juga sampai sekarang masih di keluhkan. Ada orang yang seharusnya masuk jadi peserta tapi gak jadi peserta. Itu contoh. Masalah itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Sedangkan dari masalah pelayanan yang menjadi persoalan masih belum berjalan sistem rujukan yang baik," jelasnya.

Solusinya, kata Donald, yakni menguatkan fasilitas tingkat pertama. "Sambil mengatur sistem rujukan yang baik, kalau rujukan baik, rumah sakit tinggi tinggi di atas itu pasti bebanya semakin berkurang kalau dipelayanan dasarnya berjalan baik," ujar Donald.

Meski permasalahan tetap ada, tapi diakui Donald, JKN ini telah memberikan hal positif bagi masyarakat Indonesia. "Duku petani biasa operasi jantung sanggup nggak? , sekarang dia bisa berobat, dan (atas izin Tuhan) selamat. Sekarang biaya Rp 100 juta, no. Coba banyak itu sekali manfaatnya JKN ini, artinya sudah dapat mengakses resiko rata rata masyarakat. maka kita bicara tentang kurva distribusi normal, sekarang distribusi normal itu ada penyakit penyakit rutin tergarap, " demikian Donald.

sumber: http://www.rmol.co/

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan terhadap industri kesehatan khususnya di bidang Farmasi terkait alur perdagangan obat tersebut.

"Terkait tingginya harga obat, secara khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa alur jual beli obat di Indonesia," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam pesan elektroniknya di Makassar, Kamis (19/11).

Diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah warga negara yang cukup besar yaitu pada 2014 mencapai 252.164.800 jiwa dan diproyeksikan pada 2019 mencapai 268.074.600 jiwa. Berdasarkan potensi pertumbuhan jumlah penduduk ini, juga menjadi peluang bagi pelaku usaha di bidang industri kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.

Tercatat pada 2014 Industri farmasi di Indonesia berhasil mencatatkan omzet Rp52 triliun dan pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh 11,8 persen menjadi Rp56 triliun."Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59 persen dan obat bebas atau generik sebesar 41 persen dari keseluruhan pasar," ujar dia.

Syarkawi mengaku jika dari nilai kapitalisasi industri tersebut perusahaan farmasi nasional menguasai pangsa pasar sebesar 70 persen dan 30 persen sisanya dikuasai oleh perusahaan farmasi asing. Namun demikian perkembangan industri farmasi tersebut di atas ternyata tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses masyarakat Indonesia terhadap obat murah dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

"Inilah yang menjadi permasalahannya dan ini yang akan kita awasi. Ini juga perintah langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (Pak JK)," sebut dia.

Kemudian dalam menindaklanjuti hal tersebut KPPU akan menggelar dengan pendapat dengan mengundang Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga pihak dari United Nations Development Programme (UNDP), World Health Organization (WHO) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2015 di Kantor KPPU Jakarta.

"Melalui hearing ini, diharapkan KPPU akan mendapatkan masukan dari stakeholder industri kesehatan dan mendapatkan informasi serta data yang diperlukan guna melakukan analisa persaingan usaha terkait industri Farmasi," terang dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa alur jual beli obat di Indonesia."Nanti minta KPPU periksa alur obat macam mana agar itu jangan seperti sekarang ini," kata JK di Istana Wakil Presiden Kamis lalu (12/11).

Wakil Presiden juga mengatakan, harga obat di Indonesia mahal meskipun biaya konsultasi dokter murah.Kondisi itu, kata JK, terbalik dengan di luar negeri. Mahalnya obat di dalam negeri menjadi salah satu penyebab banyak orang akhirnya memilih berobat ke luar negeri."Banyak pejabat yang berobat di luar negeri," ujar dia. Mohar/Ant

sumber: http://www.neraca.co.id/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan mengevaluasi program internship dokter Indonesia (PIDI) dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Evaluasi menyangkut anggaran program, teknis pembimbingan dokter internship, dan kelanjutan program dokter PTT.

"Evaluasi itu termasuk kesejahteraan dokter, baik biaya hidup maupun insentifnya," kata Sekjen Kemkes, Untung Suseno Sutarjo pada temu media di Jakarta, Jumat (20/11).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Kemkes, Usman Sumantri.

Dijelaskan, perbedaan PIDI dengan dokter PTT. PIDI adalah program internship (pemahiran) dan pemandirian untuk dokter umum yang baru lulus guna memantapkan mutu profesi dokter. PIDI juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR).

"PIDI ini bersifat wajib, karena bagian dari proses pendidikan dokter. PIDI adalah konsekuensi dari kurikulum kedokteran berbasis kompetensi yang diamanatkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013," ujarnya.

Di bawah supervisi dokter pendamping yang merupakan dokter setempat, dokter peserta PIDI menjalani program pemahiran selama 12 bulan. Rinciannya 8 bulan di rumah sakit daerah dan 4 bulan di Puskesmas yang ada di dekat rumah sakit.

Sedangkan dokter PTT atau tim Nusantara Sehat adalah dokter yang sudah lulus dan punya STR. Program tersebut bersifat sukarela. Keberadaan dokter PTT berfungsi untuk menutupi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

"Karena itu mereka ditempatkan di Puskesmas terpencil untuk memenuhi kekurangan dokter di wilayah tersebut," katanya.

Ditambahkan, tahun ini program dokter PTT untuk sementara dihentikan karena peminatnya jauh dari target yang diharapkan. Namun, kebutuhan dokter di daerah terpencil diisi oleh Tim Nusantara Sehat. Yaitu, sekelompok dokter yang terdiri dari 8 orang yang bertugas bersama di satu tempat guna memberi pelayanan di daerah yang membutuhkan.

Ditambahkan, evaluasi PIDI termasuk dari sisi
anggaran. Kemkes berupaya agar bantuan hidup bagi dokter internship mulai tahun depan dinaikkan hingga sebesar Rp 4 juta per bulan. Mereka juga berhak atas jasa medis di rumah sakit.

"Selain mendapat insentif tambahan dari daerah. Sehingga mereka bisa hidup layak," ujarnya.

Untuk dokter PTT yang di daerah terpencil sudah dinaikkan dari sekitar Rp 2 juta menjadi Rp 2,9 juta. Insentifdiberikan sebesar Rp 8,5 juta. Adapun insentif dokter PTT di daerah sangat terpencil dinaikkan menjadi Rp 11,1 juta per bulan.

Untung mengatakan, hal lain yang akan diperbaiki adalah keberadaan dokter pendamping. Untuk itu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan diajak untuk lebih berperan.

"Fakultas-fakultas kedokteran akan didorong untuk membina para dokter pendamping dalam program internsip sehingga lebih efektif dalam mendampingi peserta PIDI," tuturnya. (TW)