Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan baru saja menerima sertifikat penghargaan dari International Social Security Association (ISSA). BPJS Kesehatan dianugerahi penghargaan Certificate of Merit untuk dua kategori dengan program unggulan BPJS Kesehatan E-DABU dan Program Rujuk Balik.

ISSA, ujar dia, merupakan asosiasi internasional yang menyelenggarakan ISSA Good Practice Award setiap tiga tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. "Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik," ujarnya di sela-sela penandatanganan MoU antara Kemendagri, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Jumat, (6/11).

Program E-DABU, terang Fahmi, mendapat penghargaan Certificate of Merit with Special Mention dan hanya tujuh negara yang mendapatkannya. Dari Indonesia diberikan kepada BPJS Kesehatan.

"Program E-DABU ini diakui menjadi best practise aplikasi online. E-DABU digunakan perusahaan untuk mendaftarkan karyawan calon peserta BPJS Kesehatan baru atau mutasi via online," ujar Fahmi.

Komunikasi data antara badan usaha dengan BPJS Kesehatan dilakukan lewat sistem E-DABU. Selain E-DABU juga digunakan untuk mengupdate data peserta, sehingga perusahaan tidak perlu repot mendatangi kantor BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ketahanan nasional. "Kalau social security sebuah negara itu bagus, maka ketahanan nasionalnya kuat," kata Fahmi.

Sekjen Kemendagri, Yuswandi Asrat Tumenggung mengatakan, penghargaan yang diberikan ISSA kepada BPJS Kesehatan menunjukkan kalau BPJS Kesehatan meraih prestasi internasional. Artinya BPJS Kesehatan diakui program yang baik di Indonesia.

"Ini award yang luar biasa yang diberikan kepada Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang menyelenggarakan social security, ini terobosan luar biasa," kata Yuswandi.

Meski demikian berbagai programnya perlu perbaikan-perbaikan. Makanya penandatangan MoU ini merupakan salah satu cara untuk melakukan perbaikan dan kemajuan.

sumber: http://nasional.republika.co.id/

Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, BPJ Kesehatan alami tekor hingga Rp1,9 triliun selama 9 bulan pelaksanaan program JKN 2015. Hal itu disebabkan premi yang masuk lebih kecil, dibandingkan klaim yang dibayarkan.

"Premi yang masuk per September 2015 tercatat ada sekitar Rp39,1 triliun, sedangkan pembayaran klaim sudah mencapai Rp41 triliun," kata Fachmi Idris usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial nasional, di Jakarta, Jumat (6/11)

Terjadinya tidakseimbangan keuangan itu, lanjut Fachmi, salah satu penyebabnya adalah minimnya biaya premi yang dibayarkan pemerintah untuk kelompok penerima biaya iuran (PBI) sebesar Rp19.225. Padahal Dewan Jaminan sosial Nasional (DJSN) mengusulkan premi sebesar Rp27.500.

"Kenaikan premi baru boleh dilakukan setelah 2 tahun pelaksanaan BPJS Kesehatan. Itu artinya pada 2016. DJSN sudah mengusulkan premi PBI sebesar Rp36.000. Angkanya lebih besar, karena memperhitungkan laju inflasi," ujar Fachmi.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan juga tekor hingga Rp6 triliun selama kurun waktu 2014 lalu. Kekurangan itu telah dibayarkan dari dana talangan pemerintah. Hal itu terjadi karena jumlah peserta yang memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan melebihi perkiraan semula.

Kendati demikian, Fachmi menambahkan, usulan tersebut harus melalui proses panjang setelah mendapat persetujuan dari DPR. "Semoga DPR bisa memahami kondisi ini, sehingga premi PBI bisa naik sesuai dengan usulan DJSN," katanya.

Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 158 juta orang. Angka itu sudah melebihi target dalam roadmap pada 2015 sebanyak 121 juta orang. Dan pada akhir 2019, seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. (TW)

{jcomments on}

Layanan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini dilakukan lebih terstruktur, melalui sistem yang disebut PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

"Diharapkan sistem ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional, di Jakarta, Jumat (6/11).

