Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) luncurkan layanan importasi prioritas bahan baku obat dan makanan. Hal itu bertujuan menurunkan dwelling time pada tahan pre-custom clearance, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi arus barang di pelabuhan.

"Debirokratisasi layanan publik penting dilakukan untuk menggerakkan ekonomi nasional," kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam peluncuran layanan importasi prioritas bahan baku obat dan makanan, di Jakarta, Senin (1/11).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Roy, langkah itu sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015. Debirokratisasi direalisasikan, salah satunya dalam bentuk revitalisasi layanan importasi bahan baku obat dan makanan.

"Mengingat sebagian besar bahan baku obat dan makanan berasal dari luar negeri," ujarnya.

Dijelaskan, BPOM sebenarnya sejak 2013 lalu telah melakukan sejumlah terobosan untuk efisiensi dan efektifitas layanan importasi. Yaitu layanan secara elektronik dengan mekanisme paperless, tanpa tanda tangan, dan tanpa cap basah.

Selanjutnya, Badan POM pada 15 September 2015 menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Dan Peraturan Kepala (Perka) Badan POM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

"Kedua Perka tersebut diterbitkan untuk menyederhanakan prosedur importasi. Badan POM mampu mempersingkat waktu pelayanan importasi Obat dan Makanan sebanyak 2,3 jam. Sehingga rata-rata Service Level Agreement (SLA) Badan POM pada 2015 sudah mencapai 5,7 jam," tuturnya.

Tentang Layanan Importasi Prioritas, Roy menyebutkan beberapa keunggulan, antara lain penyederhanaan prosedur importasi bahan baku obat dan makanan serta mengubah mekanisme transaksional menjadi non-transaksional.

Selain itu, cara pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan secara e-payment, simplifikasi persyaratan dokumen impor, serta harmonisasi perizinan Kementerian/Lembaga melalui penerapan single entity National Single Window (NSW) dan Layanan Elektronik Single Submission.

"Dengan Layanan Importasi Prioritas ini, maka SLA akan jauh lebih cepat lagi," ucap Roy menegaskan.

Selain itu, Roy berharap, Badan POM mampu berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor industri dan jasa terkaitn termasuk industri padat karya. Sehingga daya saing Indonesia di tingkat global meningkat.

"Kami tidak berhenti sampai disitu saja, Badan POM dalam waktu dekat akan terus melakukan terobosan layanan publik," ujar Roy.

Beberapa terobosan yang sedang disiapkan, disebutkan, antara lain fasilitasi ekspor obat dan makanan, penyederhanaan evaluasi pre-market untuk mendorong percepatan ekonomi, serta fasilitasi perizinan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (TW)

Disharmoni perundang-undangan yang terjadi saat ini mengakibatkan profesi dokter sangat terlambat masuk dunia kerja.

"Karena seorang dokter diminta belajar lebih lama, tapi mereka dikondisikan kurang kompetitif karena keterampilan yang dimiliki bersifat umum," beber anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat di Jakarta, Kamis (29/10).

Dokter spesialis avasine yang juga politikus PKS ini menambahkan, seharusnya DLP (dokter layanan primer) dihapus. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, akan berakibat lapangan kerja dunia kesehatan akan diisi oleh tenaga asing yang lebih spesifik keterampilannya.

"Saya tidak ingin dunia kesehatan dikuasai asing, terutama tenaga kerjanya. Kita sebagai bangsa, harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. SDM kesehatan kita sangat mumpuni keterampilannya apabila lingkungan regulasinya mendukung," kata legislator Jawa Barat II ini.

menurut Adang, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan. Ia pun mencontohkan dampak lingkungan regulasi yang tidak mendukung berupa disharmoni perundang-undangan salah satunya pada sulitnya pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi.

Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, UU Kesehatan Mental.

"Saya mengusulkan kepada komisi IX untuk melakukan rapat gabungan komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan. Usul konkretnya adalah pada penghapusan uji kompetisi, interensif dan penghentian pendidikan DLP (dokter layanan primer)," pungkas Adang. (wid)

sumber: http://www.jpnn.com/

Untuk pertama kalinya infeksi Tuberkolosis (TBC) menyaingi HIV/AIDS sebagai penyebab kematian terbanyak akibat penyakit infeksi, demikian laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (28/10).