Hadir dalam kesempatan itu Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Untuk itu, Tjahjo meminta pada kepala pemerintah daerah untuk memerintahkan Kepala Badan/Kantor/Unit PTSP di daerah untuk menyediakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan BPJS. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengurus kepesertaan dan masalah lainnya terkait BPJS.

"Keaktifan daerah akan sangat membantu mengoptimalisasi kerja PTSP dan PATEN di daerah. Beban dananya dari BPJS," ujarnya.

Disebutkan, saat ini sudah seluruh provinsi di Indonesia atau sebanyak 34 provinsi yang membentuk kelembagaan PTSP di daerahnya. Namun, diakuinya, baru ada 372 dari 416 kabupaten yang membuka layanan PTSP. Sedangkan kota sudah tersedia di 92 dari 98 kota yang ada di Indonesia.

Untuk PATEN, ditambahkan, baru dibentuk di 28 provinsi. Dari 514 kabupaten, baru tersedia di 144 kabupaten. Pada tingkat kecamatan, baru dibentuk di 1.482 kecamatan dari 7.049 kecamatan yang ada di Indonesia.

"Kami berharap tahun depan semua kecamatan di Indonesia sudah menerapkan PTSP dan PATEN agar pelaksanaan BPJS dapat berjalan optimal," ujarnya.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai acara berharap, nota kesepahaman dapat mendorong pemerintah daerah dalam optimalisasi penerapan peraturan pemerintah (PP) 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Ia mencontohkan perusahaan swasta. Sanksi bisa diberikan berupa penundaan pemberian layanan publik seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan diri dan keluarganya ke BPJS Kesehatan, disebutkan, bisa dikenakan sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu seperti pengurusan sertifikat tanah, paspor, surat izin mengemudi (SIM) dan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). (TW)

Proses pemilihan jajaran direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pendaftaran dilakukan secara online lewat website www.djsn.go.id mulai hari ini, 6 November 2015. Batas waktu pendaftaran maksimal 10 hari pasca pengumuman ke publik.

"Isi formulir pendaftaran dan lengkapi semua persyaratan. Mereka yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk ikut proses selanjutnya," kata Sekjen Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo yang juga anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Wahab Bangkona. Sedangkan Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Mardiasmo berhalangan hadir.

Abdul Wahab Bangkona menjelaskan, proses seleksi pemilihan direksi dan dewas BPJS Kesehatan dilakukan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Formasi kursi di BPJS Kesehatan untuk direksi ada 8 orang dan dewas 7 orang. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan masing-masing sebanyak 7 kursi.

Dijelaskan, proses pemilihan direksi dan dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui pansel, merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 115/P untuk BPJS Kesehatan dan Kepres Nomor 116/P untuk BPJS Ketenagakerjaan.

"Jabatan direksi dan dewas BPJS sebelumnya kan ditunjuk pemeromtah. Masa waktu mereka 2 tahun yang akan berakhir 31 Desember 2015 memdatang. Diharapkan pansel bekerja tepat waktu, sehingha 2016 sudah ada direksi dan dewas formasi baru," katanya.

Secara umum proses seleksi meliputi seleksi administratif, tes kompetensi bidang, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara mengenai visi misi calon terkait penyelenggaraan program jaminan sosial baik bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan.

"Kami akan melihat rekam jejak dari calon anggota direksi dan dewas BPJS, sehingga dapat diperoleh calon yang memiliki integritas dan profesional," ujarnya.

Ditanyakan apakah pejabat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebelumnya bisa ikut seleksi, Bangkona mengatakan, hal itu diperbolehkan asalkan memenuhi syarat administratif, seperti usia antara 40-60 tahun, pendidikan minimal S-1 dari berbagai disiplin ilmu dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi masing-masing.

"Untuk posisi direksi, pilihan pansel bisa langsung diangkat. Tetapi pada posisi dewas, harus dilakukan fit and proper test terlebih dulu di DPR," ujarnya. (TW)

Penduduk usia lanjut atau lansia pada 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,34 persen dari total jumlah penduduk di Tanah Air, angka ini menjadi tantangan agar tercipta lansia sehat dan produktif.