Selama 2014, 1,1 juta orang meninggal akibat TBC. Selama periode yang sama HIV/AIDS menyebabkan kematian pada 1,2 juta orang di seluruh dunia termasuk diantaranya 400.000 orang yang terinfeksi HIV dan TBC.

Menurut Direktur Program TBC WHO Dr. Mario Raviglione, perkembangan cepat pada perawatan HIV/AIDS selama satu dekade terakhir membuat lebih banyak orang yang mampu bertahan akibat penyakit tersebut. Kendati begitu angka yang tersebut di atas memperlihatkan perbedaan pendanaan penanganan antara HIV/AIDS dibandingkan TBC.

"Berita baiknya adalah intervensi terhadap TBC telah menyelamatkan sekitar 43 juta jiwa sejak tahun 2000. Tapi dengan rasio banyaknya keberhasilan penanganan TBC, rasio kematian masih termasuk tinggi," papar Raviglione kepada Reuters.

Laporan WHO itu mencantumkan data dari 250 negara dan wilayah mengenai segala aspek dari penyakit TBC, termasuk bentuk resistensi obat, riset, pengembangan serta pendanaan.

Ditemukan bahwa enam juta kasus baru TBC dilaporkan ke WHO pada tahun 2014, lebih sedikit 2/3 dari jumlah 9,6 juta orang di seluruh dunia yang menderita sakit TBC pada tahun lalu.

Menurut Dr. Grania Brigden dari Doctors Without Borders, laporan tersebut harus menyadarkan banyak pihak bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi beban penyakit yang dapat disembuhkan ini.

Disparitas pendanaan menjadi isu utama yang dihadapi TBC, demikian diutarakan Raviglione. Pendanaan penanganan HIV/AIDS 10 kali lipat lebih tinggi dibanding TBC dimana US$ 8 juta yang dikucurkan untuk penanganan HIV/AIDS dibanding dengan total US$ 800.000 untuk TBC.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas program yang dijalankan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Program KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini paling banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena dengan KIS, mereka bisa berobat tanpa perlu memikirkan masalah biaya lagi," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu (27/10).

Hadir dalam kesempatan itu pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro.

Qodari menjelaskan, survei dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Seluruh responden diberi kesempatan untuk memberi jawaban terbuka.

"Mekanisme pemilihan responden menggunakan metode multistage random sampling. Sehingga dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi. Margin error sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.

Hasil survei menunjukkkan sebanyak 15,5 persen responden mempersepsikan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK pada program KIS atau sebelumnya dikenal dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan perolehan poin pada aspek lain seperti pemberantasan korupsi sebesar 6,5 persen, pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan pemberantasan narkoba sebesar 3,4 persen.

Skor pada KIS, lanjut Qodari, memiliki rentang nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan program lainnya. Contohnya program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) beasiswa dan lain sebagainya mencapai skor 7,9 persen.

Kendati memiliki angka kepuasan tertinggi, demikian, Qodari menilai, pemerintah dan BPJS Kesehatan harus tetap bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dalam kategori paling tidak disukai ada 3,7 persen responden menilai proses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan masih sulit.

Untuk itu, kata Qodari, di masa mendatang diperlukan sinergi yang lebih kokoh antara pemerintah , BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan mitra kerja lainnya.

"Sinergi diperlukan untuk memberi dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Terapi sel punca atau stem cell untuk mereparasi sel yang rusak, kini tak perlu jauh-jauh keluar negeri. Karena sudah ada 2 rumah sakit di Indonesia yang berhasil mengembangkan terapi sel puncak, dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 100 persen.

"Ini memang terobosan yang luar biasa. Diharapkan, terapi sel punca ini diterapkan juga di 9 rumah sakit lainnya di Tanah Air," kata Ketua Konsorsium Sel Punca, Prof Farid Anfasa Moeloek dalam keterangan pers terkait Terapi Sel Punca, di Jakarta, Rabu (28/10).

Dua rumah sakit yang telah menerapkan terapi sel punca adalah Rumah Sakit Cipto Mangukusumo (RSCM) dan RS dr Soetomo, Surabaya. Ratusan pasien dengan beragam penyakit kronis berhasil disembuhkan secara signifikan.

"Terapi sel punca dipastikan bakal menjadi pengobatan masa depan. Terapi ini akan menggeser model pengobatan konvensional yang mengandalkan pada obat-obatan," ujar Menteri Kesehatan era Orde Baru tersebut.