Demikian isu yang dibahas dalam "Bogor Senior Citizen Roadshow and Healthy Funfest 2015" di Kota Bogor, Kamis (5/11).

"Perlu upaya untuk mencegah dan promotif agar dapat membangun generasi dan negeri yang sehat dengan segala potensi yang dimiliki. Upaya ini dimulai dari masa kandungan, anaka-anak, remaja, dewasan dan mencapai usia lanjut yang tetap sehat, aktif serta produktif," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota, Rubaeah.

Rubaeah mengatakan, usia lanjut merupakan proses alami dalam hidup manusia yang tidak bisa dicegah. Indonesia merupakan lima negara di dunia yang memiliki jumlah usia lanjut tertinggi. Pada tahun 2010 jumlah lansia tercata sebanyak 18,1 juta jiwa atau 17,6 persen. Di tahun 2014 jumlah meningkat menjadi 18,8 juta jiwa.

"Diprediksikan 2020 jumlah lansia Indonesia mencapai 28,8 persen," katanya.

Menurut Ruabeah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah wajib menjaga kesejatan masyarakat lanjut usia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi.

Dikatakannya, untuk mengakomodir amanat undang-unadng tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung kesehatan lansia di kota tersebut.

"Salah satunya melalui Pos Windu Lansia yang merupakan pilot project Kementerian Kesehatan," kata Rubaeah.

Selain itu, lanjut Rubaeah, Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan Puskesmas Ramah Lansia yang memudahkan para lansia dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa harus lelah mengantri dengan pasien umum lainnya.

Rubaeah menambahkan, sarana dan fasilitas yang telah disediakan tidak akan optimal tanpa adanya usaha dari para lansia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri.

"Kita terus melakukan sosialisasi, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu dan sadara untuk menjaga kesehatan dan aktivitasnya sampai usia senja," katanya.

Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerja sama dengan PT Tiga Pilar Manajemen Indonesia menggelar acara Bogor Senior Citizen Roadshow and Healthy Funfest 2015 dalam rangka sosialisasi menuju lansia sehat dan produktif sesuai instruksi WHO dan Pemerintah Pusat.

Panitia Kegiatan, Febi Regina menyebutkan, acara roadshow diawali dari Kota Bogor dan akan dilanjutkan di Jakarta, Bandung serta Surabaya. Peningkatan jumlah lasian di Indonesia setiap tahunnya, menjadi latar belakang terselenggaranya kegiatan tersebut yang diharapkan dapat memberikan tips kepada para lasia agar tetap menjaga kesehatannya.

"Konsepnya acara menjalankan himbauan dari pemerintah kota tentang kota ramah lansia," katanya.

Menurut Febi, dengan sinergitas yang tercipta antara pemerintah kota dan swasta, tentunya dapat terwujud keluarga sehat dan produktif, salah satunya di Kota Bogor.

"Acara ini diramaikan dengan pameran, seminar, bazar dan lomba talkshow. Kita mengundang 100 lansia se-Kota Bogor," katanya.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan tingkat kematian akibat tuberkulosis atau TBC telah turun hampir separuh dibanding angka tahun 1990. Namun, kata WHO, TBC sekarang setara dengan HIV/AIDS sebagai penyebab kematian di seluruh dunia.

Global Tuberculosis Report yang dikeluarkan WHO menunjukkan 1,5 juta orang meninggal akibat TBC pada tahun 2014, 300.000 lebih banyak dari jumlah yang meninggal akibat HIV.

Dr. Mario Raviglione, direktur Global TBC Program WHO, mengatakan sebagian besar kematian akibat TBC dapat dicegah. "Meskipun ada perbaikan, kemajuan yang dibuat terkait TBC jauh dari cukup," katanya. "Kita masih menghadapi beban 4.400 orang meninggal setiap hari, yang tidak dapat diterima dalam era ketika kita dapat mendiagnosa dan mengobati hampir setiap pasien TBC."

Terlebih lagi, hampir setengah dari kematian akibat tuberkulosis terjadi di lima negara, China dan India, dua negara yang paling padat penduduknya di dunia, bersama dengan Indonesia, Nigeria dan Pakistan.

Dr. Eric Goosby, Utusan Khusus PBB untuk Tuberkulosis, mengatakan penurunan 47 persen dalam jumlah kasus TBC selama 35 tahun terakhir ini sebagian disebabkan oleh respon dunia terhadap HIV. TBC dan HIV sering muncul bersamaan karena ketika sistem kekebalan tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik, dia menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular lainnya. Empat ratus ribu orang yang meninggal pada tahun 2014 terinfeksi TBC dan HIV. Walaupun masih tinggi, jumlah orang yang meninggal akibat HIV telah turun dalam beberapa tahun ini.

"Penurunan besar yang kita lihat dalam kematian akibat HIV/TBC adalah karena orang-orang menjalani pengobatan anti-retroviral untuk HIV," kata Goosby. Tapi, ia menambahkan, alasan lain yang mendasari mengapa orang terkena TBC adalah kemiskinan. "Mereka terlambat berobat. Mereka didiagnosa lebih lama, sehingga penyakitnya lebih sulit untuk diobati dan karena itu hasilnya lebih buruk." Kemiskinan, kata Goosby, membuat orang rentan tertular TBC karena mereka mungkin menderita kekurangan gizi, tidak menjaga kesehatan dan kurang perlawanan ketika mereka terjangkit penyakit menular.

Laporan Tuberkulosis Global 2015 ini mengumpulkan data TBC 209 negara dan wilayah. Selain menunjukkan penurunan kasus TBC, laporan ini juga menggambarkan kesenjangan yang signifikan dalam mendeteksi dan mengobati TBC. Dr Margaret Chan, Direktur Jenderal WHO mengatakan "jika dunia ingin mengakhiri epidemi ini, dunia perlu meningkatkan layanan dan yang penting, investasi dalam penelitian."

Raviglione memperkirakan hampir tiga miliar dolar dana diperlukan untuk meningkatkan deteksi, mendukung penelitian obat baru untuk mengobati penyakit, memberikan obat TBC yang lebih manjur dan terjangkau dan untuk mengembangkan vaksin.

TBC menular lewat udara sehingga membunuh begitu banyak orang. WHO bertujuan mengurangi jumlah kasus baru sampai 80 persen mulai tahun 2016 dan mengurangi jumlah kematian akibat TBC sampai 90 persen selambatnya tahun 2030.

Untuk melakukan hal ini, Goosby mengatakan, layanan kesehatan harus dibuat lebih tersedia bagi kaum miskin dan TBC harus diakui sebagai ancaman global. Goosby melihat kemajuan dalam perkembangan ini. "Secara bertahap, dunia mulai memahami besarnya ancaman TBC," katanya. Sejalan dengan itu, penderita TB akan dilihat sebagai orang yang terdiagnosa menderita penyakit yang dapat diobati dan bukan orang yang perlu disingkirkan. [as/lt]

sumber; http://www.voaindonesia.com/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) bekerja sama Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) dan Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) menggelar acara jalan sehat bertajuk "Diabetes Fun Walk" pada 15 November mulai dari lapangan Monas hingga Parkir Timur Senayan.

"Acara jalan sehat ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November," kata Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemkes, Lily S Sulistyowati, di Jakarta, Kamis ( 5/11).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Persadia, Agung Pranoto.

Lily menjelaskan, Indonesia ikut aktif dalam kegiatan HDS karena fakta menunjukkan jumlah pengidap diabetes atau kencing manis ini di Tanah Air terus bertambah setiap tahunnya. Untuk itu, perlu dilakukan kampanye gaya hidup sehat secara kontinue, agar kasusnya tak bertambah.

"Didukung organisasi profesi dan swasta, pada HDS kami ingin mengingatkan kembali pada masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk pengendalian diabetes," ujar Lily seraya menyebutkan ada sekitar 5000 orang yang akan memeriahkan HDS tersebut.