Sedangkan 9 rumah sakit lain yang akan menjadi pusat penelitian sel punca berbasis pelayanan adalah RS M Djamil Padang, RS Persahabatan Jakarta, RS Fatmawati Jakarta, RS Dharmais Jakarta, RS Harapan Kita Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung, RS dr Kariadi Semarang, RS Sardjito Yogyakarta dan RS Sanglah Bali.

Prof Moeloek menjelaskan, terapi sel punca terdiri dari dua jenis transplantasi, yaitu autologus dan alogenik. Autologus adalah sel punca yang dibuat dari organ tubuh sendiri, sedangkan alogenik adalag sel punca yang diambil dari organ tubuh orang lain.

"Terapi sel punca dengan autologus lebih baik hasilnya, karena mengambil dari jaringan tubuh sendiri. Namun, terapi dengan cara alogenik harus dilakukan pada pasien yang sudah tua karena sel puncanya sudah tidak tumbuh lagi," ujarnya.

Moeloek mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberhasilan teknologi kedokteran di Indonesia dalam mengembangkan sel punca. Karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan

"Ini untuk mencegah adanya terapi ilegal yang memanfaatkan sel punca, yang belakangan marak marak di masyarakat. Bahkan ada seorang pengobat tradisional menyebut terapi sel punca sebagai bagian dari pengobatannya. Itu sudah tidak benar," ucap Moeloek menegaskan.

Prof Moeloek menyebut, kasus yang banyak ditangani di RSCM adalah diabetes melitus (99 kasus), nyeri sendi lutut (40 kasus), stroke (30 kasus), jantung (12 kasus) dan sisanya penyakit hati, saraf serta penyakit darah berbahaya lainnya. Di RS dr Soetomo tercatat ada 379 pasien dengan beragam jenis penyakit.

Ditambahkan, saat ini tercatat ada dua laboratorium yang sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan untuk pengembangan terapi sel punca darah tali pusat yaitu Laboratotium Regenic milik PT Bifarma Adiluhung dan Laboratorium Dermama milik PT Dermama Bioteknologi, Solo.

"Untuk bank penyimpanan sel punca darah tali pusat didukung ProSTEM atau Prodia StemCell Indonesia," ucapnya.

Ditanya soal harga, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu enggan menyebutkan. Karena setiap tindakan dikenakan biaya yang berbeda-beda.

"Konsorsium sel punca nantinya akan menentukan standar biaya pengobatan dengan terapi sel punca. Tetapi sekarang tergantung rumah sakitnya," kata Prof Moeloek yang berharap biaya terapi sel punca bisa ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. (TW)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengaku kesulitan awasi peredaran barang ilegal dan barang palsu yang dijual secara online.

Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada atas kemungkinan barang tersebut palsu dan produk ilegal karena tidak memiliki izin edar di Indonesia.

"Sembilan puluh persen produk yang kami sita adalah barang ilegal yang tidak punya izin edar di Indonesia dan 10 persen adalah barang palsu. Produk banyak dijual baik secara retail maupun online," kata Roy dalam penjelasan tentang razia produk bertajuk Storm VI, di Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam razia yang dilakukan selama Agustus-September 2015, lanjut Roy, BPOM dibantu kepolisian dan interpol berhasil menemukan produk obat ilegal, obat tradisional ilegal termasuk mengandung bahan kimia obat (BKO), dan kosmetika ilegal.Total barang ilegal yang akan dimusnahkan otu bernilai Rp20,8 miliar.

"Angka ini jauh dibandingkan dengan Storm V pada 2014 lalu yang mencapai angka lebih dari Rp30 miliar. Karena dilakukan selama 3 bulan. Sedangkan tahun ini hanya dua bulan," ujarnya.

Dari segi temuan item produk ilegal pada 2015, diakui Roy, menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya 3.656 item menjadi 3.671 item. Rinciannya 827 item obat ilegal, 1.447 item obat tradisional ilegal termasuk mengandung BKO, dan 1.397 item kosmetika ilegal.

"Hasil temuan ini diperoleh dari 123 sarana produksi, distributor, dan retail serta kawasan kepabeanan," ujarnya.

Menurut Roy, provinsi Banten masih tetap menjadi lokasi dengan jumlah temuan produk ilegal terbanyak, yaitu sebanyak 190 item dengan nilai keekonomian lebih dari Rp 9,34 miliar.Berikutnya, DKI Jakarta dengan temuan sebanyak 120 item senilai Rp 3,1 miliar.