Kegiatan semacam itu, menurut Lily, sangat penting. Karena diabetes meski masuk dalam salah satu penyakit kronis, namun belum menempati skala prioritas dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Sehingga penderita diabetes saat ini masih menghadapi beragam kendala. Terjadinya pertambahan jumlah penderita diabetes beserta komplikasinya, akan memberi beban terhadap peningkatan disabilitas dan kualitas sumber daya manusia, serta tantangan pengelolaan diabetes.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Persadia, Agung pranoto. Selain kegiatan seminar dan jalan sehat, HDS juga akan menggelar kegiatan jambore nasional diabetes di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Balikpapan, Makassar dan Medan.

"Jadi kegiatan HDS tak hanya di Jakarta. Setiap kota yang ada pengurus Persadia-nya akan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional diabetes ini," tutur Agung.

Ditambahkan, banyak acara yang bisa diikuti masyarakat mulai dari pemeriksaan darah, diskusi sehat sampai senam yang tepat untuk penderita diabetes.

Sedangkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya akan ada kelas-kelas khusus untuk meningkan pengetahuan dan wawasan seputar diabetes dan masalah kesehatan lainnya.

"Para calon dokter dan dokter muda juga tak mau kalah, mereka akan menggelar kegiatan pameran di kampusnya guna membangun kesadaran baru tentang bahaya diabetes dan masalah kesehatan lainnya di kalangan mahasiswa," kata Agung menandaskan. (TW)

{jcomments on}

KIS yang dibagikan ini merupakan kartu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebelumnya pemerintah telah mendaftarkannya dan pemerintah yang membayar iurannya (Penerima Bantuan Iuran) atau lebih dikenal peserta Jamkesmas.

Sejak diluncurkan 3 November 2014, KIS sebagai salah satu program unggulan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, keberadaan KIS semakin menghadirkan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus sebagai bagian dari penguatan sendi – sendi perekonomian bangsa. Untuk Kota Medan, pendistribusian ini merupakan tahap kedua, dimana 83.735 kartu telah dibagikan pada tahap pertama.

Pj Wali Kota Medan Drs H Randiman Tarigan MAP diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis mengajak seluruh yang terlibat dalam pendistribusian KIS, agar bekerja dengan optimal dalam membagikan KIS kepada masyarakat. Selain itu sosialisasikan kepada masyararakat terhadap manfaat dan penggunaan KIS tersebut harus tetap dilakukan.

"Dalam pelaksanaan program KIS, salah satu hal yang menjadi fokus perhatian kita bersama adalah tentang pendistribusiannya. Saya minta seluruh camat dan lurah harus menidistribusikan KIS dengan cepat dan tepat, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan masyarakat," kata Sekda.

Menurut Sekda didampingi Kadis Kesehatan drg Usma Polita Nasution dan Dirut RSUD dr Pirngadi dr Edwin, KIS memberikan tambahan manfaat layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi. Selain itu KIS juga memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan yang tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.

"Saya berharap dengan adanya KIS, masyarakat yang kurang mampu khususnya yang ada di Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik dan maksimal. Pemko Medan juga terus berupaya untuk mendorong tersedianya berbagai sarana dan prasaran kesehatan yang semakin berkualitas baik di rumah sakit maupun puskesmas", ungkap Sekda.

Kepala Departemen Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan Ismed SE mengatakan untuk tahap awal, telah didistibusikan 83.735 KIS untuk masyarakat Kota Medan. Penerima KIS akan menerima amplop yang berisi kartu dengan nama pemilik, nomor KIS, alamat dan fasilitas kesehatan serta buku panduan.

" Untuk pelayanan, pemegang KIS akan dilayani di balai pengobatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Untuk sakit yang tidak tertangani di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan tingkat lanjutan", jelas Ismed.

Untuk pendistribusiannya, Ismed mengungkapkan harus didukung seluruh stake holder. Untuk itu pihaknya meminta bantuan camat dan lurah segera mendistibusikan KIS kepada masyarakat dan tepat sasaran.(dna/mdn)

sumber: http://www.dnaberita.com/