Produk ilegal yang dirazia itu kebanyakan mencantumkan nomor izin edar fiktif pada kemasan produk. Selain mencampurkan bahan baku obat ke bahan obat herbal. Modus operandi dilakukan pelaku pada malam hari, berpindah lokasi secara cepat, menyimpan produk ilegal di lingkungan mewah. Serta menghindari rutinitas jadwal pelaksanaan aktivitas.

"Terhadap 123 sarana yang telah dilakukan penindakan, sebanyak 42 kasus ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dan/atau Penyidik POLRI. Satu orang sudah akan dipidanakan," ujarnya. (TW)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan tenaga kesehatan dan bantuan logistik 37,8 ton ke sejumlah wilayah yang terpapar kabut asap.

"Selain logistik, Kemenkes juga mengirimkan tenaga kesehatan guna menanggulangi dampak kesehatan akibat paparan asap," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Jakarta, Senin (26/10).

Hingga saat ini telah dikirim 37,8 ton bantuan yang terdiri dariobat-obatan, masker, oxycan, makanan pendamping air susu ibu (MPASI) serta makanan tambahan bagi ibu hamil.

Bantuan tersebut disalurkan ke Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Menkes mengatakan, pihaknya juga telah mengirim sembilan tenda isolasi yang dikirim ke tiga provinsi yakni Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi."Masing-masing provinsi mendapat tiga tenda," katanya.

Tim kesehatan juga telah dikirim dari berbagai Rumah Sakit (RS) vertikal Kemenkes seperti dari RS Hasan Sadikin Bandung.

RS tersebut telah mengirim bantuan tenaga medis yang terdisi dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan sejumlah perawat.

"Mereka akan bertugas di Kabupaten Pulang Pisan, Kalimantan Tengah sampai kondisi asap mereda," kata Nila.

Sebelumnya tim kesehatan dari RS Persahabatan, RS Cipto Mangungkusumo, RSUP Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RSUP Adam Malik, RSUP M Djamil, RSUP Karyadi, RSUD Sardjito, RSUP dr Wahidin Soedirosuhoso dan dari Kemenkes juga telah diberangkatkan ke provinsi terdampak asap.

Menkes juga kembali mengimbau agar masyarakat di wilayah asapmengurangi aktivitas di luar rumah.Terutama jika indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah di atas 400.

"Selain itu, ventilasi rumah lebih baik ditutup dengan kain basah agar partikel yang ada di dalam asap tidak masuk," katanya. (TW)

{jcomments on}

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ingin aturan tentang tembakau diratifikasi dan peredaran tembakau dikendalikan. "Ini bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi sosial, dan budaya bagi generasi yang akan datang," ujar Daniel Awigra, Program Manager Advokasi HAM ASEAN, dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu 25 Oktober 2015 di sebuah kafe di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Daniel, sudah seharusnya Indonesia memasang status darurat asap rokok. Ia memamparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, konsumsi tembakau di Indonesia telah membunuh 235.000 orang perokok per tahun. Sementara asap rokok membunuh sedikitnya 25.000 jiwa. "Konsumsi rokok tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tapi juga merampas hak hidup warga yang paling dasar," kata dia.

"Merokok adalah hak, itu legal. Namun, menghirup udara sehat adalah hak asasi, hak dasar yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun," ucapnya.

Celakanya, kata Daniel, sebagian konsumen tembakau tersebut adalah kelompok usia produktif, bahkan banyak di antaranya anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa. "Di Indonesia rokok dengan mudah didapatkan, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Tidak ada syarat untuk membeli," tutur Daniel.

Maka dari itu, Daniel bersama teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ingin agar pemerintah melakukan pencegahan atas resiko kesehatan yang serius terkait rokok. "Miras saja ada aturannya, kenapa rokok tidak? Padahal sama-sama berbahaya," ujarnya.

Ihwal tuntutannya tersebut, Daniel berkata, bahwa semestinya iklan, promosi, dan dan sponsor rokok tidak diperbolehkan. Peraturan anti tembakau jugaa harus diterapkan di ruangan di dalam gedung. Daniel menekankan, "Bukan rokok yang dilarang, tapi peredarannya yang dikendalikan."

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau ini sendri terrdiri dari Institute for Social Development (IISD), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, dan Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan (Raya Indoensia).

sumber: http://nasional.tempo.co/